Rekap KPU Serentak 27 Januari

MAKASSAR, FAJAR--Proses rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel diharapkan berjalan sesuai tahapan. Kendati sejumlah masalah mewarnai rekapitulasi di tingkat PPS, KPU berharap rekap serentak di 24 KPU kabupaten/kota tepat waktu pada 27 Januari mendatang.
Kalau merujuk tahapan yang telah ditetapkan KPU Sulsel, proses rekapitulasi tingkat sudah rampung kemarin, dan hari ini dijadwalkan mulai dilakukan perhitungan untuk tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau tingkat kecamatan. Rekap di kecamatan ini berlangsung 25-26 Januari, sedang untuk tingkat KPU akan berlangsung 27-29 Januari.
"Pada dasarnya proses rekapitulasi ini tidak membutuhkan waktu lama. Satu hari pun sudah rampung perhitungannya. Seperti di tingkat PPS misalnya, sejak Rabu sudah hampir semua sudah selesai kendati masih ada juga perhitungan berlangsung hingga hari ini (kemarin) karena banyak yang dihitung ulang," kata anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan, Kamis, 24 Januari.
KPU Sulsel berharap, proses perhitungan di tingkat kecamatan ini tidak ada lagi masalah atau hambatan, misalnya protes dari tim pasangan calon. Kendati, perhitungan di tingkat kecamatan ini masih berpotensi menuai protes saksi calon, apalagi ada sejumlah PPS dikabarkan menolak melakukan perhitungan ulang suara yang batal karena diduga tercoblos simetris, padahal KPU sudah menegaskan bahwa suara tercoblos simetris itu sah.
Setelah proses perhitungan di tingkat kabupaten/kota ini, rekapitulasi paling ditunggu-tunggu masyarakat Sulsel utamanya tim calon yakni pada 30 Januari-1 Februari mendatang. Rekap sekaligus penetapan calon terpilih ini rencananya akan dilakukan di hotel. Untuk rekap tingkat provinsi ini, KPU Sulsel akan menghadirkan seluruh ketua dan anggota KPU kabupaten/kota hadir dalam proses rekap ini.
Rencananya, rekap sekaligus penetapan calon terpilih ini akan dilakukan di hotel. Kendati, informasi dari KPU menyebutkan hingga saat ini belum ada hotel yang ditetapkan KPU sebagai lokasi rekap. "Belum ada yang ditetapkan, cuma memang rekap ini akan kita rencanakan di hotel. Kalau di KPU kan kondisinya tidak memungkinkan karena sempit," Tambah Lomba.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menambahkan, setelah rekap dan penetapan calon terpilih ini, KPU akan memberikan kesempatan bagi calon yang tidak menerima hasil penetapan ini mengajukan keberatan. "Kalau tiga hari tidak ada keberatan, maka hasil penetapan ini segera kita sampaikan ke pimpinan DPRD Sulsel untuk selanjutnya diusulkan ke Mendagri," kata Ziaur Rahman.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink membenarkan proses rekap di tingkat kabupaten akan dimulai minggu mendatang. Sejauh ini, rekap di Bulukumba berlangsung sebagaimana mestinya. "Kita berharap rekap di PPK yang dimulai besok (hari ini) juga berjalan dengan baik," kata Arum Spink. (hamsah umar)                        

Februari, PKS Tentukan Cawali

MAKASSAR, FAJAR--Setelah pilgub Sulsel berakhir, DPD PKS Makassar mulai serius menggodok kader yang akan ditetapkan sebagai calon wali kota (cawali) Makassar 2013. Partai berlambang bulan sabit kembar ini bahkan berencana menetapkan calonnya pada Februari mendatang.
Tim Pilwali DPD PKS Makassar bahkan telah melakukan pertemuan Rabu malam di Kampoeng Popsa Makassar. Pertemuan tim pilwali ini untuk mengintenfiskan komunikasi dan persiapan penetapan cawali PKS di Makassar. Pertemuan dihadiri antara lain Ketua DPD PKS Makassar, Hasan Hamido, Mudzakkir Ali Djamil, Ahmad Abdi, Tumaruddin, dan Irwan Waji.
Dari delapan kader PKS yang didorong mencalonkan diri di pilwalkot Makassar, PKS menyebutkan pada awal Februari nanti sudah akan dikerucutkan menjadi dua atau tiga orang. "Karena kemungkinan besar pertengahan Februari kita sudah tetapkan calon kita dari PKS," kata Sekretaris DPD PKS Makassar, Mudzakkir Ali Djamil, Kamis, 24 Januari.
Dia menyebut, DPP PKS telah menginstruksikan kepada PKS Sulsel dan Makassar agar penetapan calon yang akan diusung partai ini dilakukan lebih cepat, sehingga kader tersebut memiliki ruang untuk bekerja lebih baik. "Semakin cepat juga ditetapkan akan semakin baik untuk pencalonan kita," tambah Mudzakkir.
Sebagaimana diketahui kader PKS yang didorong bertarung di Makassar seperti Jafar Sodding (JS), Ariady Arsal (A+), Iqbal Djalil (Ije), Hasan Hamido, Mudzakkir Ali Djamil, Sri Rahmi, Irwan, dan Asriadi Samad. Dari sejumlah kader itu, JS, A+, dan Ije yang paling intens sosialisasi di Makassar.
Dia menyebut, PKS Sulsel sudah memiliki hasil survei internal yang dilakukan Desember lalu. Hasil survei yang melibatkan Bangkit Institute ini akan menjadi acuan PKS untuk memperkecil calon yang akan didorong maju dan selanjutnya ditetapkan sebagai kandidat.
Hingga saat ini, setidaknya sudah ada beberapa parpol yang telah menentukan calonnya maju di pilwali Makassar. Partai itu seperti PDK Makassar yang mendorong Ketua DPP PDK Sulsel, Adil Patu. Bahkan cawali yang satu ini sudah mengantongi rekomendasi dari DPN PDK. Partai lain yakni DPD PAN Makassar yang secara bulat mendorong ketuanya, Busrah Abdullah (Hamba).
Begitu juga DPC Hanura Makassar yang sepakat mendorong ketuanya, Jalaluddin Jafar sebagai cawali. Adapun Golkar, kader partai ini sudah satu suara mendukung Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur. Kendati proses pencalonan di Golkar tetap harus melalui mekanisme survei. (hamsah umar)

