Garuda-Na Kritik Pengentasan Kemiskinan di Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengkritik program pengentasan kemiskinan di Sulsel, yang tidak kunjung meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulsel.
Jumlah warga miskin yang masih tinggi, dianggap tidak selaras dengan angka pertumbuhan ekonomi. Ini menandakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Sulsel hanya dinikmati kalangan tertentu, atau masyarakat yang selama ini memang sudah tergolong sejahtera.
"Angka kemiskinan di Sulsel saat ini berkisar 12,5 persen. Itu kalau menurut angka statistik. Tapi persoalan kemiskinan ini tidak boleh dilihat dengan angka-angka, sebab inilah yang membuat pemprov Sulsel salah kaprah dalam menangani persoalan kemiskinan," kata Jubir Garuda-Na, M Nawir, Senin, 3 Desember.
Mestinya, penanganan kemiskinan di daerah ini dilihat dalam konteks lokal sehingga program yang dilakukan pemerintah, betul-betul menyentuh masyarakat miskin. Misalnya di daerah harus memperhatikan masyarakat petani dan nelayan, sementara di perkotaan harus memberikan jaminan tempat tinggal. "Di kota ini kan hak masyarakat miskin rawan dicaplok tempat tinggalnya," kata Nawir yang juga koordinator Jaringan Rakyat Miskin Kota (JRMK).
Status Sulsel sebagai daerah penghasil beras juga tidak mampu meningkatkan kesejahteraan petani di daerah. Lebih ironis lagi, angka anak gizi buruk di Sulsel masih sangat tinggi. "Makanya Garuda-Na memberikan perhatian pada petani utamanya dalam mengolah tanahnya," paparnya.
Nawir melihat ada beberapa kebutuhan dasar warga miskin yang perlu ditangani pemerintah yakni kebutuhan bertahan hidup dalam hal ini ketersediaan sembako, kebutuhan akan proteksi/perlindungan kehilangan pekerjaan dan tempat tinggal, kebutuhan informasi, dan kebutuhan identitas.
Kebutuhan lain yakni partisipasi masyarakat untuk dilibatkan dalam perencanaan pembangunan sehingga segmentasi program tepat sasaran, kebutuhan akan pendidikan formal dan informal, kebutuhan waktu luang dan  kebutuhan organisasi.

Dukungan KKSS Luwuk Banggai
Simpati terhadap Garuda-Na di pilgub Sulsel terus berdatangan.  Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) Luwuk Banggai, Sulawesi Tengah, Muh Amin dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap pasangan urut 3 ini.
Amin mengaku akan mengkonsolidasikan dan berkordinasi dengan warga Luwuk Banggai untuk mendukung Garuda-Na. "Ini dukungan saya kepada Garuda-Na," kata Amin.
Dia bahkan menjamin, keluarga besarnya di Sulsel seperti di Sidrap, Bone, dan Pinrang akan mendukung pasangan nomor urut tiga ini. Dia bahkan siap pulang kampung demi memberikan dukungan kepada pasangan ini. "Saya akan pulang kampung. Istri saya kan ada di Makassar, sehingga saat pencoblosan saya akan data ke sini," tambahnya. (hamsah umar)

