Demokrat Akan Netral di Bone dan Palopo

MAKASSAR, FAJAR--DPC Demokrat Palopo dan Bone bakal netral di pemilukada Bone dan pilwalkot Palopo. Saat ini, keinginan memilih netral ini tinggal menunggu putusan resmi DPD Demokrat Sulsel.
Saat ini, wacana Demokrat memilih netral di Bone dan Palopo ini masih dikaji mendalam desk pilkada DPD Demokrat Sulsel. Keputusan resmi apakah netral atau mendukung calon tertentu di dua daerah ini dipastikan tidak akan lama lagi. "Seperti apa sikap resmi Demokrat di Bone dan Palopo masih kita kaji. Kalau kita sudah melakukan kajian secara mendalam baru kita mengambil sikap resmi. Mungkin dalam waktu dekat sudah ada keputusan," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Andry Arief Bulu, Kamis, 23 Agustus.
Sekadar tahu, di Bone dan Palopo partai pemenang kedua di Sulsel pada pemilu 2009 lalu ini memang menentukan arah dukungan. DPC Demokrat Palopo sebelumnya sempat gencar mendorong kader untuk maju bertarung, namun upaya tersebut tidak terwujud.
Salah satu alasan sehingga kader partai berlambang Mercy ini mewacanakan netral di Bone dan Palopo, karena kader Demokrat ingin total memenangkan pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA). Kader Demokrat tidak ingin pecah konsentrasi memenangkan pasangan yang diusung untuk calon kepala daerah di Palopo dan Bone dengan upaya memenangkan IA di pilgub Sulsel. Pilgub dan pemilukada Bone serta pilwalkot Makassar memang digelar bersamaan Januari 2013 mendatang.
Palopo dan Bone dikenal sebagai salah satu basis pasangan nasionalis-religius, sehingga ini pula yang menjadi salah satu alasan kader mendorong partai netral. "Bagaimana pun memang Palopo dan Bone ini adalah daerah perjuangan IA. Makanya, partai akan berhitung secara cemat baik di Palopo atau Bone. Yang pasti, kita ingin ciptakan kedekatan kader dengan IA di pilgub," lanjut Andry.
Sekiranya pilihan untuk netral di dua daerah ini lebih menguntungkan IA di pilgub, Demokrat memastikan akan memilih netral sebagaimana keinginan sejumlah kader. "Pilihan yang bisa untungkan IA yang menjadi target kita di dua daerah ini," imbuh Andry.
Ketua DPC Demokrat Palopo, Hamka Hidayat terpisah menyatakan pengurus dan kader Demokrat di Palopo menyerahkan sepenuhnya kepada DPW Demokrat Sulsel, soal sikap partai secara resmi di daerah ini. "Apapun hasil yang dikeluarkan DPD itulah yang kita ikuti. Kita di DPC menyerahkan sepenuhnya ke desk pilkada Demokrat Sulsel untuk mengkaji itu. Yang terpenting muaranya adalah untuk kepentingan Demokrat dan kepentingan pilgub Sulsel 2013," kata Hamka Hidayat. (hamsah umar)

Parpol 100 Persen Siap Diverifikasi

MAKASSAR, FAJAR--Partai politik yang lolos parliamentary threshold (PT) siap 100 persen ikut verifikasi jika Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan judicial review, yang mengharuskan semua parpol disamakan atau mengikuti verifikasi ulang.
Di Sulsel, parpol yang lolos PT pada pemilu 2009 lalu tidak terlalu menyoal ketika putusan MK mengharuskan mereka ikut verifikasi ulang. Toh struktur dan kelengkapan berkas yang harus diserahkan ke KPU kabupaten/kota juga sudah siap atau tinggal disetor ke penyelenggara pemilu ini.
"Kita lebih dari siap karena struktur kita juga sangat lengkap hingga kelurahan/desa.  Jadi kalau keputusan MK akan seperti itu, bagi Demokrat tidak ada masalah apalagi hanya 75 persen sesuai ketentuan. Cuma kalau diminta pendapat, saya kira tidak proporsional kalau partai yang lolos PT ini diharuskan ikut verifikasi kembali," kata Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah, Rabu, 22 Agustus.
Ni'matullah menyebut, dari segi keseriusan partai yang lolos PT jelas sangat serius dalam membangun struktur partai. Semangat adanya aturan yang mengharuskan parpol peserta pemilu ikut verifikasi adalah untuk melihat sejauh mana warga negara serius dalam membentuk partai.  "Partai yang lolos PT itu sudah sangat kelihatan keseriusannya. Meski kita siap 100 persen, kita tetap harap MK secepatnya memutuskan itu. Jangan sampai kejadian pada pemilu lalu terulang dimana saat-saat akhir baru ada putusan," harap Ni'matullah.
Sekretaris DPW PPP Sulsel, Muhammad Aras menyatakan berkas kepengurusan partainya utamanya mengenai kartu tanda anggota (KTA) bahkan tinggal disetor ke KPU jika putusan MK mengharuskan ada verifikasi ulang. Sebelum ada putusan yang menyebutkan parpol yang lolos PT otomatis lolos sebagai peserta pemilu, PPP Sulsel kata Aras sudah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan untuk proses verifikasi.
"Bahkan kita yang pertama menyetor berkas untuk verifikasi ke kesbang sebelum ada putusan lolos otomatis, tapi kan apa yang kita setor itu tidak ada artinya. Kalau sekarang diharuskan verifikasi lagi, PPP Sulsel ya tinggal setor dokumen yang sudah disiapkan sejak awal. Jadi apapun putusan MK kami sangat siap," tandas Aras.
Kesiapan yang sama disampaikan Ketua DPW PKB Sulsel, Abu Djaropi. "Tidak ada masalah bagi PKB karena pengurus kita sudah seratus persen terbentuk. Bahkan, 24 Agustus ini, kita ada rapat koordinasi dengan DPP untuk membahas kemungkinan verifikasi ulang itu. PKB tetap jalan untuk persiapan itu," kata Abu Djaropi.
Sementara bagi KPU Sulsel, sekiranya ada putusan MK yang mengharuskan 9 parpol yang lolos PT pada pemilu 2009 lalu harus diverifikasi ulang, KPU tentu akan disulitkan utamanya pada penetapan tahapan jadwal yang sudah disusun. "Karena sesuai jadwal yang sudah ada, jadwal verifikasi atau pemasukan dokumen partai ke KPU kabupaten/kota itu hanya sampai 7 September. Sehingga kalau ada putusan MK yang haruskan diverifikasi ulang KPU tentu harus membuat jadwal ulang," kata anggota KPU Sulsel, Ziaur Rahman. (hamsah umar)

Pengaruh Bangsawan di Pemilukada Masih Kental

MAKASSAR, FAJAR--Pengaruh keluarga keturunan bangsawan seperti Andi dan Karaeng di pemilukada masih cukup kental seperti di Bone dan Takalar. Faktor budaya dan adat istiadat ikut memengaruhi besarnya pengaruh keluarga andi dan karaeng di pemilukada.  
Manajer Strategi Pemenangan Jaringan Suara Indonesia (JSI), Irfan Jaya menyebut faktor kebangsawanan atau ketokohan di tengah masyarakat tetap ada kendati tidak signifikan, ketimbang figur seorang kandidat itu sendiri. Rasionalitas masyarakat dalam memilih calon pemimpin juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya pengaruh keturunan bangsawan dalam pemilukada.
Pengaruh keturunan bangsawan dalam pemilukada itu juga berbeda pada setiap daerah. Untuk pemilukada Takalar dan Bone misalnya, hasil survei yang dilakukan JSI menyebutkan adanya perbedaan ini. Kalau di Takalar, pengaruh keturunan Karaeng sudah tidak terlalu besar dibanding tokoh agama dan tokoh birokrat.
"Di Takalar, masyarakat sudah semakin rasional dalam memilih pemimpinnya atau cenderung melihat figur yang akan memimpin Takalar daripada faktor keturunan karaeng. Bahkan tokoh agama masih lebih besar pengaruhnya. Mungkin karena Takalar ini sudah sangat dengan dengan ibu kota provinsi sehingga masyarakatnya juga makin rasional," kata Irfan.
Sementara di Bone, pengaruh keturunan bangsawan yakni keluarga andi masih cukup besar kendati tidak lebih dari 20 persen. Kuatnya budaya dan adat istiadat di daerah ini menjadi alasan sehingga keluarga andi ini masih sangat berpangaruh di pemilukada. Pengaruh andi ini cukup sejajar dengan pengaruh tokoh birokrat dan agama. "Yang menarik sebenarnya dicermati di dua daerah ini karena pengaruh tokoh politik ternyata lebih rendah," lanjut Irfan.
Besarnya pengaruh keluarga bangsawan di pemilukada Bone juga cukup bersaing dengan pengaruh struktur pemerintahan di tingkat bahwa seperti kepala desa bahkan ketua RT/RW. Kendati pengaruh keluarga bangsawan masih sangat kental di pemilukada Bone dan Takalar, ketokohan dan figur kandidat yang akan bertarung tetap menjadi faktor utama yang akan menentukan hasil pertarungan nantinya. (hamsah umar)

IA Hadirkan Seluruh Pimpinan Parpol

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan nasionalis-religius, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) makin mantap menggelar deklarasi bersama parpol koalisi, Jumat, 7 September.  
Koordinator Sekretariat Gabungan (Setgab) Koalisi Parpol Pengusung IA, Ni'matullah menandaskan bahwa deklarasi yang diagendakan berlangsung di lapangan Karebosi ini akan menghadirkan seluruh pimpinan partai politik pengusung IA baik kabupaten, provinsi hingga pengurus DPP.
"Semua sekretaris jenderal dan ketua umum parpol pengusung kita undang untuk menghadiri deklarasi ini. Begitu juga pengurus provinsi dan ketua-ketua DPC partai pengusung juga kita hadirkan," kata Ni'matullah, Rabu, 22 Agustus.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel ini menambahkan, pasangan IA juga akan mengundang seluruh anggota dewan dari partai yang akan mengusung pasangan semangat baru ini. Sejauh ini, IA mengklaim telah mendapat dukungan partai politik sebanyak 22 parpol koalisi parlemen dan nonparlemen. Khusus dari parlemen seperti Demokrat, PKS, Hanura, PKB, PBR, PBB. Khusus dari pengurus partai politik koalisi, IA menargetkan menghadirkan kader partai hingga 5.000 orang.    
Guna mematangkan rencana deklarasi pasangan IA bersama partai pengusung ini, Ni'matullah menyebut Demokrat kembali akan melakukan rapat koordinasi dengan semua pimpinan partai politik pengusung IA pada Jumat, 24 Agustus. Rapat koordinasi ini merupakan yang ketika kalinya dilakukan dalam rangka persiapan deklarasi.
Rapat koordinasi parpol koalisi IA ini dalam rangka membahas persiapan deklarasi yang tinggal menghitung hari, serta pembentukan sekretariat gabungan (setgab) koalisi. Pembahasan setgab ini untuk menentukan tokoh yang akan ditunjuk untuk mengisi struktur setgab baik di provinsi maupun di kabupaten/kota.
"Kalau strukturnya kan sudah kita bentuk, tinggal menunjuk tokoh yang akan ditempatkan di struktur ini dengan melibatkan seluruh partai pengusung. Kalau untuk koordinator partai sudah sepakat menunjuk saya sebagai koordinator," kata Ni'matullah. (hamsah umar)

Etika Politik Sehat Perlu di Masa Tenang

MAKASSAR, FAJAR--Lemahnya undang-undang politik utamanya mengenai aturan kampanye memberi ruang kandidat memanfaatkan celah melakukan kampanye terselubung, termasuk di masa tenang.
Masa tenang yang semestinya steril dari segala bentuk aktivitas kampanye kandidat kepala daerah masih sulit diwujudkan termasuk di Sulsel, yang memang demokrasinya masih sangat memprihatinkan. Diperlukan etika politik bagaimana berdemokrasi yang sehat dari kandidat kalau ingin melihat masa tenang steril dari kegiatan berbau kampanye.
"Kalau mau mengandalkan aturan atau regulasi yang ada sekarang itu sangat banyak kelemahannya sekalipun dalam undang-undang sangat jelas melaran. Yang jadi persoalan karena sanksinya juga tidak jelas. Sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah etika politik yang sehat dari kandidat," ujar pengamat politik Unhas, Prof Hasrullah, Rabu, 22 Agustus.
Bahkan pada masa tenang ini, yang paling sering dilakukan dan sulit dihindari adalah serangan fajar. Di sini menjadi titik paling rawan dilakukan kandidat di masa tenang apalagi potensi untuk memengaruhi pemilih sangat besar.
Aktivitas kampanye terselubung di masa tenang bisa muncul dalam berbagai pesan yang cenderung kabur. Misalnya saja memunculkan simbol kumis, kacamata, ustad, garuda, dan hal-hal lain yang sangat erat kaitannya dengan kandidat gubernur yang akan bertarung. Celah inilah yang berpotensi dimanfaatkan kandidat dan timnya untuk melakukan kampanye terselubung.
Pengamat Politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad mengatakan ada banyak modus kampanye terselubung di masa tenang yang berpotensi dilakukan kandidat. Potensi itu sangat besar dimanfaatkan utamanya tim dan simpatisan calon yang akan bertarung apalagi yang diluar kendali tim resmi.    
Karena itu diperlukan langkah strategis penyelenggara pemilu utamanya KPU dan panwaslu untuk bekerja optimal melakukan antisipasi terhadap celah ini. Tanpa kerja optimal utamanya panwaslu, harapan agar tidak terjadi kampanye terselubung sulit dihindari. "Diperlukan komitmen untuk bersinergi menciptakan pilgub damai terutama masa tenang dengan mengsterilkan dari aktivitas politik, utamanya kampanye terselubung," kata Firdaus.
Penyelenggara pemilu yakni KPU dan Panwaslu harus sejak dini memilikirkan langkah strategis mengantisipasi kampanye terselubung di masa tenang. Apalagi aturan sangat jelas yang tegas melarang aktivitas kampanye termasuk aktribut kandidat. "Masa tenang sangat jelas dilarang ada atribut kampanye, kegiatan kampanye dan kegiatan lain yang berkaitan kepentingan kandidat. Dibutuhkan kinerja panwaslu dalam menjalankan tugas dan fungsinya, karena peran panwaslu sangat penting," kata Ketua Devisi Teknis Penyelenggara Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman.
Karena banyak potensi pelanggaran yang bisa muncul sehingga peran panwaslu diminta lebih dominan dalam melakukan pengawasan. (hamsah umar)