2014, DPRD Sulsel Jadi 85 Kursi

MAKASSAR, FAJAR--Kuota politisi Sulsel yang menaruh harapan di DPRD Sulsel pada pemilu legislatif 2014 mendatang bakal bertambah. Kalau saat ini kursi di DPRD Sulsel hanya 75 kursi, maka pada pileg 2014 mendatang dipastikan naik menjadi 85 kursi.
Mengacu daftar agredat kependudukan per kecamatan (DAK2) Pemprov Sulsel yang diserahkan ke KPU Sulsel dimana jumlah penduduk Sulsel mencapai 9,8 juta lebih, dapat dipastikan kursi di DPRD Sulsel bertambah. Sesuai tahapan pemilu legislatif 2014, penetapan jumlah kursi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota oleh KPU Pusat akan berlangsung pada 10 Desember hingga 15 Januari mendatang.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas yang ditemui usai menghadiri penetapannomor urut pasangan cabup Takalar, Kamis, 16 Agustus mengatakan penetapan jumlah kursi di DPRD selalu acuannya adalah jumlah penduduk. "Kalau sekarang jumlah penduduk di atas 9 juta, tentu ke depan jumlah kursi di DPRD Sulsel menjadi 85 kursi,"kata Jayadi.
Penentuan jumlah kursi di DPRD provinsi maupun kabupaten/kota mengacu pada Undang-undang No.8 Tahun 2012, khususnya pasal 23. Dimana dalam pasal ini disebutkan bahwa jumlah kursi DPRD provinsi paling sedikit 35 dan paling banyak 100 kursi.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman merinci bahwa besaran jumlah penduduk dalam menentukan jumlah kursi punya perhitungan tersendiri. Provinsi dengan jumlah penduduk 1 juta jiwa ke bawah maka kursi DPRD provinsinya hanya 35 kursi. Selanjutnya lihat grafis.
Kendati saat ini penduduk Sulsel sudah mencapai angka 9,8 juta jiwa, Ziaur Rahman tidak menjamin apakah kursi di DPRD Sulsel pada pileg 2014 mendatang bertambah atau tidak. "Kalau DAK2 yang diserahkan Depdagri ke KPU adalah DAK2 yang berdasarkan jumlah penduduk yang ada sekarang, maka kursi tentu akan bertambah, tapi kalau yang diserahkan Depdagri bukan DAK2 yang berdasar jumlah penduduk sekarang bisa jadi tidak bertambah," kata Ziaur Rahman.
Bisa jadi kata Ziaur Rahman, DAK2 untuk pileg 2014 yang diserahkan Depdagri ke KPU Pusat tidak sama dengan DAK2 yang diserahkan pemprov ke KPU Sulsel beberapa waktu lalu. Apalagi menurut dia, daftar jumlah penduduk tersebut adalah penduduk yang baru diupdate beberapa bulan terakhir.
  "Karena belum tentu sama antara DAK2 yang dipegang KPU Pusat dengan KPU Sulsel saat ini. Kita juga tidak tahu apakah provinsi memang sudah menyerahkan DAK2 ke depdagri untuk kepentingan pileg atau seperti apa," tambah Ziaur Rahman. (hamsah umar)

Ketentuan Penentuan Kursi DPRD Provinsi

Penduduk 1 juta ke bawah: 35 kursi
Penduduk 1-3 juta: 45 kursi
Penduduk 3-5 juta: 55 kursi
Penduduk 5-7 juta: 65 kursi
Penduduk 7-9 juta: 75 kursi
Penduduk 9-11 juta: 85 kursi
Penduduk 11 juta lebih: 100 kursi.

Tahapan pileg 2014
Penetapan Jumlah Kursi DPRD Provinsi dan kabupaten/kota: 10 Desember 2012-5 Januari 2013.
Penataan daerah pemilihan (dapil): 7-21 Februari
Penetapan daerah pemilihan (dapil): 1-9 Maret

