Menanti Janji Sayang

MAKASSAR, FAJAR--Petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), resmi ditetapkan sebagai cagub terpilih periode 2013-2018 oleh KPU Sulsel kemarin. Kini, 9 juta lebih rakyat Sulsel menanti janji Sayang diwujudkan dan direalisasikan.
Penetapan Sayang sebagai cagub terpilih Sulsel ini tertuang dalam surat  No.44/Pilgub/Kpts.A/KPU-Prov-025/I/2013, tentang Penetapan Cagub Terpilih. Penetapan ini mengacu penetapan sebelumnya No.148/BA/I/2013, tentang perolehan suara pasangan cagub Sulsel.
Dalam keputusan perolehan suara pasangan cagub, petahana Sulsel Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) mendapat 2.251.407 (52,42) mendapat suara terbanyak disusul pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) sebanyak 1.785.689 (41,57), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) sebesar 257.973 (6,01).
Penetapan rekapitulasi perolehan suara dan cagub terpilih dalam rapat pleno KPU di Hotel Singgasana Makassar ini, disaksikan oleh seluruh anggota KPU se-Sulsel, Panwaslu se-Sulsel, saksi Sayang dan Garuda-Na, serta sejumlah undangan. Adapun saksi IA tidak menyaksikan proses penetapan ini karena memilih walk out atau meninggalkan pleno saat proses rekapitulasi masih berjalan.
Kendati penetapan rekapitulasi perolehan suara dan cagub terpilih tidak dihadiri saksi IA, KPU menegaskan bahwa situasi tersebut tidak menghalangi KPU menetapkan cagub terpilih. "Sesuai aturan perundang-undangan tidak ada kewajiban saksi tanda tangani berita acara penetapan rekapitulasi perolehan suara dan cagub terpilih ini," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Kendati, Jayadi cukup menyayangkan sikap saksi IA yang tidak menghadiri tahapan ini hingga selesai. "Tapi itu juga bagian dari dinamika forum. Kita juga apresiasi saksi IA karena sudah meminta meninggalkan tempat dengan baik-baik dan mempersilahkan kita melanjutkan proses rekapitulasi," tambah Jayadi.
Terhadap penetapan rekapitulasi dan cagub terpilih ini, Jayadi menegaskan KPU Sulsel akan melihat seperti apa sikap politik pasangan calon yang kalah, dimana calon kalah diberi waktu tiga hari untuk melakukan keberatan. Sekiranya dalam tiga hari itu tidak ada keberatan baik dari pasangan IA maupun Garuda-Na, keputusan penetapan cagub ini akan diserahkan ke pimpinan DPRD Sulsel, untuk dilanjutkan ke Menteri Dalam Negeri. Jayadi pun mengaku siap untuk menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) sekiranya ada calon yang menempuhnya.
Kendati berjalan lancar, proses rekapitulasi pilgub ini tetap diwarnai aksi protes utamanya dari saksi pasangan IA, Hamka Hidayat dan Muhsamin. Salah satunya yang diprotes keras adalah adanya perubahan berita acara jumlah surat suara oleh KPU Bantaeng yang tidak melalui mekanisme baku, dimana saksi tidak dilibatkan termasuk tidak ada berita acaranya.
Tim IA bahkan tidak hanya melakukan protes terhadap KPU, juga memilih walk out atau meninggalkan forum karena kecewa dengan proses yang terjadi di pilgub Sulsel. Hamkan menyatakan ada banyak pelanggaran yang dilakukan penyelenggara. Contoh kecilnya perubahan berita acara, kendati perubahan ini tidak mempengaruhi perolehan suara pasangan calon. "KPU bersama Panwaslu mengubah berita acara tanpa pleno dan tidak diketahui saksi. Juga tidak ada berita acaranya. Ini pelanggaran serius menurut kami," tandas Hamka.
"Memang tidak fatal karena bukan hasil penjumlahan yang diubah dan tidak mengubah suara calon. Tapi ini saya kira tetap harus jadi bahan evaluasi KPU dan panwaslu," kata Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto.
Adapun saksi Garuda-Na, Nasrullah Mustamin dan Marwan R Hussein tidak banyak menyoal rekap ini. Kendati dia tetap memberikan catatan bahwa masalah yang terjadi dalam proses pilgub seperti adanya kotak suara yang tidak disegal seperti di Wajo harus tetap diperhatikan.
"Kita tidak banyak melakukan protes karena masalah yang kita persoalankan sudah kita sampaikan ke panwaslu, tinggal bagaimana lembaga ini melanjutkan tugasnya untuk memproses dan menuntaskan masalah-masalah yang kita sampaikan," kata Marwan.
Terhadap penetapan KPU Sulsel ini, tim pemenangan Sayang, Amirullah Tahir menyatakan apa yang ditetapkan KPU sudah selesai. Masyarakat Sulsel sudah bisa menilai bahwa tidak ada pelanggaran berarti selama proses pemungutan sampai penetapan KPU. "Semua berkas C1 penghitungan suara ditandatangani oleh saksi-saksi pasangan calon, tidak ada keberatan berkaitan perhitungan suara, sehingga apa yang ditetapkan KPU itu sudah selesai," kata Amirullah.
Sehingga dia berasumsi bahwa pelaksanaan pilgub Sulsel oleh KPU Sulsel berakhir tanpa pelanggaran. Sekalipun ada keberatan, hal itu bukan hal substantif  untuk disengketakan di MK. Dia pun mengajak kandidat lain untuk memperlihatkan kepada masyarakat ikrar komitmen siap menang siap kalah. Kandidat kata dia harus memperlihatkan jiwa besar.
"Orang Sulsel itu gentlemen. Pilkada seharusnya selesai sampai di penetapan KPU da tidak perlu ada gugat menggugat di MK. Lebih baik segera bekerja untuk kesejahteraan rakyat," imbuh Amirullah.
Jubir IA, Syamsu Rizal terpisah menyatakan pihak IA menghargai penetapan KPU Sulsel. "Tapi kita juga memberi beberapa catatan terutama proses penyelenggaraan yang banyak mengorbankan hak rakyat untuk menyalurkan hak pilihnya," kata Syamsu Rizal.
Termasuk kata dia tindakan intimidatif yang dilakukan oleh birokrasi, belum lagi kampanye negatif, isu SARA, terorisme dan tindakan lain yang tidak demokratis. "Makanya, sekarang kita pelajari detail proses ini," kata Syamsu Rizal.
Juru Bicara Garuda-Na, Marwan R Hussein menyatakan secara prinsip penetapan rekapitulasi perolehan suara cagub tidak terlalu disoal, dan berharap beberapa catatan dalam proses pilgub ini ditindaklanjuti secara serius.
"Adapun bagaimana sikap resmi Garuda-Na, akan disampaikan secara resmi oleh Pak Rudiyanto dalam jumpa pers besok (hari ini). Jadi teman-teman bisa datang setelah Jumat untuk mendengarkan langsung bagaimana sikap resmi Garuda-Na," kata Marwan.    

