Golkar Palopo Dahulukan Survei

MAKASSAR, FAJAR--Belum adanya kepastian kapan DPD Golkar Palopo menentukan calon wakil wali kota pendamping Rahmat Masri Bandaso sebagai cawali, membuat DPD Golkar Sulsel angkat bicara. Tim pilkada DPD Golkar Sulsel minta agar Golkar Palopo segera membuka pendaftaran cawawali.
Informasi yang berkembang di DPD Golkar Sulsel menyebutkan bahwa Golkar Palopo saat ini malah mendahulukan survei figur cawawali, yang diprediksi pantas mendamping Bandaso di Pilwalkot Palopo. Golkar Palopo beralasan lebih mudah membangun komunikasi dengan cawawali ketika survei dilakukan lebih awal, ketimbang dilakukan penjaringan atau pendaftaran.
"Survei calon wakil ini dilakukan Golkar Palopo untuk melihat elektabilitas tokoh yang mencuat untuk wakil wali kota. Ini dimaksudkan untuk acuan Golkar membangun komunikasi dengan calon bersangkutan," kata tim pilkada DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris, Rabu, 20 Juni.
Arfandi berharap, survei calon pendamping yang dilakukan DPD Golkar Palopo saat ini diharapkan cepat tuntas sehingga proses penjaringan cawawali bisa dilakukan dalam waktu dekat. Apalagi, sudah tidak banyak waktu lagi untuk melakukan penjaringan cawawali, mengingat agenda pilwalkot Palopo tersisa tujuh bulan.
Proses penjaringan cawawali di Palopo ini diharapkan bisa lebih cepat dilakukan, agar kader memiliki waktu lebih banyak untuk menyosialisasikan calon yang akan diusung nantinya. Kendati menilai proses penjaringan pendamping Bandaso di Palopo tidak telat, namun Golkar Sulsel tetap berharap kader di daerah ini secepatnya melakukan penjaringan. "Supaya ada juga persiapan kader setelah ada penetapan," tambah Arfandi.
Kalau dibanding pemilukada Bone yang pelaksanaannya bersamaan dengan Palopo, Golkar Palopo memang terkesan lamban dalam menentukan pendamping. Di Bone misalnya, Golkar yang mengusung Andi Baso Fahsar Padjalangi telah menetapkan Ambo Dalle sebagai pendampingnya. Penetapan Ambo Dalle bahkan hanya berselang dua pekan setelah penetapan cabup. (hamsah umar)

