Sittiara Diperiksa Panwaslu

MAKASSAR, FAJAR--Asisten IV Pemkot Makassar, Sittiara berhadapan dengan panwaslu Makassar. Dia diperiksa oleh pengawas pilgub karena ditengarai tidak netral atau berpihak pada salah satu pasangan calon.
Pemeriksaan terhadap Sittiara ini terkait ajakannya terhadap ribuan honorer pemkot Makassar, untuk memilih pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) beberapa waktu lalu. Atas seruannya itu, Sittiara dimintai klarifikasi oleh Panwaslu Makassar, Rabu, 2 Januari.
"Kita undang dia untuk diklarifikasi terkait adanya laporan yang menyebut dia meminta honorer memilih pasangan IA. Akan kita lihat nanti seperti apa duduk perkara yang sebenarnya," kata Ketua Panwaslu Makassar, Amir Ilyas.
Pemeriksaan Sittiara di kantor Panwaslu Makassar ini tadinya akan dilakukan sekira pukul 14.00 Wita, tapi karena kesibukan dia sebagai pejabat di pemkot Makassar, Sittiara baru memenuhi undangan Panwaslu Makassar sekira pukul 19.00 Wita tadi malam.
Kepada panwaslu, Sittiara mengaku kalau para honorer yang dikumpulkan di ruang pola kantor Pemkot Makassar ini sekadar untuk evaluasi kinerja mereka, dan tidak terkait dengan kegiatan politik. "Nanti setelah pemeriksaan selesai baru kita analisis seperti apa keterlibatannya," kata Amir Ilyas.
Namun, Sittiara tidak menampik telah berkomentar berisi ajakan mendukung wali kota untuk jadi gubernur. "Katanya dia terbawa arus karena euforia honorer yang terus menyebut Ilham gubernur sehingga berkomentar terima kasih, mari kita dukung wali kota kita untuk jadi gubernur," kata Ilyas menirukan pengakuan Sittiara.
Sittiara di adukan ke panwaslu Sulsel oleh tim Hukum Pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), namun oleh panwaslu Sulsel laporan tersebut diserahkan ke panwaslu Makassar.  Selain diadukan ke panwaslu, tim Sayang juga mengadukan Sittiara ke mendagri dan pihak terkait di pusat. (hamsah umar)            

