SDA Umrah, Mukerwilsus PPP Mulur

MAKASSAR, FAJAR--Keinginan Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara segera meresmikan instruksi Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, mendukung Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel 2013 dalam bentuk rekomendasi melalui musyawarah kerja wilayah khusus (mukerwilsus) sepertinya masih perlu waktu.
    Suryadharma yang saat ini menjabat Menteri Agama memilih melakukan umrah yang dijadwalkan Kamis, 29 Maret, ketimbang memenuhi keinginan DPW PPP Sulsel segera melakukan mukerwilsus. Dengan demikian, mukerwilsus PPP Sulsel dipastikan baru bisa berlangsung akhir April atau bisa jadi mulur ke Mei mendatang.
    Padahal, elit PPP Sulsel tadinya berharap mukerwilsus untuk menentukan figur cagub yang akan diusung PPP di pilgub dilakukan Maret ini. "Tapi rupanya Pak Ketua Umum akan berangkat umrah yang dijadwalkan 29 Maret. Tapi kalau jadwal umrah  itu batal, bisa saja sebelum mereka umrah mukerwilsus kita lakukan," kata Ketua DPW PPP Sulsel, Amir Uskara di kantor DPRD Sulsel, Rabu, 28 Maret.
    Meski mukerwilsus mulur dari yang diharapkan PPP Sulsel, Amir Uskara yakin agenda penentuan sikap terhadap cagub  yang akan diusung partai berlambang Kakbah ini akan tuntas pada April mendatang. 
    Mukerwilsus ini bisa saja dilakukan tanpa harus dihadiri Suryadharma. Tapi karena ada keinginan kuat dari kader PPP Sulsel agar dihadiri ketua DPP, PPP pun menunggu waktu yang tepat untuk melakukan mukerwilsus. "Ini kan keinginan teman-teman di PPP yang meminta menghadirkan Suryadharma. Jadi ini yang akan kita upayakan," tandas Amir Uskara.
    Terhadap penilaian Sekretaris Majelis Pakar DPP PPP Ahmad Yani soal masukan DPW PPP terhadap Suryadharma soal figur cagub, Amir Uskara mengakui hal itu. "Itu pasti kader memberi masukan ke DPP. Baik itu yang inginkan SYL maupun Ilham-Aziz. Tapi siapa yang memberi masukan itu saya tidak tahu," kata tambahnya.
    Masukan juga bisa saja muncul dari tim kedua kandidat cagub tersebut. Yang pasti, PPP Sulsel tidak ingin dalam posisi menilai sikap Suryadharma. "Kita hanya sekadar fasilitasi. Intinya PPP tetap kembali ke mekanisme," katanya. (hamsah umar)                 

Anggaran Pemilukada Takalar Rp9 Miliar

MAKASSAR, FAJAR--Pemkab Takalar akhirnya menyepakati besarnya alokasi anggaran pemilukada Takalar sebesar Rp9 miliar. Pemkab bersama KPU Takalar telah menyepakati alokasi ini dengan melakukan penandatanganan MoU, Rabu, 28 Maret.
    Jumlah anggaran yang disetujui Pemkab Takalar itu lebih kecil dari yang diajukan oleh KPU sebesar Rp11 miliar lebih. Dengan adanya persetujuan mengenai besarnya anggaran ini, KPU diharapkan sudah bisa memulai tahapan pemilukada yang dianggap mendesak seperti pemutakhiran dapat pemilih tetap, atau pun sosialisasi.
    "Tadi kita sudah ada kesepakatan dalam bentuk MoU soal alokasi anggaran di pemilukada Takalar, dimana yang disetujui sebesar Rp9 miliar dari Rp11 miliar yang kita ajukan," kata Ketua KPU Takalar, Faizal Amir.
    Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas turut hadir dalam penandatangan MoU itu. Dia menyatakan, dengan lahirnya MoU anggaran pemilukada Takalar ini, pemerintah, KPU maupun masyarakat Takalar tidak ada lagi perbedaan terkait pelaksanaan agenda pemilukada di daerah itu.
    "Ini tentu saja kemajuan setelah beberapa waktu lalu terjadi perbedaan pelaksanaan pemilukada karena persoalan anggaran. Dengan adanya MoU ini, kita berharap kita sudah memiliki kesamaan pandangan dalam proses pemilukada Takalar," kata Jayadi.
    KPU Sulsel berharap perangkat KPU Takalar sudah bisa bergerak dan melaksanakan tahapan-tahapan yang dibutuhkan. Apapun yang terjadi kata dia, KPU dan pemerintah sepakat  untuk mewujudkan pemilukada yang sukses, adil, dan jujur. (hamsah umar)
                       

KPU Garansi Validitas DPT Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggaransi validitas daftar pemilih tetap (DPT) pilgub Sulsel 2013, akurat dan terjamin.
    Penegasan KPU ini menyikapi adanya kekhawatiran berbagai pihak utamanya dari kalangan partai politik, yang menyebutkan DPT sebagai sumber konflik ketika data mengenai DPT tersebut tidak valid atau bermasalah. Potensi konflik  pemilukada akibat DPT di Sulsel merupakan salah satu poin yang analisis bisa melahirkan konflik, dari sekian potensi konflik yang dikhawatirkan memicu konflik pemilukada di daerah ini.
    "Pada dasarnya DPT itu diawali dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan dari pemprov. KPU pada prinsipnya siap melakukan validasi," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Rabu, 28 Maret.
    Bagi KPU Sulsel, potensi konflik akibat DPT belum ada karena dia yakin DPT yang akan dihadirkan penyelenggara pemilu ini akurasi dapat dipercaya. Persoalan DPT ini menjadi kekhawatiran partai politik tidak akan akurat jika penyelenggara pemilu tidak menjadikan poin yang satu ini prioritas.
    Kendati KPU sangat yakin akan melahirkan DPT yang akurat, Jayadi menandaskan kerja keras dan dukungan semua stakeholder dalam mewujudkan DPT yang baik di pilgub adalah bagian dari tugas bersama. Yang terpenting kata dia adalah DP4 yang diberikan pemprov juga mesti sudah diverifikasi dengan baik.
    "Kalau kita bisa mengantisipasi bersama sejak awal, paling tidak itu akan mampu menghadirkan DPT yang memang akurat. Di sini juga perlu pengawasan yang baik dari semua pihak termasuk masyarakat Sulsel," kata Jayadi.
    Sebelumnya, anggota Fraksi Hanura DPR RI Sarifuddin Suding mengungkap kalau  pemilukada di Sulsel ini rawan melahirkan konflik. Penegasan ini bukan tanpa alasan karena potensi tersebut sudah melalui analisis mabes polri. Makanya,  masalah pemilukada di Sulsel ini perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka menghindari terjadinya konflik maupun benturan di masyarakat. (hamsah umar)                               

Koalisi Nonparlemen-IA Selangkah Lebih Maju

MAKASSAR, FAJAR--Komunikasi yang dibangun pasangan cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), dengan koalisi nonparlemen maju selangkah.
    Setelah melakukan pertemuan secara intens dua hari terakhir, IA dan Koalisi Nonparlemen mulai membangun kesepakatan-kesepakatan bersifat teknis. Kesepakatan ini mengisyaratkan bahwa koalisi ini bakal berlabuh ke Ilham-Aziz di pilgub 2013.
    Salah satu kesepakatan yang dilahirkan dalam pertemuan yang berlangsung Rabu, 28 Maret di Hotel Santika kemarin adalah kesiapan tim IA memfasilitasi koalisi nonparlemen melakukan koordinasi dengan DPP, terkait rencana koalisi dengan Semangat Baru.
    Begitu juga, pihak Koalisi Nonparlemen siap untuk melegalisasi bukti kepengurusan partai di Sulsel untuk menghindari dualisme kepengurusan, yang bisa berakibat merugikan bagi Ilham-Aziz. "Kami siap melegalisasi SK kepengurusan guna memastikan bahwa pengurus partai yang ada ini diakui DPP," kata Koordinator Koalisi Nonparlemen, Saelan Moka.
    Pertemuan Koalisi Nonparlemen dengan IA pada hari kedua ini diikuti Ketua Devisi Komunikasi dan Publikasi DPD Demokrat Sulsel, Syamsu Rizal dan beberapa tim lainnya. Sedang dari Koalisi Nonparlemen diwakili PPD, PNI Marhaenisme, dan PIB.
    Syamsu Rizal menambahkan, tim IA atau pun Demokrat Sulsel juga siap untuk mengfasilitasi koalisi nonparlemen berkoordinasi dengan DPP. "Itu memang menjadi keinginan koalisi dan kami tentu siap mengfasilitasi mereka," kata Syamsu Rizal.
    Pihak IA memang berharap koalisi yang memiliki persentase suara 18,26 persen ini sedapat mungkin ada verifikasi formal kepengurusan partai untuk hindari dualisme. Ilham-Aziz tidak ingin ketika sudah terjadi kesepakatan koalisi ada klaim dari pihak lain. Yang pasti, IA cukup serius meminang koalisi nonparlemen karena koalisi ini juga memiliki jaringan tersendiri hingga daerah.
    "Dengan bergabungnya koalisi nonparlemen, itu akan memperlebar jaringan dan tim Ilham-Aziz di daerah," kata Syamsu Rizal. (hamsah umar)  

