HIPKI: Tak Ada Dualisme Pengurus

MAKASSAR, FAJAR--DPC Himpunan Penyelenggara Pelatihan dan Kursus Indonesia (HIPKI) Makassar menegaskan kepengurusan HIPKI periode 2012-2016, tidak terjadi dualisme pengurus DPC HIPKI Makassar.
    Kendati selama ini kepengurusan HIPKI periode lalu yang diketuai Nirwan Hudri, tidak mengakui kepengurusan yang sah, namun pengurus HIPKI periode 2012-2016 menegaskan bahwa pengurus HIPKI yang dikomandoi A Ahmad Sukarno M Yusuf yang sah berdasarkan hasil musyawarah cabang luar biasa (muscalub).
    "Saya ingin tegaskan bahwa DPC HIPKI Makassar tidak ada dualisme pengurus, karena kami adalah pengurus yang sah setelah dilantik 1 Februari 2012 lalu," kata Ahmad dan pengurus HIPKI Makassar saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Selasa, 28 Februari.
    Penegasan bahwa kepengurusan HIPKI periode ini sah ini dilakukan mengingat pengurus HIPKI periode lalu, terkesan belum mengakui pengurus saat ini bahkan mengklaim masih sebagai pengurus HIPKI Makassar. Kondisi ini membuat anggota HIPKI yang berkisar 350 anggota dibuat bingung dengan adanya kesan dualisme. HIPKI juga meminta oknum pejabat Diknas tidak berpihak kepada pihak yang tidak sejalan dengan HIPKI saat ini. 
    "Saya mengajak semua anggota HIPKI Makassar untuk merapat ke pengurusan periode 2012-2016. Jangan diperdaya atau dipolitisasi oleh oknum tertentu yang tidak mau mengakui kepengurusan kita," tambah Ahmad.
    Sementara terhadap anggota yang tidak mau menganggap kepengurusan saat ini sah, untuk menempuh penyelesaian sesuai mekanisme organisasi tidak melakukan provokasi terhadap anggota. "Silahkan persoalkan ke DPD HIPKI Sulsel kalau tidak terima, karena dia yang telah melantik dan memberi SK kepada kita," kata Ahmad.
    Pengurus HIPKI Makassar, Nurlina Heva Bahri menambahkan, ulah anggota HIPKI yang melihat seakan-akan HIPKI Makassar tidak sah dinilai sebagai bentuk provokasi yang tidak bertanggung jawab. "Padahal pelantikan kami dilakukan DPD dan dihadiri Diknas dan DPRD Makassar," kata Nurlina. (hamsah umar)
                                                       

KPU Takalar Melunak

*Beri Sinyal Penundaan Pemilukada

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Takalar mulai memberikan sinyal setuju menunda pemilukada Takalar dari Juli ke September. Sinyal tersebut setelah melakukan konsultasi dengan Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Selasa, 28 Februari.
    Salah satu yang membuat KPU memberi sinyal pemilukada ditunda adalah berdasar hasil rapat koordinasi KPU Takalar dengan bupati Takalar yang dihadiri unsur Muspida Senin lalu. Dimana dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa anggaran pemilukada Takalar disiapkan bertahap dan baru akan dipenuhi seluruhnya pada Juli-Agustus 2012.
    Juga DP4 baru bisa disiapkan oleh pemkab dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Takalar pada akhir Maret mendatang, dengan alasan pemekaran dan banyaknya warga yang ambil kartu kuning. Tidak kalah pentingnya adalah surat resmi Bupati Takalar Nomor 200/486/Pol tertanggal 27 Februari, yang meminta pemilukada diundur ke September.
    Adanya surat resmi dari bupati ke KPU ini, membuat KPU  memutuskan untuk melakukan koordinasi lebih  lanjut ke KPU Pusat dan Kemendagri. "Setelah kita konsultasi dengan KPU Sulsel, kita putuskan untuk berkonsultasi dengan pusat dan Kemendagri mengenai mekanisme penundaan jadwal pemilukada supaya tidak cacat hukum," ujar Ketua KPU Takalar, Faizal Amir.
    Dia pun berharap, pemkab dan DPRD Takalar bersama-sama ke KPU dan Kemendagri mengonsultasikan wacana  penundaan pemilukada Takalar. KPU berencana ke Jakarta pada Kamis mendatang. "Dari hasil konsultasi di pusat ini baru kita akan menentukan apakah pemilukada Takalar ditunda atau tidak," tambah Faizal.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menambahkan bahwa KPU Takalar harus tetap berpegang pada aturan perundang-undangan yang ada, yang mana pemilukada dapat dilakukan apabila terjadi bencana alam, kerusuhan dan gangguan lainnya. Gangguan lain dimaksud salah satunya penundaan penetapan APBD atau penundaan pencairan anggaran.
    "Adapun mekanisme penundaan pemilukada harus diajukan gubernur melalui pimpinan DPRD ke Kemendagri atas usul KPU," kata Jayadi.
    Namun sebelum ada usulan dari KPU Takalar untuk dilakukan penundaan pemilukada, KPU kata Jayadi memang harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan KPU pusat dan Kemendagri, untuk memastikan proses penundaan pemilukada Takalar tidak cacat hukum.
    "Yang pasti, KPU tidak ada kepentingan menunda atau tidak menunda proses pemilukada Takalar. Apa yang dilakukan KPU selaku penyelenggara pemilukada semuanya untuk kepentingan masyarakat," tegas Jayadi. (hamsah umar)                  