IA-Sayang Saling Klaim Diuntungkan

MAKASSAR, FAJAR--Perhitungan ulang sejumlah kotak suara yang terdapat kertas suara dicoblos simetris tidak jadi persoalan bagi cagub sepanjang regulasi KPU mendukung. Mereka malah senang karena hitung ulang itu menguntungkan.
Pasangan cagub urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan cagub urut 2, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) malah saling klaim diuntungkan dengan perhitungan ulang ini. Itu karena mereka merasa suara yang tadinya batal itu mayoritas adalah suaranya.
Juru Bicara IA, Syamsu Rizal menyatakan berdasar perhitungan beberapa TPS di Makassar dan daerah lain, umumnya suara batal adalah untuk pasangan IA. Pemilih yang mencoblos simentris ini ditengarai karena begitu bersemangat atau terburu-buru mencoblos meski surat suara masih terlipat.
"Tapi sebenarnya bukan soal suara kita yang bertambah sehingga harapan kita ini harus dihitung ulang, tapi bagaimana suara seluruh masyarakat Sulsel ini terakomodir. Alangkah tidak eloknya kalau masyarakat sudah meluangkan waktu datang memilih kemudian suaranya juga tidak dihitung," kata Syamsu Rizal, Kamis, 24 Januari.
Hanya, dia sedikit menyoal sikap sejumlah petugas PPS dan saksi lain yang menolak dilakukan perhitungan ulang, padahal dalam peraturan KPU No.15 Tahun 2010 Pasal 3, disebutkan bahwa coblos tembus atau simetris adalah sah. "Jadi tanpa ada protes atau desakan dari saksi kandidat, KPU dan jajarannya harus melakukan perhitungan ulang. Apalagi karena sudah ada juga rekomendasi dari panwaslu," tambah Rizal.
Makanya, tim IA minta agar KPU Sulsel dan kabupaten/kota sigap menyikapi banyaknya suara yang dibatalkan akibat human error penyelenggara. "Begitu ada indikasi muncul, KPU harus sigap dan tidak perlu tunggu desakan dari calon karena itu adalah kewajibannya," katanya.
Tim Advokasi Hukum Sayang, Amirullah Tahir terpisah juga mendukung perhitungan ulang suara yang diindikasi tercoblos simetris. "Kalau itu memang memungkinkan dilakukan karena regulasi mendukung, dimana surat suara tercoblos simetris sah saya kira kita dukung itu," kata Amirullah.
Lagi pula, berdasar hasil perhitungan ulang kotak suara di beberapa TPS, Amirullah mengaku bahwa justru suara pasangan Sayang yang banyak dikembalikan. Alasannya, surat suara yang tercoblos itu lebih banyak untuk pasangan petahana ini.
"Di Tamalanrea misalnya banyak suara Sayang yang tadinya dibatalkan karena coblos simetris akhirnya disahkan. Jadi pada dasarnya kita diuntungkan. Kendati situasi itu relatif dimana ada TPS yang banyak suaranya Sayang bertambah, tapi ada juga yang sedikit," kata Amirullah. (hamsah umar)

