MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel menggaransi validitas daftar pemilih tetap (DPT) pilgub Sulsel 2013, akurat dan terjamin.
Penegasan KPU ini menyikapi adanya kekhawatiran berbagai pihak utamanya dari kalangan partai politik, yang menyebutkan DPT sebagai sumber konflik ketika data mengenai DPT tersebut tidak valid atau bermasalah. Potensi konflik pemilukada akibat DPT di Sulsel merupakan salah satu poin yang analisis bisa melahirkan konflik, dari sekian potensi konflik yang dikhawatirkan memicu konflik pemilukada di daerah ini.
"Pada dasarnya DPT itu diawali dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan dari pemprov. KPU pada prinsipnya siap melakukan validasi," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Rabu, 28 Maret.
Bagi KPU Sulsel, potensi konflik akibat DPT belum ada karena dia yakin DPT yang akan dihadirkan penyelenggara pemilu ini akurasi dapat dipercaya. Persoalan DPT ini menjadi kekhawatiran partai politik tidak akan akurat jika penyelenggara pemilu tidak menjadikan poin yang satu ini prioritas.
Kendati KPU sangat yakin akan melahirkan DPT yang akurat, Jayadi menandaskan kerja keras dan dukungan semua stakeholder dalam mewujudkan DPT yang baik di pilgub adalah bagian dari tugas bersama. Yang terpenting kata dia adalah DP4 yang diberikan pemprov juga mesti sudah diverifikasi dengan baik.
"Kalau kita bisa mengantisipasi bersama sejak awal, paling tidak itu akan mampu menghadirkan DPT yang memang akurat. Di sini juga perlu pengawasan yang baik dari semua pihak termasuk masyarakat Sulsel," kata Jayadi.
Sebelumnya, anggota Fraksi Hanura DPR RI Sarifuddin Suding mengungkap kalau pemilukada di Sulsel ini rawan melahirkan konflik. Penegasan ini bukan tanpa alasan karena potensi tersebut sudah melalui analisis mabes polri. Makanya, masalah pemilukada di Sulsel ini perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka menghindari terjadinya konflik maupun benturan di masyarakat. (hamsah umar)
Penegasan KPU ini menyikapi adanya kekhawatiran berbagai pihak utamanya dari kalangan partai politik, yang menyebutkan DPT sebagai sumber konflik ketika data mengenai DPT tersebut tidak valid atau bermasalah. Potensi konflik pemilukada akibat DPT di Sulsel merupakan salah satu poin yang analisis bisa melahirkan konflik, dari sekian potensi konflik yang dikhawatirkan memicu konflik pemilukada di daerah ini.
"Pada dasarnya DPT itu diawali dari DP4 (Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu) yang diserahkan dari pemprov. KPU pada prinsipnya siap melakukan validasi," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Rabu, 28 Maret.
Bagi KPU Sulsel, potensi konflik akibat DPT belum ada karena dia yakin DPT yang akan dihadirkan penyelenggara pemilu ini akurasi dapat dipercaya. Persoalan DPT ini menjadi kekhawatiran partai politik tidak akan akurat jika penyelenggara pemilu tidak menjadikan poin yang satu ini prioritas.
Kendati KPU sangat yakin akan melahirkan DPT yang akurat, Jayadi menandaskan kerja keras dan dukungan semua stakeholder dalam mewujudkan DPT yang baik di pilgub adalah bagian dari tugas bersama. Yang terpenting kata dia adalah DP4 yang diberikan pemprov juga mesti sudah diverifikasi dengan baik.
"Kalau kita bisa mengantisipasi bersama sejak awal, paling tidak itu akan mampu menghadirkan DPT yang memang akurat. Di sini juga perlu pengawasan yang baik dari semua pihak termasuk masyarakat Sulsel," kata Jayadi.
Sebelumnya, anggota Fraksi Hanura DPR RI Sarifuddin Suding mengungkap kalau pemilukada di Sulsel ini rawan melahirkan konflik. Penegasan ini bukan tanpa alasan karena potensi tersebut sudah melalui analisis mabes polri. Makanya, masalah pemilukada di Sulsel ini perlu mendapat perhatian bersama dalam rangka menghindari terjadinya konflik maupun benturan di masyarakat. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar