E-Voting Sulit Diterapkan di Makassar

*Pilwalkot Ditetapkan 18 September

MAKASSAR, FAJAR--Usul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  agar pemilukada yang digelar 2013 di Sulsel menerapkan sistem electronic voting (e-voting) sulit terwujud. KPU Makassar bahkan memastikan e-voting tidak akan bisa diterapkan di pilwalkot Makassar September mendatang.
KPU melihat bukan hanya soal regulasi yang menjadi hambatan sehingga e-voting sulit diterapkan di pilwalkot Makassar maupun pemilukada di daerah, tapi yang jadi persoalan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Persoalan paling mendasar juga adalah soal ketersediaan anggaran untuk pengadaan infrastruktur pemungutan suara sistem e-voting ini.
"Jadi KPU Makassar bisa memastikan kalau sistem e-voting ini tidak bisa kita terapkan di Makassar meski hari H kita dijadwalkan September. Apalagi di daerah lain yang saat ini tahapannya sudah berjalan seperti Sinjai dan Bantaeng," kata Ketua Devisi Humas KPU Makassar, Nurmal Idrus, Rabu, 30 Januari.
Nurmal menyebut, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilwalkot Makassar sudah masuk dalam APBD Makassar 2013, sehingga sangat tidak memungkinkan terjadi perubahan mekanisme dalam proses pemungutan suara. Padahal, penerapan e-voting ini membutuhkan peralatan teknologi pendukung yang membutuhkan proses anggaran. Sehingga sekalipun dalam waktu dekat DPR menyetujui draf undang-undang yang memungkinkan dilakukan e-voting, sistem ini tetap sulit diterapkan di Makassar.
Belum lagi kata dia, sistem e-voting ini perlu sosialisasi secara luas di tengah masyarakat termasuk penyelenggara pemilu sendiri. Paling tidak kata Nurmal, proses sosialisasi e-voting ini harus melalui proses uji coba. KPU Makassar sebenarnya sudah memperkenalkan sistem e-voting pada 2012 lalu, bahkan sempat melakukan simulasi pemungutan suara di DPRD Makassar bersama  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).      
Untuk pelaksanaan hari pencoblosan di pilwalkot Makassar ini, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus menandaskan bahwa KPU Makassar sudah menetapkan secara resmi hari pencoblosan yakni pada 18 September mendatang. Jadwal hari H Makassar ini diagendakan bersama dengan sejumlah pemilukada di kabupaten.
"Jadwal pilwalkot Makassar atau hari pencoblosan sudah kita tentukan pada 18 September nanti," kata Izzdin. (hamsah umar)  
 
     

Adil Patu Siap Berebut Golkar

*Golkar-Golkar Berpeluang di Makassar

MAKASSAR, FAJAR--Magnet Golkar sebagai partai pemenang di Makassar tidak hanya diperebutkan kader tapi juga nonkader. Salah satunya, Ketua DPP Demokrat Sulsel, Adil Patu.
Golkar dalam menentukan calonnya melalui survei dan tetap terbuka bagi nonkader menjadi alasan kuat Adil Patu ingin berebut Golkar sebagai kendaraan politik di pilwalkot Makassar. Apalagi kedekatan Adil dengan Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo juga cukup mendukung apalagi PDK sudah dua kali mengantar Syahrul memenangkan pilgub Sulsel.
Adil Patu yakin jika popularitas dan elektabilitasnya mencolok dibanding kader Golkar, dia menilai peluang mengendarai Golkar cukup terbuka. "Mekanisme di Golkar dalam menentukan calonnya itu melalui survei. Jadi siapapun bisa mengendarainya termasuk saya. Tinggal dilihat sejauh mana tingkat elektabilitas kita," kata Adil Patu, Rabu, 30 Januari.
Kendati, keinginan Adil Patu bersaing di Golkar itu memang sulit apalagi sejumlah kader Golkar Makassar dan Sulsel memiliki kans mengendarai partai ini. Mereka adalah Ketua DPD Golkar Makassar Supomo Guntur, Ketua Harian Haris Yasin Limpo, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Yaqkin Padjalangi, Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel Kadir Halid, Rusdin Abdullah dan sejumlah kader lainnya.
Bahkan, sikap Golkar untuk memaketkan kadernya sebagaimana di pemilukada Takalar dan Bone berpeluang terjadi di Makassar. Paket Golkar-Golkar ini juga sudah terbukti efektif dalam memenangkan pemilukada di dua daerah di Sulsel.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, M Roem mengakui kalau partai Golkar merupakan partai terbuka termasuk dalam hal menentukan calon yang akan diusung dalam pemilihan kepala daerah. Makanya, dalam survei calon wali kota Golkar untuk pilwalkot Makassar, Golkar juga melakukan survei terhadap sejumlah tokoh diluar Golkar baik dari kalangan politisi, pengusaha, dan birokrat.
"Kalau melihat mekanisme di Golkar, memang bukan hanya kader yang kami survei sebagai tokoh yang memungkinkan diusung, tapi juga dari figur dari luar Golkar. Bergantung kata dia bagaimana popularitas dan elektabilitasnya untuk bisa memenangkan pertarungan," kata Roem.
Soal seperti apa paket di pilwalkot Makassar apakah Golkar-Golkar atau Golkar- non Golkar, Roem belum mau berpikir sejauh itu. Dia hanya mengajak seluruh kader Golkar yang ingin maju di Makassar untuk bekerja dan meningkatkan popularitas dan elektabilitasnya. (hamsah umar)

Pilgub Berpeluang ke MK

MAKASSAR, FAJAR--Proses pemilihan gubernur Sulsel 2013 memiliki peluang dibawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Peluang ini memungkinkan dibawa oleh pasangan yang dinyatakan kalah dalam hasil rekapitulasi akhir KPU Sulsel.
Indikasi bahwa hasil pilgub ini berpeluang ke MK dilihat dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan tim pasangan calon. Kendati disebut langkah itu dilakukan ketika hasil penetapan KPU ada yang tidak sesuai dengan laporan dari tim mereka.
Kalau merujuk hasil quick count dan rekapitulasi KPU kabupaten/kota, pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) unggul dalam perolehan suara, disusul pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Salah satu pernyataan yang cukup menarik dicermati datang dari jubir IA, Akbar Endra yang mewakili tim IA hadir di diskusi yang digelar Polda Sulsel, KoMit Damai, Forum Dosen Sulsel, dan PWI Sulsel di Wisma Kalla sore kemarin. Di sini dia membeber sikap saksi IA di sejumlah daerah yang menolak hasil pleno KPU.
Soal penetapan gubernur terpilih yang akan dilakukan KPU besok, Akbar menandaskan pasangan urut 1 ini tentu akan melihat dan mempelajari hasil penetapan KPU tersebut. "Kalau sudah pleno oleh KPU, kita akan lihat dan pelajari apakah sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai, kita ketemu di depan Pak Mahfud (MK, red)," kata Akbar.
Koordinator Tim Hukum IA, Syahrir Cakkari yang dikonfirmasi terpisah menegaskan sampai saat ini pasangan Ilham-Aziz belum sedikitpun berpikir untuk membawa pilgub Sulsel ini ke MK, namun dia juga tidak memungkiri kalau langkah ke MK itu juga memiliki peluang. Alasannya, gugatan ke MK ini merupakan bagian dari tahapan pilgub.
"Kita belum sampai berpikir ke MK karena KPU sendiri sampai saat ini belum melakukan penetapan, sehingga kita belum tahu siapa yang menang dan kalah. Sehingga tidak ada pikiran ke sana," tandas Cakkari.
Disinggung soal hasil rekapitulasi KPU kabupaten/kota di Sulsel yang mengunggulkan Sayang, Cakkari belum melihat angka yang beredar itu adalah hasil yang akan ditetapkan KPU Sulsel, apalagi kata dia, timnya juga sementara melaporkan datanya. "Tapi kalau bicara MK, tentu yang akan membawanya adalah pihak yang dinyatakan kalah tidak mungkin yang menang," lanjut Cakkari.
Lebih lanjut, peluang membawa ke MK biasanya atas berbagai pertimbangan misalnya ketika ada kecurangan dengan melihat kulitas dan kuantitas kecurangan itu. "Tapi sekali lagi IA sama sekali belum ada pikiran ke arah sana," papar Cakkari.
Bagaimana dengan pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) yang perolehan suaranya terkecil, jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin menegaskan Rudi-Nawir belum mau mengandai-andai. "Kita tidak boleh ke MK atau tidak karena penetapan KPU juga belum ada," kata Nasrullah.
Nasrullah menyebut, pasangan urut 3 ini tetap akan melihat seperti apa hasil penetapan KPU Sulsel besok. "Apakah memang sudah memenuhi keinginan masyarakat atau tidak. Garuda-Na pada dasarnya dari awal sudah siap kalah dan menang," kata Nasrullah.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas berharap hasil penetapan pilgub Sulsel yang akan dilakukan besok berjalan sesuai harapan semua elemen masyarakat utamanya tiga pasangan cagub Sulsel. Bagi KPU, yang terpenting diciptakan dalam proses demokrasi di Sulsel adalah bagaimana demokrasi di Sulsel ini betul-betul terwujud.
"Yang menjadi harapan besar KPU itu bagaimana penetapan kita ini diterima oleh semua pihak. KPU tidak pernah berpikiran hasil rekap kita ada yang tidak menerimanya atau sampai membawa ke MK," kata Jayadi.
Namun, Jayadi juga tidak khawatir ketika ada kandidat yang harus membawa kasus ini ke MK, karena undang-undang membuka ruang untuk tahapan tersebut. "Itulah juga sebenarnya adilnya demokrasi di Indonesia, karena mereka yang tidak puas dengan hasil penetapan kita, bisa mengajukan gugatan ke MK," lanjut Jayadi.
Jayadi menyebut, mulai hari ini para anggota KPU se-Sulsel, sekretaris KPU dan operator KPU yang bertugas dalam proses rekapitulasi sudah berada di Hotel Singgasana, tempat rekapitulasi pilgub dilakukan. Mereka bahkan wajib menginap di hotel ini untuk memudahkan administrasi, termasuk dalam hal pengamanan. Apalagi, sejumlah ruas jalan saat rekapitulasi dilakukan akan ditutup oleh kepolisian.
Hingga saat ini, KPU Sulsel mengaku sudah sangat siap melakukan rekapitulasi besok. Apalagi kata dia, proses rekapitulasi dari kabupaten kota di Sulsel sudah rampung secara keseluruhan. "Semua daerah sudah melakukan rekap dan laporannya sudah ada di KPU Sulsel," kata Jayadi. (hamsah umar)
               

Syahrul: Sulsel Harus Aman

MAKASSAR, FAJAR--Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap proses pilgub hingga penetapan gubernur Sulsel terpilih, tetap berjalan aman dan damai seperti saat ini. Harapan ini disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran masyarakat soal petensi gangguan keamanan saat penentuan gubernur terpilih.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh KPU Sulsel, rekapitulasi dan penetapan cagub terpilih akan digelar KPU Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Kamis, 31 Januari besok.
Syahrul yang mendapat suara terbanyak berdasar rekap yang dilakukan KPU kabupaten/kota di Sulsel ini berharap, situasi di daerah ini tetap aman dan kondusif. Syahrul bahkan minta polda Sulsel untuk tidak segan-segan menindak oknum yang mencoba membuat suasana di Sulsel tidak aman, utamanya di hari penentuan cagub terpilih.
"Kalau ada pihak yang akan ingin mengacaukan proses demokrasi, menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian untuk memberikan tindakan yang tegas," kata Syahrul saat ngopi bersama sejumlah elity Golkar di warkop Olala Makassar, Selasa, 29 Januari.
Harapan agar kepolisian menindak tegas oknum yang ingin melihat proses demokrasi di Sulsel ribut ini menyusul adanya isu yang diperoleh Syahrul soal adanya isu miring yang diembuskan melalui pesan singkat terutama kepada warga keturunan. Isu miring ini kata dia semata ingin merusak tatana demokrasi di Sulsel utamanya stabilitas keamanan.
Syahrul yang berpasangan Agus di pilgub Sulsel ini berharap tidak ada pihak yang sengaja mendramatisir isu miring terhadap warga Tionghoa di Makassar. Sebaliknya dia minta warga tidak terpengaruh dengan isu miring yang menyesatkan itu, apalagi sudah ada aparat kepolisian yang berwenang menjaga keamanan di Sulsel.
Dia juga mengajak agar siapa pun yang kalah dalam proses pilgub Sulsel ini bisa menerima hasil penetapan KPU dengan legowo dan tidak menyikapinya berlebihan. Sebelumnya, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo menegaskan pihak kepolisian akan mengamankan proses rekapitulasi pilgub Sulsel ini secara maksimal. Setidaknya 4 ribu personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan agenda penting ini. (hamsah umar)  

Syahrul: Sulsel Harus Aman

MAKASSAR, FAJAR--Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo berharap proses pilgub hingga penetapan gubernur Sulsel terpilih, tetap berjalan aman dan damai seperti saat ini. Harapan ini disampaikan menyusul masih adanya kekhawatiran masyarakat soal petensi gangguan keamanan saat penentuan gubernur terpilih.
Sesuai agenda yang telah ditetapkan oleh KPU Sulsel, rekapitulasi dan penetapan cagub terpilih akan digelar KPU Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Kamis, 31 Januari besok.
Syahrul yang mendapat suara terbanyak berdasar rekap yang dilakukan KPU kabupaten/kota di Sulsel ini berharap, situasi di daerah ini tetap aman dan kondusif. Syahrul bahkan minta polda Sulsel untuk tidak segan-segan menindak oknum yang mencoba membuat suasana di Sulsel tidak aman, utamanya di hari penentuan cagub terpilih.
"Kalau ada pihak yang akan ingin mengacaukan proses demokrasi, menjadi tugas dan tanggung jawab pihak kepolisian untuk memberikan tindakan yang tegas," kata Syahrul saat ngopi bersama sejumlah elity Golkar di warkop Olala Makassar, Selasa, 29 Januari.
Harapan agar kepolisian menindak tegas oknum yang ingin melihat proses demokrasi di Sulsel ribut ini menyusul adanya isu yang diperoleh Syahrul soal adanya isu miring yang diembuskan melalui pesan singkat terutama kepada warga keturunan. Isu miring ini kata dia semata ingin merusak tatana demokrasi di Sulsel utamanya stabilitas keamanan.
Syahrul yang berpasangan Agus di pilgub Sulsel ini berharap tidak ada pihak yang sengaja mendramatisir isu miring terhadap warga Tionghoa di Makassar. Sebaliknya dia minta warga tidak terpengaruh dengan isu miring yang menyesatkan itu, apalagi sudah ada aparat kepolisian yang berwenang menjaga keamanan di Sulsel.
Dia juga mengajak agar siapa pun yang kalah dalam proses pilgub Sulsel ini bisa menerima hasil penetapan KPU dengan legowo dan tidak menyikapinya berlebihan. Sebelumnya, Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo menegaskan pihak kepolisian akan mengamankan proses rekapitulasi pilgub Sulsel ini secara maksimal. Setidaknya 4 ribu personil kepolisian yang akan dikerahkan untuk mengamankan agenda penting ini. (hamsah umar)