Penyelenggara Jadi Sasaran Kritik

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran penyelenggara pilgub Sulsel terus menjadi sasaran kritik di pilgub Sulsel, utamanya dari tim cagub yang merasa dirugikan. Kritik terhadap KPU, Panwaslu bahkan kepolisian juga tersaji dalam diskusi Pilgub Damai dan Demokratis kemarin.
Diskusi yang terselenggara atas kerja sama KoMit Damai, Polda Sulsel, Forum Dosen, dan PWI Sulsel digelar di Wisma Kalla Makassar. Sejumlah tokoh utamanya dari kalangan akademisi (forum) doses seperti Adi Suryadi Culla, Akhyar Anwar, Firdaus Muhammad, Darwis, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel Anwar Ilyas, Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Endi Sutendi dan sejumlah pihak lainnya.
Terhadap KPU Sulsel kritikan terkait banyaknya pemilih yang tidak mendapat kartu pemilih, serta sikap KPU yang membocorkan hasil real count yang dilakukan di semua kabupaten. Sedang untuk panwaslu Sulsel, mereka disorot karena tidak tegas menindak dugaan pelanggaran pilgub termasuk sejumlah bupati yang terang-terangan memobilisasi PNS untuk mendukung calon tertentu.
Begitu juga dengan kepolisian selaku petugas keamanan yang mengawal pilgub Sulsel. Polisi juga tidak lepas dari sorotan karena dianggap kurang tegas memproses pelanggaran pidana pilgub Sulsel, termasuk dugaan pelanggaran pidana yang terjadi di Wajo. Situasi seperti ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak boleh terulang pada pemilukada selanjutnya.
Juru Bicara Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), Akbar Enra mengatakan keinginan masyarakat Sulsel untuk mewujudkan pemilukada damai dan demokratis juga jadi bagian dari keinginan Ilham-Aziz. "Masalahnya KPU belum melakukan penetapan sudah offside, dengan membeberkan hasil real countnya," kata Akbar.
Adapun juru bicara Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) lebih banyak menyorot kinerja panwaslu dan kepolisian. Dia minta kasus kecurangan dan pelanggaran baik administrasi dan pidana di pilgub Sulsel harus tetap dituntaskan, bukan berhenti di penetapan cagub saja.
"Karena ini semua saya kira jadi pekerjaan rumah. Substansinya bukan pada penetapan cagub terpilih kemudian berhenti di situ, tapi apakah panwaslu dan kepolisian tegas dalam menegakkan aturan atau tidak. Kalau itu terjadi maka persoalan ini akan terus berulang, yang imbasnya juga pada proses demokrasi," kata Nasrullah.
Adapun tim pemenangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menegaskan bahwa pasangan ini paling berkepentingan mewujudkan pilgub damai dan demokratis. "Kenapa karena Sayang dalam posisi petahana yang saat ini juga menjabat gubernur. Komitmen kami dalam pilgub damai bisa dilihat misalnya saat pendaftaran kita siap mengalah dan memajukan pendaftaran," kata Sugeng Mappanyompa.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyatakan pilgub damai dan demokratis menjadi harapan bersama masyarakat Sulsel sehingga ini sangat penting diwujudkan. "Kalau soal real count, kami tidak pernah mempublis itu," kata Jayadi.
Kabid Humas Polda Sulsel, Endi Sutendi menyatakan mewujudkan pilgub yang aman dibutuhkan partisipasi seluruh potensi dan elemen masyarakat Sulsel. Termasuk kata dia perlunya peran aktif masyarakat untuk menciptakan kedamaian saat penetapan cagub yang akan digelar besok. (hamsah umar)