Debat Cagub di Triple C dan Unhas

*Karni Ilyas Host di Unhas

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel menetapkan debat terbuka cagub Sulsel akan di gelar di Triple C dan Aula AP Pettarani Unhas.
Debat pertama tiga pasangan cagub Sulsel akan dilakukan pada 10 Januari di Triple C dan disiarkan langsung televisi lokal di daerah ini, sedang untuk debat terbuka di Unhas akan disiarkan oleh TV One. Bahkan untuk debat terbuka di Unhas ini akan menghadirkan langsung Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS didampingi Humas KPU Sulsel, Asrar menjelaskan debat di Triple C ini akan menghadirkan setidaknya empat orang pakar sebagai panelis atau penanggap terhadap program pasangan calon. Panelis yang akan dilibatkan ini berasal dari ahli hukum dan pemerintahan, ahli ekonomi dan infrastruktur, ahli budaya dan pariwisata, dan ahli politik dan sosial.
"Sementara kalau debat terakhir yakni 18 Januari yang dilakukan di Unhas, kita tidak menggunakan panelis lagi. Tapi kita hadirkan host yakni Karni Ilyas," kata Annas.
Debat terbuka di Unhas ini bakal dikemas mirip dengan acara Jakarta Lowyer Club. Para undangan yang diminta datang di debat terakhir ini pun lebih banyak mengundang kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen dan pihak lainnya. Adapun pendukung pasangan calon akan dibasi.
Annas menyebut, penetapan dua tempat tersebut sebagai lokasi debat karena selama ini KPU tidak mendapat tempat di hotel. Sejumlah hotel yang disurvei menyebut ruangan mereka terpakai sehingga ditolak. Namun penolakan sejumlah hotel di Makassar ini ditengarai kekhawatiran  pengelola hotel pada kejadian pencabutan nomor urut calon beberapa waktu lalu. (hamsah umar)                

Potensi Kejahatan Demokrasi pada Surat Suara

MAKASSAR, FAJAR--Banyaknya surat suara yang ditemukan rusak saat disortir petugas KPU kabupaten/kota utamanya di Palopo, masih menuai banyak kecurigaan tim calon gubernur yang bertarung.
Bahkan, kerusakan surat suara yang jumlahnya mencapai ratusan lembar itu bisa berpotensi menjadi kejahatan demokrasi, utamanya kalau ada unsur kesengajaan atau sabotase di dalamnya. Makanya, tim calon gubernur yang merasa khawatir dengan kerusakan surat suara itu minta agar persoalan itu disikapi serius KPU dan panwaslu Sulsel.
"Kalau ada indikasi kesengajaan atau kelalaian yang dilakukan pihak terkait, berarti itu berpotensi terjadi kejahatan demokrasi. Karena itu ini mesti disikapi serius," kata jubir Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syamsu Rizal, Senin, 31 Desember.
Makanya, tim IA berharap KPU selektif betul melakukan sortir surat suara di beberapa kabupaten/kota yang saat ini sedang berlangsung. Pasalnya itu bisa berdampak padah hak rakyat dalam proses demokrasi. Belum lagi, itu bisa menjadi perdebatan ketika masalah itu baru ditemukan pada saat pencoblosan.
IA berharap, KPU dan Panwaslu Sulsel harus bekerja melakukan investigasi atas berbagai kecurigaan, termasuk dugaan adanya kelalaian pihak percetakan. "Kelalaian itu harus dihentikan, jangan menunggu rakyat yang melakukannya," kata Ical.
Jubir pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Nasrullah Mustamin juga mendesak KPU dan panwaslu Sulsel menginvestigasi banyaknya surat suara yang rusak itu. Apakah disengaja oleh pihak percetakan atau ada persoalan lain. "KPU dan Panwaslu harus mencari tahu terhadap semua pihak yang ada dalam proses percetakan ini," imbuh Nasrullah.  
Hal ini penting dilakukan untuk memastikan bahwa kerusakan surat suara itu bukan karena perbuatan oknum tidak bertanggung jawab. Bukan tidak mungkin kata dia, ada indikasi untuk menggagalkan pilgub Sulsel. Dalam hal ini minta agar percetakan surat suara dilakukan ulang. Padahal kata dia, percetakan itu sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah.
"Kalau itu adalah kecerobohan yang dilakukan percetakan, KPU dan Panwaslu Sulsel juga harus memberikan kejelasan. Supaya tidak ada lagi kecurigaan yang muncul," tambah Nasrullah.
Sejauh ini, tim Garuda-Na masih percaya dengan kerja yang dilakukan KPU di tingkat bawah. Dia juga akan tetap mengawal proses sortir surat suara di daerah ini sehingga semua persoalan terungkap. Bukan tidak mungkin, kerusakan surat suara itu tersebar pada semua daerah.
Anggota KPU Sulsel, Nusra Aziz menjelaskan, data hasil sortir KPU Palopo menyebutkan bahwa jumlah surat suara yang berlubang dengan diameter seperti lubang jarum sebanyak 408 lembar dengan rincian 108 berlubang pada gambar pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), 215 lembar berlubang pada gambar Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), dan 85 lembar pada gambar Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
"Sisanya sebanyak 31 lembar kotor, 12 lembar kusut/sobek dan berlubang lebih dari satu gambar pasangan calon dua lembar. Jadi intinya bukan dicoblos tapi cacat dari percetakan," kata Nusra. (hamsah umar)