Dibesarkan Hanura, Bidik Senayan Bersama Gerindra

MAKASSAR, FAJAR--Dua politisi Sulsel yang dibesarkan Partai Hanura mulai membidik senayan melalui pintu Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Kedua mantan politisi Hanura itu yakni mantan Ketua DPD Hanura Sulsel, Amrullah Pase dan Rahman Halid.
Bahkan untuk senayan, politisi yang sudah mendaftar sebagai caleg di DPP Gerindra baru kedua mantan politisi Hanura ini. Amrullah memilih daerah pemilih I meliputi Makassar, Gowa, Takalar, Jeneponto, Bantaeng, Bulukumba, Sinjai, dan Selayar. Sedang adik kandung Korwil Sulawesi DPP Golkar Nurdin Halid, Rahman Halid memilih membidik senayan melalui dapil 2 Sulsel.
Dua mantan politisi Hanura ini mengaku memilih berjuang melalui Gerindra karena partai yang dipimpin Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa di Sulsel ini mau menampungnya. Amrullah dan Rahman serta beberapa kader Hanura Sulsel memilih mundur dari partai ini karena tidak sepakat pola musdalub Hanura beberapa waktu lalu. Sejak saat itu, Amrullah dan Rahman sudah mulai merapat ke Gerindra.
Kedekatan Rahman Halid dengan Rudiyanto menjadi salah satu faktor mantan politisi Hanura ini memilih Gerindra. "Tapi saya  juga melihat Gerindra ke depan akan menjadi salah satu partai besar di Indonesia termasuk Sulsel apalagi kalau dikelola dengan baik," kata Amrullah Pase.
Amrullah cukup optimis bisa menembus ke senayan bersama Gerindra pada pileg 2014 mendatang. Kendati, dia melihat persaingan untuk bisa lolos ke senayan pada 2014 mendatang akan semakin ketat. "Saya akui bahwa pertarungan atau persaingan untuk bisa tembus senayan akan semakin berat karena jumlah partai juga makin sedikit. Sehingga tokoh-tokoh yang maju ke senayan itu memang memiliki komunitas yang kuat," kata Amrullah.  
Mantan politisi DPD Hanura Sulsel yang memilih berjuang di Gerindra adalah Asrullah Awing. Bedanya, Asrullah memilih bertarung untuk duduk di DPRD Sulsel pada pileg mendatang. "Insya Allah kalau Gerindra bersedia menjadikan kami caleg DPRD provinsi saya akan maju melalui partai ini," kata Asrullah.
Saat ini, DPD Gerindra Sulsel memang sudah membuka pendaftaran caleg bagi kader maupun non kader yang ingin menjadi caleg 2014. Asrullah termasuk tokoh non kader yang mencoba mencaleg di partai ini. (hamsah umar)      

Agenda Pileg Nanti KPUSulsel

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran KPU Sulsel bakal terus disibukkan dengan agenda pemilu. Setelah pilgub Sulsel, sejumlah agenda pemilu legislatif (pileg) 2014 sudah menunggu. Agenda paling dekat adalah penyerahan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pileg 2014.
Rencananya, DP4 pileg 2014 ini akan dijadwalkan sudah akan diserahkan pemerintah ke KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota pada 9 Februari mendatang. KPU Sulsel berharap, DP4 yang diserahkan pemprov Sulsel ke KPU mendatang validitasnya bisa diandalkan tidak seperti DP4 pilgub Sulsel lalu, dimana DP4 pilgub Sulsel mencapai 7,2 juta, namun setelah dimutakhirkan wajib pilih di Sulsel hanya diangka 6,2 juta.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari menjelaskan setelah DP4 tersebut diserahkan ke KPU Sulsel dan kabupaten/kota, KPU selanjutnya akan melakukan konsolidasi dan pencermatan DP4 selama 14 hari kerja yakni 10-24 Februari. "Jadi ada masa konsolidasi dan pencermatan DP4 oleh KPU kabupaten/kota," kata Ziaur Rahman, Kamis, 24 Januari.
Agenda lain setelah DP4, adalah penataan daerah pemilihan (dapil) baik untuk DPRD provinsi dan kabupaten/kota. Penataan dapil ini dijadwalkan mulai dilakukan KPU Sulsel, 7-20 Februari, dan selanjutnya uji publik 22-28 Februari.
"Jadi sekalipun pilgub Sulsel ini kita tetapkan akhir Januari tidak ada yang menggugat, kita tetap akan disibukkan dengan berbagai agenda pemilu 2014. Bahkan saat ini, KPU kabupaten/kota ada yang sedang menyiapkan diri menghadapi gugatan partai politik.        
Untuk penataan dapil dimana Sulsel diperkirakan menjadi 11 dapil dengan jumlah kursi untuk DPRD Sulsel menjadi 85 kursi, Ziaur Rahman menyebutkan uji publik akan melibatkan semua pihak baik masyarakat umum, partai politik, dan stakeholder lainnya. "Yang paling penting dari sini akan adalah bagaimana dapil bisa mengakomodir kepentingan masyarakat di daerah itu," kata Ziaur Rahman.
Seperti misalnya dapil yang akan berubah yakni dapil VI meliputi Sidrap, Enrekang, Pinrang, Tana Toraja, dan Toraja Utara yang akan menjadi dua dapi. Di sini perlu ada uji publik dalam memposisikan Enrekang apakah gabung ke Sidrap dan Pinrang atau Tana Toraja dan Torut. (hamsah umar)