Demokrasi Sulsel Rangking Empat Terendah

*Hasrullah: Calon Harus Komitmen

MAKASSAR, FAJAR--Sistem demokrasi yang berjalan di Sulsel tampaknya masih sangat buruk. Daerah yang menjadi entri poin di kawasan Indonesia Timur ini berada di rangking empat terendah indeks demokrasinya (IDI).
Kondisi demokrasi di Sulsel ini berdasarkan data Bappenas dan UNDP 2011 dengan poin di angka 61, atau hanya mampu lebih baik dai Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu ukuran untuk melihat IDI ini adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang ada.
"Kalau melihat data itu, Sulsel ini sebenarnya bisa kita katakan ademokrasi atau belum demokratis, karena ternyata kita berada di urutan empat terbawah IDI. Sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan pemerintah selama ini itu satu arah, tidak ada timbal baliknya," kata Pengamat Politik Unhas, Dr Hasrullah, Rabu, 15 Agustus.
Rendahnya indeks demokrasi Sulsel juga mengindikasikan bahwa janji-janji politik yang disampaikan calon pemimpin di Sulsel sejauh ini belum bisa dirasakan masyarakat, atau dalam arti kata tidak direalisasikan. Janji politik sebatas janji sementara masyarakat tetap tidak mendapat apa yang dijanjikan. "Jadi aneh karena demokrasi kita ternyata lebih buruk dari Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara dan provinsi lainnya," lanjut Hasrullah.
Karena itu, menjelang pilgub 2013 yang sudah didepan mata, Hasrullah menantang kandidat gubernur yang ada saat ini untuk tidak sekadar mengumbar janji, tapi perlu komitmen yang kuat untuk merealisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Termasuk salah satunya kesiapan untuk mundur kalau tidak berhasil merealisasikan program atau janji politik yang disampaikan saat kampanye.
Selain persoalan demokrasi yang rendah, cagub Sulsel kata Hasrullah juga perlu ada komitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Sulsel. Seperti dilansir FAJAR edisi Selasa, 14 Agustus, IPM Sulsel 2012 hanya mampu naik satu poin pada angka 72 dari angka 71 pada 2011 lalu. Peningkatan IPM Sulsel yang hanya bergerak satu poin dianggap sebagai kagagalan pemerintahan. IPM ini diukur dari harapan hidup, melek huruf, lama sekolah, dan pengeluaran.
"Artinya kalau IPM hanya naik satu poin itu berarti pendidikan kita tidak berhasil. Yang jadi pertanyaan dimana itu keberhasilan pendidikan gratis. Saya tidak katakan pendidikan gratis itu gagal tapi tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak berhasil advokasi stakeholder pendidikan," urai Hasrullah.
Pengamat politik yang dikenal kritis ini berpendapat Sulsel membutuhkan pemimpin yang memiliki lompatan pemikiran yang jauh ke depan, sehingga benar-benar memiliki komitmen untuk membangun Sulsel lebih baik. (hamsah umar)

