PKS Ajak Pemuda Berpolitik

MAKASSAR, FAJAR--DPW PKS Sulsel mengajak generasi muda di Sulsel untuk aktif berpolitik, termasuk bergabung dengan PKS untuk menata karier politik. Apalagi, saat ini partai sedang menggodok pencalegan untuk pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang.
Ajakan kepada pemuda di Sulsel untuk bergabung dengan PKS itu disampaikan pada kegiatan pembinaan kader Bidang Generasi Pemuda dan Profesi (GMPro) DPP PKS di LAN Antang, Rabu, 30 Januari. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader GMPro se-Sulawesi dan Indonesia Timur.
Ketua GMpro DPW PKS Sulsel, Budi Prasetya mengatakan bahwa politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Pasalnya melalui politik, generasi bisa melakukan gerakan perjuangan untuk memperbaiki bangsa saat ini.
"Begitu banyak gerakan perbaikan bangsa yang bisa kita lakukan, namun senantiasa menghadapi kendala sehingga menemukan keterbatasan," kata Budi Prasetya.
Dalam acara ini, GMPro Sulsel menghadirkan narasumber dari Mesir, Syaikh Waleed. Dia adalah Ketua Bidang Kepemudaan Hizbul Hurriyah Wal 'adalah (Partai Pembebasan dan Keadilan) di Mesir. Waleed hadir untuk memberi masukan atas pengalaman partai itu dalam memenangkan pemilihan umum di negara tersebut.
"PKS terbuka untuk anak muda yang ingin terjung ke politik untuk melakukan perbaikan dan perubahan atas setiap permasalahan bangsa. Semangat yang dimiliki anak muda jika dipadukan dengan pengalaman senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa Indonesia," kata Humas DPW PKS Sulsel, EZ Muttaqien Yunus. (hamsah umar)

Lusa, Tes Kesehatan Cabup Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sinjai kerja sama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel telah menjadwalkan proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai. Tes kesehatan akan dilakukan di gedung Privat Care Centre (PCC) RS Wahidin, Sabtu, 2 Februari lusa.
Agenda tes kesehatan cabup Sinjai ini disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) KPU Sinjai, Asriana saat ditemui di sela-sela rakor KPU se-Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Rabu, 30 Januari. "Pemeriksaannya sudah kita lakukan lusa sesuai kesepakatan dengan IDI," kata Asriana.
Kendati ada 12 pasangan atau 24 orang yang akan diperiksa secara bergantian, proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai ini tetap berlangsung satu hari. IDI Sulsel sendiri akan melibatkan puluhan dokter untuk memeriksa para calon tersebut. Ini juga dilakukan saat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah sebelumnya, dimana IDI melibatkan dokter hingga 40 orang lebih.
Asriana didampingi anggota KPU Sinjai, Jaenu mengaku belum mengetahui berapa lama proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai ini. Yang pasti, 12 pasangan cabup ini sudah harus ada di RS Wahidin 30 menit sebelum proses pemeriksaan kesehatan berlangsung. Proses pemeriksaan kesehatan ini diperkirakan berlangsung hingga malam mengingat jumlah orang yang akan diperiksa mencapai 24 orang.
KPU Sinjai sendiri berharap, hasil pemeriksaan kesehatan ini bisa cepat selesai dan diberikan kepada KPU. "Tapi kita juga tidak tahu berapa lama setelah pemeriksaan hasilnya kita bisa peroleh. Tapi kalau melihat pengalaman teman-teman KPU yang lain hasilnya bisa cepat," katanya.
Soal 12 pasangan yang telah mendaftar di KPU Sinjai ini, Asriana menandaskan bahwa pihaknya masih sementara melakukan perampungan verifikasi dukungan ganda. Dari sejumlah parpol yang memberikan dukungan ganda, yang belum ada kepastiannya tinggal PPN. "Tapi kita belum bisa sampaikan kemana resminya partai-partai yang memberikan dukungan ganda itu. Nanti setelah penetapan baru bisa teman-teman tahu," lanjutnya.
12 pasangan yang akan menjalani tes kesehatan yakni, A Anis Asra-Muh Yahya, A Syamsul Qamar-Marwah Jufri, A Seto Gadhista R Asapa-A Mukhtar Mappatoba, A Mahyanto Massarappi- A Massalinri Lathief, Sabirin Yahya-A Fajar Yanwar, Muh Hasan Basri Ambarala-Sulthani, Muchlis Panaungi-Zulfikar Hamid, AM Irwan Patawari-A Takdir Hasyim, Mukhlis Isma-Musa Rasyid, Lukmar Arsal-Jamaluddin, Amru Rijal Junaid-Zainuddin Fatbang, dan A Jefriyanto Asapa-Hermansyah. (hamsah umar)

KPU Ogah Beber Masalah Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel terkesan menutup diri untuk membeberkan berbagai masalah yang dihadapi atau ditemukan selama proses pilgub berlangsung. Padahal daftar masalah ini sudah diinventarisasi melalui rakor KPU se-Sulsel kemarin.
KPU Sulsel berdalih, daftar masalah yang disampaikan KPU kabupaten/kota se-Sulsel ini baru akan dibeberkan setelah penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel hari ini. Bahkan saat rakor yang dipimpin Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari di Hotel Singgasana Makassar kemarin digelar tertutup, dan tidak satupun awak media yang dibolehkan meliput.
Ziaur Rahman yang dikonfirmasi usai rakor inventarisasi masalah pilgub ini menolak membeberkan apa saja laporan masalah yang dihadapi KPU kabupaten/kota di Sulsel. "Nanti Pak Ketua besok sampaikan setelah rekap dilakukan," kata Ziaur Rahman.
Kendati begitu, persoalan yang paling umum dihadapi KPU kabupaten/kota utamanya pada saat hari pencoblosan umumnya pada kesiapan penyelenggara utamanya KPPS, terkhusus persepsi mengenai coblos simetris yang banyak dibatalkan.
Beberapa anggota KPU yang ditemui sesaat sebelum rakor berlangsung mengakui perhitungan ulang sejumlah kota suara menjadi persoalan umum, kendati persoalan itu tidak sampai menghambat proses rekapitulasi di daerah. "Secara umum memang tidak ada kendala atau masalah berarti baik dalam tahapan, maupun dalam pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan," kata anggota KPU Bulukumba, Asry Yusuf serta sejumlah anggota KPU lainnya.
Sementara anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus menyatakan salah satu kelemahan yang dirasakan adalah terkait distribusi undangan pemilih. Di Makassar, distribusi pemilih perlu lebih cepat dibanding daerah lain karena jumlah penduduk sangat besar.  
Dalam rakor ini, KPU Sulsel juga melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih di daerah masing-masing. "Partisipasi pemilih ini kan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam melaksanakan pemilu," kata anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan. (hamsah umar)

Ilham Akui Rekap Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin untuk pertama kalinya mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara pilgub Sulsel 22 Januari, sebagaimana dilansir beberapa media selama ini tidak jauh beda dengan rekapitulasi yang mereka miliki.
Pernyataan Ilham ini disampaikan saat menggelar jumpa pers di posko tim pemenangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Jalan Gunung Batu Putih Rabu sore. Dalam rekap yang dilansir media selama ini, pasangan Semangat Baru berada di posisi kedua perolehan suara pilgub. Sedang di posisi teratas diraih pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dan yang terkecil suaranya adalah Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Angka-angka hasil pilgub Sulsel yang sering dirilis sejumlah media itu berupa hasil quick count sejumlah lembaga survei, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU kabupaten/kota di Sulsel.          
"Berdasar rekapitulasi yang ada, kami akui data yang dirilis di media tidak jauh beda," kata Ilham di hadapan sejumlah wartawan.
Kendati, wali kota Makassar dua periode ini menegaskan bahwa proses demokrasi, bukan semata pada persoalan angka, tapi juga harus dilihat proses yang terjadi di pilgub itu. Ilham mengaku, timnya sudah menampung semua keluhan dan masalah yang terjadi utamanya menjelang dan setelah proses pemungutan suara berlangsung. Persoalan ini kemudian akan dikaji bersama timnya untuk menentukan sikap politik selanjutnya, apakah menerima hasil penetapan KPU Sulsel atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Apapun yang akan menjadi penetapan KPU Sulsel hari ini, harus dihargai oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan. Rekapitulasi kata Ilham merupakan hal yang harus diterima dan dihargai.
Ilham menyatakan proses rekapitulasi oleh KPU Sulsel ini harus diikuti dengan suasana damai dan aman. Pasangan IA kata dia selalu komitmen untuk mengedepankan keadilan, karena apa arti sebuah jabatan gubernur kalau konteks keadilan tidak dihadirkan.
Terkait hasil perolehan suara yang diraihnya pada saat pemungutan suara beberapa waktu lalu, Ilham mengungkap bahwa ada upaya atau pergerakan yang secara massif dilakukan lawan politiknya, terutama melempar isu miring melalui BBM dan pesan singkat berupa pesan berbau sara utamanya terhadap warga Tionghoa.
Salah satunya kata dia terkait isu teror terhadap warga Tionghoa yang dilakukan tim pasangan nomor urut 1 ini. "Makanya saya sudah temui warga saya utamanya Tionghoa untuk menyatakan bahwa kami tidak seperti itu. Masa hubungan saya yang sudah begitu baik selama delapan tahun membangun Makassar harus dirusak dengan hal seperti ini. Pergerakan secara massif yang dilakukan dengan cara seperti ini mempengaruhi suara kami," jelas Ilham didampingi jubirnya, Selle KS Dalle dan Syamsu Rizal.
Soal sikap politik IA ketika hasil rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih oleh KPU Sulsel selaras dengan apa yang berkembang di media selama ini (pilgub dimenangkan Sayang), Ilham belum mau terbuka atau belum mau memastikan apakah ke MK atau tidak. Dia tidak mungkin menyatakan menggugat ke MK sebelum ada putusan resmi dari KPU Sulsel.
"Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun sikap kita memang sudah mengarah.Tapi kita tunggu hasil KPU, dari situ satu atau dua hari kita akan tentukan sikap politik kita seperti apa. Tidak mungkin juga kita melakukan tindakan kalau tidak didukung fakta kuat," sebut Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.
Mengenai kemungkinan adanya pergerakan masyarakat untuk mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara pilgub ini, Ilham tidak menampik kalau ada pendukungnya dari daerah yang punya keinginan datang ke Makassar. Tapi dia menegaskan dirinya maupun tidak tidak ada upaya untuk mengerahkan massa dalam proses rekapitulasi ini.
Dia bahkan mempersilahkan petugas kepolisian untuk mengambil tindakan ketika ada masyarakat yang melakukan tindakan anarkis. Karena soal pengamanan kata dia, pihak kepolisian yang memiliki tanggung jawab.
Terhadap pengamanan rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih pilgub Sulsel, Polda Sulsel mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan, baik di sekitar Hotel Singgasana maupun di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi gesekan.
Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo saat melakukan pemantapan persiapan pengamanan di Hotel Singgasana kemarin juga menginstruksikan kepada Kapolres Maros dan Gowa mengambil tindakan sekiranya ada pergerakan massa yang ingin masuk ke Makassar. Tidak tanggung-tanggung, Mudji menginstruksikan kepada aparatnya untuk mengambil tindakan tegas termasuk perintah tembak di tempat dengan tujuan melumpuhkan.
Mudji menyatakan, dari ribuan petugas kepolisian yang dikerahkan itu, sejumlah personel sudah dilengkapi senjata lengkap sebagai pasukan penembak, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menyebut, sepanjang aparat melakukan tindakan tegas sesuai aturan dan perintah, pihaknya menjamin anggota yang melakukan tindakan tegas tidak akan diproses karena polri dilindungi undang-undang.
Dalam persiapan pengamanan penetapan gubernur terpilih itu, seluruh Kapolsekta yang ada di Makassar di kumpulkan oleh Mudji termasuk aparat TNI yang akan membantu polisi melakukan pengamanan.
Seperti diketahui, rekapitulasi sekaligus penetapan gubernur terpilih Sulsel ini akan dimulai pukul 09.00 Wita. Untuk mengamankan proses ini, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi ditutup total, sedang arusnya dialihkan.
    Puluhan anggota KPU yang akan menghadiri rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih ini sejak kemarin sudah berada di Hotel Singgasana Makassar. Mereka melakukan persiapan proses rekapitulasi. (hamsah umar)  