KPU Tidak Berwenang Umumkan Rekam Medik Cagub

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel menegaskan tidak memiliki wewenang mengumumkan rekam medik (tes kesehatan secara detail) tiga pasangan cagub Sulsel 2013. Penegasan ini menyikapi polemik mengenai hasil pemeriksaan kesehatan cagub Sulsel saat ini.
"KPU kan pada dasarnya sudah sampaikan bahwa ketiga pasangan cagub ini mampu secara fisik dan mental. Artinya bahwa semuanya itu sehat," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Kamis, 29 November.
Dalam rekomendasi yang disampaikan tim pemeriksa dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel,  KPU memang hanya membutuhkan rekomendasi hasil pemeriksaan cagub, bukan pada wilayah rekam medik calon tersebut. Sekalipun rekam medik secara detail ada disampaikan IDI ke KPU Sulsel, data tersebut sebatas salah satu syarat.
Jayadi menyebut, ada dua bagian yang disampaikan IDI yakni rekomendasi dan lampirannya. Lampiran tersebut berisi hasil pemeriksaan kesehatan secara detail masing-masing calon. "Itu kami tidak pernah buka dan tidak pernah juga umumkan. Saya sendiri tidak pernah buka karena yang kita butuhkan kan rekomendasinya seperti apa. Dan rekomendasinya adalah semuanya sehat jasmani dan rohani," papar Jayadi.
Soal seperti apa hasil medical check up tiga pasangan itu, Jayadi menegaskan bahwa yang paling paham adalah tim dokter IDI yang melakukan pemeriksaan. Apalagi menurut dia, rekam medik tersebut bersifat rahasia.
"Detail pemeriksaan kesehatan itu kan ada tiga rangkap. Satu KPU sebagai pemesang, satu ke kandidat, dan satu arsip. Yang ke kandidat ini harus diambil sendiri dan tidak bisa diwakili karena itu tadi sifatnya pribadi," lanjut Jayadi.
Tim pemenangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Yarifai Mappeaty mengatakan pembahasan mengenai tes kesehatan calon sudah tidak tepat karena tahapannya sudah berlalu. "Ini malah mengundang banyak pertanyaan. Ada apa masalah kesehatan ini dipublikasikan lagi padahal tahapannya sudah lewat," kata Yarifai.
Bisa jadi kata dia, tim Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mencurigai lawan politiknya ada yang sakit, atau bisa jadi ada kekhawatiran di internal Sayang soal adanya asumsi masyarakat Sulsel pasangan ini memiliki rekam penyakit tertentu. "Sehingga untuk menjawab asumsi masyarakat calonnya sakit, diumumkanlah bahwa pasangan ini sebenarnya sehat," tandas Yarifai.
Kendati, Yarifai tidak khawatir sekiranya hasil pemeriksaan kesehatan tersebut menjadi tuntutan masyarakat Sulsel untuk di publikasikan. "Silahkan KPU mempublikasikannya karena saya kira akan lebih objektif," katanya. (hamsah umar)                                  

Pemilih Wajib Lapor Sebelum Pencoblosan

*Jika Tidak Terdaftar

MAKASSAR, FAJAR--Masyarakat Sulsel yang tidak ada dalam daftar pemilih tetap (DPT) di pilgub Sulsel, dan ada di DPS memang diberi ruang KPU mencoblos dengan modal KTP.
Namun ruang yang diberikan KPU itu bukan tanpa syarat, karena penyelenggara pemilu utamanya petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), harus memastikan pemilih tersebut pernah terdata dalam DPS. Mekanismenya tentu harus mengecek pemilih tersebut di DPS. Ini berpotensi jadi kendala bagi KPPS, karena DPS hanya ada sampai tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau desa/kelurahan.
Karena DPS hanya ada hingga tingkat desa/kelurahan (PPS), KPU pun mensyaratkan agar warga yang tidak ada di DPT itu sedapat mungkin melaporkan diri ke penyelenggara pemilu terdekat, bahwa yang bersangkutan tidak ada dalam DPT padahal ada dalam DPS. "Paling tidak, dua minggu sebelum hari H (pencoblosan), mereka sudah harus melapor bahwa namanya ada di DPS tapi tidak terdaftar," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Kamis, 29 November.
Keharusan pemilih untuk melapor ke penyelenggara pemilu terdekat ini disyaratkan KPU agar proses pencoblosan di TPS tidak menuai kendala berarti. KPU tidak ingin pencoblosan di TPS terhambat karena petugas harus berdebat lagi dengan warga yang tidak ada dalam DPT.
Juga, keharusan melapor dua pekan sebelum pencoblosan agar KPU mempersiapkan surat suara. Kendati setiap TPS ada surat suara cadangan, namun persiapan KPU ini tetap penting agar petugas tidak kekurangan surat suara karena ada pemilih tambahan diluar DPT. "Tapi tentu kita tetap layani kalau ada yang melapor saat hari H, tapi kalau itu terjadi kan bisa merepotkan penyelenggara," lanjut Jayadi.
KPU Sulsel sudah menandatangani surat edara yang berisi kesepakatan yang dicapai KPU dengan tiga tim pasangan cagub Sulsel saat penetapan DPT beberapa waktu lalu. Surat edaran dimaksud berisi instruksi kepada penyelenggara pemilu untuk tidak mendistribusikan kartu pemilih/undangan, jika pemegang kartu tersebut ditemukan sudah meninggal dunia, pindah tetap dan alasan lainnya.
"Yang kedua itu tadi soal syarat pemilih bisa diakomodir mencoblos ketika namanya ada di DPS sementara DPT tidak," papar Jayadi.
Koordinator Divisi Data pasangan calon Ilham-Azis, Hamka hidayat terpisah mengungkap timnya saat ini tengah melakukan verifikasi terhadap DPT yang ditetapkan KPU Gowa. Wilayah ini menjadi perhatian khusus IA karena khawatir pasangan ini dicurangi di daerah ini.
"Tim berbasis TPS kita sudah jalan melakukan verifikasi DPT. Hasilnya sudah ada kita temukan seratusan nama yang ditetapkan DPT sudah meninggal, pindah tetap dan ganda. Inilah yang akan kita sampaikan ke KPU bahwa pemilih ini sudah tidak ada orangnya, sehingga kartu pemilihnya tidak perlu didistribusi," kata Hamka. (hamsah umar)      
 