Dosen Unhas Ramaikan Pemilukada Enrekang

MAKASSAR, FAJAR--Dosen Fakultas Teknik Unhas, Ridwan Abdullah ikut meramaikan bursa calon bupati Enrekang. Tokoh asal Duri ini menyatakan kesiapannya bertarung di pemulukada Enrekang 2013 mendatang.
Ketua Yayasan Dana Islamic Centre (Yasdic) IMMIM ini bahkan sudah mulai rajin melakukan sosialisasi di Enrekang baik melalui pemasangan baliho, penyebaran kalender gratis kepada masyarakat, hingga kegiatan sosial. Ridwan bahkan rajin sosialisasi dari desa ke desa hingga dusun ke dusun. Salah satu kegiatan yang sering dilakukan untuk meraih simpati masyarakat Enrekang adalah pengobatan gratis.
"Kebetulan saya punya anak seorang dokter. Dia lah yang saya libatkan ketika melakukan sosialisasi dan melakukan pengobatan gratis di masyarakat. Kegiatan sosial ini merupakan salah satu cara saya bersosialisasi di masyarakat baik dari desa ke desa hingga dusun ke dusun," kata Ridwan, Rabu, 15 Agustus.
Begitu juga melakukan komunikasi dengan tokoh masyarakat di Enrekang. Akademisi Unhas ini cukup diuntungkan dari dukungan keluarga, pasalnya dia mewakili Enrekang bawah (Duri) sedang istrinya Enrekang atas (kota). "Respons masyarakat dengan kegiatan yang saya lakukan cukup baik. Jadi sementara ini kita banyak memperkuat jaringan keluarga," tambah Ridwan.
Selain melakukan sosialisasi dan membangun komunikasi dengan tokoh masyarakat, Ridwan juga coba membangun komunikasi dengan partai politik seperti Golkar, PKS, Hanura, PBB, PPP, dan beberapa partai lainnya. "Kebetulan dengan Ketua Golkar Enrekang saya punya kedekatan saat saya Ketua Hipmah Sulsel selama 12 tahun," kata Ridwan.
Disamping mencoba melakukan pendekatan dengan partai politik, Ridwan juga tetap melakukan upaya mencari dukungan warga dengan mengumpulkan KTP sebagai alternatif. Opsi maju menggunakan kendaraan partai dan jalur independen siap ditempuh akademisi Unhas ini. Dia berharap Enrekang bisa dipimpin seorang akademisi. Saat ini sejumlah calon sudah bermunculan memimpin Enrekang seperti Muslimin Bando, Rahman Pina, Andi Nasir, Chairul Latanro, Saleh Rahim dan sejumlah kandidat lainnya. (hamsah umar)

Tak Lolos Sensor, Video Klip Melanggar

MAKASSAR, FAJAR--Lembaga penyiaran baik radio dan televisi tidak boleh serta merta menerima iklan video klip sosialisasi calon gubernur. Radio dan televisi harus teliti melihat apakah video klip sudah memiliki tanda lolos sensor, begitu juga isi kontennya.
Sensor internal oleh lembaga penyiaran menjadi salah satu langkah mencegah penyiaran vedio klip tanpa tanda lolos sensor beredar, begitu juga video klip yang memuat konten yang tidak semestinya. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Sulsel memastikan video klip yang tidak memiliki tanda lolos sensor melanggar undang-undang penyiaran dan undang-undang perfileman.
Dalam konteks pilgub Sulsel 2013 mendatang, yang mana kandidat gubernur memungkinkan memasang iklan video klip dalam rangka pencitraan dan sosialisasi, Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo menyebutkan bahwa KPID secara langsung tidak memiliki urusan dengan kandidat, karena yang berkaitan langsung dengan kandidat adalah KPU dan Panwaslu.
"Jadi KPID lebih kepada lembaga penyiarannya. Harapan kita lembaga penyiaran ini tidak serta merta menerima iklan video klip yang ditawarkan kandidat untuk ditayangkan, tapi mereka juga harus melakukan sensor internal apakah video klip itu sudah ada tanda lulus sensor, dan bagaimana kontennya. Karena KPID tentu akan menegur lembaga penyiarannya," kata Ketua KPID Sulsel, Rusdin Tompo, Rabu, 15 Agustus.      
Dia menyatakan, video klip kandidat yang ditemukan tidak memiliki tanda lolos sensor kemudian ditayankan, akan dijadikan bukti bagi KPID untuk diadukan ke Lembaga Sensor Film (LSF). Undang-undang No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman jelas mengatur keharusan sebuah video klip lolos sensor sebelum beredar di tengah masyarakat.
"Kalau dalam undang-undang penyiaran hanya disebutkan bahwa materis siaran antara lain berupa film, iklan video klip dan sinetron harus dapat tanda lolos sensor. Kalau sanksinya saya belum baca betul undang-undang yang perfilman yang baru, tapi yang pasti ketika itu tidak terpenuhi maka dikategorikan melanggar," sebut Rusdin.
Ketika vedeo klip memiliki tanda lolos sensor, dia menyebut kemungkinan kontens video tersebut aman, kendati hal ini juga tidak menjamin 100 persen.  "Bahkan dalam undang-undang ada larangan penggunan anak yang mengarah pada ekspolitasi anak," lanjutnya.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menyatakan untuk iklan dan kampanye kandidat melalui lembaga penyiaran bahkan media sosial, Panwaslu akan berkoordinasi dengan KPID untuk memantau iklan yang berpotensi melanggar di media penyiaran. "Kalau yang sifatnya seperti itu, koordinasinya kita ke KPID," kata Suprianto. (hamsah umar)    

IA Ogah Dikelilingi Dinasti Keluarga

MAKASSAR, FAJAR--Kandidat Wakil Gubernur Sulsel, Abd Aziz Qahhar Mudzakkar meyakinkan relawan dan simpatisannya bahwa, pasangan Ilham-Aziz (IA) tidak akan  mendirikan dinasti keluarga jika terpilih di pilgub Sulsel mendatang.
Ini diungkapkan Aziz saat berbuka puasa dengan relawannya sealigus peresmian Rumah Rakyat Tim Pejuang Pemenangan (TPP) IA di Jl Poros Bajeng, Gowa, Rabu. 15 Agustus.
"Kami berdua tidak akan membuat dinasti keluarga, saya tidak akan memikikan kekayaan dan harta. Delapan tahun sebagai anggota senator saya belum punya rumah. Baik di Makassar maupun di Jakarta, saya hanya tinggal di pesantren," kata Aziz diiringi pekikan takbir seribuan relawan.
Diungkapkan, Aziz maju pada pemilihan gubernur dilatari dengan nilai perjuangan, bukan kekuasaan. Baginya jabatan bukan hal yang penting, tapi bagaimana ketika dipercaya duduk di kantor gubernur maka rakyat harus dipikirkan mendapatkan apa, pemerintahan mengarah kemana, dan Sulsel mau diapakan.
Aziz ingin kantor gubernur ketika IA terpilih menjadi gubernur benar-benar menjadi kantor rakyat dan rumah jabatan menjadi rumah rakyat. Sebenarnya, di akhir Ramadan ini, pihaknya beritikaf untuk fokus ibadah tapi karena tokoh masyarakat Gowa Andi Maddusila Idjo datang meyakinkan bahwa IA berpeluang menang di Gowa maka pihaknya sempatkan hadir untuk membuktikannya. "Tenyata, saya membuktikan peluang itu ada dengan antusiasme warga Gowa hadir dalam buka puasa dan peresmian rumah rakyat ini," katanya.
Semangat Baru ini makin intens sosialisasi di tengah masyarakat dengan memanfaatkan momen Ramadan. Begitu juga pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na). Garuda-Na banyak menggarap wilayah selatan Sulsel, Bosowa dan Ajatappareng. Pasangan yang mengklaim pelopor pendidikan dan kesehatan gratis ini berharap warga Sulsel memilih pemimpin yang punya kepedulian serius terhadap masyarakat.
"Pak Rudi dan Pak Nawir adalah orang yang punya komitmen untuk memberikan kepedulian terhadap kepentingan masyarakat kecil, termasuk memberikan prioritas pemberdayaan masyarakat pedesaan yang berada di pulau dan dataran tinggi, melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan," kata Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin. (hamsah umar)