Demokrat Evaluasi Legislator Jelang di Pilgub

*Usul Pemecatan Nawir ke DPP

MAKASSAR, FAJAR--Perhelatan pilgub Sulsel 2013 yang tinggal tersisa sekitar tujuh bulan, membuat DPD Demokrat Sulsel memperkokoh timnya khususnya tim inti yakni kader yang tercatat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota di Sulsel. Untuk menguji layalitas, keaktifan, leadershif dan etika kader menghadapi pilgub, Demokrat membentuk tim evaluasi dan monitoring.
Tim evaluasi dan monitoring yang beranggotakan 12 orang ini, akan turun ke daerah selama dua pekan untuk mengukur kinerja legislatornya terkhusus terkait pilgub. Apakah mereka sudah menjalankan amanah partai yang diberikan, termasuk bagaimana komunikasi mereka dengan konstituennya.
"Angggota dewan Demokrat di Sulsel itu adalah kader inti dalam memenangkan partai, sekaligus menjadi ujung tombak perjalanan partai ke depan. Sudah termasuk bagaimana mereka bekerja menghadapi pilgub Sulsel," tandas Koordinator Tim Evaluasi dan Monitoring DPD Demokrat Sulsel, Sewang Tamal, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu, 20 Juni.
Di Sulsel, jumlah legislator Demokrat mencapai 106 mulai DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demokrat Sulsel coba melakukan evaluasi dan monitoring terhadap anggota mereka tidak sebatas melihat bagaimana kerja politiknya jelang pilgub, tapi juga melihat bagaimana kinerja legislator secara keseluruhan baik sebagai wakil rakyat dan anggota partai. Makanya, tidak hanya akan dievaluasi kontribusinya terhadap partai, juga kinerjanya dan keaktifannya menjalankan tugas di DPRD.
Wakil Koordinator Tim Evaluasi dan Monitoring DPD Demokrat Sulsel, Sukman Baharuddin menambahkan bahwa evaluasi dan monitoring ini juga dilakukan untuk membuktikan Demokrat adalah partai baik dan benar. "Legislator yang dianggap berkinerja buruk akan berhadapan dengan Komisi Pengawas," kata Sukman.
Evaluasi dan monitoring juga tidak mutlak memberi sanksi kader yang dianggap berkinerja buruk, tapi bagaimana memotivasi kader Demokrat di Sulsel lebih aktif dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan partai. Apalagi, salah satu misi Demokrat Sulsel adalah memperbanyak struktur dan keanggotaan. "Tapi kalau tidak bisa lagi disemangati, tentu partai juga tidak mau mempertahankan kader yang demikian," tambahnya.
Bagaimana dengan anggota DPRD Sulsel, Andi Nawir Pasinring yang tidak aktif di partai bahkan telah mendeklarasikan diri untuk bertarung di pilgub Sulsel bersama Andi Rudiyanto Asapa, Sewang yang juga Sewang yang juga Ketua Komisi Pengawas DPD Demokrat Sulsel menegaskan bahwa usul pemecatan Nawir sudah diajukan ke DPP Demokrat.
"Untuk Andi Nawir sudah ada keputusan DPD Sulsel bahwa untuk saat ini kita sudah pecat, tinggal seperti apa keputusan DPP. Yang pasti, prosesnya sudah melalui tahapan yang sesuai mekanisme partai," tambahnya.
Setidaknya ada tiga daftar dosa Nawir yang menjadi alasan Demokrat memecat dari partai. Daftar dosa tersebut yakni tidak aktif di partai, melakukan pembangkanangan di partai, serta dengan sengaja mendeklarasikan diri untuk bertarung di pilgub Sulsel. (hamsah umar)                                    

Demokrat Evaluasi Legislator Jelang di Pilgub

*Usul Pemecatan Nawir ke DPP

MAKASSAR, FAJAR--Perhelatan pilgub Sulsel 2013 yang tinggal tersisa sekitar tujuh bulan, membuat DPD Demokrat Sulsel memperkokoh timnya khususnya tim inti yakni kader yang tercatat sebagai anggota DPRD kabupaten/kota di Sulsel. Untuk menguji layalitas, keaktifan, leadershif dan etika kader menghadapi pilgub, Demokrat membentuk tim evaluasi dan monitoring.
Tim evaluasi dan monitoring yang beranggotakan 12 orang ini, akan turun ke daerah selama dua pekan untuk mengukur kinerja legislatornya terkhusus terkait pilgub. Apakah mereka sudah menjalankan amanah partai yang diberikan, termasuk bagaimana komunikasi mereka dengan konstituennya.
"Angggota dewan Demokrat di Sulsel itu adalah kader inti dalam memenangkan partai, sekaligus menjadi ujung tombak perjalanan partai ke depan. Sudah termasuk bagaimana mereka bekerja menghadapi pilgub Sulsel," tandas Koordinator Tim Evaluasi dan Monitoring DPD Demokrat Sulsel, Sewang Tamal, saat memberikan keterangan pers di kantornya, Rabu, 20 Juni.
Di Sulsel, jumlah legislator Demokrat mencapai 106 mulai DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Demokrat Sulsel coba melakukan evaluasi dan monitoring terhadap anggota mereka tidak sebatas melihat bagaimana kerja politiknya jelang pilgub, tapi juga melihat bagaimana kinerja legislator secara keseluruhan baik sebagai wakil rakyat dan anggota partai. Makanya, tidak hanya akan dievaluasi kontribusinya terhadap partai, juga kinerjanya dan keaktifannya menjalankan tugas di DPRD.
Wakil Koordinator Tim Evaluasi dan Monitoring DPD Demokrat Sulsel, Sukman Baharuddin menambahkan bahwa evaluasi dan monitoring ini juga dilakukan untuk membuktikan Demokrat adalah partai baik dan benar. "Legislator yang dianggap berkinerja buruk akan berhadapan dengan Komisi Pengawas," kata Sukman.
Evaluasi dan monitoring juga tidak mutlak memberi sanksi kader yang dianggap berkinerja buruk, tapi bagaimana memotivasi kader Demokrat di Sulsel lebih aktif dalam menjalankan tugas dan amanah yang diberikan partai. Apalagi, salah satu misi Demokrat Sulsel adalah memperbanyak struktur dan keanggotaan. "Tapi kalau tidak bisa lagi disemangati, tentu partai juga tidak mau mempertahankan kader yang demikian," tambahnya.
Bagaimana dengan anggota DPRD Sulsel, Andi Nawir Pasinring yang tidak aktif di partai bahkan telah mendeklarasikan diri untuk bertarung di pilgub Sulsel bersama Andi Rudiyanto Asapa, Sewang yang juga Sewang yang juga Ketua Komisi Pengawas DPD Demokrat Sulsel menegaskan bahwa usul pemecatan Nawir sudah diajukan ke DPP Demokrat.
"Untuk Andi Nawir sudah ada keputusan DPD Sulsel bahwa untuk saat ini kita sudah pecat, tinggal seperti apa keputusan DPP. Yang pasti, prosesnya sudah melalui tahapan yang sesuai mekanisme partai," tambahnya.
Setidaknya ada tiga daftar dosa Nawir yang menjadi alasan Demokrat memecat dari partai. Daftar dosa tersebut yakni tidak aktif di partai, melakukan pembangkanangan di partai, serta dengan sengaja mendeklarasikan diri untuk bertarung di pilgub Sulsel. (hamsah umar)                                    