E-Voting Sulit Diterapkan di Makassar

*Pilwalkot Ditetapkan 18 September

MAKASSAR, FAJAR--Usul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  agar pemilukada yang digelar 2013 di Sulsel menerapkan sistem electronic voting (e-voting) sulit terwujud. KPU Makassar bahkan memastikan e-voting tidak akan bisa diterapkan di pilwalkot Makassar September mendatang.
KPU melihat bukan hanya soal regulasi yang menjadi hambatan sehingga e-voting sulit diterapkan di pilwalkot Makassar maupun pemilukada di daerah, tapi yang jadi persoalan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Persoalan paling mendasar juga adalah soal ketersediaan anggaran untuk pengadaan infrastruktur pemungutan suara sistem e-voting ini.
"Jadi KPU Makassar bisa memastikan kalau sistem e-voting ini tidak bisa kita terapkan di Makassar meski hari H kita dijadwalkan September. Apalagi di daerah lain yang saat ini tahapannya sudah berjalan seperti Sinjai dan Bantaeng," kata Ketua Devisi Humas KPU Makassar, Nurmal Idrus, Rabu, 30 Januari.
Nurmal menyebut, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilwalkot Makassar sudah masuk dalam APBD Makassar 2013, sehingga sangat tidak memungkinkan terjadi perubahan mekanisme dalam proses pemungutan suara. Padahal, penerapan e-voting ini membutuhkan peralatan teknologi pendukung yang membutuhkan proses anggaran. Sehingga sekalipun dalam waktu dekat DPR menyetujui draf undang-undang yang memungkinkan dilakukan e-voting, sistem ini tetap sulit diterapkan di Makassar.
Belum lagi kata dia, sistem e-voting ini perlu sosialisasi secara luas di tengah masyarakat termasuk penyelenggara pemilu sendiri. Paling tidak kata Nurmal, proses sosialisasi e-voting ini harus melalui proses uji coba. KPU Makassar sebenarnya sudah memperkenalkan sistem e-voting pada 2012 lalu, bahkan sempat melakukan simulasi pemungutan suara di DPRD Makassar bersama  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).      
Untuk pelaksanaan hari pencoblosan di pilwalkot Makassar ini, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus menandaskan bahwa KPU Makassar sudah menetapkan secara resmi hari pencoblosan yakni pada 18 September mendatang. Jadwal hari H Makassar ini diagendakan bersama dengan sejumlah pemilukada di kabupaten.
"Jadwal pilwalkot Makassar atau hari pencoblosan sudah kita tentukan pada 18 September nanti," kata Izzdin. (hamsah umar)  
 
     

Adil Patu Siap Berebut Golkar

*Golkar-Golkar Berpeluang di Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Magnet Golkar sebagai partai pemenang di Makassar tidak hanya diperebutkan kader tapi juga nonkader. Salah satunya, Ketua DPP Demokrat Sulsel, Adil Patu.
Golkar dalam menentukan calonnya melalui survei dan tetap terbuka bagi nonkader menjadi alasan kuat Adil Patu ingin berebut Golkar sebagai kendaraan politik di pilwalkot Makassar. Apalagi kedekatan Adil dengan Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga cukup mendukung apalagi PDK sudah dua kali mengantar Syahrul memenangkan pilgub Sulsel.
Adil Patu yakin jika popularitas dan elektabilitasnya mencolok dibanding kader Golkar, dia menilai peluang mengendarai Golkar cukup terbuka. "Mekanisme di Golkar dalam menentukan calonnya itu melalui survei. Jadi siapapun bisa mengendarainya termasuk saya. Tinggal dilihat sejauh mana tingkat elektabilitas kita," kata Adil Patu, Rabu, 30 Januari.
Kendati, keinginan Adil Patu bersaing di Golkar itu memang sulit apalagi sejumlah kader Golkar Makassar dan Sulsel memiliki kans mengendarai partai ini. Mereka adalah Ketua DPD Golkar Makassar Supomo Guntur, Ketua Harian Haris Yasin Limpo, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Yaqkin Padjalangi, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Kadir Halid, Rusdin Abdullah dan sejumlah kader lainnya.
Bahkan, sikap Golkar untuk memaketkan kadernya sebagaimana di pemilukada Takalar dan Bone berpeluang terjadi di Makassar. Paket Golkar-Golkar ini juga sudah terbukti efektif dalam memenangkan pemilukada di dua daerah di Sulsel.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, M Roem mengakui kalau partai Golkar merupakan partai terbuka termasuk dalam hal menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Makanya, dalam survei calon wali kota Golkar untuk pilwalkot Makassar, Golkar juga melakukan survei terhadap sejumlah tokoh diluar Golkar baik dari kalangan politisi, pengusaha, dan birokrat.
"Kalau melihat mekanisme di Golkar, memang bukan hanya kader yang kami survei sebagai tokoh yang memungkinkan diusung, tapi juga dari figur dari luar Golkar. Bergantung kata dia bagaimana popularitas dan elektabilitasnya untuk bisa memenangkan pertarungan," kata Roem.
Soal seperti apa paket di pilwalkot Makassar apakah Golkar-Golkar atau Golkar- non Golkar, Roem belum mau berpikir sejauh itu. Dia hanya mengajak seluruh kader Golkar yang ingin maju di Makassar untuk bekerja dan meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. (hamsah umar)

Pilgub Berpeluang ke MK

MAKASSAR, FAJAR--Proses pemilihan gubernur Sulsel 2013 memiliki peluang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Peluang ini memungkinkan dibawa oleh pasangan yang dinyatakan kalah dalam hasil rekapitulasi akhir KPU Sulsel.
Indikasi bahwa hasil pilgub ini berpeluang ke MK dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan tim pasangan calon. Kendati disebut langkah itu dilakukan ketika hasil penetapan KPU ada yang tidak sesuai dengan laporan dari tim mereka.
Kalau merujuk hasil quick count dan rekapitulasi KPU kabupaten/kota, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) unggul dalam perolehan suara, disusul pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Salah satu pernyataan yang cukup menarik dicermati datang dari jubir IA, Akbar Endra yang mewakili tim IA hadir di diskusi yang digelar Polda Sulsel, KoMit Damai, Forum Dosen Sulsel, dan PWI Sulsel di Wisma Kalla sore kemarin. Di sini dia membeber sikap saksi IA di sejumlah daerah yang menolak hasil pleno KPU.
Soal penetapan gubernur terpilih yang akan dilakukan KPU besok, Akbar menandaskan pasangan urut 1 ini tentu akan melihat dan mempelajari hasil penetapan KPU tersebut. "Kalau sudah pleno oleh KPU, kita akan lihat dan pelajari apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita ketemu di depan Pak Mahfud (MK, red)," kata Akbar.
Koordinator Tim Hukum IA, Syahrir Cakkari yang dikonfirmasi terpisah menegaskan sampai saat ini pasangan Ilham-Aziz belum sedikitpun berpikir untuk membawa pilgub Sulsel ini ke MK, namun dia juga tidak memungkiri kalau langkah ke MK itu juga memiliki peluang. Alasannya, gugatan ke MK ini merupakan bagian dari tahapan pilgub.
"Kita belum sampai berpikir ke MK karena KPU sendiri sampai saat ini belum melakukan penetapan, sehingga kita belum tahu siapa yang menang dan kalah. Sehingga tidak ada pikiran ke sana," tandas Cakkari.
Disinggung soal hasil rekapitulasi KPU kabupaten/kota di Sulsel yang mengunggulkan Sayang, Cakkari belum melihat angka yang beredar itu adalah hasil yang akan ditetapkan KPU Sulsel, apalagi kata dia, timnya juga sementara melaporkan datanya. "Tapi kalau bicara MK, tentu yang akan membawanya adalah pihak yang dinyatakan kalah tidak mungkin yang menang," lanjut Cakkari.
Lebih lanjut, peluang membawa ke MK biasanya atas berbagai pertimbangan misalnya ketika ada kecurangan dengan melihat kulitas dan kuantitas kecurangan itu. "Tapi sekali lagi IA sama sekali belum ada pikiran ke arah sana," papar Cakkari.
Bagaimana dengan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) yang perolehan suaranya terkecil, jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin menegaskan Rudi-Nawir belum mau mengandai-andai. "Kita tidak boleh ke MK atau tidak karena penetapan KPU juga belum ada," kata Nasrullah.
Nasrullah menyebut, pasangan urut 3 ini tetap akan melihat seperti apa hasil penetapan KPU Sulsel besok. "Apakah memang sudah memenuhi keinginan masyarakat atau tidak. Garuda-Na pada dasarnya dari awal sudah siap kalah dan menang," kata Nasrullah.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas berharap hasil penetapan pilgub Sulsel yang akan dilakukan besok berjalan sesuai harapan semua elemen masyarakat utamanya tiga pasangan cagub Sulsel. Bagi KPU, yang terpenting diciptakan dalam proses demokrasi di Sulsel adalah bagaimana demokrasi di Sulsel ini betul-betul terwujud.
"Yang menjadi harapan besar KPU itu bagaimana penetapan kita ini diterima oleh semua pihak. KPU tidak pernah berpikiran hasil rekap kita ada yang tidak menerimanya atau sampai membawa ke MK," kata Jayadi.
Namun, Jayadi juga tidak khawatir ketika ada kandidat yang harus membawa kasus ini ke MK, karena undang-undang membuka ruang untuk tahapan tersebut. "Itulah juga sebenarnya adilnya demokrasi di Indonesia, karena mereka yang tidak puas dengan hasil penetapan kita, bisa mengajukan gugatan ke MK," lanjut Jayadi.
Jayadi menyebut, mulai hari ini para anggota KPU se-Sulsel, sekretaris KPU dan operator KPU yang bertugas dalam proses rekapitulasi sudah berada di Hotel Singgasana, tempat rekapitulasi pilgub dilakukan. Mereka bahkan wajib menginap di hotel ini untuk memudahkan administrasi, termasuk dalam hal pengamanan. Apalagi, sejumlah ruas jalan saat rekapitulasi dilakukan akan ditutup oleh kepolisian.
Hingga saat ini, KPU Sulsel mengaku sudah sangat siap melakukan rekapitulasi besok. Apalagi kata dia, proses rekapitulasi dari kabupaten kota di Sulsel sudah rampung secara keseluruhan. "Semua daerah sudah melakukan rekap dan laporannya sudah ada di KPU Sulsel," kata Jayadi. (hamsah umar)
               

