Gubernur Harus Siapkan Lima Carataker

MAKASSAR, FAJAR--Pengunduran jadwal pemilukada di Sulsel yang tadinya diagendakan 2013 ke 2015, berimbas pada keharusan gubernur menyiapkan lima carataker di daerah yang mengalami penundaan itu.
    Di Sulsel, setidaknya ada lima kabupaten/kota yang berpeluang pemilukadanya diundur ke 2015 yakni Luwu, Wajo, Pinrang, Makassar, dan Jeneponto. Kendati pengunduran jadwal pemilukada ini baru bersifat wacana dan belum mendapat persetujuan resmi dari DPR RI, namun spekulasi mengenai keharusan untuk menyiapkan carataker di lima kabupaten/kota di Sulsel ini sudah mulai diperbincangkan.
    Kepastian bahwa pemerintah harus menyiapkan carataker ini karena masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lima daerah tersebut akan berakhir pada 2014, sehingga ada jedah beberapa bulan pelaksana tugas dibutuhkan untuk melanjutkan estapetpemerintahan. "Kalau pemilukada ditunda sudah pasti ada carataker yang ditunjuk gubernur, karena tidak boleh pemerintahan dalam kondisi lowong," kata anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus, Jumat, 10 Agustus.
    Terkait wacana ini, KPU Makassar lebih condong kalau pemilukada dilakukan 2013 mendatang, dengan pertimbangan bahwa penyelenggara pemilu ini sudah memiliki pengalaman memajukan jadwal pemilukada sebagaimana pilwalkot 2008 lalu. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu menyiapkan carataker untuk melanjutkan masa pemerintahan. Kendati KPU siap saja dengan apa yang akan menjadi perintah undang-undang nantinya.
    Di kalangan politisi atau pun elit partai politik di Sulsel, banyak yang sepakat kalau pemilukada ditunda sebagaimana usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ini lebih direspons politisi yang memang merasa diuntungkan ketika jadwal pemilukada tersebut diundur, sementara yang merasa dirugikan tetap berharap pemilukada dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan KPU.
    Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid yang juga salah satu kandidat wali kota Makassar tidak menyoal apabila pilwalkot Makassar diundur ke 2015. "Tidak masalah kalau saya, saya kira kita setuju saja. Cuma memang pemerintah harus menyiapkan yang namanya carataker," tandas Kadir Halid.
    Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin juga tidak terlalu mempersoalkan ketika lima pemilukada di Sulsel diundur hingga 2015 mendatang. Bahkan menurutnya, penundaan itu akan menjadi peluang bagi kader Demokrat karena memiliki ruang gerak lebih untuk memenangkan pertarungan, utamanya di daerah yang masih akan diikuti oleh calon incumbent.
    "Kalau pemilukada ditunda, itu menjadi peluang Demokrat karena tidak ada lagi incumbent pada saat pemilihan dilakukan. Ini akan memberi ruang lebih bebas bagi masyarakat utamanya aparat untuk netral karena tidak ada lagi tekanan dari pejabat," urai Ilham.
    Contoh kecilnya misalnya upaya mobilisasi dan intimidasi PNS di Wajo yang diharuskan membuat surat pernyataan untuk mendukung calon bupati petahana, Andi Burhanuddin Unru. "Tinggal kita sampaikan kepada masyarakat dan aparat untuk tidak takut, karena tidak ada incumbent lagi," tambah Ilham. (hamsah umar)            
        
   
    

Soetomo: Soppeng Maju Karena Gubernur

MAKASSAR, FAJAR--Kemajuan yang dialami Soppeng dalam dua tahun terakhir utamanya bidang ekonomi, tidak lepas dari campur tangan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo. Ini diakui Bupati Soppeng, Andi Soetomo.
    Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Soppeng mencapai 7,9 persen. Sedangkan, income per kapita sebesar Rp14 juta per kepala.
"Hal ini bisa dicapai karena bimbingan Pak Gubernur," kata Soetomo, usai salat tarawih bersama Syahrul di Masjid Agung Darussalam.
    Soetomo menghimbau masyarakat agar tertib, tenang, dan penuh rasa persaudaraan di pilgub mendatang, dengan tetap menjaga situasi kiondusif, beradab dan tidak melakukan tindakan menyimpang serta anarkis.
    Di Soppeng, cagub petahana Sulsel ini menyatakan hanya dengan pemerintahan yang baik yang bisa melahirkan kesejahteraan rakyat. Pemerintahan yang baik adalah yang tidak meladeni dirinya sendiri, berpihak pada rakyat, dan tidak korupsi. "Kuncinya, seorang pejabat harus melaksanakan tugasnya dengan baik. Lahir perilaku-perilaku Islam yakni bekerja dengan hati yang tulus ikhlas, penuh pengabdian, dan tidak korupsi," tegasnya.
    Jika Soppeng ingin lebih maju, pemerintah harus mengambil peran strategis dengan melaksanakan tugas dan fungsinya dengan penuh tanggung jawab. Perekonomian yang didorong melalui pertanian, perkebunan dan peternakan, tidak boleh lagi dikelola dengan cara-cara lama. "Harus ada sentuhan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan produktifitas,"  pungkasnya.
    Di Soppeng, Syahrul meresmikan Kapal Induk-sebutan tim pemenangan Syahrul-Agus. Pos Kapal Induk berlokasi di Warkop Komandan Kopi Sayang di Jalan Attang Benteng.
    Ketua Tim Kapal Induk Soppeng, Arsyad Kale mengatakan, tim kapal induk di Soppeng telah bertekad untuk memenangkan Sayang Jilid II. Karenanya, tim yang tergabung dari beberapa partai pendukung tersebut sangat solid dan eksis melakukan sosialisasi dan konsolidasi strategi pemenangan lainnya. "Kami percaya tim ini nantinya berjalan sesuai harapan untuk memenangkan Sayang Jilid II," ujarnya.
    Sementara Syahrul yang melanjutkan menyisir Bone, Jumat, 10 Agustus  melakukan bedah rumah bersama Forum Komunikasi Pekerja Sosial Masyarakat (FKPSM) Bone. "Ini berkah Ramadan, kita semua di hadapan Allah sama. Mari di bulan suci Ramadan ini kita saling bahu membahu menuju kebaikan, termasuk melakukan bedah rumah bagi warga yang rumahnya tidak layak huni," ajak Syahrul.
    Selanjutnya, SYL dan rombongan melakukan kunjungan ke pasar tradisional Watampone. Di pasar ini SYL mengecek harga sembako, dan rata-rata penjual tidak mengeluhkan kenaikan yang tidak signifikan, karena stok bahan tidak terkendala di Bone. Para pedagang mengerumuni SYL sekadar salaman dan foto bersama. Tak sedikit warga Bone yang meneriakkan tagline "Don't Stop Komandan" dan "Oppoki Komandan".
    Dalam rangkaian kunjungan ini, Syahrul didampingi tokoh masyarakat Bone dan sekaligus Sekda Provinsi Sulsel Andi Muallim. (hamsah umar)