           

PDK-PDS Siap Jalani Vertual

MAKASSAR, FAJAR--Keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang merintahkan KPU melakukan verifikasi faktual (vertual) terhadap 18 parpol yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos administrasi, disambut baik elit parpol di Sulsel.
Mereka langsung mempersiapkan diri untuk menjalani vertual ketika jadwal KPU sudah ditetapkan. Salah satu partai yang sudah mempersiapkan diri diverifikasi KPU seperti Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan Partai Damai Sejahtera (PDS). Kedua partai ini bahkan optimis bisa lolos vertual di Sulsel.
Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu sudah melayangkan surat kepada seluruh DPD PDK di 24 kabupaten/kota di Sulsel. PDK Sulsel berharap setelah diverifikasi, dia berharap partai ini lolos di seluruh provinsi. "Kalau di Sulsel kita sudah tidak ragu lagi. Tinggal bagaimana teman-teman di provinsi lain juga menyiapkan diri secara maksimal," kata Adil Patu, Kamis, 29 November.
Terhadap pengurus DPD PDK se-Sulsel, Adil menginstruksikan agar infrastruktur partainya mempersiapkan diri secara serius, sehingga proses verifikasi terhadap PDK berjalan sesuai harapan. Partai ini masih sangat berharap diberi kesempatan menjadi peserta pemilu 2014 mendatang.
Adil bahkan optimis KPU Sulsel tidak perlu memperpanjang jadwal verifikasi 18 parpol yang diperintahkan DKPP. Paling tidak kata dia, verifikasi selama dua pekan sudah cukup bagi parpol di daerah ini. "Karena pada prinsipnya kan kita semua sudah mempersiapkan diri, sejak kami akan diverifikasi administrasi," lanjutnya.
Di Sulsel, PDK memang tergolong partai yang cukup besar apalagi sukses mendapatkan satu fraksi di DPRD Sulsel. Perolehan suara PDK di kabupaten/kota di Sulsel juga cukup baik dibanding partai lain yang sebelumnya juga tidak lolos.
Terpisah, Wakil Ketua PDS Sulsel, Alexander Palinggi juga menandaskan partainya sudah sangat siap diverifikasi KPU. Setelah sebelumnya dinyatakan tidak lolos, PDS Sulsel mengaku menyambut baik putusan DKPP. "Kita tentu akan mempersiapkan diri dengan baik dan secara struktur PDS sudah siap,' kata Alexander.
Sejauh ini, KPU Sulsel belum menetapkan jadwal untuk melakukan verifikasi terhadap 18 parpol yang diperintahkan DKPP itu, karena belum ada instruksi dari KPU pusat. Kendati, KPU Sulsel dan 24 KPU se-Sulsel siap kapan saja melakukan verifikasi. (hamsah umar)