Lebih Banyak Parpol Tereliminasi

MAKASSAR, FAJAR--Pleno hasil verifikasi faktual (vertual) atas 18 parpol sisa menunggu hari. Hasil vertual susulan ini dipastikan akan lebih banyak yang tereliminasi dibanding yang memenuhi syarat.
Berdasar hasil pleno beberapa KPU kabupaten/kota di Sulsel menunjukkan parpol yang tidak memenuhi syarat lebih dominan. Misalnya saja Makassar hanya meloloskan empat parpol, Selayar empat parpol, dan Sinjai 10 parpol. Untuk bisa memenuhi syarat satu parpol harus bisa lolos di 18 kabupaten/kota di Sulsel.
"Kalau berdasar informasi dari teman-teman di daerah, kayaknya memang mayoritas tidak memenuhi syarat. Makassar saja yang semestinya keanggotaannya bagus ternyata hanya ada empat parpol yang dianggap bersyarat," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 31 Desember.
Sesuai jadwal yang telah ditetapkan KPU Sulsel, pleno penetapan 18 parpol yang diverifikasi susulan ini akan digelar pada, Rabu, 2 Januari mendatang. Pleno ini akan menghadirkan 24 KPU kabupaten/kota serta 18 perwakilan partai politik. Pleno dimulai dengan presentase hasil vertual masing-masing KPU kabupaten dan bisa langsung ditanggapi oleh parpol.
"Partai politik yang tidak puas dengan hasil verifikasi teman-teman di daerah akan kita buatkan berita acara keberatan. Keberatan calon ini juga akan kita laporkan ke KPU bersamaan dengan laporan hasil pleno kita," kata Jayadi.   Ketua KPU Selayar, Zulfinas Indra yang dikonfirmasi menyatakan dari 18 parpol yang direkomendasi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), KPU Selayar hanya melakukan vertual terhadap tujuh parpol. Pasalnya 11 parpol lainnya sejak awal sudah tidak memenuhi syarat administrasi keanggotaan sehingga KPU tidak melakukan vertual lagi.
Jumlah parpol yang lolos di Selayar ini sama dengan jumlah parpol yang lolos di Makassar. "Dari 18 parpol itu, kita hanya verifikasi tujuh partai dan hanya empat yang memenuhi syarat. Parpol yang bersyarat ini yakni PDS, PDK, Nasrep, dan PPPI," kata Zulfinas.
Kalau Makassar dan Selayar hanya meloloskan 4 parpol, Sinjai sedikit lebih banyak. Hasil vertual yang dilakukan penyelenggara pemilu di daerah ini menetapkan 10 parpol yang dianggap memenuhi syarat baik kepengurusan, kuota 30 persen perempuan, dan keanggotaan 1:1.000. Mayoritas parpol yang tidak memenuhi syarat ini karena jumlah anggotanya tidak memenuhi syarat dari persentase jumlah penduduk.
Anggota KPU Sinjai, Jaenu menyebutkan parpol yang bersyarat di daerah ini masing-masing PDK, PKPB, PKNU, Kedaulatan, PNI Marhaenisme, Partai Nasrep, PPPI, dan Partai Republik. (hamsah umar)

