Musdalub Hanura Terancam Deadlock

MAKASSAR, FAJAR--Musyawarah daerah luar biasa (musdalub) DPD Hanura Sulsel yang akan digelar 13-14 September terancam deadlock. Ancaman itu menyusul pembekuan jajaran pelaksana tugas (plt) DPD Hanura Sulsel menjelang pelaksanaan musdalub.
Di internal Hanura Sulsel utamanya ketua-ketua DPC banyak yang tidak menerima baik arogansi DPP Hanura membekukan plt kemudian menunjuk plt baru untuk menggelar musdalub. Apalagi, pembekuan itu dilatarbelakangi pemaksaan kehendak segelintir elit DPP Hanura pada musdalub nantinya.
Mantan plt Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase membeber bahwa pemecatan dirinya bukan karena tidak melaksanakan tugas dengan baik, apalagi terkait verifikasi partai politik. Namun ini dilakukan lebih karena adanya upaya pemaksaan kehendak Koordinator Wilayah (Korwil) Sulawesi DPP Hanura, Chaeruddin Ismail pada pelaksanaan musdalub. Kalau dengan alasan kinerja, DPP Hanura tidak semestinya mengambil pembekuan tersebut mengingat masa bakti plt tinggal empat hari lagi, atau sampai 14 September.
"Kemelut ini terjadi karena perseteruan plt dan korwil. Dia ingin terpilih ketua DPD Hanura SUlsel sesuai keinginannya dan saya tidak mau seperti itu. Ini kan sistem otoriter," kata Amrullah Pase, didampingi Asrullah Awing, Rahmad Halid, Ketua DPC Hanura Barru, Ilham dan sejumlah kader Hanura Sulsel saat memberikan keterangan pers, Selasa, 11 September.
Dia membeber, Chaeruddin minta panitia musdalub mencekal keinginan Rahman Halid maju di musdalub, sementara panitia tidak memiliki dasar untuk melakukan pencekalan karena tidak ada perintah tertulis dari DPP Hanura.
"Karena keinginannya kami lawan makanya dia terpukul sehingga menempuh cara seperti ini. Kalau plt yang handle musdalub, kan belm tentu orangnya Chaeruddin yang terpilih. Inilah yang dia tidak inginkan sehingga gunakan cara-cara otoriter. Yang disayangkan juga karena Ketua Umum tidak melakukan klarifikasi ke kita dan hanya mendengar korwil," beber Amrullah Pase.
Informasi yang berkembang menyebutkan, Chaeruddin ingin memaksakan Ambo Dalle terpilih sebagai ketua DPD Hanura Sulsel. Peluang ini besar kalau Rahman Halid bisa dicekal. "Dengan kondisi ini, Hanura Sulsel yang sudah adem tujuh bulan terakhir kembali memanas, dan DPP sengaja menanam bibit permusuhan," tambahnya.
Terhadap syarat dukungan Hanura ke pasangan Ilham-Aziz, Amrullah menegaskan dia sudah menandatangani secara keseluruhan bahkan berkas pencalonan itu sudah disampaikan ke KPU. Namun dia memastikan tidak akan hadir lagi pada proses pendaftaran IA di KPU karena alasan sudah dibekukan.
Ketua DPC Hanura Barru, Ilham mengaku kecewa dengan sikap DPP yang mau memaksakan kehendak di musdalub. "Bisa jadi kami tidak akan turut memilih ketua kalau calon yang kita inginkan tidak diakomodasi," tandas Ilham. (hamsah umar)
                         