Survei LSI Bukan Refresentasi Publik

MAKASSAR, FAJAR--Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) bertauk penilaian opinion leader tentang tokoh yang layak jadi capres, memang mengagetkan elit parpol utamanya yang selama ini memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi sebagai calon presiden.
Namun, survei ini tidak memberi pengaruh terhadap kader partai di daerah ini seperti DPD PDIP Sulsel yang masih menjagokan Ketua Umum DPP PDIP, Megawati Soekarnoputri dan DPD Gerindra  Sulsel yang mencalonkan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto. Dalam survei LSI, Megawati dan Prabowo tidak masuk lima besar. Mega berada di urut 7 sementara Prabowo urut 16.
"Survei itu kan memilih responden dari kalangan tertentu (tokoh), bukan dari seluruh elemen masyarakat di Indonesia. Sehingga sangat wajar kalau hasilnya seperti itu," kata Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Pieter Goni (RPG), Kamis, 29 November.
PDIP menilai wajar ketika hasil survei LSI yang dilansir itu kontras dengan opini masyarakat Indonesia yang berkembang selama ini, apalagi dalam demokrasi masyarakatlah yang akan menentukan siapa pemimpinnya. "Kita hargai hasilnya dan  memahaminya. Tapi itu bukan sebuah persoalan bagi PDIP," lanjut RPG.
Survei LSI yang menempatkan Mega di posisi 7 tokoh yang dianggap layak jadi capres, tidak bisa dijadikan alat ukur apalagi menjadikan survei tersebut sebagai gambaran secara keseluruhan tentang pilihan masyarakat Indonesia.
PDIP Sulsel tetap optimis tokoh yang akan digadang PDIP jadi capres 2014 mendatang akan mendapat penerimaan luas masyarakat, karena popularitas dan elektabilitas Mega di beberapa survei memang cukup tinggi. Belum lagi, konsolidasi organisasi/struktural partai utamanya di Sulsel sudah  tuntas.
Masyarakat Sulsel kata dia,  sudah dapat melihat sendiri, mencermati dan merasakan kepemimpinan Mega selama ini dengan tokoh yang lain. Ibu ada di hati rakyat. "Karena tertawa dan menangis senantiasa bersama rakyat. Ibu Mega bebas KKN," papar RPG.
Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Yarifai Mappeaty bahkan menilai survei LSI ini by order tokoh tertentu. Survei ini juga menurutnya bukan menjadi refresentasi keinginan rakyat Indonesia secara keseluruhan. "Itu tidak bisa jadi refresentasi opini publik karena respondennya adalah tokoh tertentu," kata Yarifai.
Bahkan, Gerindra Sulsel melihat tokoh yang disurvei LSI ini memiliki kepentingan terhadap tokoh yang ditempatkan pada posisi paling layak menjadi capres. "Atau bisa jadi mereka yang memang tidak suka dengan Prabowo," ucapnya.
Mestinya, kalau ingin melihat seperti apa opini publik tentang capres yang diinginkan 2014 mendatang, lembaga survei menjadikan elemen masyarakat sebagai responden bukan elemen masyarakat tertentu semata. "Tokoh itu tidak merefresentasikan masyarakat Indonesia sehingga survei ini kami anggap tidak ada nilainya," tandas Yarifai.
Sekalipun yang jadi responden adalah tokoh, Gerindra memastikan orang yang disurvei tersebut adalah tokoh yang sama sekali tidak dekat dengan masyarakat Indonesia, sehingga yang lebih banyak kesan dari survei itu adalah gambaran yang bersifat subjektif. "Prabowo masih di atas, masa elit sendiri yang tentukan siapa yang pantas," urainya. (hamsah umar)