Syahrul: Sulsel Harus Aman

MAKASSAR, FAJAR--Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap proses pilgub hingga penetapan gubernur Sulsel terpilih, tetap berjalan aman dan damai seperti saat ini. Harapan ini disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran masyarakat soal petensi gangguan keamanan saat penentuan gubernur terpilih.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh KPU Sulsel, rekapitulasi dan penetapan cagub terpilih akan digelar KPU Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Kamis, 31 Januari besok.
Syahrul yang mendapat suara terbanyak berdasar rekap yang dilakukan KPU kabupaten/kota di Sulsel ini berharap, situasi di daerah ini tetap aman dan kondusif. Syahrul bahkan minta polda Sulsel untuk tidak segan-segan menindak oknum yang mencoba membuat suasana di Sulsel tidak aman, utamanya di hari penentuan cagub terpilih.
"Kalau ada pihak yang akan ingin mengacaukan proses demokrasi, menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian untuk memberikan tindakan yang tegas," kata Syahrul saat ngopi bersama sejumlah elity Golkar di warkop Olala Makassar, Selasa, 29 Januari.
Harapan agar kepolisian menindak tegas oknum yang ingin melihat proses demokrasi di Sulsel ribut ini menyusul adanya isu yang diperoleh Syahrul soal adanya isu miring yang diembuskan melalui pesan singkat terutama kepada warga keturunan. Isu miring ini kata dia semata ingin merusak tatana demokrasi di Sulsel utamanya stabilitas keamanan.
Syahrul yang berpasangan Agus di pilgub Sulsel ini berharap tidak ada pihak yang sengaja mendramatisir isu miring terhadap warga Tionghoa di Makassar. Sebaliknya dia minta warga tidak terpengaruh dengan isu miring yang menyesatkan itu, apalagi sudah ada aparat kepolisian yang berwenang menjaga keamanan di Sulsel.
Dia juga mengajak agar siapa pun yang kalah dalam proses pilgub Sulsel ini bisa menerima hasil penetapan KPU dengan legowo dan tidak menyikapinya berlebihan. Sebelumnya, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo menegaskan pihak kepolisian akan mengamankan proses rekapitulasi pilgub Sulsel ini secara maksimal. Setidaknya 4 ribu personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan agenda penting ini. (hamsah umar)  

Syahrul: Sulsel Harus Aman

MAKASSAR, FAJAR--Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap proses pilgub hingga penetapan gubernur Sulsel terpilih, tetap berjalan aman dan damai seperti saat ini. Harapan ini disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran masyarakat soal petensi gangguan keamanan saat penentuan gubernur terpilih.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh KPU Sulsel, rekapitulasi dan penetapan cagub terpilih akan digelar KPU Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Kamis, 31 Januari besok.
Syahrul yang mendapat suara terbanyak berdasar rekap yang dilakukan KPU kabupaten/kota di Sulsel ini berharap, situasi di daerah ini tetap aman dan kondusif. Syahrul bahkan minta polda Sulsel untuk tidak segan-segan menindak oknum yang mencoba membuat suasana di Sulsel tidak aman, utamanya di hari penentuan cagub terpilih.
"Kalau ada pihak yang akan ingin mengacaukan proses demokrasi, menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian untuk memberikan tindakan yang tegas," kata Syahrul saat ngopi bersama sejumlah elity Golkar di warkop Olala Makassar, Selasa, 29 Januari.
Harapan agar kepolisian menindak tegas oknum yang ingin melihat proses demokrasi di Sulsel ribut ini menyusul adanya isu yang diperoleh Syahrul soal adanya isu miring yang diembuskan melalui pesan singkat terutama kepada warga keturunan. Isu miring ini kata dia semata ingin merusak tatana demokrasi di Sulsel utamanya stabilitas keamanan.
Syahrul yang berpasangan Agus di pilgub Sulsel ini berharap tidak ada pihak yang sengaja mendramatisir isu miring terhadap warga Tionghoa di Makassar. Sebaliknya dia minta warga tidak terpengaruh dengan isu miring yang menyesatkan itu, apalagi sudah ada aparat kepolisian yang berwenang menjaga keamanan di Sulsel.
Dia juga mengajak agar siapa pun yang kalah dalam proses pilgub Sulsel ini bisa menerima hasil penetapan KPU dengan legowo dan tidak menyikapinya berlebihan. Sebelumnya, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo menegaskan pihak kepolisian akan mengamankan proses rekapitulasi pilgub Sulsel ini secara maksimal. Setidaknya 4 ribu personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan agenda penting ini. (hamsah umar)  

Ije Andalkan Tim Pejuang Aziz

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Iqbal Djalil (Ije) mulai aktif kembali menggalang dukungan masyarakat untuk memuluskan niatnya bertarung di pilwalkot Makassar.
Selain mengandalkan tim dan komunitas yang sudah dibentuk seperti Darul Aman Community, LC Community, Kesenian Community, Gombar Community, Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah (ICATT), Ije juga mengandalkan tim pejuang Aziz Qahhar Mudzakkar yang ada di Makassar. Tim ini memiliki militansi dan cukup berpengalaman menggalang dukungan karena sudah terbentuk sejak lama.
Ije yang merupakan politisi PKS yang duduk di DPRD Makassar ini memang cukup dekat dengan tim pejuang Aziz di Makassar. Apalagi pada pilgub Sulsel tahun ini, Ije menjadi Koordinator Tim Pejuang Aziz di Makassar. Ije bahkan yakni tim ini bisa bekerja apalagi Aziz Qahhar juga cukup merespons niatnya bertarung di Makassar.
"Tim pejuang Aziz di Makassar tidak bisa dipisahkan dari tim Ije untuk pilwalkot, sehingga mereka ini juga kita harapkan menjadi andalan saya. Akhir pekan lalu, kami juga sudah melakukan pertemuan," kata Ije, Selasa, 29 Januari.
Kendati belum ada kepastian diusung PKS, Ije tetap gencar menggalang dukungan masyarakat termasuk memperbanyak jaringan dan tim pemenangan. Dia juga cukup yakin PKS pada akhirnya akan memberikan rekomendasi untuk dirinya kendati saat ini, survei internal dirinya belum berada di posisi teratas. "Tapi waktu yang tersisa ini, kami yakin bisa meningkatkan survei," lanjut Ije.
Sebagaimana diketahui, PKS dijadwalkan sudah akan menetapkan calonnya pada Februari mendatang. Kader PKS lain yang cukup memiliki peluang besar mengendarai PKS seperti Jafar Sodding (JS), dan Ariady Arsal (A+). Keduanya selama ini memiliki survei yang cukup menjanjikan. (hamsah umar)

KPU Perketat Verifikasi Caleg

MAKASSAR, FAJAR--Meski tahapan pencalegan di KPU masih lama, KPU Sulsel sudah meminta partai politik (parpol) peserta pemilu agar proses pencalegan di masing-masing parpol dimaksimalkan, terutama mengenai persyataran yang digariskan undang-undang.
Pasalnya, KPU tidak segan-segan melakukan pencoretan terhadap caleg yang didorong parpol ketika berkas yang disyaratkan tidak memenuhi. Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebut verifikasi berkas caleg 2014 mendatang akan dilakukan secara ketat, sebagaimana ketatnya proses verifikasi parpol calon peserta pemilu lalu.
"Verifikasi berkas pencalegan dari partai politik itu kan sama prosesnya dengan proses verifikasi parpol. Jadi kita akan lihat betul persyaratan yang harus dipenuhi setiap caleg dalam pemberkasan," kata Jayadi, Selasa, 29 Januari.
Untuk pencalegan ini, Jayadi menyebut telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Jayadi menyatakan, apa yang telah digariskan dalam regulasi ini harus disikapi baik setiap parpol sehingga proses pencalegan yang dilakukan nantinya berjalan normal.
"Semua teknis atau  persyaratan caleg menjadi urusan parpol kita sebatas melakukan verifikasi. Kalau dalam verifikasi itu ada yang tidak memenuhi, kita juga minta caleg itu untuk melakukan perbaikan. Tapi saya kira semua parpol di Sulsel akan menjaring caleg yang memang memenuhi syarat apalagi jumlah parpol makin sedikit," tambahnya.
Ketua DPW Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan mengatakan dalam penjaringan caleg partai ini cukup selektif mulai dari standar pendidikan, kemampuan komunikasi, termasuk basis massa. "Menjadi caleg tidak mudah karena memang harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang," kata Sanusi. (hamsah umar)

KPU Inventarisasi Masalah Pilgub

*Insert: DPT Masalah Krusial

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran KPU se-Sulsel akan mengawali rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih hasil pilgub Sulsel 2013, dengan melakukan inventarisasi berbagai masalah yang ditemukan selama proses pilgub Sulsel berlangsung.
Inventarisasi masalah di pilgub Sulsel dengan melibatkan 24 KPU kabupaten/kota ini, akan dilakukan di Hotel Singgasana Makassar, Rabu, 30 Januari. Apalagi dalam proses pilgub kali ini, sejumlah kelemahan tetap ditemukan termasuk saat hari pencoblosan 22 Januari lalu.
Proses inventarisasi masalah di pilgub Sulsel ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor). Selain membahas soal berbagai masalah yang dihadapi di daerah, juga membahas berbagai proses yang telah dilakukan KPU hingga penyelesaian perhitungan suara. Dalam rakor ini, KPU kabupaten/kota akan diberi masing-masing waktu untuk memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi.
"24 KPU kabupaten/kota ini akan kita beri kesempatan memaparkan atau memaparkan daftar masalah yang dihadapi selama proses pilgub. Ini kan tentu juga jadi evaluasi bagi kita. Besok juga kita akan melakukan gladi pelaksanaan rekap," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Selasa, 29 Januari.
Sekadar diketahui, berdasar hasil temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) utamanya pada hari pencoblosan lalu, beberapa kelemahan atau masalah yang patut dievaluasi KPU seperti kekurangan surat suara, kelengkapan logistik TPS, hingga masalah teknis di tingkat KPPS.
Direktur The Insert Institute, Muhammad Aris menegaskan bahwa salah satu masalah yang paling besar di pilgub Sulsel yang ada kaitannya dengan KPU Sulsel adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam hal ini proses pemutakhiran data oleh KPU tidak memadai. Aris melihat, persoalan DPT di pilgub Sulsel masih sangat amburadul.
Karena itu, kelemahan dalam penyiapan DPT di pilgub Sulsel ini harus jadi bahan evaluasi betul bagi pemerintah dan KPU, agar persoalan ini tidak berulang di pemilu berikutnya, terkhusus pemilu legislatif. Salah satu bukti DPT amburadul kata dia karena masih banyak warga yang mendapat undangan ganda.
"Ini kan menunjukkan betapa amburadulnya DPT pilgub Sulsel ini. Banyak warga yang mendapat undangan lebih dari dua undangan, sudah tidak ada di Sulsel kemudian masih dapat undangan. Kesimpulannya pemutakhiran data yang dilakukan KPU tidak jalan," kata Aris.
Akibat DPT yang amburadul ini, mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai tingginya angka golput atau partisipasi masyarakat di daerah ini. "Padahal kalau sekiranya wajib pilih ini valid, mungkin angka golput tidak seperti yang diperkirakan saat ini," lanjutnya. (hamsah umar)