Dp4 Takalar-Lutim Risaukan KPU

MAKASSAR, FAJAR--Data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) Takalar dan Luwu Timur yang diserahkan pemprov Sulsel menjadi ujian penyelenggara pilgub Sulsel. Betapa tidak, data mengenai jumlah desa/kelurahan di dua kabupaten ini berbeda.
Kendati tidak berpengaruh langsung pada jumlah pemilih, namun perbedaan ini tetap saja merisaukan KPU karena perbedaan itu juga bisa menjadi potensi atau celah terjadinya gugatan dari kandidat gubenur yang akan bertarung. Sebagai catatan, Pemkab Takalar mencatat setidaknya ada 96 desa/keluarhan, sementara data dalam DP4 hanya tercatat 83 desa.
Begitu juga Pemkab Lutim mencatat ada 120 desa/keluarhan sementara dalam DP4 hanya tercatat 107 desa/kelurahan. Biro Pemerintahan Umum Sulsel belum memberi alasan sehingga terjadi perbedaan desa/kelurahan dalam penyusunan DP4 di dua kabupaten/kota tersebut. Padahal di pemilukada Takalar sendiri, jumlah desa yang dijadikan acuan penyusunan DP4 adalah 96 desa.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas bahkan turun langsung ke Takalar untuk membicarakan perbedaan itu dengan KPU Takalar serta pemerintah setempat. Pertemuan digelar usai penetapan nomor urut pasangan calon bupati Takalar, Kamis, 16 Agustus. "Saya akan klarifikasi ke KPU. Kita berharap ada juga penjelasan dari pemkab Takalar karena di pemilukada Takalar sendiri 96 desa/kelurahan," kata Jayadi.
Anggota KPU Takalar, Jussalim terpisah menyatakan perbedaan jumlah desa/kelurahan dalam DP4 yang diserahkan pemprov Sulsel ini mesti disingkrongkan dengan mengaju jumlah desa berdasarkan perda di dua daerah ini. "Data DP4 untuk pilgub yang diserahkan pemprov ke KPU belum kita terima sebenarnya, tapi menurut saya ini perlu disingkrongkan. Tidak boleh ada perbedaan," kata Jussalim.
Jussalim mengungkap, pada Januari lalu, KPU Takalar minta jumlah desa/kelurahan berdasarkan yang telah diperdakan. Saat itu, pemkab memberi data sebanyak 96 desa/kelurahan sehingga ini juga menjadi acuan KPU membentuk 96 PPS untuk pemilikada Takalar dan pilgub Sulsel. Apalagi DP4 pemilukada Takalar juga terdiri dari 96 desa/kelurahan.
"Kita menunggu seperti apa penjelasan dari Biro Pemerintahan Umum Sulsel, karena informasi dari catatan Sipil Takalar dia sudah bersurat ke sana mengenai perbedaan itu. Kalau saya sebenarnya tidak terlalu problem karena tinggal disingkronisasi," imbuh Jussalim. (hamsah umar)

Aziz: Potensi Kecurangan Ancam Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Masyarakat Sulsel tidak perlu khawatir konsep masyarakat religius yang ditawarjan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar. Masyarakat religius tidak seperti banyak diembuskan orang tidak bertanggung jawab selama ini.
Konsep masyarakat religius yang menjadi visi mis Ilham-Aziz adalah amanah dari founding father bangsa ini. Buktinya sila pertama Pancasila adalah Ketuhanan YME. Bukti berikutnya, UUD 1945 pada pembukaan mengakui juga peran Allah SWT dengan mencantumkan kalimat, Atas berkat rahmat Allah Swt. Bahkan, Indonesia Raya juga mengakui pentingnya masyarakat religius ini dengan baik, bangunlah jiwanya bangunnlah badannya. "Karena itu, jangan khawatir dengan konsep masyarakat religius," pinta Aziz saat buka puasa bersama di Grand Clarion Hotel, Kamis, 16 Agustus.
Hadir memberikan tausiah dalam adalah pimpinan hidayatullah pusat, ustaz Nasfi Arsyad LC, MA. Nasfi adalah Ketua Bidang Hubungan Internasional DPP Hidayatullah.
Pasangan nasionalis-religius adalah pasangan dunia akhirat. Misinya membawa masyarakat Sulsel sejahtera dunia dan selamat di akhirat. "Makanya saya heran kalau ada yang takut-takuti masyarakat dengan menebar isu bahwa hati-hati pilih IA, karena yang non muslim akan dimasukkan Islam, babi akan dimusnahkan dan semua akan disunat. Itu adalah pembodohan dan sangat menyesatkan," tegas Aziz.
Masyarakat religius sederhanya pada saat duhur, semua umat muslim akan ke masjid untuk salat berjamaah. Dalam pencalonannya bersama Ilham, ia tidak mau banyak berjanji. Karena ia masih memegang nilai-nilai petuah Bugis yang bunyinya, "Nigi malessi majjanji, iayanatu malessi mabballe." Artinya, siapa yang rajin berjanji, maka dia juga rajin berbohong.
Komitmen IA di pilgub menegakkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan anti korupsi, pembangunan ekonomi yang berpihak ke rakyat dan membangun masyarakat religius. "Kalau agenda utama ini bisa terlaksana dengan baik, maka akan luar biasa kesejahteraan bangsa ini. Karena selama ini yang membuat bangsa ini terpuruk adalah koruptor. Yang membuat masyarakat miskin karena ekonomi tidak berpihak ke pengusaha kecil," imbuhnya.
Aziz bersyukur karena pendukung IA makin hari makin bertambah. Bahkan, kata dia, survei sudah menunjukkan potensi kemenangan. Tapi, semua harus tetap kerja dan waspada
karena potensi kerja-kerja curang orang lain juga selalu mengancam di pilgub.
"Kami sudah komitmen membangun pemerintahan yang egaliter, yang merakyat. Orangnya juga sudah merakyat, sehingga tim kita juga disebut rumah rakyat sebagai gambaran rumah besar Indonesia yang memiliki beragam suku dan agama," jelasnya. (hamsah umar)