PPP Condong Dukung Tafa'dal

MAKASSAR, FAJAR--Koalisi yang dibangun DPW PPP Sulsel di pilgub 2013 mendatang bakal tertular pada pemilukada Bone. Kendati PPP belum menetapkan pasangan cagub yang akan didukung di Bone, namun partai ini lebih condong mengusung pasangan Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle (Tafa'dal).
    Pada pemilukada Bone sebelumnya, partai berlamban Kakbah ini memang mendukung Fahsar yang saat itu menantang petahana, Idris Galigo. Berdasar keinginan kader PPP di Bone, sebagian besar pengurus menginginkan pasangan yang paling pertama ditetapkan sebagai pasangan calon oleh partai Golkar.
    "Kalau melihat aspirasi dan keinginan teman-teman kader PPP di daerah, memang mayoritas inginkan pasangan ini. Siapa pun yang diinginkan kader di daerah maka itulah yang akan kita usung di pemilukada Bone 2013," kata Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara, Jumat, 10 Agustus.
    Bahkan untuk penentuan pasangan calon yang akan diusung PPP di Bone, Amir Uskara menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus DPC PPP Bone untuk menentukan siapa pasangan cabup yang paling pantas didukung. PPP Sulsel tidak ingin mencampuri penentuan cabup-cawabup yang akan diusung PPP di bumi Arung Palakka ini. PPP Sulsel kata dia cukup memberikan persetujuan atas apa yang ditetapkan dan diinginkan kader PPP di bawah.
    "Saya serahkan sepenuhnya kepada teman di daerah untuk menentukan siapa yang harus didukung, karena dia yang paling tahu yang ada di daerah. Kita tidak mau campuri itu. Makanya kalau ada calon bupati yang membangun komunikasi dengan kita di DPW, saya persilahkan untuk berhubungan langsung dengan pengurus DPC PPP di Bone," tandas Amir Uskara.
    Selain pasangan Tafa'dal yang membangun komunikasi dengan PPP, cabup usungan PDK dan Hanura, Andi Mustaman juga disebut-sebut mengincar partai ini. Kendati Amir dan Mustaman adalah rekan kerja di DPRD Sulsel, dia tetap mempersilahkan membangun komunikasi dengan PPP Bone.
    Sebelumnya, Ketua DPC PPP Bone, Muh Amin menandaskan bahwa dalam berbagai rapat dengan pengurus kecamatan, kader lebih banyak inginkan Fahsar. Salah satu pertimbangannya karena pasangan ini masih dianggap paling berpeluang terpilih bupati Bone mendatang. (hamsah umar)               
                      

Nasdem-PDK Siap Diverifikasi

MAKASSAR, FAJAR--Dua partai politik di Sulsel yakni DPP Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK) dan DPD Partai Nasional Demokrat (Nasdem), siap diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Kesiapan ini diperlihatkan dengan menyerahkan dokumen kepengurusan partai ke KPU, Jumat, 10 Agustus.
    Kedua partai tersebut hampir bersamaan mendatangi KPU Sulsel di Jalan AP Pettarani Makassar. DPD Nasdem Sulsel yang dikawal tarian khas Sulsel dan pakaian adat, serta pasukan berkuda ini cukup menyita perhatian. Apalagi kader Demokrat Sulsel ramai-ramai ke KPU untuk mengantar berkas kepengurusan partainya. Penyerahan berkas ke KPU ini juga dilakukan di 24 kabupaten/kota di Sulsel.
    Kalau Nasdem mendatangi KPU dengan suasana cukup meriah, pengurus DPP PDK Sulsel memilih melakukan secara sederhana. Hanya ada belasan pengurus DPP Nasdem Sulsel yang ambil bagian mengantar berkas kepengurusan partai politik ke KPU. Penyerahan dokumen partai diantar langsung Sekretarus Umum DPP PDK Sulsel, Andi Mustaman.
    Setelah menyerahkan dokumen kepengurusan partai ke KPU Sulsel ini, kedua partai tersebut menyatakan kesiapannya untuk diverifikasi KPU. "Penyerahan dokumen kepengurusan ke KPU ini wujud kesiapan kita menghadapi pemilu 2014 mendatang, tentunya proses verifikasi juga sudah siap," kata Ketua DPD Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadan.
    Sebenarnya penyerahan dokumen kepengurusan partai ke KPU Sulsel ini belum bersifat wajib karena proses verifikasi akan dilakukan KPU kabupaten/kota. "Tapi tidak apa lah kita serahkan dokumen sekarang, karena nanti juga kan tetap dibutuhkan," kata Sekum DPP PDK Sulsel, Andi Mustaman.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas dan anggota Ziaurrahman dan Lomba Sultan yang menerima pengurus Nasdem dan PDK Sulsel menyatakan bahwa penyerahan dokumen partai ini merupakan koordinasi awal parpol peserta pemilu 2014 mendatang dengan KPU. "Jadi sebenarnya memang hanya koordinasi. Tapi kita tentu terima setiap dokumen dari parpol yang datang menyerahkan karena pada akhirnya itu juga tetap kita akan verifikasi," kata Ziaurrahman.
    Salah satu hal baru yang akan diperhatikan KPU dalam verifikasi faktual parpol peserta pemilu 2014 adalah keterwakilan perempuan dalam kepengurusan partai. Parpol harus memiliki pengurus perempuan minimal 30 persen. "Dulu tidak ada keharusan keterwakilan perempuan dalam pengurus," sebut Ziaurrahman.
    Begitu juga partai yang sekadar hanya menyewa sekretariat, maka status kantor yang disewa tersebut harus status sewa hingga Oktober 2014 mendatang, atau sampai tahapan pemilu 2014 mendatang berakhir. (hamsah umar)                             