Masyarakat Tidak Siap E-Voting

MAKASSAR, FAJAR--Usul pemberlakuan electronic voting (e-voting) pada pelaksanaan pemilukada Sinjai dan Bantaeng April mendatang mengundang keraguan. Salah satunya karena masyarakat pemilih diperkirakan belum siap dengan sistem baru pemungutan suara ini.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengusulkan pemberlakuan e-voting untuk pemilukada Sinjai dan Bantaeng, dimana regulasi untuk penerapan e-voting dalam pemilukada itu saat ini tengah dibahas di DPR RI. Dengan begitu, pada pemilukada Bantaeng dan Sinjai Kemendagri berharap sistem ini sudah bisa diterapkan.
Pengamat Politik UNM, Akhyar Anwar menilai bahwa wacana penerapan e-voting pada pemilukada Sinjai dan Bantaeng belum tepat. Dia khawatir kesiapan masyarakat dengan sistem baru itu akan membuat proses pemilukada di dua daerah itu menuai masalah. Dia menyebut, untuk menerapkan sistem baru dalam sistem pemilukada membutuhkan waktu agar tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Belum lagi perangkat yang akan digunakan dalam e-voting tersebut juga dikhawatirkan terkendala.
Apalagi kata dia, masyarakat di pedesaan bisa saja tidak bisa memahami dengan baik pola pemungutan suara sistem elektronik tersebut. Kendati, pemanfaatan teknologi di tengah masyarakat termasuk Sulsel saat ini sudah cukup tinggi, namun hl ini belum bisa menjamin e-voting diterapkan di Sinjai dan Bantaeng. Apalagi, mainset masyarakat Sulsel terkait pemilu selalu adalah mencoblos.
"Saya kira penerapan e-voting ini butuh sosialisasi di masyarakat secara berkala. Paling tidak, perlu ada uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat jika sistem itu diterapkan. Kalau dari segi penyelenggara mungkin tidak masalah," kata Akhyar.
  Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari terpisah mengakui kalau penerapan e-voting di Sinjai dan Bantaeng sepertinya cukup berat mengingat pelaksanaannya sudah dekat. Apalagi anggaran pemilukada di daerah ini sudah dipastikan tidak mengakomodir pengadaan peralatan yang dibutuhkan.
KPU Sulsel juga sependapat dengan asumsi pengamat kalau penerapan e-voting dalam pemilukada membutuhkan sosialisasi di masyarakat bahkan dengan penyelenggara sendiri. Kalau untuk tingkat KPU, e-voting tidak terlalu sulit dipahami, namun kekhawatirannya ada pada tingkat penyelenggara di bawah yakni KPPS.
"Tapi kalau menurut KPU, e-voting ini bisa melahirkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilukada. Jadi kalau sepanjang diakomodir undang-undang itu tidak ada masalah. Masalahnya kalau Sinjai dan Bantaeng sangat sulit karena regulasinya juga belum," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Penyelenggara Jadi Sasaran Kritik

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran penyelenggara pilgub Sulsel terus menjadi sasaran kritik di pilgub Sulsel, utamanya dari tim cagub yang merasa dirugikan. Kritik terhadap KPU, Panwaslu bahkan kepolisian juga tersaji dalam diskusi Pilgub Damai dan Demokratis kemarin.
Diskusi yang terselenggara atas kerja sama KoMit Damai, Polda Sulsel, Forum Dosen, dan PWI Sulsel digelar di Wisma Kalla Makassar. Sejumlah tokoh utamanya dari kalangan akademisi (forum) doses seperti Adi Suryadi Culla, Akhyar Anwar, Firdaus Muhammad, Darwis, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Endi Sutendi dan sejumlah pihak lainnya.
Terhadap KPU Sulsel kritikan terkait banyaknya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, serta sikap KPU yang membocorkan hasil real count yang dilakukan di semua kabupaten. Sedang untuk panwaslu Sulsel, mereka disorot karena tidak tegas menindak dugaan pelanggaran pilgub termasuk sejumlah bupati yang terang-terangan memobilisasi PNS untuk mendukung calon tertentu.
Begitu juga dengan kepolisian selaku petugas keamanan yang mengawal pilgub Sulsel. Polisi juga tidak lepas dari sorotan karena dianggap kurang tegas memproses pelanggaran pidana pilgub Sulsel, termasuk dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Wajo. Situasi seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh terulang pada pemilukada selanjutnya.
Juru Bicara Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Akbar Enra mengatakan keinginan masyarakat Sulsel untuk mewujudkan pemilukada damai dan demokratis juga jadi bagian dari keinginan Ilham-Aziz. "Masalahnya KPU belum melakukan penetapan sudah offside, dengan membeberkan hasil real countnya," kata Akbar.
Adapun juru bicara Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) lebih banyak menyorot kinerja panwaslu dan kepolisian. Dia minta kasus kecurangan dan pelanggaran baik administrasi dan pidana di pilgub Sulsel harus tetap dituntaskan, bukan berhenti di penetapan cagub saja.
"Karena ini semua saya kira jadi pekerjaan rumah. Substansinya bukan pada penetapan cagub terpilih kemudian berhenti di situ, tapi apakah panwaslu dan kepolisian tegas dalam menegakkan aturan atau tidak. Kalau itu terjadi maka persoalan ini akan terus berulang, yang imbasnya juga pada proses demokrasi," kata Nasrullah.
Adapun tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menegaskan bahwa pasangan ini paling berkepentingan mewujudkan pilgub damai dan demokratis. "Kenapa karena Sayang dalam posisi petahana yang saat ini juga menjabat gubernur. Komitmen kami dalam pilgub damai bisa dilihat misalnya saat pendaftaran kita siap mengalah dan memajukan pendaftaran," kata Sugeng Mappanyompa.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan pilgub damai dan demokratis menjadi harapan bersama masyarakat Sulsel sehingga ini sangat penting diwujudkan. "Kalau soal real count, kami tidak pernah mempublis itu," kata Jayadi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Endi Sutendi menyatakan mewujudkan pilgub yang aman dibutuhkan partisipasi seluruh potensi dan elemen masyarakat Sulsel. Termasuk kata dia perlunya peran aktif masyarakat untuk menciptakan kedamaian saat penetapan cagub yang akan digelar besok. (hamsah umar)

Aroma Pilgub Kental di Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--Aroma pilgub di pemilukada Sinjai dipastikan masih akan terasa. Rivalitas tiga cagub diperkirakan paling kental dibanding pemilukada lainnya di Sulsel.
Selain rentang waktu antara pilgub dengan pemilukada Sinjai tidak terlalu jauh, pengaruh tiga cagub yang bertarung di pilgub Sulsel dipastikan terasa, mengingat Golkar dan Demokrat sama-sama mengusung kader terbaiknya di pemilukada Sinjai.
Asumsi ini sehingga aroma persaingan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) akan tetap terasa.
Di Sinjai, Golkar mengusung pasangan Andi Mahyanto Massarappi-Andi Massalinri Latief, sedang Demokrat mengusung ketuanya, Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar. Pada pemilukada Sinjai lalu, Sabirin adalah penantang kuat Andi Rudiyanto Asapa.
Adapun Rudiyanto, pengaruhnya juga dipastikan akan memberikan sumbangsih positif terhadap calon yang didukung. Di pemilukada Sinjai, Gerindra yang berkoalisi PPRN, dan PAN mengusung Andi Seto Gradista Asapa-Andi Mukhtar Mappatoba. Dengan demikian, pertarungan antarkandidat yang diusung Golkar, Demokrat, dan Gerindra tidak bisa lepas dari pengaruh rivalitas tiga cagub Sulsel.
"Pertarungan di Sinjai utamanya dari calon yang diusung Golkar, Demokrat, dan Gerindra tentunya akan dipengaruhi rivalitas tiga pimpinan partai yang maju di pilgub ini," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad, Senin, 28 Januari.
Kendati, Firdaus tetap tidak menafikan bahwa faktor figur juga sangat menentukan karena partai pengusung juga kadang tidak menjanjikan. "Adapun faktor Rudiyanto akan sangat berpengaruh terhadap calon yang akan didukung untuk mendulang suara di Sinjai," tambah Firdaus.
  Kendati, peluang tetap menjanjikan bagi kader yang diusung Golkar mengingat partai ini cukup mengakar di masyarakat, sepanjang figur yang diusung partai berlambang pohon rimbun ini bulat mendukung calon yang diusung. Yang terpenting, tidak mengulang kesalahan di pilwalkot Palopo. "Jadi faktor yang didukung SYL juga memiliki peluang," tandasnya.
Kalau Golkar dan Gerindra punya peluang solid mendukung calon yang diusungnya, tidak demikian dengan Demokrat. Setidaknya ada dua kader partai berlambang Mercy ini yang coba peruntungan di Sinjai. Keduanya adalah Ketua DPC Demokrat Sinjai, Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar, serta Sekretaris DPD Demokrat Sulsel, Andi Irwan Patawari-Andi Takdir Hasyim. Irwan memilih bertarung melalui koalisi Hanura, PBB, dan Kedaulatan.
Kendati, Demokrat Sulsel tetap yakin kader Demokrat Sinjai tetap solid mendukung calon yang resmi diusung partai. "Saya kira tidak berpengaruh pada kerja-kerja pemenangan Demokrat di Sinjai. Pak Sabirin Yahya dan pasangannya saya kira sudah sangat siap memenangkan pertarungan," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah. (hamsah umar)
   

Rekap Minus Pangkep-Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--KPU Pangkep dan Sinjai paling telat menyelesaikan rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel. Rekap di dua kabupaten ini baru akan dilakukan, Selasa, 29 Januari.
Kedua daerah ini telat melakukan perhitungan karena memiliki alasan berbeda. Pangkep misalnya baru dijadwalkan hari ini karena hasil rekapitulasi tingkat PPK dari Kecamatan Liukkang Kalmas dan Liukkang Tanggayya masih dalam perjalanan, sedang Sinjai karena komisioner mereka masih berada di Jakarta, dalam rangka virifikasi dukungan ganda parpol pengusung di pemilukada Sinjai.
"Jadi Pangkep dan Sinjai baru menjadwalkan rekap besok mengingat masih ada kendala. Pangkep misalnya masih menunggu pengiriman hasil rekap tingkat kecamatan dari pulau terluar, sedang Sinjai karena tiga komisionernya masih berada di Jakarta, sehingga ini yang sementara mereka tunggu," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 28 Januari.
Kendati rekap PPK dari dua kecamatan terluar di Pangkep masih dalam perjalanan, Jayadi optimis daerah ini bisa melakukan rekap sesuai jadwal yang telah ditentukan. Apalagi jadwal rekap tingkat KPU sudah berakhir hingga hari ini sehingga seluruh tahapan di kabupaten harus tuntas.
Hingga sore kemarin, setidaknya sudah ada delapan kabupaten/kota yang telah membawa kotak suara hasil rekap di KPU. Daerah itu seperti Maros, Takalar, Soppeng, Pinrang, Parepare, Sidrap, Barru, dan Gowa. Beberapa daerah lain masih dalam perjalanan.
Sebagaimana telah diagendakan KPU Sulsel, rekap dan penetapan cagub terpilih pilgub Sulsel akan digelar pada Kamis, 31 Januari, yang berlangsung di Hotel Singgasana Makassar. Rekap ini akan dihadiri seluruh anggota KPU se-Sulsel, sekretaris KPU, serta operator, serta seluruh anggota panwaslu se-Sulsel. Undangan lain yakni dua orang saksi masing-masing pasangan calon, serta unsur muspida di Sulsel.
Proses rekap di tingkat KPU sendiri memakan waktu lama, karena ternyata masih ada sejumlah kotak suara yang harus dihitung ulang. Itu karena desakan tim calon kepada PPS dan PPK untuk membuka dan menghitung ulang kotak suara yang banyak batal tidak digubris. Salah satunya terjadi di Makassar.
Rekap KPU Makassar yang berlangsung di gedung PKK Makassar bahkan harus berlangsung hingga malam hari. Itu karena sebanyak 24 kotak suara dari Kecamatan Tamalanrea harus dihitung ulang. Hitung ulang ini dilakukan atas persetujuan saksi pasangan calon serta rekomendasi panwaslu Makassar.
"Dari 24 kotak suara yang dihitung ulang ini, ada sekitar 1.000 lebih surat suara yang dibatalkan. Awalnya, kota suara yang banyak suaranya batal ini tidak dibuka di PPK karena tidak ada protes juga, tapi setelah rekap di tingkat KPU ada desakan dan direkomendasi panwaslu," kata anggota KPU Makassar, Izzdin Idrus.
Terhadap persiapan rekap dan penetapan cagub terpilih oleh KPU Sulsel pada Kamis, 31 Januari mendatang, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menyatakan, seluruh anggota KPU se-Sulsel sudah harus berada di Hotel Singgasana Makassar pada Rabu, 30 Januari.
"Anggota KPU se-Sulsel kita wajibkan menginap di Hotel Singgasana sejak 30 Januari. Ini agar proses administrasi untuk rekap keesokan harinya tidak sampai terganggu mengingat proses rekap tetap ada pengamanan khusus. Kami juga tentu berharap anggota panwaslu menginap di sekitar lokasi, sehingga pukul 08.00 Wita, mereka sudah bisa berada di hotel," imbuh Ziaur Rahman saat rapat koordinasi persiapan rekap dengan Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo.
Sesuai jadwal yang ditetapkan KPU Sulsel, rekap dimulai pukul 09.00 Wita. Rekap ini meliputi perhitungan suara masing-masing calon, serta catatan-catatan yang ada dalam berita acara rekap tersebut.
Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo saat pertemuan dengan KPU Sulsel mengatakan polda dan jajarannya akan tetap mengawal pilgub Sulsel hingga selesai tahapannya. "Kita akan tetap all out mengamankan proses rekapitulasi ini. Pola pengamanan kita tidak hanya dalam gedung, tapi juga di sekitar hotel," kata Mudji.
Dia juga mengajak masyarakat Sulsel utamanya elemen calon pendukung untuk sama-sama mengawal pilgub Sulsel ini dengan baik, sehingga semua kandidat bisa menerima hasil penetapan oleh KPU nantinya. "Apapun hasilnya, mari kita kawal sehingga bisa diterima dengan baik," imbuh Mudji.
Mudji mengapresiasi pilgub Sulsel yang sejauh ini masih tetap berjalan dengan aman dan damai. Padahal, daerah ini sudah diberi tanda merah sebagai salah satu provinsi yang rawan gesekan dalam pelaksaan pilgub. "Tapi apa yang diasumsikan itu berubah menjadi hijau. Ini yang harus kita pelihara terus," katanya. (hamsah umar)

Persaingan di Golkar Paling Ketat

MAKASSAR, FAJAR--Siapa kader yang akan mengendarai Golkar di pilwalkot Makassar September mendatang masih terlalu dini disimpulkan. Itu karena persaingan di internal Golkar ini dipastikan paling ketat mengingat kader yang ingin mengendarai partai ini cukup banyak yang antre.
Kendati di internal pengurus DPD Golkar hingga tingkat bawah sudah menyatakan dukungan penuh kepada Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur untuk diusung sebagai cawali, tapi dukungan tersebut belum bisa menjamin karena penentuan cawali Golkar Makassar tetap melalui survei.
Selain harus berhadapan dengan kader Golkar sendiri, Supomo juga harus bersaing dengan keluarga besar Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Setidaknya ada tiga keluarga Syahrul yang masuk bursa di Golkar. Mereka adalah Sekretaris DPD Golkar Makassar, Haris Yasin Limpo, politisi Hanura Sulsel, Dewie Yasin Limpo, dan politisi Demokrat Sulsel, Adnan Purictha Ichsan YL.
Belum lagi, beberapa kader Golkar dan tokoh internal lain yang juga masuk bursa untuk disurvei Golkar sebagai cawali. Kader Golkar lain yang cukup memiliki nama seperti Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Kadir Halid, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Yagkin Padjalangi, serta kader Golkar lain seperti Rusdin Abdullah, Zulkarnain Arief, Raymond Arfandi, Farouk M Betta dan sejumlah kader lainnya.
Kadir Halid yang merupakan salah satu kader Golkar yang mengincar kursi wali kota Makassar menegaskan dirinya siap bersaing memperebutkan rekomendasi partai berlambang pohon rimbun ini. "Sebagai kader yang memang punya niat maju, tentu sangat siap bersaing dengan kader lain untuk mengendarai partai," kata Kadir Halid, Senin, 28 Januari.
Kadir mengaku, pascapilgub Sulsel ini timnya kembali fokus untuk bekerja menghadapi pilwalkot Makassar, apalagi tim pemenangan sudah ada yang dibentuk hingga tingkat kelurahan.
Informasi yang diperoleh, proses survei cawali oleh internal Golkar ini sudah mulai dilakukan oleh DPP Golkar. Bahkan, nama-nama tokoh dan kader Golkar yang akan disurvei sebagai calon di Makassar sudah disiapkan DPD Golkar Sulsel sejak November tahun lalu.  (hamsah umar)

Lima Bupati Golkar Keok

MAKASSAR, FAJAR--Menguasai struktur pemerintahan hingga kepala desa (kades) tidak menjamin bupati mampu menguasai dukungan masyarakat. Bahkan di pilgub Sulsel, setidaknya ada lima ketua Golkar sekaligus bupati keok dan harus mengakui keunggulan lawan.
Selain ketua Golkar yang menjabat sebagai bupati, beberapa ketua Golkar yang menjabat wakil juga tidak berdaya, seperti di Sinjai, Andi Massalinri Latief dan daerah lainnya. Padahal para bupati/ketua Golkar ini mengusung petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang).
Adapun bupati sekaligus Ketua Golkar yang keok di pilgub Sulsel seperti Bupati Enrekang La Tinro La Tunrung, Bupati Wajo Andi Burhanuddin Unru, Bupati Pangkep Syamsuddin Hamid, Bupati Luwu Andi Mudzakkar, dan Bupati Luwu Utara Arifin Junaidi. Para bupati dari Golkar ini dipecundangi calon yang diusung Demokrat, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).
Kekalahan para bupati/ketua Golkar di beberapa kabupaten itu akibat jaringan mereka tidak bekerja maksimal di bawah. Sementara jabatan sebagai bupati sangat tidak memberikan jaminan masyarakat akan memberikan dukungan terhadap calon yang diusung. Beruntung kekalahan mereka ini tidak terlalu signifikan perbedaannya sehingga tidak terlalu menyakitkan.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem yang dikonfirmasi menyebut kekalahan ketua Golkar sekaligus bupati di daerah itu, merupakan salah satu fenomena pemilu yang tidak terduga. "Kuncinya memang harus solid hingga struktur paling bawah. Karena jabatan sebagai bupati saja tidak menjamin calon yang kita dukung menang," kata Roem, Senin, 28 Januari.
Kalau pun seorang bupati sudah solid mendukung dan memperjuangkan calon yang diusung partai, namun kerja tim yang ada di bawah tidak solid atau tidak bekerja dengan baik akan tetap tidak memberikan hasil maksimal. "Itu tentu saja akan menjadi pelajaran yang baik untuk pemilu-pemilu ke depannya, bahwa kerja jaringan tim lebih penting," papar Roem.
Tapi bagi Golkar, kekalahan sejumlah bupati di Sulsel pada pilgub 22 Januari lalu itu tidak begitu bermasalah, karena hasil akhirnya tetap menempatkan calon yang diusung Golkar, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) tetap tampil sebagai pemenang. "Yang paling penting saya kira kan hasil akhir secara keseluruhan, dimana kita harus tetap unggul," tambahnya.
Koorwil Pemenangan Sayang Enrekang, Ian Latanro mengakui bahwa salah satu faktor Golkar kalah di Enrekang karena daerah ini menjadi basis IA, dimana faktor geopolitik Ilham sebagai orang Enrekang cukup kuat. "Tapi kita sudah bisa mentahkan targetnya untuk menang di Enrekang hingga 75 persen," kata Ian Latanro.
Kendati Ketua Golkar Enrekang sudah bekerja maksimal, isu geopolitik tetap sulit dibendung di daerah ini. Belum lagi kata dia, partai pengusung Sayang di Enrekang kurang maksimal sehingga hal ini juga menjadi salah satu pengaruh Golkar kalah di Enrekang.  (hamsah umar)