Wasekjen Gerindra: Ini Strategi Garuda-Na

MAKASSAR, FAJAR--Kepastian pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) maju di pilgub 2013, tidak hanya meragukan publik Sulsel tapi juga kader Gerindra sendiri.
Wakil Sekjen DPP Gerindra, Idham Khalid menyatakan setelah Garuda-Na ditetapkan sebagai peserta pilgub, barulah partai akan lebih mempermantap strategi pemenangan. Adapun wacana kedatangan Prabowo saat pendaftaran belum bisa dipastikan.
"Kalau mau melihat bagaimana Sulsel setelah dipimpin Garuda-Na, lihatlah Sinjai dan Pinrang. Lihat track recordnya saja. Kalau bicara persyaratan, kita sudah memenuhi. Kenapa kita tidak sampaikan bahwa ini bagian dari strategi pemenangan dan kita tidak mau disebut sekadar klaim-klaim," tandas Idham.
Sekalipun sebagian besar parpol sudah ikut deklarasi baik di Syahrul-Agus dan Ilham-Aziz, Idham menandaskan bahwa bukan yang ikut deklarasi yang dianggap sah tapi yang didaftarkan di KPU. "Kalau sekadar klaim kan kita bisa klaim semua partai," sebut Idham.
Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa yang juga cagub Sulsel berpasangan Nawir menginstruksikan kader Gerindra untuk berhenti meragukan kepastian Garuda-Na bertarung di pilgub Sulsel. Instruksi ini disampaikan Rudi-sapaan akrab Rudiyanto pada acara rapat koordinasi daerah (rakorda) II DPD Gerindra di Hotel Sahid Makassar, Selasa, 11 September.
Misteri mengenai parpol pengusung Garuda-Na hingga saat ini masih berlanjut. Awalnya, rakorda Gerindra ini sudah dirangkaikan dengan deklarasi parpol pengusung, namun pasangan ini baru mendeklarasikan parpol pengusungnya saat akan mendaftar di KPU Sulsel Kamis, 13 September, besok.
Rudi menyebut, kader Gerindra yang masih ragu karena masih mempertanyakan  pintu atau jumlah partai Garuda-Na yang masih kurang adalah sikap yang salah, dan tidak bisa berlanjut. Makanya, kader Gerindra diimbau optimis dengan tekad pasangan ini bertarung di pilgub Sulsel.
"Tidak boleh lagi ada kader Gerindra yang meragukan atau mempertanyakan apakah Garuda-Na maju  atau tidak. Kalau ada kader seperti itu, berarti meragukan dirinya sendiri sebagai kader partai," tandas Rudi.
Sehingga, kata Rudi, kader yang memiliki tipikal seperti ini perlu dipertanyakan loyalitasnya bahkan patut dipertimbangkan eksistensinya di partai. Rudi yang juga Bupati Sinjai ini mengimbau semua pendukungnya percaya dengan komitmennya. Apalagi, keputusan untuk bertarung di pilgub Sulsel ini bukan semata kehendaknya, tapi merupakan instruksi Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto.
Rudi bahkan menyebut, Gerindra punya target untuk memenangkan agenda politik di Sulsel termasuk pilgub dan pileg 2014. Dia mengakui, masih adanya kegelisahan dan keraguan kader saat ini menjadi salah satu penyebab tidak bergeraknya mesin politik secara maksimal di tingkat bawah. "Ini adalah suatu hal yang paling fatal kalau terus ada keraguan," lanjut Rudi. (hamsah umar)  

