Garuda-Na Komitmen Tidak Kerahkan Massa

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub urut 3 Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) memegagang komitmennya tidak mengerahkan massa saat pemaparan visi misi dan program di DPRD Sulsel, Sabtu, 5 Januari.
Beberapa waktu lalu, Rudiyanto sudah menegaskan tidak mengerahkan massa utamanya usai ditemui Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo. Salah satu pertimbangan pasangan urut 3 ini tidak mengerahkan massa, karena tidak ingin suasana memanas antara massa pendukung.
Rudi-Nawir hanya membawa tim sesuai dengan jumlah undangan yang diberikan oleh DPRD Sulsel. Kalau pun ada yang datang di depan DPRD Sulsel, hanya sekitar belasan orang. "Pak Rudi sejak awal sudah sampaikan pada warga Sulsel tidak mengerahkan massa. Hari ini, kita buktikan bahwa Garuda-Na adalah pasangan yang memiliki komitmen merealisasikan apa yang sudah dijanjikan," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin.
Lagi pula, pemaparan visi misi di DPRD Sulsel ini adalah untuk menjelaskan program yang akan dilakukan untuk Sulsel lima tahun ke depan, bukan unjuk kekuatan.   "Kita ini mau damai, bukan mau berkelahi. Kita juga sejak awal sampaikan seperti itu. Dari hal seperti ini kita harus tetap punya komitmen baik," tambah Nasrullah.
Pasangan urut 3 yang identik dengan baju kotak-kotak ini menyatakan, pilihan tidak mengerahkan massa ini juga bagian dari komitmen atas ikrar pelaksanaan pilgub demokratis, aman, dan damai di KPU Sulsel sehari sebelumnya.
Nasrullah Mustamin menegaskan bahwa para pendukung Garuda-Na sebenarnya juga punya keinginan untuk datang saat pemaparan visi misi pasangan ini, tapi karena Rudi dan tim memutuskan tidak boleh ada pendukung yang datang, mereka pun memilih menonton siara langsung pemaparan visi misi ini melalui televisi.
Berbeda dengan dua kompetitor Garuda-Na, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) yang mengerahkan ribuan massa pendukungnya. Massa pendukung kedua calon ini bahkan tandingan orasi. Pendukung IA orasi di sekitar kantor PT Sucofindo dan RS Awal Bross sedang massa Sayang orasi di Flyover. Jalan Urip Sumoharjo pun tutup total selama pemaparan visi misi cagub berlangsung.

Dihadiri Permadi
Pemaparan visi misi Garuda-Na di DPRD Sulsel ini dihadiri Anggota Dewan Pembina DPP Gerindra, Permadi. Begitu tiba dari Jakarta kemarin pagi, Permadi langsung ikut rombongan tim pendukung Garuda-Na. Dia bahkan tidak sempat istirahat di kediaman Rudiyanto.
Permadi dan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra akan tampil sebagai juru kampanye Garuda-Na di Bone, Minggu, 6 Januari hari ini. Sesuai agenda yang telah ditetapkan tim, rombongan jurkam Garuda-Na akan bermalam di Sinjai dan pagi baru berangkat ke Bone Minggu pagi.
Proses persiapan calon yang identik dengan baju kotak-kota ini tidak melalui persiapan khusus, begitu juga tidak ada ritual khusus seperti ketika saat mendaftar di KPU. Bahkan istri Rudiyanto, Felicitas Asapa tidak terlihat dalam proses persiapan pemaparan visi misi calon yang satu ini.
"Tidak perlu ada persiapan khusus. visi misi itu kan sudah kita paham dengan baik bahkan selama ini sudah banyak kita sosialisasikan di masyarakat. Kalau yang sudah kita sampaikan ke masyarakat lain yang kita paparkan itu namanya tidak konsisten," kata Rudiyanto.
Rudiyanto hanya menyempatkan diri memperlihatkan ambum foto aktivitasnya bersama keluarga, maupun tim kepada sejumlah wartawan yang meliput kegiatan pasangan ini di rumah. Juga tampak terlihat Nawir yang menyaksikan berbagai foto di album bupati Sinjai dua periode ini. Salah satu koleksi foto yang diperlihatkan adalah saat berada di Tana Toraja saat menemui peternak kerbau belang yang harganya mencapai Rp2 miliar.
Sebelum meninggalkan rumahnya, Rudi menegaskan bahwa salah satu yang perlu dilakukan Sulsel ke depan adalah mempersiapkan generasi menyambut pasar bebas yang lebih baik, termasuk menyambut Millennium Development Goals (MDGs). "Karena kalau kita tidak siap, maka kita bisa jadi terasing di negeri sendiri," kata Rudiyanto.
Adapun Nawir juga menyatakan tidak ada persiapan khusus. Kendati sebelum datang ke kediaman Rudiyanto , di rumahnya BPH No.15 Makassar, sejumlah keluarga datang memberi dukungan dan support. "Kalau persiapan di rumah tidak ada, hanya ada keluarga yang datang memberi support," kata Nawir. (hamsah umar)