Bertemu Elit Demokrat
Sementara itu, beberapa saat setelah KPU menetapkan rekapitulasi perolehan suara cagub, Ilham melakukan pertemuan tertutup elit DPP Demokrat, dalam hal ini Menteri Koperasi dan UKM, Syarief Hasan Syarief, dan istrinya yang juga anggota Fraksi Demokrat DPR Ingrid Kansil di Bandara Internasional Hasanuddin. Elit Demokrat ini transit menuju Manado.
Ilham mengaku hanya pertemuan biasa. "Saya tahu beliau transit, jadi saya sempatkan silaturahmi," katanya. Ilham didampingi penasihat spiritualnya Rahman Qayyum dan Saad Iranda Dollar. (hamsah umar)

Wabup Soppeng Daftar Cawali di PBR

MAKASSAR, FAJAR--Mantan Ketua DPC PBR Makassar yang saat ini menjabat wakil bupati Soppeng, Aris Muhammadiyah serius mengincar kedudukan wali kota Makassar. Dia bahkan sudah mendaftar sebagai salah satu cawali di DPC PBR Makassar.
Partai yang memiliki 1 kursi di DPRD Makassar ini mulai melakukan penjaringan cawali melalui tim tujuh. Sejak proses pendaftaran cabup dilakukan, setidaknya sudah ada dua cawali yang mengambil formulir. Selain Aris Muhammadiyah, Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu juga dikabarkan sudah mengambil formulir di kantor PBR Makassar. Adil mengambil formulir di tim tujuh diwalikili oleh salah seorang kader PDK, Mujiburahman.
Hanya saja, kedua cawali tersebut belum ada yang mengembalikan formulir, apalagi partai ini memberi waktu kepada kandidat untuk mengembalikan formulir hingga akhir Februari ini. "Proses pengambilan dan pengembalian formulir kita buka hingga beberapa pekan," kata Ketua DPC PBR Makassar, Zainal Arifin Ciko.
Dia menyebut, sosok yang akan diusung PBR pada pilwalkot Makassar 18 September mendatang harus memiliki visi yang visioner. Partai yang sudah tidak lolos lagi menjadi peserta pemilu 2014 ini tidak membatasi tokoh yang ingin mengendarai PBR baik politisi, birokrat, pengusaha dan kalangan lainnya.
Setelah menjaring kandidat yang mendaftar ini, PBR akan menyeleksi kandidat terbaik dan memiliki peluang memenangkan pilwalkot mendatang. Kendati memberi prioritas terhadai Aris Muhammadiyah, PBR tetap menjaring cawali secara proporsional dan profesional. Pertimbangan lain, tetap melihat aspirasi dari kader PBR di Makassar.
"Karena setelah proses pendaftaran, kita akan melakukan rapat pleno pimpinan untuk menentukan siapa saja yang layak kita dorong melalui PBR. Mereka yang kita anggap bersyarakat akan direkomendasi ke DPW dan DPP," papar Zainal.
Untuk posisi wakil, PBR lanjut Zainal akan tetap mendorong kader PBR yang punya potensi untuk maju, termasuk dirinya sebagai pimpinan partai. "Keinginan teman-teman memang ada yang mendorong saya maju untuk posisi walil, tapi itu tentu akan kita lihat bagaimana peluangnya," lanjutnya. (hamsah umar)