Rahman Diunggulkan Pimpin Hanura

MAKASSAR, FAJAR--Pertarungan untuk memperebutkan Ketua DPD Hanura Sulsel mulai memanas. Tiga kader Hanura Sulsel siap bersaing menjadi orang nomor satu di Hanura Sulsel.
Ketiga kader tersebut yakni Rahman Halid, Ambo Dalle, dan Nasrullah Arsyad. Dari tiga kader itu, Rahman masih cukup diunggulkan menakhodai partai ini. Dukungan sejumlah DPC pada musda Hanura lalu dipastikan tidak akan bergeser terhadap kader yang satu ini. Rahman sendiri sudah resmi mendaftar di Hanura Sulsel, Senin, 10 September.
"Rahman Halid adalah pendaftar pertama sebagai calon ketua DPD Hanura Sulsel yang siap bertarung di Musdalub Hanura 13-14 September nanti," kata Stering Committee Musdalub Hanura Sulsel, Asrullah Awing.
Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD Hanura Sulsel ini juga memberi ruang kader eksternal bertarung untuk memperebutkan Ketua DPD Hanura Sulsel, sepanjang engantongi rekomendasi DPP Hanura.
DPD dan DPP Hanura sempat mewacanakan untuk tidak membuka diri bagi kader eksternal memimpin Hanura Sulsel dengan berbagai pertimbangan. Namun begitu ada perintah menggelar musdalub dari DPP Hanura, partai yang lama dilanda konflik internal ini sepakat membuka diri.
" Kita persilahkan kepada kader dan teman-teman siapa saja yang ingin memimpin Hanura Sulsel untuk mendaftar. Jadi apakah itu kader internal maupun tokoh dari luar, Hanura terbuka asalkan memenuhi syarat yang ditetapkan," ujar Asrullah.
Saat wacana musdalub Hanura Sulsel berhembus kencang, dua tokoh eksternal yang berminat maju di musdalub Hanura seperti Ketua DPD Golkar Sidrap, Rusdi Massar, dan Ketua DPD Golkar Enrekang, La Tinro La Tunrung. Asrullah menyatakan, berdasar AD/ART partai, tidak ada aturan yang membatasi tokoh eksternal untuk memimpin Hanura Sulsel, apalagi kalau tokoh tersebut memiliki kapasitas untuk memimpin dan membesarkan partai ke depan.  
Musdalub Hanura Sulsel ini dijadwalkan berlangsung pada 13-14 September mendatang di Hotel Sahid Jaya Makassar. Musdalub ini dilaksanakan berdasar DPP Hanura Nomor 033/PP-Musdalub/Hanura-Sulsel/IX/2007. Musdalub Hanura Sulsel ini diharapkan dibuka langsung oleh Ketua Umum DPP Hanura, Wiranto.
Mengenai kader yang berpeluang besar memimpin partai, Asrullah menegaskan semua kader yang akan bertarung memiliki peluang yang sama termasuk kader ekternal. "Tentu akan ada yang diunggulkan, tapi sampai saat ini kami berpendapat peluang sama bagi yang berminat," katanya. (hamsah umar)    

Golkar Siapkan Pengganti Idris Galigo

MAKASSAR, FAJAR--Sikap membangkang Ketua DPD Golkar Bone, Andi Idris Galigo terhadap kebijakan partai di pemilukada Bone bakal menjadi petaka. Partai berlambang pohon beringin ini sudah menyiapkan pelaksana tugas (plt) Ketua DPD Golkar Bone.
Sebelumnya, Ketua DPP Golkar Aburizal Bakrie saat menghadiri deklarasi pasangan Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle di lapangan Merdeka Bone, sudah menyatakan akan memecat Idris yang saat ini sebagai bupati Bone. Langkah tegas ini akan ditempuh Golkar karena Idris dinilai tidak mendukung pasangan Tafa'dal.
Selain terindikasi tidak mendukung kebijakan partai, sikap Idris yang paling disesalkan elit Golkar karena menolak menandatangani berkas pendaftaran pasangan Tafa'dal, padahal pasangan ini sudah resmi mendaftar di KPU Bone. Informasi yang diperoleh, pengurus Golkar Bone sudah sering kali menyodorkan berkas kelengkapan administrasi untuk ditandatangani, namun sampai proses pendaftaran dilakukan Idris tetap tidak menandatangani berkas pendaftaran pasangan ini.
Padahal, berkas pendaftaran tersebut harus ditandatangani ketua serta sekretaris partai. Tidak heran, Ical memberi jangka dua atau tiga hari Idris akan didepak dari Golkar untuk segera menunjuk plt. Ini untuk mengantisipasi berkas pasangan ini tidak dapat ditandatangani oleh ketua.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem yang ditemui di DPRD Sulsel, Senin, 10 September menyatakan tidak ada alasan jelas kenapa Idris tidak mau menandatangani berkas pendaftaran pasangan ini. "Padahal berkas itu sudah sering disodorkan ke dia. Pernah disodorkan salah seorang kader tapi jawabannya itu bukan kerja dia (kader Golkar) tapi tugas sekretaris untuk menyodorkan berkas itu," beber Roem.
Tapi begitu berkas pendaftaran tersebut disodorkan oleh sekretaris partai, Idris juga tetap tidak mau menandatanganinya dengan alasan sedang istirahat dan sakit. Makanya, Roem menegaskan solusi untuk menyelesaikan kemelut di Golkar Bone ini adalah menunjuk plt. "Tentu Golkar akan siapkan plt, karena bagaimana pun berkas pendaftaran itu harus ditandatangani," kata Roem.
Sikap Roem menolak menandatangani berkas pendaftaran Tafa'dal ini ditengarai sebagai perlewanan atau upaya Idris mencekal pasangan yang diusung Golkar. Pasalnya, salah seorang putra bupati Bone, Andi Irsan Idris juga menjadi salah satu kontestan di pemilukada Bone.
Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo yang dimintai tanggapan atas ancaman Ical memecat Idris menandaskan partai tetap mengacu mekanisme. "Semua akan sesuai aturan. Golkar itu kan punya mekanisme," tandas Syahrul.
Wakil Ketua DPD Golkar Bone, Andi Akbar mengaku tidak tahu menahu alasan Idris menolak menandatangani berkas pencalonan Tafa'dal. "Tapi kita sudah mendaftar di KPU kemarin," kata Akbar.   (hamsah umar)