Adil Patu Incar PKS dan PPP

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu mengincar sejumlah partai politik (parpol) pemilik kursi di DPRD Makassar demi mencukupkan kekurangan kursinya untuk bisa bertarung di pilwalkot Makassar September mendatang.
Beberapa parpol yang mulai diincar secara intens oleh Adil Patu yakni PKS, PPP, Hanura, dan Gerindra, termasuk beberapa partai lainnya. Di pilwalkot Makassar, PDK masih membutuhkan tambahan tiga kursi untuk memenuhi syarat bisa mengusung satu pasangan calon. Saat ini, PDK Makassar baru memiliki 5 kursi.
Adil optimis upayanya mendekati pimpinan parpol di Makassar ini bisa membuahkan hasil, apalagi dari survei Adil Patu tidak mengecewakan dimana popularitas dan elektabilitasnya mampu berada di jajaran teratas. PDK sendiri sudah resmi menetapkan Adil sebagai cawali sejak beberapa waktu lalu, dukungan itu bahkan sudah diperkuat rekomendasi dari DPN PDK.
"Kita pahami bahwa PDK di Makassar hanya memiliki lima kursi, sementara untuk bisa mengusung calon harus ada minimal delapan kursi. Makanya, kita terus membangun komunikasi dengan beberapa parpol," tandas Adil Patu.
Adil Patu juga tetap terbuka kepada setiap parpol di Makassar baik yang memiliki kursi maupun yang tidak untuk bergabung dengannya. PDK kata dia siap berkoalisi dengan partai apa saja.
Koordinator Tim Pemenangan Adil Patu, Syamsu Niang menandaskan selain membangun komunikasi dengan elit parpol di DPW/DPD, komunikasi juga dibangun untuk tingkat pengurus DPC/DPD Makassar. "Jadi pola penjajakan koaliasi melalui pengurus di Makassar dan provinsi," tandas Syamsu Niang.
Ketua DPD PDK Makassar ini menyatakan dalam waktu dekat PDK Sulsel akan melakukan survei untuk mengukur tingkat elektabilitas Adil Patu termasuk melihat siapa cawawali yang pantas menadampinginya. Ruang koalisi yang ditawarkan PDK ini sangat memungkinkan Adil menggandeng cawawali dari parpol yang diajak berkomunikasi, apalagi beberapa parpol yang diincar tersebut juga mendorong kadernya bertarung.
Ketua DPW PKS Sulsel, Akmal Pasluddin tidak menampik upaya komunikasi yang dibangun oleh PKD termasuk sejumlah tokoh lain yang akan bertarung. "Pada dasarnya hampir semua calon membangun komunikasi dengan kita. Tapi kita juga kan punya kader untuk didorong maju," kata Akmal.
Makanya, dia belum bisa memastikan apakah PKS bisa berkoalisi dengan PDK di pilwalkot Makassar atau tidak. Apalagi PKS Sulsel setidaknya mendorong tujuh kadernya bertarung di Makassar seperti Jafar Sodding (JS), Ariadi Arsal (A+), Iqbal Djalil (Ije), dan sejumlah kader PKS lainnya.  (hamsah umar)  

Calon Independen Masih Kekurangan Dukungan

MAKASSAR, FAJAR--Empat pasangan calon bupati Sinjai yang maju lewat jalur independen hingga saat ini masih diminta memperbaiki jumlah dukungannya. KPU Sinjai menyebut calon perseorangan ini masih kekurangan bukti dukungan masyarakat.
Keempat cabup yang maju lewat jalur independen ini masing-masing Mukhlis Isma-Musa Rasyid, Lukman Arsal-Jamaluddin, Amru Rijal Junaid-Zainuddin Fatbang, dan A Jefriyanto Asapa-Hermansyah. Sambil menunggu kekurangan dukungan, KPU Sinjai juga melakukan verifikasi dukungan di tingkat kelurahan/desa.
"Sampai saat ini kita masih melakukan verifikasi dukungan calon bupati Sinjai, baik yang maju melalui jalur partai politik maupun perseorangan. Khusus independen, sementara diverifikasi di tingkat PPS. Apakah mereka mampu memenuhi kekurangan dukungan atau tidak, sangat bergantung hasil verifikasi dan jumlah dukungan yang dimasukkan," kata anggota KPU Sinjai, Jaenu, Minggu, 27 Januari.
Sekadar diketahui, KPU Sinjai dijadwalkan akan menetapkan calon bupati Sinjai pada pertengahan Februari mendatang. Pemilukada Sinjai 2013 ini diikuti sejumlah setidaknya 12 pasangan calon.
Selain verifikasi dukungan perseorangan, KPU Sinjai juga tengah melakukan verifikasi dukungan ganda partai politik. Beberapa parpol yang memberikan dukungan ganda seperti PAN, Hanura, Barnas, PPRN, PKPB, dan PPN. Verifikasi dukungan parpol ganda ini tidak hanya dilakukan di tingkat DPW atau DPD tapi juga ke DPP untuk memastikan kepengurusan partai yang asli.
Di pemilukada Sinjai, PAN mendukung dua pasangan calon yakni Muchlis Panaungi-Zulfikar Hamid dan Andi Seto Gradista Asapa-Andi Mukhtar Mappatoba. Begitu juga Hanura yang mendukung Andi Mahyanto Massarappi-Andi Massalinri Latief dan Irwan Patawari-Andi Takdir Hasyim.    
Begitu juga Partai Barnas yang mendukung Anis Asra-Muh Yahya serta Sabirin Yahya-Andi Fajar Yanwar. Adapun juga memberikan dukungan ganda ke Anis Asra-Muh Yahya serta Sabirin-Fajar begitu juga PPN. (hamsah umar)

Muhyina Mulai Jual Program

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPC Pakar Pangan Makassar, St Muhyina Muin mulai menjual program di pilwalkot Makassar, kendati tokoh perempuan yang mengincar wali kota melalui jalur independen ini belum ada kepastian bertarung.
Salah satu jualan program yang digagas anggota DPRD Makassar ketika terpilih wali kota mendatang adalah program di bidang pendidikan gratis. Dia ingin, program pendidikan gratis yang sudah berjalan sejak beberapa tahun ini akan dibenahi sehingga proram tersebut betul-betul mampu menekan angka putus sekolah di Makassar.
Ke depan kata dia, masyarakat miskin kota Makassar utamanya anak-anak tidak boleh lagi ada yang putus sekolah karena alasan biaya. Dia melihat, masih banyak anak dari kalangan warga miskin di Makassar yang putus sekolah karena kekurangan biaya.
Dia mengaku cukup prihatin dengan kondisi itu, padahal program pendidikan gratis sudah berjalan. Pemerintah setiap tahun mengalokasikan anggaran miliaran rupiah. "Tapi masih tetap saja ada anak putus sekolah karena asalan biaya, sehingga yang perlu dibenahi adalah regulasinya," katanya.
Dia mengaku prihatin dengan kondisi warga kota Makassar yang masih diwarnai anak-anak usia sekolah yang mengemis dijalanan. Padahal, ini menjadi tugas pemerintah agar warga miskin tersebut bukan menghabiskan waktunya di jalanan. Di sini kata dia perlu ada ketegasan pemerintah untuk menekan angka putus sekolah.
"Kalau perlu dibuatkan regulasi, dimana orang tua khususnya kalangan keluarga tidak mampu diberikan subsidi penuh untuk anaknya sekolah. Seperti buku pelajaran hingga transportasi angkutan sekolahnya," jelas Muhyina.
Dia menyebut, ketika generasi muda di kota ini terdidik, maka akan memberikan efek positif termasuk dalam meningkatkan tingkat kesejahteraan keluarganya, termasuk mengurangi angka kriminalitas di perkotaan. (hamsah umar)

Rekap di Sembilan Kabupaten Rampung

MAKASSAR, FAJAR--Sejumlah kabupaten/kota di Sulsel telah menyelesaikan rekap hasil perhitungan suara pilgub. Hasil rekap ini bahkan sudah ada yang diamankan KPU di Hotel Singgasana Makassar, tempat rekapitulasi tingkat provinsi akan digelar, 31 Januari mendatang.
Sebagian kabupaten/kota lainnya dilaporkan baru akan melakukan rekap, Senin, 28 Januari. Hari ini, rekap tingkat kabupaten diharapkan sudah selesai seluruhnya. Beberapa daerah yang melakukan rekap hari ini seperti Takalar, Selayar, Palopo, Lutra, Lutim, Maros, Soppeng, Parepare dan Pinrang.
"Hasil perhitungan suara teman-teman di kabupaten sudah ada yang dibawa ke provinsi. Seperti Takalar sejak sore sudah sampai kota berita acara rekapnya. Beberapa daerah lain seperti Maros, Pinrang, Parepare, Palopo, dan Soppeng sudah dalam perjalanan," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Minggu, 27 Januari.
Kota suara berisi berita acara hasil rekap kabupaten ini langsung diamankan ke Hotel Singgasana Makassar. Di hotel itu, empat personil kepolisian sudah disiagakan untuk melakukan pengamanan, termasuk beberapa staf KPU Sulsel yang standby menunggu kabupaten lain yang sementara mengirim berita acara rekapnya.          
Beberapa kabupaten memilih belum melakukan rekap karena berbagai pertimbangan seperti hari libur dan semacamnya, apalagi jadwal rekap kabupaten memang berlangsung hingga 29 Januari, sebagaimana tahapan yang ditetapkan KPU. Daerah yang baru menjadwalkan rekap hari ini seperti Makassar, Bulukumba, dan sejumlah daerah lainnya.
Rekap tingkat provinsi ini akan dihadiri ketua-ketua KPU, sekretaris, dan sejumlah operator. Rekap juga akan mengundang anggota panwaslu kabupaten/kota dan unsur muspida di Sulsel. "Selain saksi pasangan calon, kita juga undang pemantau dan pihak terkait lainnya," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari.
Pelaksanaan rekap hasil pilgub ini akan diawali dengan rapat koordinasi antara KPU se-Sulsel pada, 30 Januari, termasuk di dalamnya membahas mengenai pelaksanaan pilgub Sulsel, termasuk melakukan evaluasi berbagai kelemahan dalam proses pelaksaan pilgub. "Rekap provinsi kita awali dengan rapat koordinasi antar KPU, termasuk kita melakukan evaluasi," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)        

Garuda-Na: Tunggu Penetapan KPU

MAKASSAR, FAJAR--Kendati dukungan masyarakat Sulsel minim di pilgub, pasangan cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) tetap tidak mau mendahului penetapan KPU Sulsel.
Pasangan yang mendapat dukungan sekitar 6 persen berdasarkan hasil quick count ini menghargai tahapan yang ada di KPU Sulsel. Garuda-Na sebelumnya sudah menegaskan akan menghargai apa pun yang menjadi hasil pilgub. Dia siap menerima kekalahan.
"Kami dari Garuda-Na tetap konsisten bahwa kami harus menunggu hasil penetapan KPU Sulsel. Calon dari Garuda-Na akan memberikan apresiasi kepada para kandidat yang dinyatakan sebagai pemenang oleh KPU pada saatnya. Jadi kita tunggu saja bagaimana hasil perhitungan yang dilakukan KPU," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin.
Nasrullah bahkan coba mengajak siapa pun calon yang kalah di pilgub untuk tetap mengakui kemenangan salah satu dari tiga pasangan ini. Kalau perlu kata dia, bagaimana duduk bersama untuk memikirkan arah pembangunan Sulsel lima tahun ke depan. "Saya kira ada komitmen untuk siap menang dan siap kalah. Karena itu kalau sudah ada keputusan dari KPU, ada baiknya duduk bersama saling memberi masukan rencana Sulsel ke depan," tambah Nasrullah.
Sebagaimana diketahui, berdasar hasil quick count lembaga survei yang merilis hitung cepatnya pada 22 Januari lalu, pasangan Garuda-Na hanya mampu mendapatkan suara signifikan di kampung halaman Rudiyanto, Sinjai. Sedang Nawir yang menjadi wakilnya juga tidak mampu meraih dukungan mayoritas di Pinrang. Pasangan ini hanya meraih dukungan sekira 11 persen.
Kalau dari Garuda-Na sudah sangat realistis melihat hasil quick count termasuk rekap yang sementara berlangsung, tim Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) masih belum menyakini sepenuhnya hasil quick count. Bahkan beberapa waktu lalu, IA menggelar jumpa pers mengklaim menang di pilgub berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan timnya.
Apapun hasilnya, semua akan terjawab pada saat KPU Sulsel melakukan rekap pada 31 Januari mendatang di Hotel Singgasana Makassar. Untuk tingkat kabupaten/kota, hingga saat ini sudah ada beberapa daerah yang sudah rampung. (hamsah umar)      