Usul Anggaran Pilgub Dikurangi

*PAGU Tertinggi Rp448 Miliar

MAKASSAR, FAJAR--Alokasi PAGU anggaran untuk pelaksanaan pilgub Sulsel 2013 mulai dikurangi atau dirasionalisasi pemprov Sulsel. Saat ini PAGU anggaran tertinggi pilgub yang diajukan untuk di bahas di DPRD Sulsel sebesar Rp448 miliar dari yang diusulkan sebesar Rp453 miliar.
Meski alokasi anggaran pilgub ini sudah sedikit berkurang dibanding yang diusulkan semula oleh KPU, Panwaslu, dan Polda Sulsel, Komisi A DPRD Sulsel tetap berharap usul alokasi anggaran pilgub Sulsel ini masih perlu dirasionalisasi atau lebih diperkecil lagi. Dewan berharap, alokasi anggaran ini dirasionalisasi hingga 10 persen sebelum dibahas lebih lanjut di DPRD Sulsel.
Dari rasionalisasi anggaran itu, tergambar bahwa PAGU anggaran tertinggi KPU sebesar Rp169.066.009.715 (TA 2012). Rp80.818.768.533 (TA 2013) dan Rp64.233.749.409 (Persiapan Putaran II). Sedang Panwaslu Sulsel sebesar Rp 50 miliar (TA 2012), Rp16.483.168.000 (TA 2013), dan Rp23.754.950.000 (putaran II), sedang untuk anggaran pengamanan sebesar Rp27.794.241.700 (putaran I) dan Rp11.002.290.300 (putaran II), sehingga totalnya mencapai Rp448.158.177.651 miliar.
Sekretaris Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan bahwa untuk keseluruhan anggaran itu, dewan masih minta untuk dirasionalisasi sampai 10 persen dalam rangka efisiensi anggaran dan angka anggaran yang rasional. Gambaran PAGU anggaran tertenti pilgub Sulsel ini setelah Komisi A melakukan rapat pengalokasian anggaran pilgub bersama Kesbang, BPKD, KPU, Panwaslu, Biro Pemerintahan Umum, dan jajaran lainnya Rabu malam.
"Intinya Komisi A menerima angka PAGU anggaran tertinggi itu untuk dibahas dalam rancangan APBD Perubahan. Ini juga belum final karena bisa jadi teman-teman di DPRD nanti akan melakukan rasionalisasi saat pembahasan," kata Sugiarti.
Sebelumnya, usul anggaran pilgub untuk KPU Sulsel secara keseluruhan sebesar Rp319 miliar, panwaslu Sulsel sebesar Rp90 miliar, dan Polda Sulsel sebesar Rp43,9 miliar. Namun angka tersebut masih sebatas usulan karena belum mendapat persetujuan dewan.
Anggota KPU Sulsel, Ziaurrahman yang dikonfirmasi terpisah menyatakan bahwa pengusulan anggaran pilgub untuk KPU Sulsel sudah disusun berdasarkan kebutuhan anggaran yang diperlukan. Menurutnya, angka yang selama ini diusulkan sudah sangat rasional. "Tapi kita belum tahu seperti apa rasionalisasi yang dilakukan pemprov. Yang jelas, anggaran yang kita usulkan itu sudah berdasar kebutuhan," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Agus Keliling Panti Serahkan Bantuan

MAKASSAR, FAJAR--Cawagub petahana Sulsel, Agus Arifin Nu'mang keliling ke sejumlah panti asuhan guna memberikan bantuan uang tunai kepada penghuni panti asuhan, Kamis, 16 Agustus.
Bantuan uang tunai ini diharapkan bisa menjadi tambahan pembiayaan kebutuhan di sejumlah panti asuhan di Makassar. Kunjungan Agus mengelilingi sejumlah panti asuhan ini adalah rangkaian safari Ramadhan wakil gubernur yang rutin digelar setiap tahun.
Panti pertama yang dikunjungi Agus dalam kesempatan itu yakni Panti Asuhan Mulia, Jl Muhammadiyah. Ada 46 anak asuh terdiri dari 23 laki-laki dan 23 perempuan. Setelah itu mantan Ketua DPRD Sulsel itu menyambangi Panti Asuhan Nahdiyat, Jl Anuang. Panti ini berpenghuni 80 orang anak asuh.
Safari ramadhan kemudian dilanjutkan ke Panti Asuhan Rezky Ilahi, Toddopuli. Seperti dua panti sebelumnya, wagub juga menyerahkan bantuan tunai ke 49 anak asuh yang ada di tempat itu. Agus mengajak kepada semua umat agar mau berbagi kebahagiaan dengan siapa saja yang membutuhkannya. Agus juga berpesan kepada pengurus dan anak panti asuhan mendoakan Sulawesi Selatan agar terus berkembang dan maju. (hamsah umar)