Asigrafin Soal Lelang Logistik KPU

MAKASSAR, FAJAR --Asosiasi Industri Grafika Indonesia (Asigrafin) Sulsel menyoal lelang logistik pilgub Sulsel yang dilakukan KPU Sulsel. Asosiasi ini bereaksi karena terkesan ada monopoli yang hanya menguntungkan perusahaan tertentu.
Reaksi Asigrafin ini disampaikan beberapa pengurus saat bertandang ke redaksi Harian FAJAR, Minggu, 9 September. Pengurus Asigrafin yang menyoal lelang logistik KPU ini seperti M Yunus Genda, Mappiar, Irwan Mustam dan sejumlah pengusaha percetakan lainnya di Sulsel.  
Para pengusaha percetakan ini bereaksi karena KPU Sulsel menyatukan beberapa paket pengadaan logistik yang semestinya bisa dipisah, sehingga para pengusaha banyak yang memiliki peluang untuk terlibat dalam proses pengadaan logistik tersebut. Padalah pada pilgub 2007 lalu, proses pelelangan itu tidak terjadi seperti sekarang ini.
"Misalnya saja lelang pengadaan logistik untuk atk, surat suara, buku juknis, formulir, dan kartu pemilih semuanya digabung menjadi satu paket. Padahal, logistik ini bisa dipisah. Misalnya surat suara harus terpisah begitu juga dengan lainnya. Saya melihat ada upaya untuk memenangkan pengusaha tertentu," kata Ketua Asigrafin Sulsel, M Yunus Genda.
Proses lelang yang terkesan memberatkan pengusaha percetakan ini sebelumnya sudah disoal, namun setelah pengumuman lelang dilakukan, tidak banyak perubahan yang dilakukan pihak KPU. "Kita sudah pernah minta lelang dibatalkan dan saat itu dia janji untuk melakukan perbaikan. Satu minggu kemudian lelang tetap tidak sesuai yang kita harapkan," kata Yunus.
Irwan menambahkan, salah satu syarat dokumen lelang yang ditetapkan KPU Sulsel yang memberatkan pengusaha adalah penentuan spesifikasi mesin percetaka misalnya saja mesin cetak empat warna. "Padahal itu tidak perlu ada penentuan seperti itu, cukup kapasitas mesin saja. Dari mana juga KPU lebih tahu spesifikasi mesin cetak dibanding kita pengusaha," kata Irwan.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas yang dikonfirmasi mengaku tidak tahu menahu mengenai proses lelang. Yang penting diketahui kata dia adalah pemenang lelang. "Kita tidak campur itu proses lelang karena ada panitia. Tapi kalau ada masukan saya kira itu baik untuk lebih memperbaiki," tandas Jayadi. (hamsah umar)