Ije Andalkan Tim Pejuang Aziz

MAKASSAR, FAJAR--Calon wali kota Makassar, Iqbal Djalil (Ije) mulai aktif kembali menggalang dukungan masyarakat untuk memuluskan niatnya bertarung di pilwalkot Makassar.
Selain mengandalkan tim dan komunitas yang sudah dibentuk seperti Darul Aman Community, LC Community, Kesenian Community, Gombar Community, Ikatan Cendikiawan Alumni Timur Tengah (ICATT), Ije juga mengandalkan tim pejuang Aziz Qahhar Mudzakkar yang ada di Makassar. Tim ini memiliki militansi dan cukup berpengalaman menggalang dukungan karena sudah terbentuk sejak lama.
Ije yang merupakan politisi PKS yang duduk di DPRD Makassar ini memang cukup dekat dengan tim pejuang Aziz di Makassar. Apalagi pada pilgub Sulsel tahun ini, Ije menjadi Koordinator Tim Pejuang Aziz di Makassar. Ije bahkan yakni tim ini bisa bekerja apalagi Aziz Qahhar juga cukup merespons niatnya bertarung di Makassar.
"Tim pejuang Aziz di Makassar tidak bisa dipisahkan dari tim Ije untuk pilwalkot, sehingga mereka ini juga kita harapkan menjadi andalan saya. Akhir pekan lalu, kami juga sudah melakukan pertemuan," kata Ije, Selasa, 29 Januari.
Kendati belum ada kepastian diusung PKS, Ije tetap gencar menggalang dukungan masyarakat termasuk memperbanyak jaringan dan tim pemenangan. Dia juga cukup yakin PKS pada akhirnya akan memberikan rekomendasi untuk dirinya kendati saat ini, survei internal dirinya belum berada di posisi teratas. "Tapi waktu yang tersisa ini, kami yakin bisa meningkatkan survei," lanjut Ije.
Sebagaimana diketahui, PKS dijadwalkan sudah akan menetapkan calonnya pada Februari mendatang. Kader PKS lain yang cukup memiliki peluang besar mengendarai PKS seperti Jafar Sodding (JS), dan Ariady Arsal (A+). Keduanya selama ini memiliki survei yang cukup menjanjikan. (hamsah umar)

KPU Perketat Verifikasi Caleg

MAKASSAR, FAJAR--Meski tahapan pencalegan di KPU masih lama, KPU Sulsel sudah meminta partai politik (parpol) peserta pemilu agar proses pencalegan di masing-masing parpol dimaksimalkan, terutama mengenai persyataran yang digariskan undang-undang.
Pasalnya, KPU tidak segan-segan melakukan pencoretan terhadap caleg yang didorong parpol ketika berkas yang disyaratkan tidak memenuhi. Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebut verifikasi berkas caleg 2014 mendatang akan dilakukan secara ketat, sebagaimana ketatnya proses verifikasi parpol calon peserta pemilu lalu.
"Verifikasi berkas pencalegan dari partai politik itu kan sama prosesnya dengan proses verifikasi parpol. Jadi kita akan lihat betul persyaratan yang harus dipenuhi setiap caleg dalam pemberkasan," kata Jayadi, Selasa, 29 Januari.
Untuk pencalegan ini, Jayadi menyebut telah diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Jayadi menyatakan, apa yang telah digariskan dalam regulasi ini harus disikapi baik setiap parpol sehingga proses pencalegan yang dilakukan nantinya berjalan normal.
"Semua teknis atau  persyaratan caleg menjadi urusan parpol kita sebatas melakukan verifikasi. Kalau dalam verifikasi itu ada yang tidak memenuhi, kita juga minta caleg itu untuk melakukan perbaikan. Tapi saya kira semua parpol di Sulsel akan menjaring caleg yang memang memenuhi syarat apalagi jumlah parpol makin sedikit," tambahnya.
Ketua DPW Nasdem Sulsel, Sanusi Ramadhan mengatakan dalam penjaringan caleg partai ini cukup selektif mulai dari standar pendidikan, kemampuan komunikasi, termasuk basis massa. "Menjadi caleg tidak mudah karena memang harus memenuhi syarat yang ditetapkan undang-undang," kata Sanusi. (hamsah umar)

KPU Inventarisasi Masalah Pilgub

*Insert: DPT Masalah Krusial

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran KPU se-Sulsel akan mengawali rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih hasil pilgub Sulsel 2013, dengan melakukan inventarisasi berbagai masalah yang ditemukan selama proses pilgub Sulsel berlangsung.
Inventarisasi masalah di pilgub Sulsel dengan melibatkan 24 KPU kabupaten/kota ini, akan dilakukan di Hotel Singgasana Makassar, Rabu, 30 Januari. Apalagi dalam proses pilgub kali ini, sejumlah kelemahan tetap ditemukan termasuk saat hari pencoblosan 22 Januari lalu.
Proses inventarisasi masalah di pilgub Sulsel ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor). Selain membahas soal berbagai masalah yang dihadapi di daerah, juga membahas berbagai proses yang telah dilakukan KPU hingga penyelesaian perhitungan suara. Dalam rakor ini, KPU kabupaten/kota akan diberi masing-masing waktu untuk memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi.
"24 KPU kabupaten/kota ini akan kita beri kesempatan memaparkan atau memaparkan daftar masalah yang dihadapi selama proses pilgub. Ini kan tentu juga jadi evaluasi bagi kita. Besok juga kita akan melakukan gladi pelaksanaan rekap," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Selasa, 29 Januari.
Sekadar diketahui, berdasar hasil temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) utamanya pada hari pencoblosan lalu, beberapa kelemahan atau masalah yang patut dievaluasi KPU seperti kekurangan surat suara, kelengkapan logistik TPS, hingga masalah teknis di tingkat KPPS.
Direktur The Insert Institute, Muhammad Aris menegaskan bahwa salah satu masalah yang paling besar di pilgub Sulsel yang ada kaitannya dengan KPU Sulsel adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam hal ini proses pemutakhiran data oleh KPU tidak memadai. Aris melihat, persoalan DPT di pilgub Sulsel masih sangat amburadul.
Karena itu, kelemahan dalam penyiapan DPT di pilgub Sulsel ini harus jadi bahan evaluasi betul bagi pemerintah dan KPU, agar persoalan ini tidak berulang di pemilu berikutnya, terkhusus pemilu legislatif. Salah satu bukti DPT amburadul kata dia karena masih banyak warga yang mendapat undangan ganda.
"Ini kan menunjukkan betapa amburadulnya DPT pilgub Sulsel ini. Banyak warga yang mendapat undangan lebih dari dua undangan, sudah tidak ada di Sulsel kemudian masih dapat undangan. Kesimpulannya pemutakhiran data yang dilakukan KPU tidak jalan," kata Aris.
Akibat DPT yang amburadul ini, mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai tingginya angka golput atau partisipasi masyarakat di daerah ini. "Padahal kalau sekiranya wajib pilih ini valid, mungkin angka golput tidak seperti yang diperkirakan saat ini," lanjutnya. (hamsah umar)

Masyarakat Tidak Siap E-Voting

MAKASSAR, FAJAR--Usul pemberlakuan electronic voting (e-voting) pada pelaksanaan pemilukada Sinjai dan Bantaeng April mendatang mengundang keraguan. Salah satunya karena masyarakat pemilih diperkirakan belum siap dengan sistem baru pemungutan suara ini.
Sebagaimana diketahui, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mengusulkan pemberlakuan e-voting untuk pemilukada Sinjai dan Bantaeng, dimana regulasi untuk penerapan e-voting dalam pemilukada itu saat ini tengah dibahas di DPR RI. Dengan begitu, pada pemilukada Bantaeng dan Sinjai Kemendagri berharap sistem ini sudah bisa diterapkan.
Pengamat Politik UNM, Akhyar Anwar menilai bahwa wacana penerapan e-voting pada pemilukada Sinjai dan Bantaeng belum tepat. Dia khawatir kesiapan masyarakat dengan sistem baru itu akan membuat proses pemilukada di dua daerah itu menuai masalah. Dia menyebut, untuk menerapkan sistem baru dalam sistem pemilukada membutuhkan waktu agar tersosialisasi dengan baik di masyarakat. Belum lagi perangkat yang akan digunakan dalam e-voting tersebut juga dikhawatirkan terkendala.
Apalagi kata dia, masyarakat di pedesaan bisa saja tidak bisa memahami dengan baik pola pemungutan suara sistem elektronik tersebut. Kendati, pemanfaatan teknologi di tengah masyarakat termasuk Sulsel saat ini sudah cukup tinggi, namun hl ini belum bisa menjamin e-voting diterapkan di Sinjai dan Bantaeng. Apalagi, mainset masyarakat Sulsel terkait pemilu selalu adalah mencoblos.
"Saya kira penerapan e-voting ini butuh sosialisasi di masyarakat secara berkala. Paling tidak, perlu ada uji coba terlebih dahulu untuk mengetahui sejauh mana kesiapan masyarakat jika sistem itu diterapkan. Kalau dari segi penyelenggara mungkin tidak masalah," kata Akhyar.
  Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari terpisah mengakui kalau penerapan e-voting di Sinjai dan Bantaeng sepertinya cukup berat mengingat pelaksanaannya sudah dekat. Apalagi anggaran pemilukada di daerah ini sudah dipastikan tidak mengakomodir pengadaan peralatan yang dibutuhkan.
KPU Sulsel juga sependapat dengan asumsi pengamat kalau penerapan e-voting dalam pemilukada membutuhkan sosialisasi di masyarakat bahkan dengan penyelenggara sendiri. Kalau untuk tingkat KPU, e-voting tidak terlalu sulit dipahami, namun kekhawatirannya ada pada tingkat penyelenggara di bawah yakni KPPS.
"Tapi kalau menurut KPU, e-voting ini bisa melahirkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pemilukada. Jadi kalau sepanjang diakomodir undang-undang itu tidak ada masalah. Masalahnya kalau Sinjai dan Bantaeng sangat sulit karena regulasinya juga belum," kata Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Penyelenggara Jadi Sasaran Kritik

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran penyelenggara pilgub Sulsel terus menjadi sasaran kritik di pilgub Sulsel, utamanya dari tim cagub yang merasa dirugikan. Kritik terhadap KPU, Panwaslu bahkan kepolisian juga tersaji dalam diskusi Pilgub Damai dan Demokratis kemarin.
Diskusi yang terselenggara atas kerja sama KoMit Damai, Polda Sulsel, Forum Dosen, dan PWI Sulsel digelar di Wisma Kalla Makassar. Sejumlah tokoh utamanya dari kalangan akademisi (forum) doses seperti Adi Suryadi Culla, Akhyar Anwar, Firdaus Muhammad, Darwis, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Endi Sutendi dan sejumlah pihak lainnya.
Terhadap KPU Sulsel kritikan terkait banyaknya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, serta sikap KPU yang membocorkan hasil real count yang dilakukan di semua kabupaten. Sedang untuk panwaslu Sulsel, mereka disorot karena tidak tegas menindak dugaan pelanggaran pilgub termasuk sejumlah bupati yang terang-terangan memobilisasi PNS untuk mendukung calon tertentu.
Begitu juga dengan kepolisian selaku petugas keamanan yang mengawal pilgub Sulsel. Polisi juga tidak lepas dari sorotan karena dianggap kurang tegas memproses pelanggaran pidana pilgub Sulsel, termasuk dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Wajo. Situasi seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh terulang pada pemilukada selanjutnya.
Juru Bicara Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Akbar Enra mengatakan keinginan masyarakat Sulsel untuk mewujudkan pemilukada damai dan demokratis juga jadi bagian dari keinginan Ilham-Aziz. "Masalahnya KPU belum melakukan penetapan sudah offside, dengan membeberkan hasil real countnya," kata Akbar.
Adapun juru bicara Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) lebih banyak menyorot kinerja panwaslu dan kepolisian. Dia minta kasus kecurangan dan pelanggaran baik administrasi dan pidana di pilgub Sulsel harus tetap dituntaskan, bukan berhenti di penetapan cagub saja.
"Karena ini semua saya kira jadi pekerjaan rumah. Substansinya bukan pada penetapan cagub terpilih kemudian berhenti di situ, tapi apakah panwaslu dan kepolisian tegas dalam menegakkan aturan atau tidak. Kalau itu terjadi maka persoalan ini akan terus berulang, yang imbasnya juga pada proses demokrasi," kata Nasrullah.
Adapun tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menegaskan bahwa pasangan ini paling berkepentingan mewujudkan pilgub damai dan demokratis. "Kenapa karena Sayang dalam posisi petahana yang saat ini juga menjabat gubernur. Komitmen kami dalam pilgub damai bisa dilihat misalnya saat pendaftaran kita siap mengalah dan memajukan pendaftaran," kata Sugeng Mappanyompa.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan pilgub damai dan demokratis menjadi harapan bersama masyarakat Sulsel sehingga ini sangat penting diwujudkan. "Kalau soal real count, kami tidak pernah mempublis itu," kata Jayadi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Endi Sutendi menyatakan mewujudkan pilgub yang aman dibutuhkan partisipasi seluruh potensi dan elemen masyarakat Sulsel. Termasuk kata dia perlunya peran aktif masyarakat untuk menciptakan kedamaian saat penetapan cagub yang akan digelar besok. (hamsah umar)