KPU Temukan Kejanggalan DP4

MAKASSAR, FAJAR--Kekhawatiran terhadap akurasi data penduduk potensial pemilih pemula (DP4) yang disusun pemprov Sulsel ada benarnya. KPU Sulsel mulai menemukan adanya kejanggalan terhadap DP4 yang diserahkan pemprov ke KPU tiga hari lalu ini.
Verifikasi awal yang dilakukan KPU Sulsel ternyata ada perbedaan jumlah desa/kelurahan yang ada dalam susunan DP4, dengan yang tercatat pada kabupaten/kota khususnya di Takalar dan Luwu Timur. Pada catatan capil untuk Takalar disebutkan ada 96 desa sementara dalam DP4 hanya 83 desa/kelurahan atau selisih 13 desa/kelurahan. Begitu juga Lutim dimana berdasar catatan di Capil ada 120 desa/keluarhan sementara dalam DP4 hanya tercatat 107 desa.
Di pemilukada Takalar, KPU Takalar juga menggunakan data 96 desa/keluarahan di Takalar. Ini terkesan janggal karena daftar susunan DP4 dari daerah ini hanya tercantum 83 desa.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman yang dikonfirmasi Rabu, 15 Agustus membenarkan adanya perbedaan data jumlah desa yang ada dalam catatan sipil dengan yang ada di DP4. Ditengarai, selisih itu terjadi karena faktor pemekaran desa.  Desa tersebut belum memiliki kode wilayah dari pemerintah pusat sehingga datanya masih menyata dengan desa induk.
Kendati kejanggalan penyusunan DP4 ini sebatas pada jumlah desa/keluraha, dan tidak berpengaruh pada jumlah daftar pemilih, perbedaan ini tetap menjadi titik rawan karena bisa saja menjadi celah dijadikan gugatan peserta pemilu. "Jumlah daftar pemilih memang tidak berpengaruh karena datanya desa yang pemekaran tetap ikut di induknya. Tapi ini tetap rawan terjadinya gugatan," kata Ziaurrahman.
Perbedaan ini tentu saja berimbas dengan KPU Susel sendiri. Pasalnya, KPU Sulsel sudah membentuk penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan (PPS), dimana setidaknya ada 26 PPS yang telah dibentuk KPU Sulsel tidak jelas pijakannya di desa/kelurahan apa. "Kalau mengaju DP4, PPS di Takalar hanya 83 sementara yang sudah dibentuk 96 PPS. Kalau Lutim memang belum dibentuk," lanjut Ziaurrahman.
Anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan terpisah menyatakan bahwa verifikasi awal DP4 Sulsel belum sepenuhnya bisa mengecek daftar pemilih ganda. Pasalnya, dua hari kerja ini baru sekadar melatih operator KPU kabupaten/kota di Sulsel dalam proses pemutakhiran data pemilih di kabupaten nantinya. "Kemarin memang sudah ada kita uji coba. Ya sekitar 1.200 yang terindikasi ganda," kata Lomba Sultan.
Pemutakhiran data pemilih ini akan dilakukan berbasis RT/RW atau berbasis TPS. Ini untuk memaksimalkan pemutakhiran data di masyarakat. "Kita upayakan dan sarankan anggota PPS untuk merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang bertatus ketua RT/RW. Kalau PPDP yang direkrut adalah Ketua RT/RW, kami yakin petugas ini bisa mengetahui kondisi warganya," kata Lomba.
Terhadap sorotan terhadap DP4 yang saat ini diangka 7 juta lebih, Lomba minta masyarakat tetap berbaik sangka. Bisa saja pilgub 2007 lalu banyak warga yang tidak terdata dan baru saat ini maksimal pendatannya. KPU akan melakukan pemutakhiran berjejang untuk memastikan data pemilih yang ditetapkan nantinya akurat.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink terpisah menyatakan pihaknya akan menyebar operator pemutakhiran data pada setiap kecamatan di Bulukumba, sehingga tidak hanya di KPU tapi juga hingga tingkat kecamatan.
"Besok kita kumpulkan ketua-ketua PPS untuk melihat sejak awal DP4 Bulukumba sehingga sejak awal ada gambaran. Kita tidak ingin pemutakhiran data ini kesannya hanya dilakukan di KPU," katanya.
KPU Bulukumba juga sudah minta pemkab untuk aktif mengajak warganya untuk mengecek nama mereka apakah terdaftar atau tidak saat pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan. "Termasuk kita akan gunakan masjid untuk umumkan proses ini, harapannya masyarakat bisa proaktif," tambahnya.  (hamsah umar)