Erwin Libatkan Enam Profesor

MAKASSAR, FAJAR--Seleksi calon wakil wali kota Makassar yang dilakukan Erwin Kallo akan melibatkan sedikitnya enam guru besar di Makassar. Mereka yang memiliki skoring tinggi akan berhak mendampingi pengacara dan konsultan properti ini bertarung di pilwalkot Makassar.
Profesor yang akan dilibatkan menguji cawawali ini berasal dari latar berlakang atau ahli yang berbeda seperti dari hukum, teknik, ekonomi dan bidang keahlian lainnya. Sejauh ini, dari sejumlah profesor yang diminta kesiapannya, yakni dosen UMI Makassar, Prof Dr Hambali Thalib. "Beberapa lainnya masih kita menunggu konfirmasinya. Ini kita harus pahami memang karena mereka ada kesibukan," kata Ketua Tim Pemenangan Erwin Kallo, Faizal Habib.  
Faizal menyebut, pelibatkan sejumlah guru besar melakukan fit and propert test ini dilakukan agar tokoh yang disaring sebagai pendamping Erwin ini betul-betul memiliki kualitas dan kemampuan yang memadai. Apalagi, membangun Makassar sebagai salah satu kota besar membutuhkan manajemen yang baik.        
Tercatat 321 orang yang disebut-sebut telah mengambil formulir di Sekretariat Erwin Kallo Centre (EKC) Jalan Lagaligo Makassar. Angka ini diluar perkiraan tim pemenangan yang tadinya memperkirakan hanya dikisaran 100 orang. Tokoh-tokoh yang telah mengambil formulir ini diberi kesempatan melengkapi berkas yang disyarakatkan hingga 3 Februari mendatang.
Tokoh yang berminat menjadi wakil Erwin di pilwalkot Makassar ini berasal dari berbagai kalangan baik politisi, pengusaha, mantan pejabat, akademisi dan lainnya. Bahkan Faizal menyebut ada dua dekan salah satu perguruan tinggi di Makassar yang ikut mendaftar, hanya saja Faizal enggan membebernya sebelum proses seleksi dimulai. Apalagi tokoh yang mengambil formulir itu belum tentu mengembalikannya.
Namun informasi yang diperoleh, salah seorang dosen UNM Makassar, Dr Sukardi Weda ikut mengambil formulir. Ada juga suporter PSM, Harry Patti yang ikut mengambil formulir.
Faizal menyebut, sebelum uji kelayakan dilakukan, para cawawali ini akan terlebih dahulu mengikuti technical meeting dengan Erwin Kallo, dalam rangka membahas hal-hal yang perlu disiapkan calon, kriteria yang akan dinilai serta model skoring. Dari uji kelayakan ini akan disaring paling maksimal separuh dari yang mendaftar untuk diseleksi tahap kedua.
"Hasil terakhir mungkin hanya 10 orang yang akan kita lempar ke publik dalam bentuk poling SMS. Dari situ akan kita lihat siapa yang paling layak mendampingi Erwin Kallo," tambahnya. (hamsah umar)

Kalah di Pilgub, Berpeluang ke Senayan

MAKASSAR, FAJAR--Empat aset Sulsel yang bertarung di pilgub Sulsel kemudian kalah dukungan, memiliki peluang besar menjadi calon legislatif (caleg) DPR RI pada pileg 2014 mendatang.
Potensi mereka untuk mendapat suara maksimal dari wilayahnya cukup besar, apalagi mereka sudah memiliki modal sosial dan dikenal masyarakat secara luas. Apalagi pascabertarung di pilgub Sulsel, popularitas mereka diyakini bisa lebih membaik lagi. Kendati mereka belum ada keinginan secara resmi, namun dorongan agar mereka membidik senayan mulai ada.
Hasil pilgub Sulsel memang belum ditetapkan secara resmi oleh KPU Sulsel, namun sesuai tahapan penetapan gubernur terpilih ini akan berlangsung 30 Januari mendatang. Namun dari hasil quick count, pasangan petahana Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dinyatakan unggul dan dinyatakan sebagai pemenangan oleh sejumlah lembaga survei.
DPD Gerindra Sulsel misalnya mengaku punya keinginan untuk mendorong cawagubnya, Andi Nawir Pasinringi untuk mencaleg DPR RI pada pileg 2014 mendatang. Kendati sejauh ini belum ada keputusan apakah Nawir yang saat ini masih tercatat sebagai anggota DPRD Sulsel ini punya niat untuk membidik senayan. "Kalau dari Gerindra tentu kita ingin mendorongnya menjadi caleg pusat," kata Ketua Bidang Politik DPD Gerindra Sulsel, Yarifai Mappeaty, Jumat, 25 Januari.
Bagaimana dengan Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa?, dia mengaku sejauh ini belum ada sinyal atau pikiran bupati Sinjai dua periode ini menjadi caleg DPR RI. Apalagi, selama ini dia sudah menegaskan ketika gagal di pilgub Sulsel, dia akan kembali menjalani profesi awalnya sebagai pengacara. "Yang sering disampaikan Pak Rudi bahwa dia akan kembali sebagai pengacara, kalau jadi caleg belum ada pikiran ke arah sana," lanjut Yarifai. (hamsah umar)
     

Selayar Tercepat Rekap PPK

MAKASSAR, FAJAR--Letak geografis Kabupaten Selayar yang terdiri dari wilayah kepulauan tidak menghambat proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel tersendat. Justru kabupaten ini yang tercepat merampungkan rekap PPK-nya.
Sebanyak 11 PPK se-Kabupaten Kepulauan Selayar bahkan sudah menyelesaikan rekapnya siang kemarin. Rekap di tingkat kecamatan hanya berlangsung 08.30 Wita hingga 11.30 Wita. Rekap tingkat PPK ini dihadiri masing-masing saksi pasangan calon dan panwascam setempat. Hingga rekap selesai, seluruh tahapan berlangsung lancar.
"Semua saksi tim pasangan calon tidak ada yang mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi di 11 kecamatan ini," kata Ketua KPU Kepulauan Selayar, Zulfinas Indra, Jumat, 25 Januari.
Hasil rekap tingkat kecamatan ini bahkan sudah disampaikan ke KPU Selayar pukul 13.30 Wita dari enam kecamatan di wilayah daratan. Adapun lima kecamatan yang berada di kepulauan, dilaporkan baru akan mengantar hasil rekapnya ke KPU Kepulauan Selayar Sabtu, 26 Januari dan diperkirakan tiba di KPU seluruhnya pada Minggu, 27 Januari. "Salah satu kecamatan paling jauh yakni Pasilambena yang berjarak 200 mil membutuhkan waktu 26 jam perjalanan," lanjut Zulfinas.
Kalau di Selayar rekap tingkat PPK sudah 100 persen rampung, Makassar yang menjadi ibu kota provinsi justru sebaliknya. Beberapa kecamatan di Makassar bahkan dilaporkan baru akan memulai rekapnya hari ini. Kecamatan yang baru akan melakukan rekap hari ini seperti Mariso, Tamalate, Ujungpandang, Ujung Tanah, Wajo, dan Makassar.
Yang baru melakukan rekap tadi adalah Rappocini, Panakkukang, Bontoala, Tamalanrea, Biringkanaya, Mamajang, Tallo, dan Manggala. "Itu pun belum seluruhnya selesai karena mereka baru mulai setelah Jumat," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus.
Izzdin menyebut, proses rekap tingkat PPK ini memang tidak harus selesai kemarin karena sesuai tahapan rekap bisa berlangsung hingga 27 Januari mendatang. "Sebenarnya tidak ada kendala," tambahnya.
Rekap di Makassar ini sedikit terlambat ditengarai karena banyaknya TPS yang harus dihitung ulang karena surat suara tercoblos simetris kemudian dibatalkan. Bahkan ada kotak suara baru dibuka kembali oleh petugas PPK karena kota suara tersebut telanjur sudah ada di kecamatan baru ada desakan untuk dibuka.
Khusus kecamatan Tallo, hasil perhitungan PPK setempat menyimpulkan jumlah suara untuk pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) sebesar 36.081, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) 26.535, dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) 3.210. Adapun suara batal sebanyak 590. (hamsah umar)

           

Kecamatan Pasilambena:
IA :1.082
Sayang: 2.241
Garuda-Na: 65
Suara Sah: 3.388
Tidak Sah: 51

Kecamatan Pasimarannu:
IA: 1.343
Sayang: 3.272
Garuda-Na: 278
Suara Sah: 4.893
Tidak Sah: 59

Kecamatan Pasimasunggu:
IA : 1.649
Sayang: 2.145
Garuda-Na: 206
Suara Sah: 4.000
Tidak Sah: 157

Pasimasunnggu Timur:
IA: 1.303
Sayang: 2.447
Garuda-Na: 186
Suara Sah: 3.936
Tidak Sah: 25

Takabonerate:
IA : 2.311
Sayang: 4.214
Garuda-Na: 112
Suara Sah: 6.637
Tidak Sah: 51

Bontosikuyu:
IA: 2.604
Sayang: 5.526
Garuda-Na:  401
Suara Sah: 8.531
Tidak Sah: 71

Bontoharu:
IA: 2.144
Sayang: 4.623
Garuda-Na: 376
Suara Sah:  7.143
Tidak Sah: 57

Benteng:
IA: 3.198
Sayang: 6.706
Garuda-Na: 472
Suara Sah: 10.376
Tidak Sah: 84

Bontomanai:
IA: 2.003
Sayang: 5.542
Garuda-Na: 238
Suara Sah: 7.783
Tidak Sah: 56

Buki:
IA: 793
Sayang: 2.954
Garuda-Na: 111
Suara sah: 3.858
Tidak sah: 21

Bontomatene:
IA : 2.034
Sayang: 5.654
Garuda-Na: 227
Suara sah: 7.915
Tidak sah: 64

Total:
IA: 20.464
Sayang: 45.324
Garuda-Na: 2.672
Suara sah: 68.460
Tidak sah: 696

