Kualitas Aparatur Negara Rendah

MAKASSAR, FAJAR--Upaya pemerintah untuk melakukan pembinaan aparatur negara perlu kerja keras. Pasalnya, kualitas SDM aparatur masih sangat rendah dan jauh dari harapan.
    Dari sekitar 4.572.113 Pegawai Negeri Sipil (PNS) di negeri ini termasuk Sulsel, hanya ada sekitar 5 persen yang dianggap kategori berkualitas sementara 95 persen lainnya masih rendah.
    Kondisi ini diungkap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB), Azwar Abubakar dalam rapat kerja/sosialisasi reformasi birokrasi pemerintah daerah regional III (Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Papua) di Clarion Hotel & Convention, Senin, 23 April.
    Rendahnya kualitas SDM aparatur negara ini menjadi salah satu masalah di birokrasi pemerintahan saat ini. Makanya, perlu dilakukan reformasi pada semua instansi pemerintahan di semua tingkatan. "Jadi SDM aparatur yang jumlahnya mencapai 4 juta, hanya 5 persen yang berkualitas," tandas Azwar.
    Raker/sosialisasi reformasi birokrasi ini juga dihadiri Menteri Dalam Negeri, Gamawan Fauzi, Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, para sekda se-Indonesia Timur, serta aparat terkait lainnya.
    Untuk menangani masalah aparatur pemerintah yang saat ini kualitasnya rendah, Azwar  menegaskan pemerintah harus terus melakukan pembinaan, termasuk bagaimana memposisikan aparatur pada bidangnya. Begitu juga instansi tidak boleh membiarkan aparat gemuk sementara ada instansi lain yang sementara kekurangan.
    Rendahnya kualitas aparatur ini berbanding terbalik dengan belanja pegawai yang sangat tinggi. "Di sisi lain, sebagian besar masyarakat merasa tidak puas dengan pelayanan yang diberikan pemerintah. Inilah saya kira pentingnya dilakukan reformasi birokrasi. Menurut saya tetap ada harapan untuk melakukan perubahan kalau kita berkeinginan," tandas Azwar.
    Kendati kualitas aparatur rendah serta tingkat kepuasan publik tentang pelayanan juga rendah, pemerintah tetap berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan PNS melalui kenaikan gaji pokok berkala serta kemungkinan pemberian renumerasi.   
    Azwar menambahkan di Indonesia saat ini ada tiga persoalan yang paling mendasar. Selain birokrasi pemerintahan, korupsi masih menjadi fenomena sementara pembangunan infrastruktur juga masih rendah. Untuk infrastruktur misalnya, bangsa ini hanya bisa mengalokasikan anggaran sekitar Rp60 triliun per tahun atau sekitar 4 persen dari total belanja negara.
    Angka alokasi pembangunan infrastruktur ini tentu saja sangat rendah, apalagi kalau melihat fakta bahwa kondisi infrastruktur kita saat ini sangat terbelakang. Ini tentu saja sangat memprihatinkan. "Ditambah kualitaas tidak kuat plus banyak juga yang kebocoran (penyimpangan)," kata Azwar.
    Kembali ke masalah aparatur, Azwan meminta daerah agar rekruitmen CPNS dan promosi PNS di masa mendatang  betul-betul dilakukan dengan baik. Begitu juga dengan penataan jumlah dan analisis kebutuhan pegawai. Sehingga MenPAN tidak terkesan menjadi penghambat sekiranya semua daerah memahami pemetaan dan analisis pegawai.
    Untuk rekruitmen CPNS misalnya, MenPAN akan bekerja sama dengan 10 perguruan tinggi di Indonesia dalam membuat soal. Pusat berharap seleksi CPNS mendatang kembali dilakukan secara nasional mengingat saat ini kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menurun. "Sudah terlalu banyak permainan. Jadi saya kira pemerintah daerah harus membantu kita agar masyarakat percaya bahwa seleksi CPNS berjalan tanpa ada kecurangan," tandas Azwar.
    Terhadap pelayanan publik, Azwar berharap pemerintah daerah bisa mendukung terwujudnya pelayanan publik yang memadai pada setiap daerah. Apalagi sudah ada undang-undang tentang pelayanan publik yang mengatur bagaimana proses pelayanan kepada masyarakat dipermudah.
    Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan instansi atau aparat pemerintah yang tidak mendukung terwujudnya pelayanan publik yang prima. Salah satunya bisa melalui lembaga onbusman yang sudah dibentuk di daerah. "Warga tidak puas dengan pelayanan lapor ke onbusman. Kita ingin ada peningkatan transparansi," tandas Azwan.   
    Mendagri, Gamawan Fauzi menambahkan bahwa persoalan birokrasi di lingkup pemerintahan memang butuh pembenahan. "Banyak hal yang memang harus kita bina untuk bisa mewujudkan birokrasi yang baik," ujar Gamawan.
    Bicara kemajuan daerah utamanya dikaitkan dengan otonomi daerah, Gamawan menyebutkan bahwa di Indonesia ini memang ada daerah yang maju namun ada juga yang tertinggal. Dia sangat apresiasi dengan tingkat kemajuan yang dicapai Sulsel utamanya pertumbuhan ekonomi.
    Ketika disandingkan dengan masalah angkatan kerja atau pun pengangguran, pertumbuhan ekonomi daerah sangat berperan menekan angka pengangguran. Kalkulasinya, kalau ekonomi tumbuh 1 persen pertahun, angka pengangguran yang bisa terserah berkisar 600 ribu orang. "Sehingga kalau angkatan kerja kita setiap tahun ada 3 juta jiwa plus pengangguran, kita butuh pertumbuhan ekonomi 6 persen. Jadi kalau Sulsel saat ini pertumbuhan ekonominya di atas 8 persen, sudah dipastikan bahwa angka pengangguran juga berkurang," kata Gamawan.
    Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa pemerintahan di Sulsel saat ini berjalan dengan baik dengan tingkat kepuasan masyarakat 81 persen. "Ekonimi Sulsel tumbuh 8,64 persen. Saat ini uang yang beredar di masyarakat sekitar Rp31 triliun sedang tabungan warga per Januara mencapai Rp45 triliun," kata Syahrul.
    Dari segi birokrasi utamanya terkait pengelolaan keuangan, Syahrul juga mengungkap kalau Sulsel semakin membaik. Hal ini sejalan dengan penilaian Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mempersepsikan Sulsel wajar tanpa pengecualian (WTP). (hamsah umar)                                                           

Sayang II Belum Harga Mati

MAKASSAR, FAJAR--Posisi ketua SOKSI Sulsel, Agus Arifin Nu'mang di Golkar saat ini memang di atas angin. Tapi bukan berarti Agus sudah aman mendampingi Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel mendatang.
    Paket Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) II belum harga mati. Kendati hingga saat ini hanya Agus yang mendaftar secara resmi di internal Golkar Sulsel, tapi itu belum memberikan jaminan bahwa Golkar sepenuhnya atau sudah pasti menetapkan Agus sebagai cawagub. Kendati hanya satu cawagub yang mendaftar, partai ini tetap melakukan survei untuk melihat elektabilitas kandidat yang ada.
    Bisa jadi, Golkar tidak akan memilih Agus sebagai pendamping SYL kalau survei wakil gubernur Sulsel tersebut rendah, atau ada figur lain yang surveinya lebih tinggi. "Menurut saya belum tentu Agus yang diambil Golkar. Kalau ada yang surveinya lebih tinggi pasti akan jadi pertimbangan," kata Ketua Harian DPD Golkar Makassar, Haris Yasin Limpo, Senin, 23 April.
    Adik kandung Syahrul ini menyatakan Golkar masih tetap melakukan survei untuk memastikan elektabilitas calon pendamping Syahrul di pilgub mendatang. Alasan survei inilah yang menjadi dasar bagi Haris menyebut Sayang II belum final, kendati hanya Agus satu-satunya calon yang mendaftar di Golkar.          
    Meski Golkar masih harus melakukan survei pascapendaftaran di DPD Golkar Sulsel, Agus bisa saja tetap percaya diri bisa mendampingi SYL. Pasalnya, popularitas dan elektabilitas Agus berdasar survei yang dilakukan tim SYL cukup menyakinkan posisi Agus sebagai kandidat terpopuler dibanding HM Roem, Andi Muallim, dan figur lainnya.
    Tim Pilkada DPD Golkar Sulsel, Ajiep Padindang yang dikonfirmasi terpisah membenarkan bahwa Golkar masih akan melakukan survei dalam menentukan cawagub Syahrul. Survei tetap dibutuhkan karena faktor tersebut tidak sekadar jadi acuan penetapan cawagub, tapi yang terpenting adalah untuk mengetahui tingkat elektabilitas cawagub yang ada.
    "Banyak hal yang diperlukan dari survei seperti misalnya untuk menetapkan rencana strategis pemenangan pemilu, untuk mempermantap peta politik dan lainnya. Jadi survei kita tetap lakukan," kata Ajiep.
    Kendati, Ajiep memastikan Golkar bakal memilih Agus sebagai cawagub yang akan diusung Golkar mendampingi Syahrul. Patokannya karena hanya figur cawagub ini yang mendaftar di Golkar. Sehingga partai berlambang pohon beringin ini berkeyakinan bahwa hanya Agus yang memiliki komitmen untuk maju sebagai cawagub mendampingi Syahrul.
    "Sampai saat ini yang mendaftar hanya Agus. Jadi bukan lagi soal siapa orangnya, tapi bagaimana memenangkan pasangan ini. Jadi survei sebenarnya bukan untuk memilih figur melainkan untuk melihat hal lain seperti bagaimana memenangkannya," tandas Ajiep. (hamsah umar)                  