Ilham: Silahkan Sampaikan ke DPP PAN

*Soal Aspirasi BM PAN

MAKASSAR, FAJAR--Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) dipersilahkan menyampaikan aspirasinya ke DPP PAN, terkiat harapan agar PAN tidak mendukung calon gubernur yang sudah memiliki calon presiden. Dukungan PAN di pilgub Sulsel 2013 memang diproses di DPW, namun penetapan akhirnya ditentukan DPP PAN.
"Kalau ada yang tidak sepakat dengan yang berkembang selama ini (dukungan PAN ke Sayang), silahkan saja menyampaikan langsung ke DPP. Karena penetapan siapa cagub yang didukung PAN semuanya menjadi kewenangan DPP PAN," tegas Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Ilham Burhanuddin, Rabu, 20 Juni.
Posisi kader PAN di Sulsel kata Burhanuddin sekadar mematuhi dan menjalankan apa yang menjadi perintah DPP PAN, baik terkait agenda pilgub Sulsel 2013 maupun agenda lain. Sebagai kader yang patuh terhadap partai, Ilham minta semua komponen di PAN untuk tidak memperdebatkan apa yang menjadi keputusan DPP PAN, dalam hal ini dukungan terhadap pasangan cagub Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang.
Ilham enggan menanggapi lebih jauh penyataan Sekjen DPP BM PAN, Ahmad Yohon yang berpendapat bahwa PAN sebaiknya mendukung cagub yang belum memiliki capres di pemilu 2014, dengan alasan akan merugikan Hatta Rajasa. Ilham memilih tidak memperdebatkan pandangan BM PAN terkait dukungan PAN di Sulsel dan kaitannya dengan agenda pilpres.
Anggota DPRD Sulsel ini mempertegas dukungan PAN terhadap pasangan Sayang di pilgub Sulsel seperti yang berkembang selama ini. Dia memastikan, rekomendasi yang sudah pernah dilansir itu tidak akan berubah untuk mendukung calon lain. "Kita tunggu saja Ketua Umum DPP PAN kembali dari luar negeri. Saya kira kalau mereka sudah kembali, SK resmi yang diinginkan teman-teman DPD akan kita sampaikan," Imbuh Ilham.  
Terpisah, Wakil Ketua DPW PAN Sulsel, Irfan AB menandaskan bahwa dukungan PAN di pilgub Sulsel sama sekali tidak ada relevansinya dengan agenda pilpres. Sekalipun PAN akan menjadikan Hatta sebagai capres dan Golkar akan mendukung Aburizal Bakrie, namun wacana itu tidak relevan disandingkan kalau harus dikaitkan dengan pilgub Sulsel. Dia memastikan, pencapresan Hatta di PAN atau pun dukungannya di Sulsel tidak banyak berpengaruh hanya karena mendukung cagub yang berasal dari Golkar.
"Saya juga sudah komunikasi dengan Ketua DPP BM PAN dan menurutnya tidak seperti situasinya. Saya kira ini hanya perbedaan dalam mempersepsikan apa yang berkembang saat ini. Menurut saya sendiri, dukungan di pilgub tidak relevan untuk dikaitkan dengan pilpres atau capres yang ada," kata Irfan AB.
Koordinator Generasi Muda for ARB (Aburizal Bakrie), Risman Pasigai menanggapi dingin sikap BM PAN. Itu adalah hak BM PAN sebagai bagian dari PAN. "Bangsa ini menganut sistem multi partai, tentunya koalisi partai dalam menghadapi agenda politik menjadi hal mutlak. Tidak ada partai yang singel mayority. Di Sulsel ini, hanya Golkar yang bisa mengusung cagub sendiri," kata Risman. (hamsah umar)