Kotak Suara Rawan Diganti

MAKASSAR, FAJAR--Sepakat mewujudkan pilgub damai bukan berarti cagub sudah yakin pilgub akan berjalan tanpa kecurangan. Mereka tetap melihat ada titik rawan yang bisa dijadikan celah melakukan jekkong.
  Salah satu titik rawan kecurangan selain pada surat suara adalah saat distribusi surat suara dari KPU kabupaten/kota ke tiap tempat pemungutan suara (TPS). Di sini ada kerawanan kertas suara diganti. "Jadi selain dari surat suara ini, yang kami takutkan juga kalau kota suara diganti saat distribusi dari KPU ke TPS. Menurut kami ini rawan, tapi kita berharap tidak ada terjadi seperti itu," kata juru bicara pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Nasrullah Mustamin, Jumat, 4 Januari.
Garuda-Na berharap petugas keamanan yang dipercaya mengawal distribusi surat suara ke TPS begitu juga sebaliknya, betul-betul netral dan menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan untuk lebih menjamin proses distribusi tersebut tidak dicurangi, Garuda-Na menawarkan ke KPU agar melibatkan tim calon pada setiap wilayah distribusi.
Terhadap surat suara yang banyak rusak, Nasrullah tetap meminta pihak kepolisian dan kejaksaan untuk mengusut proses percetakan surat suara pilgub ini. Karena ada kecurigaan speksifikasi teknis surat suara yang digunakan dalam pilgub ini tidak standar.
"Apakah surat suara yang rusak diganti pihak percetakan kami tidak soal itu, yang kami inginkan polisi dan kejaksaan melakukan pengusutan. Hal seperti ini saya kira tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Paling tidak, di pilgub Sulsel ini bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak," imbuh Nasrullah.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari terpisah menyatakan apa yang menjadi tuntutan Garuda-Na yang meminta surat suara yang didistribusi ditarik dan diganti yang baru, sulit dipenuhi. Dia mengaku tidak ada juga aturan yang mengharuskan ketika ada surat suara yang rusak maka semua harus ditarik.
"Kalau yang rusak saya kira itu sudah jelas akan kita tarik kemudian musnahkan. Untuk pergantiannya, pihak percetakan juga sudah sepakat untuk mengganti seluruh surat suara yang rusak, setelah proses sortir selesai di daerah," kata Ziaur Rahman.
Dia mengaku, berdasar laporan dari KPU kabupaten/kota, jumlah surat suara yang mengalami kerusakan tidak signifikan, dan sementara ini prosesnya masih diinventarisasi secara keseluruhan. "Dalam proses percetakan surat suara ini, kita juga sudah melibatkan pengamanan dan pihak lainnya," lanjut Ziaur Rahman.
Mengenai kualitas surat suara pilgub, tidak bisa disamakan dengan surat suara pemilukada Bone. "Spesifikasi surat suara pilgub tentu tidak sama dengan Bone misalnya. Harga kita per lembar hanya Rp400 per lembar sedang Bone Rp1.200 per lembar," lanjutnya. (hamsah umar)

IA-Garuda-Na Soal Konsultan KPU

MAKASSAR, FAJAR--Posisi konsultan hukum KPU Sulsel yang dikhawatirkan mempengaruhi netralitas komisioner KPU, mulai disoal cagub Sulsel yang bertarung pada pilgub, Selasa, 22 Januari.
KPU Sulsel tidak semestinya merekrut konsultan hukum hanya karena pertimbangan pengalaman semata, tapi idealnya lebih mengedepankan netralitas konsultan hukum yang akan direkrut, sehingga kecurigaan terhadap netralitas KPU juga tidak perlu ada baik dalam tahapan, maupun pada saat hari perhitungan mendatang.  
"Dari tim hukum Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) sebenarnya sudah ingatkan KPU agar konsultan hukum yang direkrut tidak memiliki kedekatan dengan calon tertentu. Tapi kami tidak tahu apa yang jadi pertimbangan KPU sehingga masukan kami itu tidak diperhatikan," kata Koordinator Tim Hukum IA, Syahrir Cakkari, Jumat, 4 Januari.
IA dengan tegas mengaku tidak setuju kalau KPU Sulsel tetap menggunakan konsultan hukum yang memiliki afiliasi dengan pasangan calon tertentu. Sebagaimana diketahui, Mappinawang yang ditunjuk KPU Sulsel sebagai konsultan hukum ternyata juga diketahui sebagai konsultan hukum pemprov Sulsel.
"Akibatnya, apa yang semestinya direspons KPU secara hukum tidak dilakukan atau dibiarkan sampai saat ini. Kalau KPU mau mendengar masukan sejumlah pihak, saya kira harus mempertimbangkan itu. Jangan KPU hanya mendiamkannya tanpa ada respons. Kita akan bersurat resmi ke KPU agar persoalan ini disikapi, kalau tidak kami akan adukan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)," papar Cakkari.
Koordinator Tim Advokasi Hukum Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Pice Jehali juga menyatakan penolakan terhadap konsultan hukum yang dipakau KPU.  "Kami sayangkan kalau angkat konsultan yang ada hubungannya calon. Bukan hanya kami tolak tapi minta KPU melakukan seleksi ulang," pinta Pice.
Dia minta agar konsultan hukum KPU harus dipastikan tidak memiliki hubungan kekerabatan atau pun hubungan kerja dengan calon, karena kalau ada hubungan seperti itu, dipastikan akan mempengaruhi netralitas penyelenggaraan pemilu.
"Kami akan cari tahu bagaimana posisi pastinya sebenarnya. Kalau sudah tahu persis bahwa ternyata memang ada afiliasi ke calon, kami tidak segan-segan mengadukan hal itu ke DKPP," lanjut Pice.
Betul kata Pice seorang pengacara bisa membela  siapa saja atau dimana-mana. Namun kata dia, dalam posisi KPU sebagai penyelenggara pemilu yang dituntut independen dan netralitasnya, konsultan hukum pun wajib dari orang independen. (hamsah umar)

Pelayanan Kesehatan Gratis di Kampanye Garuda-Na

MAKASSAR, FAJAR--Kampanye cagub Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) dikemas kreatif. Salah satunya, dilakukan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat.
Di setiap kampanye, Garuda-Na akan melibatkan setidaknya enam mobil ambulans untuk melakukan pelayanan kesehatan. Layanan kesehatan gratis ini akan melibatkan empat dokter baik dari DPP Kesehatan Indonesia Raya (Kesira), maupun Kesira kabupaten/kota.
"Ini juga merupakan salah satu kegiatan kita untuk memperkenalkan resolusi putih atau membiasakan diri minum susu," kata juru bicara Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Jumat, 4 Januari.
Selain kampanye melibatkan enam mobil ambulans dalam rangka pelayanan kesehatan gratis, Garuda-Na juga akan mengandalkan mobil magic boks yang berfungsi sebagai mobil kampanye. Mobil magic boks ini berisi iklan Garuda-Na, atribut kampanye  dan semacamnya.
Mobil magic boks inilah yang akan menjadi pengganti Garuda-Na bersosialisasi di daerah kecamatan, utamanya yang tidak sempat dijangkau berkampanya pasangan ini. Apalagi, Rudi-Nawir akan mengfokuskan diri melakukan kampanye di pusat ibu kota kabupaten.
Di Bone misalnya, pasangan ini hanya akan menggelar kampanye di standion, sedang untuk wilayah kecamatan, pasangan urut 3 ini hanya mengandalkan tim pemenangan kecamatan dan desa. Untuk kampanye hari pertama ini, Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto langsung hadir. Dia dijadwalkan tiba di Makassar hari ini.
"Dari Makassar rombongan menuju Sinjai. Pagi harinya baru berangkat ke Bone untuk menggelar kampanye," tambah Nasrullah.
Untuk kampanye, Garuda-Na akan mengusung program dengan menyesuaikan potensi lokal di wilayah masing-masing. Tapi pada dasarnya, program tersebut sudah disusun dalam 12 program strategis Garuda-Na ketika terpilih gubernur mendatang. (hamsah umar)