Ridwan Bawa Enrekang Unggul

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Yayasan Dana Islamic Centre (Yasdic) IMMIM, Ridwan Abdullah intens membangun jaringan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. Dosen Fakultas Teknis Unhas ini ingin bertarung di pemilukada Enrekang mendatang.
"Kurang lebih delapan bulan saya sosialisasi dan bertatap muka dengan masyarakat. Selain sebagai langkah meningkatkan popularitas dan elektabilitas, juga merekam rapat masyarakat sehingga bisa memperkaya visi misi dan program yang akan kita tawarkan," kata Ridwan.
Sebagai akademisi, dia mengaku rela pulang kampung karena ada keinginan kuat menjadikan Enrekang sebagai kabupaten yang unggul utamanya dalam bidang pembangunan, masyarakat sejahtera, dan pemerintahan yang baik. Setidaknya sudah ada empat partai politik yang intens didekati untuk memuluskan niatnya bertarung di daerah ini. "Tapi belum saatnya kami sampaikan partai-partai yang kami harap memberikan dukungan. Tapi keempat partai ini memiliki 9 kursi di dewan," katanya.
Salah satu yang ingin diwujudkan ketika terpilih bupati Enrekang adalah menjadikan Enrekang sebagai kabupaten agroindustri utamanya dalam pengelolaan potensi alamnya seperti sayuran  "Saat ini kan kita baru menjadi daerah agrobisnis. Kita ingin lebih ditingkatkan lagi," kata Ridwan.
Sosialisasi yang intens juga dilakukan Korwil VI (Sidrap, Pinrang, Enrekang, dan Toraja) DPD Golkar Sulsel, Ian Latanro. Di Golkar sendiri, sejumlah nama yang menguat mengendarai Golkar seperti Nurhasan, Andi Nasir, Ridwan Abdullah, Mustamin Amir, Suwandi Mahendra, Rahman Pina. "Saya cukup realistis sehingga untuk sementara hanya menginginkan posisi wakil," kata Ian Latanro.
Wakil Ketua Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulsel ini mengaku dirinya tidak main-main berniat maju di Enrekang. Terbukti ribuan atribut sudah disebar di seluruh pelosok Enrekang.
"Sosialisasi melalui banner tidak hanya untuk kepentingan pemilukada tapi juga untuk partai secara umum jelang pemilu legislatif. Kita juga sudah banyak merangkul komunitas dalam rangka menguatkan dukungan," katanya. (hamsah umar)

