MAKASSAR, FAJAR--Kekhawatiran terhadap akurasi data penduduk potensial pemilih pemula (DP4) yang disusun pemprov Sulsel ada benarnya. KPU Sulsel mulai menemukan adanya kejanggalan terhadap DP4 yang diserahkan pemprov ke KPU tiga hari lalu ini.
Verifikasi awal yang dilakukan KPU Sulsel ternyata ada perbedaan jumlah desa/kelurahan yang ada dalam susunan DP4, dengan yang tercatat pada kabupaten/kota khususnya di Takalar dan Luwu Timur. Pada catatan capil untuk Takalar disebutkan ada 96 desa sementara dalam DP4 hanya 83 desa/kelurahan atau selisih 13 desa/kelurahan. Begitu juga Lutim dimana berdasar catatan di Capil ada 120 desa/keluarhan sementara dalam DP4 hanya tercatat 107 desa.
Di pemilukada Takalar, KPU Takalar juga menggunakan data 96 desa/keluarahan di Takalar. Ini terkesan janggal karena daftar susunan DP4 dari daerah ini hanya tercantum 83 desa.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman yang dikonfirmasi Rabu, 15 Agustus membenarkan adanya perbedaan data jumlah desa yang ada dalam catatan sipil dengan yang ada di DP4. Ditengarai, selisih itu terjadi karena faktor pemekaran desa. Desa tersebut belum memiliki kode wilayah dari pemerintah pusat sehingga datanya masih menyata dengan desa induk.
Kendati kejanggalan penyusunan DP4 ini sebatas pada jumlah desa/keluraha, dan tidak berpengaruh pada jumlah daftar pemilih, perbedaan ini tetap menjadi titik rawan karena bisa saja menjadi celah dijadikan gugatan peserta pemilu. "Jumlah daftar pemilih memang tidak berpengaruh karena datanya desa yang pemekaran tetap ikut di induknya. Tapi ini tetap rawan terjadinya gugatan," kata Ziaurrahman.
Perbedaan ini tentu saja berimbas dengan KPU Susel sendiri. Pasalnya, KPU Sulsel sudah membentuk penyelenggara pemilu tingkat desa/kelurahan (PPS), dimana setidaknya ada 26 PPS yang telah dibentuk KPU Sulsel tidak jelas pijakannya di desa/kelurahan apa. "Kalau mengaju DP4, PPS di Takalar hanya 83 sementara yang sudah dibentuk 96 PPS. Kalau Lutim memang belum dibentuk," lanjut Ziaurrahman.
Anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan terpisah menyatakan bahwa verifikasi awal DP4 Sulsel belum sepenuhnya bisa mengecek daftar pemilih ganda. Pasalnya, dua hari kerja ini baru sekadar melatih operator KPU kabupaten/kota di Sulsel dalam proses pemutakhiran data pemilih di kabupaten nantinya. "Kemarin memang sudah ada kita uji coba. Ya sekitar 1.200 yang terindikasi ganda," kata Lomba Sultan.
Pemutakhiran data pemilih ini akan dilakukan berbasis RT/RW atau berbasis TPS. Ini untuk memaksimalkan pemutakhiran data di masyarakat. "Kita upayakan dan sarankan anggota PPS untuk merekrut petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) yang bertatus ketua RT/RW. Kalau PPDP yang direkrut adalah Ketua RT/RW, kami yakin petugas ini bisa mengetahui kondisi warganya," kata Lomba.
Terhadap sorotan terhadap DP4 yang saat ini diangka 7 juta lebih, Lomba minta masyarakat tetap berbaik sangka. Bisa saja pilgub 2007 lalu banyak warga yang tidak terdata dan baru saat ini maksimal pendatannya. KPU akan melakukan pemutakhiran berjejang untuk memastikan data pemilih yang ditetapkan nantinya akurat.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink terpisah menyatakan pihaknya akan menyebar operator pemutakhiran data pada setiap kecamatan di Bulukumba, sehingga tidak hanya di KPU tapi juga hingga tingkat kecamatan.
"Besok kita kumpulkan ketua-ketua PPS untuk melihat sejak awal DP4 Bulukumba sehingga sejak awal ada gambaran. Kita tidak ingin pemutakhiran data ini kesannya hanya dilakukan di KPU," katanya.
KPU Bulukumba juga sudah minta pemkab untuk aktif mengajak warganya untuk mengecek nama mereka apakah terdaftar atau tidak saat pengumuman daftar pemilih sementara dilakukan. "Termasuk kita akan gunakan masjid untuk umumkan proses ini, harapannya masyarakat bisa proaktif," tambahnya. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar