KPU Inventarisasi Masalah Pilgub

*Insert: DPT Masalah Krusial

MAKASSAR, FAJAR--Jajaran KPU se-Sulsel akan mengawali rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih hasil pilgub Sulsel 2013, dengan melakukan inventarisasi berbagai masalah yang ditemukan selama proses pilgub Sulsel berlangsung.
Inventarisasi masalah di pilgub Sulsel dengan melibatkan 24 KPU kabupaten/kota ini, akan dilakukan di Hotel Singgasana Makassar, Rabu, 30 Januari. Apalagi dalam proses pilgub kali ini, sejumlah kelemahan tetap ditemukan termasuk saat hari pencoblosan 22 Januari lalu.
Proses inventarisasi masalah di pilgub Sulsel ini dilakukan dalam bentuk rapat koordinasi (rakor). Selain membahas soal berbagai masalah yang dihadapi di daerah, juga membahas berbagai proses yang telah dilakukan KPU hingga penyelesaian perhitungan suara. Dalam rakor ini, KPU kabupaten/kota akan diberi masing-masing waktu untuk memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi.
"24 KPU kabupaten/kota ini akan kita beri kesempatan memaparkan atau memaparkan daftar masalah yang dihadapi selama proses pilgub. Ini kan tentu juga jadi evaluasi bagi kita. Besok juga kita akan melakukan gladi pelaksanaan rekap," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Selasa, 29 Januari.
Sekadar diketahui, berdasar hasil temuan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) utamanya pada hari pencoblosan lalu, beberapa kelemahan atau masalah yang patut dievaluasi KPU seperti kekurangan surat suara, kelengkapan logistik TPS, hingga masalah teknis di tingkat KPPS.
Direktur The Insert Institute, Muhammad Aris menegaskan bahwa salah satu masalah yang paling besar di pilgub Sulsel yang ada kaitannya dengan KPU Sulsel adalah Daftar Pemilih Tetap (DPT), dalam hal ini proses pemutakhiran data oleh KPU tidak memadai. Aris melihat, persoalan DPT di pilgub Sulsel masih sangat amburadul.
Karena itu, kelemahan dalam penyiapan DPT di pilgub Sulsel ini harus jadi bahan evaluasi betul bagi pemerintah dan KPU, agar persoalan ini tidak berulang di pemilu berikutnya, terkhusus pemilu legislatif. Salah satu bukti DPT amburadul kata dia karena masih banyak warga yang mendapat undangan ganda.
"Ini kan menunjukkan betapa amburadulnya DPT pilgub Sulsel ini. Banyak warga yang mendapat undangan lebih dari dua undangan, sudah tidak ada di Sulsel kemudian masih dapat undangan. Kesimpulannya pemutakhiran data yang dilakukan KPU tidak jalan," kata Aris.
Akibat DPT yang amburadul ini, mempengaruhi persepsi masyarakat mengenai tingginya angka golput atau partisipasi masyarakat di daerah ini. "Padahal kalau sekiranya wajib pilih ini valid, mungkin angka golput tidak seperti yang diperkirakan saat ini," lanjutnya. (hamsah umar)