Golkar Hapus Periodesasi Caleg

*Beri Porsi Kader Muda

MAKASSAR, FAJAR--Partai Golkar melakukan perubahan besar menghadapi pemilu legislatif (pileg) 2014, terutama dalam hal penyusunan calon legislatif (caleg). Setidaknya ada dua hal mendasar dalam pencalegan Golkar di pileg.
Hal mendasar ini berupa kebijakan untuk memberi porsi kader muda Golkar untuk diakomodir dalam penyusunan daftar caleg, kendati perhatian terhadap kader muda ini tidak ditetapkan berapa besar porsinya. Namun kebijakan ini sudah cukup direspons baik kader muda Golkar di Sulsel.
Selain penyusunan caleg wajib memperhatikan porsi kader muda, partai berlambang pohon rimbun ini juga menghapus sistem periodesasi caleg untuk duduk di DPR dan DPRD. Kalau selama ini ada pembatasan periode misalnya maksimal 3 tahun, pembatasan periodesasi pencalegan ini sudah dihapus.
Keputusan DPP Golkar terkait pencalegan ini menjadi poin pembahasan penting dalam pertemuan yang dipimpin Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo di Sekretariat Golkar, Jalan Ratulangi. Rapat sosialisasi pencalegan Golkar ini dihadiri fungsionaris DPP Golkar, Syamsul Bahri, para elit DPD Golkar Sulsel seperti Ajiep Padindang, HM Roem, serta sejumlah Ketua DPD Golkar se-Sulsel.
Dalam pertemuan ini, Syahrul menekankan bahwa sebelum proses penyusunan caleg di Sulsel baik DPRD provinsi dan DPRD kabupaten, partai terlebih dahulu akan melakukan survei terhadap kadernya untuk memastikan dimana kader tersebut berpeluang mendapat dukungan. Survei ini untuk memastikan caleg yang diusung Golkar bisa mendapat dukungan luas masyarakat sehingga bisa duduk di dewan.
Syahrul juga minta kepada seluruh kader Golkar di Sulsel untuk tetap bekerja keras dan melakukan konsolidasi dalam rangka persiapan menghadapi pemilu. Golkar di Sulsel kata dia tidak boleh kalah di pemilu mendatang.
Sekretaris Badan Infokom DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai menjelaskan sosialisasi mengenai pengcalegan Golkar ini membahas mengenai tata cara penyusunan caleg, rekruitment caleg, syarat maupun kriteria yang harus dipenuhi kader untuk bisa menjadi caleg di Golkar.
"Untuk proses pencalegan di Golkar sendiri, kita sudah mulai melakukan penyusunan baik untuk provinsi dan kabupaten/kota. Golkar m embentuk tim seleksi yang akan bertugas menyusun daftar caleg. Tim seleksi ini ada di setiap tingkatan," kata Risman.
Terhadap porsi untuk kader muda Golkar, Risman menyatakan kebijakan Golkar tersebut tentu akan menjadi aging segar bagi kader muda Golkar di Sulsel, karena dalam setiap dapil, akan ada porsi tersendiri bagi kader muda Golkar. (hamsah umar)  

Garuda-Na Belum Laporkan Dana Kampanye

MAKASSAR, FAJAR--Laporan penggunaan dana kampanye calon gubernur Sulsel, tampaknya belum sepenuhnya dilakukan masing-masing calon. Pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) belum melaporkan jumlah dana yang digunakan berkampanye.
Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pemilu KPU Sulsel, Samsir Rahim menyebutkan hingga penetapan rekapitulasi perolehan suara cagub dan cagub terpilih kemarin, baru pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) yang telah memasukkan penggunaan dana kampanyenya.
Adapun Garuda-Na sejauh ini mengaku masih sementara menyusun jumlah alokasi dana yang digunakan kampanye termasuk sumber-sumbernya. Penyusunan jumlah dana kampanye ini dilakukan oleh setiap tim kabupaten/kota se-Sulsel. Kendati sedikit terlambat, Garuda-Na berjanji tetap melaporkan penggunaan dana kampanye ke KPU Sulsel beberapa waktu ke depan.
Kendati IA dan Sayang sudah melaporkan jumlah dana yang digunakan dalam masa kampanye, Samsir enggan membeber berapa besar dana yang digunakan kedua pasangan cagub tersebut. Pasalnya kata dia, KPU masih akan meminta auditor independen untuk melakukan audit terhadap dana kampanye pasangan cagub tersebut.
"Nanti setelah ada audit dari auditor independen baru kita sampaikan berapa angka pastinya. Sekarang ini saya kira belum saatnya disampaikan karena terlebih dahulu diaudit akuntan publik," kata Samsir.
Terhadap keterlambatan laporan dana kampanye dari Garuda-Na, Samsir menyebut bahwa KPU Sulsel sudah pernah melayangkan surat kepada tim pasangan ini, namun sejauh ini belum ada peloporan. Namun, KPU Sulsel tetap berharap pasangan urut 3 ini segera melaporkan penggunaan dana kampanye di pilgub Sulsel ini.
Juru bicara Garuda-Na, Marwan R Hussein yang dikonfirmasi terpisah membenarkan pihak Garuda-Na belum ada laporan ke KPU soal besarnya dana kampanye yang digunakan. "Itu karena sementara dalam proses penyusunan teman-teman di kabupaten/kota," kata Marwan.
Dia menandaskan, dana kampanye tersebut merupakan hal penting untuk dilaporkan bukan hanya pada tataran jumlahnya, tapi yang terpenting kata dia adalah sumbernya. (hamsah umar)