Komitmen Tidak Kerahkan Massa

MAKASSAR, FAJAR--Calon gubernur Sulsel sama-sama memiliki komitmen tidak mengerahkan massa saat pemaparan visi misi di DPRD Sulsel. Mereka siap mengikuti aturan dan imbauan yang dibuat KPU dan pihak terkait lainnya.
Sempat beredar masing-masing calon akan mengerahkan puluhan ribu massa ke DPRD Sulsel. Makanya, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo bersama jajarannya secara khusus melakukan silaturahmi dengan tiga cagub yang akan bertarung. Polda Sulsel intinya berharap, ketiga calon ini menghadirkan tim sesuai dengan jumlah undangan yang telah ditetapkan DPRD Sulsel yakni 70 orang.
Pertemuan kapolda dengan cagub ini dilakukan di posko induk masing-masing calon. Dengan pasangan urut 1, pertemuan digelar di Jalan Gunung Batu Putih yang merupakan posko induk Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, sedang dengan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) juga di posko induk jalan Nikel Makassar.
Pertemuan kapolda dengan cagub urut 1 dihadiri pasangan cagub Ilham-Aziz langsung. Kepada cagub dan timnya, Mudji mengatakan kepolisian siap mengamankan masa kampanye cagub termasuk awal kampanye dalam bentuk pemaparan visi misi. Tidak lupa, dia mengajak calon dan timnya bekerja sama yang baik. Polisi juga kata Mudji sangat netral di pilgub Sulsel.
"Semua akan diamankan secara profesional. Saya akan perintahkan kepada kapolres untuk amankan itu," kata Mudji dalam pertemuan dengan ketiga cagub Sulsel.
Jubir IA, Syamsu Rizal pasangan Semangat Baru ini tidak akan mengundang tim kecuali yang telah ditetapkan jumlahnya oleh KPU dan DPRD Sulsel sebanyak 70 orang masing-masing 10 orang dari keluarga calon, dan 50 orang dari tim. Kendati pihaknya juga tidak bisa melarang warga yang ingin datang dalam pemaparan visi misi itu.
"Tapi kami komitmen untuk menjaga keamanan. Ilham sebagai wali kota tentu akan berusaha maksimal untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk keamanan dan kenyataman warga Makassar dan Sulsel pada umumnya," kata Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal.
Adapun cagub urut 3, Andi Rudiyanto Asapa juga menegaskan komitmennya tidak mengerahkan massa selain yang memang sudah ditetapkan oleh pihak penyelenggara. "Saya kira, semua pasangan mau menaati kesepakatan yang ada. Garuda-Na sendiri selalu mengedepankan keamanan, karena itu kita pertimbangkan tidak kerahkan massa," kata Rudiyanto.
Apalagi, pemaparan visi misi ini akan disiarkan langsung salah satu televisi lokal di daerah ini, sehingga Garuda-Na lebih mengajak tim dan pendukungnya datang ke posko masing-masing untuk nonton bareng. "Tapi keputusan finalnya nanti setelah penandatangan deklarasi pilgub damai. Apalagi kalau melihat arahan kapolda, pendukung kita akan berada di tengah," kata Rudi. (hamsah umar)

Politik Uang Karakter Takut Kalah

MAKASSAR, FAJAR--Praktik politik uang diajang pilgub Sulsel sulit dibantah, termasuk yang menggunakan fasilitas pemerintah yang dikemas dalam bentuk bantuan, seperti yang dilakukan pemkab Wajo ke masyarakat korban banjir di Kecamatan Pitumpanua.
Bantuan sosial (bansos) untuk korban banjir ini dimanfaatkan aparat setempat untuk kepentingan pilgub Sulsel, dengan cara meminta penerima memilih pasangan cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), kendati laporan tersebut dengan tegas dibantah camat Pitumpanua, Andi Sudarmin.
Menyikapi adanya upaya jajaran bupati Wajo, Andi Burhanuddin Unru memanfaatkan bansos untuk kepentingan pilgub menuai reaksi penantang petahana. Elemen pendukung Sayang di Wajo ini tidak semestinya mengajak warga memilih pasangan urut 2 saat bantuan ini disalurkan. Sekadar diketahui, bupati Wajo saat ini tercatat sebagai Ketua DPD Golkar Wajo.
Menyikapi ulah elemen pendukung Sayang di daerah itu, jubir Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syamsu Rizal menilai bahwa praktik tersebut mengisyaratkan kalau pendukung sudah memiliki karakter takut kalah, sehingga mencoba beberapa cara untuk memenuhi ambisinya.
"Itu juga menjadi simbol pengelolaan pemerintahan tidak profesional apalagi kalau apa yang dibagikan kepada masyarakat itu sumbernya dari uang negara. Dan siapa yang menggunakan bansos untuk kepentingan politik di pilgub bakal masuk penjara," kata Ical-sapaan akrab Syamsu Rizal.
Terpisah, tim advokasi dan hukum pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Pice Jehali juga menyesalkan ulah jajaran pemkab Wajo yang memanfaatkan bansos untuk kepentingan pilgub. Idealnya bantuan korban banjir di Pitumpanua ini tidak perlu disusupi atau diiringi seruan untuk memilih pasangan urut 2, apalagi kalau sampai tidak memberi korban lain yang diketahui sebagai pendukung calon lain.
"Saya katakan bahwa itu adalah bentuk kepanikan dan takut kalah di pilgub. Kalau memang itu benar terjadi seperti itu, saya lihat orang-orangnya Sayang sudah tidak percaya diri lagi," kata Pice.
Pice mengimbau agar tindakan untuk mempengaruhi pemilih di pilgub Sulsel dengan memberi sesuatu tidak patut diteladani, apalagi harus dipilih di pilgub. Belum lagi kata ini, tindakan tersebut melanggar hukum karena memanfaatkan uang negara untuk ambisi pribadi.
Sekiranya pendukung Sayang di daerah percaya jagoannya akan memenangkan pertarungan, praktik seperti ini tidak perlu dikedepankan melainkan harus mengdepankan program. "Terkecuali kalau sudah merasa program yang dia tawarkan tidak diterima masyarakat," lanjut Pice. (hamsah umar)