Cagub Harus Siap Menerima Hasil

*Husni Ingatkan Netralitas KPU Sulsel

MAKASSAR, FAJAR--Ikran cagub Sulsel untuk mewujudkan pilgub damai, tidak cukup hanya dengan menyatakan siap menang dan siap kalah. Yang diperlukan adalah siap menerima pilihan rakyat atau hasil pilgub.
Tiga pasangan cagub Sulsel masing-masing Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) sama-sama berikrar mewujudkan pilgub damai, melalui deklarasi pilgub damai ditandai penandatanganan prasasti di kantor KPU Sulsel, Jumat, 4 Januari.
Ikrar pilgub damai ini dihadiri Ketua KPU RI Husni Kamil Manik, Ketua Bawaslu RI Muhammad Alhamid, Dirjen Kesbangpol Tanrobali Lamo, Kapolda Sulsel Irjen Mudji Waluyo, Pangdam VII Wirabuana Mayjen Mohammad Nizam, ketua-ketua KPU se-Sulsel, panwaslu Sulsel, dan sejumlah pihak terkait lainnya.
"Mari siap menang, siap kalah, juga siap menerima hasil. Umumnya, yang banyak terjadi tidak bisa menerima hasil sehingga harus ke Mahkamah Konstitusi (MK). Semua harus hormati siapa pun yang menang dan kalah," ajak mantan pejabat gubernur Sulsel 2007, Tanribali Lamo.
Semua pihak lanjut Tanribali harus memiliki komitmen mematuhi aturan yang ada, kalau perlu menjadikan Sulsel contoh pilgub demokratis pada 2013 ini. Sehingga demokrasi yang diharapkan benar-benar terwujud.
Ketua KPU RI, Husni Kamil Manik pilgub Sulsel merupakan cara memilih pemimpin secara demokratis. Semua pihak ada kewajiban menjaga dan memelihara cara memilih pemimpin demokratis melalui pemilihan umum. Dia juga harap pilgub Sulsel tidak dibawa ke mana-mana. "Kandidat harus kendalikan timnya agar pilgub tidak tercederai, sehingga pilgub tidak perlu ke MK. Walau proses ke MK adalah hak calon, tapi kita mau yang kalah legowo dan yang menang tidak sombong," imbuh Husni.
Sikap legowo menerima kekalahan ini harus dibudayakan sebagai salah satu wujud demokrasi di Sulsel. Tiga cagub Sulsel ini harus menyadari bahwa menjadi gubernur sudah ditakdirkan dan tidak seorang pun yang bisa menghalangi ketika itu sudah digariskan.
Secara khusus, Husni mengingatkan KPU Sulsel menjaga netralitas. "Jangankan terang-terangan, sembunyi-sembunyi pun tidak boleh. Kalau KPU sudah tidak netral itu akan menjadi sumber konflik. Kalau penyelenggara menjadi sumber konflik, maka itu akan berkepanjangan," ujar Husni.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan eskalasi pilgub Sulsel sangat dinamis tapi tidak saling cederai. " Itu karena sinergitas kita semua yang begitu baik dengan pasangan calon dan lainnya. Deklarasi pilgub damai ini momen sebelum masuk kampanye. Saya harap tiga calon patuhi aturan dan menggarap wilayah dan waktu yang telah ditentukan," imbuh Jayadi.
Terhadap ikrar pilgub damai ini, ketiga calon usai menandatangani prasasti juga memiliki harapan yang sama dengan Dirjen Kesbangpol dan KPU. Ketiganya ingin tidak ada calon atau tim yang melakukan pelanggaran aturan yang bisa mencerai kesepakatan yang telah dilakukan. Baik IA, Sayang, dan Garuda-Na juga terlihat sangat bersahabat satu sama lain, baik pada saat sebelum deklarasi dilakukan maupun setelah ikrar berlangsung.
Terkait deklarasi pilgub damai ini, Ketua Umum Forum Pascasarjana Unhas, Anas Raja Andi menilai ikrar untuk mewujudkan pilgub damai itu sangat baik bagi demokrasi di Sulsel ketika komitmen tersebut dipenuhi. Namun, dia khawatir deklarasi yang merupakan komitmen cagub untuk melahirkan pilgub demokratis, damai, dan aman bisa saja hanya sandiwara politik yang dipertontonkan ketika calon ini.
"Kenapa saya katakan seperti itu karena sejak tahapan pilgub berjalan, kita sudah sering dipertontonkan oleh insiden yang mengarah pada kriminalitas pilgub. Saya tidak yakin kesepakatan itu bentul-betul menjadi komitmen moral untuk pilgub damai," kata Anas.
Insiden yang merupakan perwujudan tidak adanya komitmen kandidat mewujudkan pilgub damai seperti penyerangan mobil kandidat yang dilempari dan dirusak, pelemparan bom ke arah kandidat, isu black campaign seperti korupsi dan narkoba.
"Kampanye negatif yang ditujukan ke lawan politik adalah bentuk tidak adanya komitmen pilgub damai, oleh semua pasangan calon sehingga seremoni hari ini adalah sandiwara politik belaka," tambah Anas. (hamsah umar)