Konsultan Hukum KPU Wajib Independen

*Berafiliasi Harus Diganti

MAKASSAR, FAJAR--Posisi KPU Sulsel yang berpotensi digugat oleh cagub yang kalah ke Mahkamah Konstitusi (MK), terkait hasil pilgub memposisikan penyelenggara pemilu wajib menggunakan konsultan hukum independen.
Pasalnya, posisi konsultan hukum KPU ini sangat berperan dalam membantu menghadapi masalah hukum. Konsultan hukum idealnya tidak boleh berafiliasi dengan salah satu pasangan calon, karena dikhawatirkan bisa mempengaruhi kinerjanya dalam mendampingi KPU.
"Yang diharapkan bisa bantu lembaga KPU adalah yang betul-betul independen, artinya tidak memihak salah satu calon. Kalau orang yang sudah berafiliasi dengan salah satu calon itu akan repot nantinya," kata pengamat hukum Unhas, Aswanto, Rabu, 2 Januari.
Posisi konsulta hukum yang berafiliasi dengan calon tertentu bisa membuat rawan apalagi kalau yang kebetulan menggugat KPU adalah calon yang sudah berafiliasi dengan konsultan hukum tersebut. Pada akhirnya, akan terjadi konflik of interest terhadap konsultan hukum KPU ini.
"Kita lihat apakah konsultan hukum itu berafiliasi atau tidak. Kalau saya melihat Mappinawang saat ini salah satu konsultan hukum pemprov Sulsel. Sehingga kalau misalnya ketika yang menggugat KPU adalah Pak Syahrul, kita khawatir terjadi konflik of interest di tubuh konsultan hukum KPU. Ini saya kita tidak boleh terjadi," kata Aswanto.
Makanya, Aswanto berpandangan bahwa konsultan hukum yang dibutuhkan KPU tidak hanya karena alasan telah berpengalaman, tapi yang terpenting adalah bebas dari afiliasi dengan calon tertentu. Kendati Mappinawang tidak berafiliasi langsung dengan Syahrul, tapi sebagai konsultan hukum pemprov tidak bisa dipisahkan.
Tapi, Aswanto juga mengaku bahwa konsultan tersebut harus punya pengalaman dan pengetahuan luas tentang perkara kepemiluan. Apalagi sidang di MK tidak sama dengan yang ada di peradilan umum. Di MK proses sidangnya dilakukan setiap hari sehingga memang dibutuhkan konsultan yang berwawasan.
Aswanto menyarankan KPU Sulsel untuk mempertimbangkan kembali penunjukan Mappinawang sebagai konsultan hukum, mengingat posisinya sebagai konsultan pemprov. "Tapi kalau menurut saya tidak sekadar mempertimbangkan, tapi KPU harus mengganti konsultan hukumnya," lanjut Aswanto.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menyatakan bahwa kontrak Mappinawang sebagai konsultan hukum KPU masih pada tataran tahapan pilgub, tidak berada pada penyelesaian sengketa. "Jadi anggaran konsultan hukum di tahapan dan penyelesaian itu terpisah. Kalau misalnya sampai ada sengketa ke MK, maka konsultan hukum ini dibicarakan ulang," kata Ziaur Rahman.
Kendati, tidak tertutup kemungkinan Mappinawang bisa masuk lagi sebagai pengacara KPU ketika terjadi sengketa. "Kita di KPU belum berpikir pilgub ini berperkara di MK. Tapi itu tadi kalau ada sengketa, pembicaraan siapa pendamping hukum KPU dibahas ulang," tambah Ziaur Rahman. (hamsah umar)

Di Gowa, Kartu IA Bebas Disita

MAKASSAR, FAJAR--Setelah tidak efektif penolakan sejumlah bupati yang merupakan lawan politik Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), atas kartu 9 Bebas IA, kini muncul cara baru meredam pengaruh kartu ini.
Sejumlah masyarakat yang sudah mendapat Kartu Semangat Baru mendapat intimidasi dan tekanan dari oknum tertentu, bahkan ada aparat yang menyita kartu IA bebas dari tangan masyarakat yang telah mendapatkannya. Ini terjadi di beberapa daerah seperti Gowa, Sidrap, dan Wajo.
Berdasar aduan masyarakat yang kartunya disita aparat menyebutkan kartu IA bebas yang disita dari masyarakat di Sidrap dilakukan oknum kepala desa, di Gowa oleh oknum kepala dusun, dan di Wajo oleh oknum babinsa. Pemegang kartu IA bebas ini ditakut-takuti tidak dilayani kalau ada urusan di kantor desa atau pemerintahan.
"Selain ditekan dengan cara itu, warga yang disita kartunya ini juga dicoret dari daftar penerima raskin," kata juru bicara IA, Selle KS Dalle, Rabu, 2 Januari.      
Akibat ulah oknum yang ditengarai lawan politik IA ini, warga merasa resah karena tadinya sudah memegang kartu IA bebas saat ini sudah tidak ada. Selle mengaku banyak laporan via telepon bahkan melapor langsung ke posko IA atas masalah yang dihadapi itu. Selle menduga, aksi ini dilakukan cukup massif sehingga mengganggu konsentrasi masyarakat yang diperlakukan oknum tertentu.
Kendati, Selle berharap masyarakat yang sudah mendapat KSB kemudian ada pihak yang menyitanya tidak khawatir karena data mereka sudah terinput dalam database. "Sepanjang sudah mengisi formulir tidak akan ada masalah atau tetap terdaftar," ujar Selle di Media Centre IA.
Dia menambahkan masyarakat yang sudah memperoleh kartu IA Bebas tetap akan tercover dalam jaminan IA Bebas jika pasangan Ilham-Aziz terpilih, 22 Januari mendatang.
"Tidak perlu resah karena kehilangan KSB, Insya Allah Ilham-Aziz terpilih, semua akan terlayani dengan baik, karena sudah ada formulir yang diisi dan didaftar dalam sistem database kami," tandasnya. (hamsah umar)

Garuda-Na Perkuat Dukungan Akar Rumput

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) terus memperkuat dukungan masyarakat akar rumput di kota Makassar.
Dukungan kalangan masyarakat marginal kepada pasangan ini membuat tim Garuda-Na, intens menggalang dukungan masyarakat miskin. Salah satunya melalui Tunas Indonesia Rayat (TIDAR) Sulsel Roadshow for Grassroot. Salah satu sayap pemenangan Garuda-Na ini menggelar acara ngopi-ngopi rong dengan tema Carita-carita Siagang Garuda-Na.
TIDAR Roadshow for Grasroot Garuda-Na ini dilakukan di BTN M Upa Blok H4 Makassar, Rabu, 2 Januari tadi malam. Acara yang dikemas untuk lebih mengenalkan Garuda-Na pada masyarakat ini juga dirangkaikan dengan nonton bareng film pendek Garuda-Na, deklarasi Karang Taruna Dukung Garuda-Na, dan doa bersama untuk rakyat Palestina.
"Roadshow for grassroot ini untuk lebih mengenal sosok Andi Rudiyanto sebagai pelopor pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel. Acara kita kemas dengan santai serta suasana kekerabatan," kata Wakil Ketua TIDAR Sulsel, Muhammad Anugrah.
Langkah TIDAR menggalang dukungan masyarakat akar rumput untuk Garuda-Na ini menghadirkan masyarakat sekitar kompleks, warga perkotaan, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda, pimpinan anak cabang Partai Gerindra dari seluruh kelurahan se-Kecamatan Rappocini.
"Masyarakat dari kalangan bawah seperti pedagang pasar tradisional yang berada di sekitar Kecamatan Rappocini juga kami undang ngopi bersama Garuda-Na. Kita berharap masyarakat tahu betul bagaimana kepedulian Garuda-Na terhadap masyarakat miskin di Sulsel," papar Anugrah. (hamsah umar)

Debat Cagub di Triple C dan Unhas

*Karni Ilyas Host di Unhas

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel menetapkan debat terbuka cagub Sulsel akan di gelar di Triple C dan Aula AP Pettarani Unhas.
Debat pertama tiga pasangan cagub Sulsel akan dilakukan pada 10 Januari di Triple C dan disiarkan langsung televisi lokal di daerah ini, sedang untuk debat terbuka di Unhas akan disiarkan oleh TV One. Bahkan untuk debat terbuka di Unhas ini akan menghadirkan langsung Pemimpin Redaksi TV One, Karni Ilyas.
Sekretaris KPU Sulsel, Annas GS didampingi Humas KPU Sulsel, Asrar menjelaskan debat di Triple C ini akan menghadirkan setidaknya empat orang pakar sebagai panelis atau penanggap terhadap program pasangan calon. Panelis yang akan dilibatkan ini berasal dari ahli hukum dan pemerintahan, ahli ekonomi dan infrastruktur, ahli budaya dan pariwisata, dan ahli politik dan sosial.
"Sementara kalau debat terakhir yakni 18 Januari yang dilakukan di Unhas, kita tidak menggunakan panelis lagi. Tapi kita hadirkan host yakni Karni Ilyas," kata Annas.
Debat terbuka di Unhas ini bakal dikemas mirip dengan acara Jakarta Lowyer Club. Para undangan yang diminta datang di debat terakhir ini pun lebih banyak mengundang kalangan akademisi seperti mahasiswa, dosen dan pihak lainnya. Adapun pendukung pasangan calon akan dibasi.
Annas menyebut, penetapan dua tempat tersebut sebagai lokasi debat karena selama ini KPU tidak mendapat tempat di hotel. Sejumlah hotel yang disurvei menyebut ruangan mereka terpakai sehingga ditolak. Namun penolakan sejumlah hotel di Makassar ini ditengarai kekhawatiran  pengelola hotel pada kejadian pencabutan nomor urut calon beberapa waktu lalu. (hamsah umar)