Ajiep: SYL tak Perlu Sosialisasi

MAKASSAR, FAJAR--Bertindak sebagai pengusung cagub incumbent, Golkar Sulsel memiliki kepercayaan diri yang tinggi memenangkan Syahrul Yasin Limpo (SYL) di pilgub Sulsel 2013 mendatang.
    Tingkat popularitas yang tinggi menjadi modal bagi kepercayaan diri kader partai berlambang pohon Beringin. Saking  percayanya, Golkar menyebut Ketua DPD Golkar Sulsel tidak butuh sosialisasi menghadapi pertarungan melawan penantangnya, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.
    Golkar  bukannya meremehkan kekuatan yang dimiliki paket Semangat Baru, namun jabatan sebagai gubernur selama empat tahun terakhir sudah cukup banyak meningkatkan popularitas SYL. Posisi incumbent inilah yang dilihat Golkar sebagai bentuk SYL dengan sendirinya sudah tersosialisasi di masyarakat.
    Apalagi, keinginan untuk melanjutkan paket Syahrul-Agus Arifin Nu'mang (Sayang II) terus menguat di kalangan partai pengusung maupun pendukung SYL sendiri. Kendati kabarnya tingkat popularitas SYL lebih tinggi dibanding ketika SYL sudah berpasangan. Survei Golkar sendiri menyebutkan popularitas Agus masih berada di posisi teratas dibanding figur lain yang juga disebtut-sebut bakal mendampingi SYL seperti HM Roem, Andi Muallim, atau Rudiyanto. 
    "Jadi Pak Syahrul itu tanpa sosialisasi tetap bisa karena sebagai gubernur dengan sendirinya tersosialisasi di masyarakat. Jangan dilihat bahkan ketika Syahrul ke daerah mereka melakukan sosialisasi, tapi itu sekadar menjalankan program pemerintahan," kata Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu (dulu Bappilu) DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang saat ditemui di DPRD Sulsel, Rabu, 28 Maret.
    Sebenarnya, SYL selama ini sudah intens melakukan sosialisasi ke masyarakat termasuk di daerah, dengan melakukan berbagai pertemuan dengan masyarakat dengan mengeluarkan berbagai komentar politik. Kendati bagi Golkar itu belum merupakan sosialisasi terkait pilgub Sulsel 2013.
    Tim pemenangan SYL yang diidentikkan dengan kapal induk sejauh ini belum terbentuk. Ajiep belum bisa memastikan kapan tim besar ini rampung. Sejauh ini, Golkar maupun pihak keluarga SYL masih memproses pembentukan tim sukses tersebut. Begitu juga penentuan cawagub pendamping SYL yang saat ini masih berproses di internal Golkar.
    Setelah melakukan roadshow ke Soppeng dalam rangka menghadiri HUT Soppeng, Syahrul melanjutkan roadshownya ke Kabupaten Wajo. Di daerah penghasil sutera ini, SYL juga akan menghadiri peringatan HUT Wajo yang puncaknya Rabu, 29 Maret.
    Dalam hal penentuan cawagub pendamping SYL, semua figur yang digadang-gadang menyerahkan sepenuhnya kepada SYL untuk menentukannya baik Agus, Roem, Muallim atau pun Rudiyanto. Kendati selama ini Golkar menegaskan penentuan cawagub berdasarkan survei, namun keputusan SYL tetap menjadi penentu.
    Roem yang selama ini cukup dekat dengan SYL bahkan sering bersama-sama ketika SYL melakukan kegiatan, mulai memberikan isyarat kepasrahan. Dia mengaku siap menjaga gawang ketika tidak bisa  berlayar bersama dengan SYL di kapal induk. "Atau bisa saja saya naik pesawat yang ada di kapal induk supaya lebih cepat sampai," kata Roem. (hamsah umar)