Tiga Srikandi Paling Serius di Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Srikandi yang akan mewarnai pertarungan di pilwalkot Makassar diperkirakan jauh lebih banyak dari pilwalkot sebelumnya. Saat ini, sudah ada tiga srikandi yang sudah menunjukkan keseriusannya maju di daerah ini.
Ketiga srikandi yang memiliki keseriusan maju di Makassar yakni Muhyina Muin, Andi Herfidha Attas, dan Dewie Yasin Limpo. Sebagai bentuk keseriusannya ketiganya sudah intensi melakukan sosialisasi di tengah masyarakat, baik melalui alat peraga maupun melakukan tatap muka langsung dengan masyarakat kota Makassar. Uniknya, ketiga srikandi itu sama-sama mengincar jalur independen.
Untuk pilwalkot Makassar, sebenarnya ada beberapa tokoh perempuan yang turut disebut-sebut punya kans bertarung di Makassar seperti Apiaty Kamaluddin, Sittiara, serta Aliyah Mustika. Namun tiga tokoh perempuan ini belum ada tanda-tanda berniat maju di Makassar kendati disebut-sebut memiliki peluang.
Terkhusus Muhyina, Dewie, dan Herfidha yang sudah intens sosialisasi mencoba menggerakkan potensi pemilih perempuan. Mereka juga berjanji memperjuangkan kesetaraan gender di Makassar, dengan harapan pemberdayaan perempuan di Makassar ke depan akan lebih terbuka. "Hak dan keterwakilan di Makassar tentu akan lebih baik kalau yang memimpin Makassar adalah perempuan," kata Muhyina.
Begitu juga dengan adik kandung Syahrul Yasin Limpo, Dewie Yasin Limpo. Politisi Hanura Sulsel ini bahkan bertekad untuk mengukir sejarah di Makassar ketika dirinya maju bertarung. Dewie memiliki keyakinan besar memenangkan pilwalkot Makassar, apalagi kalau kaum perempuan di Makassar memiliki harapan yang sama untuk lebih diperjuangkan hak di tengah masyarakat.
"Keyakinan dan optimisme itu sangat wajar, karena kemampuan kami untuk itu ada. Kita harus menyakinkan diri bahwa kemampuan perempuan itu tidak kalah dengan laki-laki. Perempuan juga  memiliki peluang dan hak untuk memimpin kota Makassar, apalagi selama ini belum pernah ada perempuan menjadi wali kota di Makassar," tandas Dewie.
Perempuan di pilwalkot Makassar mendatang tidak boleh lagi sekadar menjadi penonton, tapi sudah saatnya perempuan tampil untuk menjadi pemimpin. "Kita juga senang kalau sesama perempuan banyak yang maju di Makassar, karena itu menjadi bukti bahwa perempuan di Makassar punya potensi besar. Ini juga menjadi harapan kami bagaimana perempuan berani bertarung," katanya.
Begitu juga, Herfidha yang melihat bahwa Makassar membutuhkan sentuhan sosok perempuan kendati problem Makassar cukup komplek. Dengan jiwa seorang ibu, dia melihat potensi perempuan untuk berbuat di Makassar sangat besar. "Karena perempuan biasanya mampu melihat segala sesuatunya lebih detail," tandasnya. (hamsah umar)