Kampanye Terselubung Rawan di Masa Tenang

MAKASSAR, FAJAR--Agenda terselubung kandidat gubernur Sulsel pada semua tahapan pilgub menjadi ancaman bagi suksesnya penyelenggaraan pilgub, termasuk masa tenang yang juga rawan dijadikan ajang untuk menggelar kampanye terselubung.
    Aturan jelas yang dibuat penyelenggara pemilu utamanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak membuat menjamin masa tenang bebas dari agenda politik terselubung. KPU sebagai penyelenggara pemilu sejak dini memikirkan kerawanan kampanye terselubung pada masa tenang. Kerja keras Panitia Pengawasan Pemilu (Panwaslu) Sulsel pun sangat diandalkan dalam mengantisipasi kerawanan tersebut.
    "Sebenarnya aturan pemilu itu sangat jelas. Khusus masa tenang sangat jelas dilarang ada atribut kampanye, kegiatan kampanye dan kegiatan lain yang berkaitan kepentingan kandidat. Di sinilah dibutuhkan bagaimana kinerja panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena peran panwaslu sangat penting," kata Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman.
    Pada masa tenang ini, potensi pelanggaran oleh kandidat maupun timnya cukup besar baik pelanggaran administrasi maupun pidana. Karena lebih banyak potensi pelanggaran yang bisa muncul, peran panwaslu diminta lebih dominan, sementara KPU lebih banyak pada pembersihan atribut kandidat, penyiapan TPS, dan distribusi undangan pemilih.
    Dalam pertemuan dengan partai politik terkait sosialisasi pencalonan, KPU Sulsel sudah akan menjelaskan berbagai hal terkait hal-hal yang mesti dipatuhi oleh kandidat atau pun partai pengusung. Misalnya terkait masa kampanye, akhir kampanye dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
    Pengamat Politik UIN Makassar, Dr Firdaus menyatakan salah satu langkah strategis yang harus dilakukan adalah mendorong KPU dan panwaslu bekerja optimal. Begitu juga pengendalian tim masing-masing kandidat. Partisipasi masyarakat untuk menciptakan suasana politik yang kondusif dan tidak terpengaruh dengan provokasi dan money politic pada saat minggu tenang.
     "Diperlukan komitmen untuk bersinergi menciptakan pilgub damai terutama masa tenang dengan mengsterilkan dari aktivitas politik, utamanya kampanye terselubung," kata Firdaus.
    Kerawanan kampanye terselubung di masa tenang menjadi ancaman karena masing-masing petarung berpeluang melakukan dengan modusnya masing-masing. Tapi yang paling berpotensi melakukan adalah simpatisan diluar kendali tim resmi sehingga akan sulit dikontrol, termasuk oleh kandidat itu sendiri. (hamsah umar)