PPDI Siap Bekerja di Rumah Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--DPD Partai Penegak Demokrasi Indonesia (PPDI) Sulsel memastikan akan memberikan rekomendasi atau dukungan resmi ke pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar, pada penutupan rapat pimpinan daerah khusus (rapimdasus) PPDI Sulsel, Selasa, 24 April.
    Sebelumnya, PPDI Sulsel memang sudah menyampaikan kecondongannya masuk ke Rumah Rakyat dalam rangka memenangkan Ilham-Aziz di pilgub 2013. Namun sebelum dukungan resmi tersebut diberikan, PPDI Sulsel tetap ingin mendengar aspirasi kadernya dari akar rumput.
    "Rapimdasus ini memang membahas penentuan cagub yang akan kita dukung. Karena cuma satu cagub yang membangun komunikasi dengan PPDI, mungkin itu saja yang kita perhitungkan untuk diberi dukungan. Kita akan keluarkan rekomendasi besok," kata Ketua DPD PPDI Sulsel, Andi Degong Abubakar, Senin, 23 April di Hotel Pena Mas Makassar.
    Ilham baru akan menghadiri Rapimdasus PPDI Sulsel pada saat penutupan karena kemarin memiliki kesibukan menyertai kunjungan salah satu menteri ke kantor Camat Makassar. Degong menyebut, permintaan dukungan dari cagub hanya ada dari Ilham-Aziz. Di Sulsel, partai ini memiliki 8 legislator. 
    Selain membahas dukungan PPDI di pilgub, rapimdasus ini juga membahas koalisi Banteng 5 atau partai berlambang banteng antara lain PNBK, PNI Marhaenisme dan partai lainnya menghadapi pemilu 2014 mendatang.
    "Kita juga melakukan sosialisasi undang-undang pemilu yang baru terhadap kader-kader dari daerah, sehingga kader kita memahami betul seperti apa undang-undang yang baru ini," tandas Degong. (hamsah umar)                    

Mustika IA Jual Program Gratis Persalinan

MAKASSAR, FAJAR--Kalangan ibu-ibu yang merupakan pemilih terbesar di Sulsel jadi perhatian khusus Mustika Semangat Baru,  salah satu tim sukses perempuan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar.
    Untuk menggalang dukungan dari pemilih perempuan, Mustika IA menjual program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan perempuan. Salah satunya gratis biaya persalinan bagi ibu hamil. Program gratis ini merupakan program yang dijalankan Ilham sebagai wali kota Makassar.
    Janji program gratis biaya persalinan bagi ibu hamil ini disampaikan Koordinator Mustika Semangat Baru, Aliyah Mustika Ilham saat berdialog dengan warga di Kabupaten Soppeng. Di daerah yang dikenal sebagai kota kalong ini Mustika menggalang kekuatan perempuan melalui majelis taklim hingga aktivis gender. Dialog digelar di kediaman mantan Kadis Perhubungan Sulsel, Andi Sulham Hasan.
    Mustika IA juga mempopulerkan bebas biaya lahir sampai mati, program yang telah diinplementasikan di Kota Makassar, bertepatan periode kedua Ilham menjabat Wali Kota Makassar. Mustika juga memanjakan ibu-ibu dengan souvenir berupa kipas angin, tas, dan kerudung bagi ibu-ibu yang punya pertanyaan dan saran bagi IA.
    Selain Mustika IA yang intens mencari dukungan kaum perempuan, hal sama dilakukan perempuan muslimah Ilham-Aziz. Melalui istri Aziz, Sabriati, perempuan muslimah ini juga menggalang dukungan majelis taklim di Pangkep. Pertemuan dengan majelis taklim dilakukan di BTN Samalewa Bungoro tepatnya di kediaman Emmy Sudarwanto.
    Di majelis taklim Asy-Syifaa Bungoro, Sabriati mencari simpati dengan mencoba membangun spirit kepada kaum ibu sebagai insan mulai apalagi sebagai tiang negara.
    Sabriati mendekati kaum perempuan dengan cara menanamkan nilai-nilai moral melalui tausyiah. Di masjid Jami Mujahidin Palampang Pangkajene, Pangkep dialog bertemakan Pergaulan Seks Bebas Remaja melalui Media Bebas.   
    Fakta mengenai perilaku seks menyimpang remaja di Indonesia, khususnya Sulsel masih terjadi. "Solusinya, peran orang tua dalam pendidikan agama sejak dini perlu ditanamkan," katanya. (hamsah umar)

IA Janji Gratiskan Sertifikat Tanah

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan calon gubernur Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar mulai intens bicara janji di pilgub Sulsel. Selain pendidikan gratis untuk SMA, IA juga menjanjikan pengurusan sertifikat tanah secara gratis.
    Janji IA ini cukup beralasan karena di Sulsel masih banyak petani yang belum membuatkan sertifikat tanah utamanya lahan pertanian mereka karena faktor biaya. Pertimbangan lain sehingga pengurusan sertifikat tanah cuma-cuma untuk memudahkan petani mengembangkan permodalan dengan memanfaatkan sertifikat tanah.
    Program sertifikasi tanah gratis ini diungkapkan Ilham saat silaturahmi dengan petani di Desa Guaria, Kecamatan Lalabata Soppeng, Minggu, 22 April. "Sertifikasi tanah gratis ini untuk memudahkan petani mengembangkan usaha lewat fasilitas kredit perbankan, karena ada agunan berbentuk," kata Ilham.
    Oleh masyarakat Soppeng, Ilham disambuat antusias. Ilham Bahkan sempat mengalungkan selendang bertuliskan Ilham-Aziz for Sulsel kepada 10 tokoh masyarakat.
    Mantan carateker Wali Kota Parepare, Andi Sulham Hasan yang mendampingi Ilham di daerah ini berharap petani Soppeng tidak takut intimidasi dan ancaman dari pihak tertentu utamanya yang bisa mempengaruhi pilihan di pilgub. Ini diungkapkan Sulhan karena di desa tertentu petani diintimidasi tidak akan diberi bibit pertanian kalau tidak memilih cagub tertentu.
    "Padahal, kalau memang mau membagikan bibit,  kenapa tidak dari tiga atau empat tahun lalu, kenapa baru saat ini bibitnya dijanjikan,  itupun diiringi dengan ancaman. Di era Amin Syam bibit padi dibagi setiap tahun," sesal Sulham di Kampung Lawara, Desa Pattojo, Lalabata, Soppeng.
    Karena itu, saatnya petani di Soppeng bersatu untuk melawan intimidasi. Memilih figur yang memberikan perhatian terhadap petani dan sarjana pertanian. "Igatona pale kutania pada idi to ugi'e (siapa lagi kalau bukan kita sesama Bugis)," kata Sulham. (hamsah umar)