Gerindra Persiapkan Diri Sambut Pileg

MAKASSAR, FAJAR--Kalah di pilgub Sulsel, partai pengusung Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Partai Gerindra pelan-pelan mulai melupakan pilgub. Partai ini mulai menata kembali partai menyambut pemilu legislatif (pileg) 2014.
Salah satunya adalah memaksimalkan penyusunan calon legislatif (caleg) yang akan didorong maju baik untuk DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. DPD Gerindra Sulsel bahkan diagendakan akan melakukan rapat koordinasi membahas hasil rakernas Gerindra, utamanya yang terkait dengan masalah pencalegan.
Ketua Bidang Politik DPD Gerindra Sulsel, Yarifai Mappeaty menandaskan proses penyusunan caleg di Gerindra sudah berjalan mulai dari kabupaten. provinsi, hingga senayan. Sayangnya, Yarifai enggan membeber siapa saja tokoh yang digodok Gerindra menjadi caleg di partai ini, utamanya untuk DPR RI. Kendati, informasi yang diperoleh politisi ekternal yang mendaftar di Gerindra untuk senayan adalah mantan Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase dan mantan Wakil Ketua Hanura Sulsel, Rahman Halid.
"Kita tidak mau terlalu pagi merilis siapa yang kita siapkan menjadi caleg untuk provinsi maupun pusat. Yang jelas, ada tokoh eksternal dan internal Gerindra sendiri. Kami tentu ingin caleg yang kami siapkan itu bisa meraih dukungan dari masyarakat," kata Yarifai.
Apalagi kata dia, pertarungan untuk bisa duduk di DPR dan DPRD pada pileg mendatang dinilai akan lebih ketat. Untuk DPRD provinsi, kader dan pengurus DPD Gerindra Sulsel banyak yang akan didorong mencaleg.
Dalam penyusunan caleg ini, Gerindra tetap memberikan prioritas pada caleg yang dianggap paling potensial mengumpulkan suara pada caleg urut 1, baik internal maupun eksternal. Gerindra Sulsel ingin caleg yang berada di urut 1 ini adalah tokoh yang mumpuni untuk mendapatkan dukungan masyarakat.
Salah satu tokoh yang sudah mendaftar sebagai caleg DPR RI Gerindra, Amrullah Pase yang dikonfirmasi membenarkan dirinya sudah mendaftar di DPP Gerindra sebagai caleg untuk daerah pemilih I Sulsel meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar. "Saya  juga melihat Gerindra ke depan akan menjadi salah satu partai besar di Indonesia termasuk Sulsel apalagi kalau dikelola dengan baik," kata Amrullah Pase.
Amrullah cukup optimis bisa menembus ke senayan bersama Gerindra pada pileg 2014 mendatang. Kendati, dia melihat persaingan untuk bisa lolos ke senayan pada 2014 mendatang akan semakin ketat. "Saya akui bahwa pertarungan atau persaingan untuk bisa tembus senayan akan semakin berat karena jumlah partai juga makin sedikit. Sehingga tokoh-tokoh yang maju ke senayan itu memang memiliki komunitas yang kuat," kata Amrullah. (hamsah umar)

Audisi Erwin Kallo Diminati

MAKASSAR, FAJAR--Audisi calon wakil wali kota (wawali) yang dilakukan cawali Makassar, Erwin Kallo nampaknya cukup direspons sejumlah tokoh masyarakat baik dari kalangan politisi maupun pengusaha.
Bahkan, tokoh yang menyatakan diri untuk ikut dalam audisi ini tidak hanya yang ada di Makassar juga warga Sulsel atau Makassar yang selama ini berkiprah di luar Sulsel seperti Jakarta, Maluku, Lampung, Palu dan daerah lainnya. Rencananya, pendaftaran cawawali Erwin Kallo akan berlangsung Sabtu-Minggu.
"Meski belum kita buka, sudah banyak yang datang ke Erwin Kallo Centre meminta formulir pendaftaran banyak juga yang menelpon menyatakan ingin ikut audisi. Salah satunya putra salah seorang wali kota Jakarta Pusat," kata Ketua Tim Pemenangan Erwin Kallo, Faizal Habib, Jumat, 25 Januari.
Kendati sudah banyak yang minta formulir pendaftaran, tim audisi 02 Erwin Kallo enggan mengeluarkan formulir sebelum waktunya. "Kita minta yang berminat datang saat tahapan dimulai yakni besok sampai Minggu. Jadi ini sekaligus pengambilan formulir dan pendaftaran," tambahnya.
Faizal berharap, penentuan siapa cawawali yang akan mendampingi Erwin di pilwalkot Makassar 2013 mendatang sudah ada kejelasan akhir Februari mendatang. Untuk fit and propert test tokoh yang bersyarat akan digelar di Mall GTC Makassar.
Faizal sendiri mengaku timnya sudah banyak mengumpulkan fotokopi KTP sebagai dukungan untuk maju melalui jalur independen. Dia mengaku jumlah dukungan yang sudah terkumpul sudah berkisar 50 ribu dukungan. Salah satu syarat untuk bisa ikut audisi Erwin Kallo adalah memiliki dukungan KTP minimal 50 orang.
"Calon yang kami butuhkan dalam audisi ini bukan karena mereka mampu mengumpulkan dukungan lebih banyak, tapi akan dilihat seperti apa kemampuan mereka mengelola pemerintahan, bukan juga yang memiliki finansial yang cukup," kata Faizal.
Fizal berharap, melalui audisi yang dilakukan ini, pihaknya tidak sekadar berharap mendapat tokoh yang pantas mendampingi Erwin Kallo bertarung di Makassar, tapi juga kesadaran politik warga Makassar untuk menyalurkan hak politiknya juga bisa terketuk. Apalagi pada pilgub 2013 ini, partisipasi pemilih di Makassar cukup rendah atau sulit menembus angka 60 persen. (hamsah umar)

Audisi Erwin Kallo Diminati

MAKASSAR, FAJAR--Audisi calon wakil wali kota (wawali) yang dilakukan cawali Makassar, Erwin Kallo nampaknya cukup direspons sejumlah tokoh masyarakat baik dari kalangan politisi maupun pengusaha.
Bahkan, tokoh yang menyatakan diri untuk ikut dalam audisi ini tidak hanya yang ada di Makassar juga warga Sulsel atau Makassar yang selama ini berkiprah di luar Sulsel seperti Jakarta, Maluku, Lampung, Palu dan daerah lainnya. Rencananya, pendaftaran cawawali Erwin Kallo akan berlangsung Sabtu-Minggu.
"Meski belum kita buka, sudah banyak yang datang ke Erwin Kallo Centre meminta formulir pendaftaran banyak juga yang menelpon menyatakan ingin ikut audisi. Salah satunya putra salah seorang wali kota Jakarta Pusat," kata Ketua Tim Pemenangan Erwin Kallo, Faizal Habib, Jumat, 25 Januari.
Kendati sudah banyak yang minta formulir pendaftaran, tim audisi 02 Erwin Kallo enggan mengeluarkan formulir sebelum waktunya. "Kita minta yang berminat datang saat tahapan dimulai yakni besok sampai Minggu. Jadi ini sekaligus pengambilan formulir dan pendaftaran," tambahnya.
Faizal berharap, penentuan siapa cawawali yang akan mendampingi Erwin di pilwalkot Makassar 2013 mendatang sudah ada kejelasan akhir Februari mendatang. Untuk fit and propert test tokoh yang bersyarat akan digelar di Mall GTC Makassar.
Faizal sendiri mengaku timnya sudah banyak mengumpulkan fotokopi KTP sebagai dukungan untuk maju melalui jalur independen. Dia mengaku jumlah dukungan yang sudah terkumpul sudah berkisar 50 ribu dukungan. Salah satu syarat untuk bisa ikut audisi Erwin Kallo adalah memiliki dukungan KTP minimal 50 orang.
"Calon yang kami butuhkan dalam audisi ini bukan karena mereka mampu mengumpulkan dukungan lebih banyak, tapi akan dilihat seperti apa kemampuan mereka mengelola pemerintahan, bukan juga yang memiliki finansial yang cukup," kata Faizal.
Fizal berharap, melalui audisi yang dilakukan ini, pihaknya tidak sekadar berharap mendapat tokoh yang pantas mendampingi Erwin Kallo bertarung di Makassar, tapi juga kesadaran politik warga Makassar untuk menyalurkan hak politiknya juga bisa terketuk. Apalagi pada pilgub 2013 ini, partisipasi pemilih di Makassar cukup rendah atau sulit menembus angka 60 persen. (hamsah umar)

Balas di Pilwalkot Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Kekalahan Demokrat di pilgub Sulsel (quick count), harus menjadi pelajaran untuk lebih memaksimalkan kerja-kerja politik, terkhusus menghadapi pilwalkot Makassar yang dijadwalkan 18 September mendatang.      
Sekiranya hasil pleno KPU Sulsel 30 Januari mendatang sama dengan hitung cepat lembaga survei, peluang terbesar Demokrat untuk membalas kekalahan itu ada di Makassar. Apalagi, kalau mengacu pilgub Sulsel, di Makassar Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) tetap mengungguli petahana.
Peluang untuk membalas kekalahan Demokrat dari Golkar di pilgub Sulsel pada pilwalkot Makassar mendatang memang cukup terbuka. Apalagi, kekuatan Golkar dan Demokrat di Makassar hanya berbeda tipis. Melihat hasil pileg 2009 lalu, Golkar hanya mampu mendapat 11 kursi, atau hanya unggul dua kursi dari Demokrat yang mendapat jatah 9 kursi.
Ketua DPC Demokrat Makassar, Adi Rasyid Ali (ARA) mengaku kader Demokrat Makassar saat ini masih tetap fokus di pilgub. Kubu IA masih tetap yakin pemenang pilgub Sulsel akan berpihak pada pasangan ini. "Saya kira kita tetap Semangat Baru, Insya Allah kita akan menang," kata ARA, malam tadi.
Untuk pilwalkot Makassar kata dia, Demokrat juga sudah memikirkan kerja-kerja politik dimana mesin partai tetap akan jalan. Kendati sampai penetapan pilgub, kerja politik partai berlambang Mercy ini belum ada yang mengurus masalah pilwalkot. Namun setelah pilgub, Demokrat tentu akan mulai memikirkan bagaimana kerja-kerja politik yang lebih maksimal lagi.
Salah satunya, adalah merampungkan konsolidasi infrastruktur partai utamanya pengurus anak ranting atau tingkat RT/RW. Sejauh ini, kepengurusan Demokrat di Makassar yang sampai tingkat RT/RW ini baru berkisar 85 persen.
ARA tidak menampik asumsi yang menyebut bahwa pilwalkot Makassar bisa menjadi ajang pertarungan Demokrat-Golkar ketika diukur dari kekuatan partai. "Saya kira pilwalkot sangat memungkinkan kita menangkan apalagi kan di pilgub juga kita menang. Kalau pun hasil pilgub seperti yang diperkirakan quick count, Demokrat Makassar tidak akan terpengaruh di pilwalkot," tandas ARA.
Sekadar mengingatkan, untuk pilwalkot Makassar, sejumlah kader Demokrat sudah banyak digadang-gadang maju. Selain ARA, kader lain seperti Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu, Idris Manggabarani, Haidar Madjid adalah kader kuat untuk mengendarai partai ini. (hamsah umar)