Ilham Bujuk PKB Koalisi Semangat Baru

MAKASSAR, FAJAR--Calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin yang berpasangan dengan anggota DPD asal Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar mulai terang-terangan terhadap kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
    Saat hadir dalam pembukaan musyawarah kerja wilayah (mukerwil) PKB Sulsel di Wisma Kalla, Selasa, 28 Maret, Ilham membujuk PKB Sulsel berkoalisi dengan Semangat Baru Sulsel. "Kami berharap saya menjadi bagian PKB, karena itu saya harapkan dukungan PKB bersama dukung Semangat Baru Sulsel," ujar Ilham disambut riuh kader PKB.
    Sebagai partai yang memiliki tujuan utamanya pilgub Sulsel 2013, Ilham menyatakan bahwa yang menjadi tantangan PKB adalah bagaimana menyakinkan masyarakat melalui kerja-kerja politik yang terarah.
    Menghadapi pilgub Sulsel 2013, PKB Sulsel memang condong ke figur Ilham-Aziz. Bahkan saat akan memberikan sambutan, sejumlah kader PKB menyebut Ilham sebagai gubernur. "Saya tentu sangat apresiasi sikap PKB yang ternyata begitu merespons baik saya. Respons ini tentu kita harapkan berlanjut menjadi koalisi," kata Ilham.
    Mukerwil PKB Sulsel yang dirangkaikan pelantikan pengurus 17 DPC se-Sulsel ini dibuka Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (LPP) DPP PKB, Syaifullah Maksum. Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar yang tadinya dijadwalkan hadir batal karena ada agenda rapat lebih penting dengan menteri di Jakarta.
    Meski tanpa kehadiran Muhaimin, Syaifullah tetap menyemangati kader PKB Sulsel untuk tetap bekerja utamanya dalam rangka pemenangan pemilu 2014, termasuk pilgub dan  pemilukada. Hal ini bisa dilalui dengan memastikan struktur partai harus eksis dan bersemangat untuk hadir di tengah masyarakat, merekrut kader utamanya caleg terbaik, serta merumuskan program cerdas.
    "PKB tidak boleh salah menjual program politik di masyarakat. Kita juga harus konsentrasi pada basis utama PKB seperti pesantren. Kita patut bersyukur karena survei LSI dan JSIS menempatkan PKB pada urutan empat," imbuh Syaifullah.
    Syaifullah berharap, PKB Sulsel tetap  memelihara pemilih fanatik PKB, karena pemilih fanatik inilah yang menjadi andalan PKB di kancah perpolitikan nasional.
    Ketua DPW PKB Sulsel, Abu Djaropi menambahkan selain struktur PKB yang harus bersemangat, peran  Garda Bangsa PKB dan perempuan PKB sebagai organisasi saya harus mengambil peran dalam pemenangan pemilu di Sulsel.
    "Kita saat ini memiliki 20 kursi di Sulsel. Dengan kondisi pengurus yang saat ini lengkap, pada pemilu 2014 nanti kita berharap target 3 kursi DPR, 7 kursi DPRD provinsi dan 50 kursi DPRD kabupaten/kota harus terpenuhi," imbuh Abu Djaropi. (hamsah umar)                                            

Tanribali-Akbar Bisa Diperhitungkan di Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Munculnya tokoh nasional seperti Tanribali Lamo dan Akbar Faizal  meramaikan wacana pilgub Sulsel 2013, direspons positif kalangan pengamat. Harapan kedua tokoh ini berpartisipasi di pilgub bisa memperkaya proses demokrasi di daerah ini.
    Kalau pun terkesan terlambat dibanding figur Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin yang sejak jauh hari mempromosikan diri di masyarakat, namun figur yang baru muncul ini dianggap bisa mengejar ketertinggalan.
    Pengamat Politik Unhas, Prof Tahir Kasnawi menilai bahwa kiprah kepemimpinan Tanribali Lamo dan Akbar Faizal sebagai orang Sulsel cukup diperhitungkan. Tanribali misalnya yang pernah menjadi pejabat gubernur Sulsel selama  beberapa bulan, serta beberapa daerah di luar Sulsel menunjukkan bahwa kapabilitas, kapasitas, dan kemampuan figur tersebut bisa diperhitungkan di pilgub Sulsel.
    Begitu juga, sosok Akbar Faizal yang cukup vokal di DPR RI menunjukkan bahwa dia memiliki kepemimpinan yang baik. Di Sulsel, popularitas mereka juga dipastikan masih akrab di masyarakat.
    "Kalau pun ada  kesan terlambat, saya kira mereka bisa mengejar ketertinggalan mereka. Tinggal bagaimana mereka menyusun strategi untuk memperkenalkan diri mengejar ketertinggalan. Apalagi saya kira masih cukup banyak waktu untuk bekerja," kata Kasnawi.
    Makanya, Kasnawi melihat peluang bagi Tanribali Lamo, Akbar Faizal atau tokoh nasional lainnya bersaing di pilgub Sulsel sangat terbuka. Tinggal bagaimana figur tersebut memaksimalkan kerja dan memperlihatkan keseriusannya.
    Kandidat gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin yang dicegat usai menghadiri pembukaan mukerwil PKB Sulsel di Wisma Kalla, tetap menilai positif kehadiran figur nasional kendati harus bersaing nantinya. Paling tidak, mereka bisa menyemarakkan proses demokrasi.
    "Dan itu menunjukkan bahwa Sulsel ini memiliki banyak kader yang bisa memimpin dan memajukan Sulsel. Tentu saja mereka ini punya kapasitas dan kapabilitas yang tidak diragukan. Itulah kelebihan Sulsel saat ini yang memiliki banyak figur," kata Ilham. (hamsah umar)                                  

Polarisasi PPP Bakal Berlanjut di Rapimwil

MAKASSAR, FAJAR--Polarisasi kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sulsel yang terjadi di arena rapat kerja wilayah (rakerwil), dikhawatirkan bakal berlanjut di rapat pimpinan wilayah (rapimwil) PPP Sulsel.
    Kekhawatiran ini disampaikan Wakil Ketua DPW PPP Sulsel, Andi Mariattang. Menurutnya, sangat memungkinkan perbedaan pendapat dalam menentukan calon gubernur (cagub) yang akan diusung di pilgub Sulsel juga terjadi di rapimwil. "Partai mana pun akan terjadi seperti, karena memang susah satu suara dalam organisasi politik. Tapi bagi saya, ancaman polarisasi itu tidak begitu rumit bagi saya," kata Mariattang.
    Dia beralasan, mengacu petunjuk pelaksanaan (juklak) tentang penentuan calon, DPW diharuskan mengirim dua nama ke DPP untuk disahkan. "Jadi tidak rumit, karena yang akan kita usulkan ke DPP nantinya juga dua pasangan calon. Keputusan akhirnya tetap ada di DPP meski memang ada skala prioritas yang didasarkan beberapa kajian," kata Mariattang.
    Sebelum digelar rapimwil untuk menentukan cagub PPP, Mariattang menegaskan bahwa harus didahului penjaringan calon apakah melalui pendaftaran, inisiatif partai melihat figur yang ada, atau inisiatif calon mendaftar ke partai.
    Kendati melihat adanya polarisasi kader seperti yang terjadi di rakerwil lalu, PPP kata Mariattang akan coba memahami kondisi ini secara bijak sehingga kader partai tidak sampai terpecah. Sebagai kader, dirinya tidak ingin apa yang terjadi di pengurusan PPP lalu juga terjadi pada pengurusan saat ini hanya karena perpecahan kader.
    "Pengurus DPW PPP Sulsel punya komitmen bahwa momen pilgub tidak harus menjadikan kader PPP terpecah. Ini harus kami jaga  jangan sampai pembekuan kepengurusan seperti yang terjadi pada periode lalu kembali terulang," imbuh Mariattang.
    Rapimwil PPP yang diperkirakan Maret nanti ini akan diikuti pimpinan wilayah, pimpinan DPC, dan majelis-majelis. (hamsah umar)