Cari Wakil, Muslimin Pertimbangkan Geopolitik

MAKASSAR, FAJAR--Faktor geopolitik dalam pemilukada daerah masih sangat berpengaruh dalam mendapatkan simpati dan dukungan besar masyarakat. Calon kepala daerah pun selalu menjadikan isu geopolitik sebagai salah satu pertimbangan dalam menentukan pasangan.
Ini juga yang menjadi salah satu pertimbangan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam menentukan pasangan calon di daerah penghasil salak ini. PAN yang hampir pasti mengusung Ketua DPD PAN Enrekang, Muslimin Bando juga menyarankan agar tokoh yang saat ini berada di urutan teratas survei mencari pendamping yang mewakili faktor geopolitik.
Kendati sejauh ini belum banyak nama yang mengemuka mengenai tokoh yang ideal menjadi cawabup Muslimin, elit PAN baik di Enrekang maupun DPW Sulsel sudah mulai serius memikirkan tokoh yang akan dipaketkan dengan Muslimin. PAN memang pantas lebih fokus memikirkan cawabup mengingat Muslimin yang menjadi runner up pemilukada Enrekang lalu itu saat ini paling diunggulkan memenangkan pemilukada Enrekang 2013 mendatang.
"Menurut saya, Muslimin harus mempertimbangkan geopolitik. Kalau mau mencari pasangan, mungkin sebaiknya beliau berpasangan dengan figur yang berasal dari kota Enrekang, Maiwa," saran Sekretaris Umum DPW PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar, Senin, 30 Juli.
Buhari mengapresiasi sikap Muslimin yang mulai membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Enrekang yang menyatakan siap bertarung di Enrekang, khususnya mengenai wacana calon pendampingnya. Langkah ini cukup tepat, paling tidak calon memiliki waktu lebih banyak untuk bersosialisasi pada saat sudah berpasangan. "Sangat wajar Pak Muslimin mulai mewacanakan wakil yang tepat bersamanya," cetus Buhari.
Buhari menyebut, PAN sudah membentuk Tim Pilkada DPD PAN Enrekang yang disiapkan untuk menjaring cabup-cawabup PAN Enrekang. Buhari berharap penjaringan calon sudah dilakukan.
Pastinya, PAN Sulsel menyebutkan bahwa Ketua DPD PAN Enrekang hampir pasti diusung PAN di pemilukada daerah ini. Selain sebagai pimpinan partai, apresiasi dan dukungan masyarakat Enrekang terhadap kader PAN ini juga besar. Hal ini tentu saja seiring dengan hasil survei yang selalu menempatkan dirinya di urutan teratas.
Sejauh ini, salah satu tokoh yang pernah mencuat sebagai tokoh yang layak mendampingi Muslimin adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Enrekang, Chaerul Latanro. Kendati Chaerul sejauh ini bertekad maju sebagai calon bupati Enrekang. (hamsah umar)

Panwaslu Janji Tindak PNS Tak Netral

MAKASSAR, FAJAR--Peringatan bagi pegawai negeri sipil (PNS) yang coba berpihak pada pasangan cagub tertentu di pilgub Sulsel. Panwaslu berjanji akan menindak tegas abdi negara yang terbukti tidak netral dalam proses pilgub Sulsel 2013 mendatang.
Kesiapan untuk menindak PNS yang tidak netral ini ditegaskan anggota KPU Sulsel menyusul instruksi langsung Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), untuk menertibkan PNS yang tidak netral sekalipun belum ada calon yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel. Salah satunya dengan mengumumkan oknum PNS yang tidak netral di media.
"Kita memiliki kesiapan untuk menindak PNS yang tidak netral, termasuk mengumumkan di media sebagaimana instruksi Bawaslu. Saya kira ini memang penting dan baik, karena juga akan menjadi sanksi sosial bagi mereka yang selama ini tidak netral," kata Anwar, Selasa, 31 Juli.
Namun sebelum menindak PNS yang tidak mau mematuhi aturan ini, Panwaslu Sulsel tetap melakukan imbauan dan sosialisasi kepada aparat daerah untuk tidak terlibat kegiatan politik yang dilakukan oleh kandidat gubernur. Selain bisa menciderai pesta demokrasi, keberpihakan PNS juga bisa merusakan proses pilgub Sulsel.
  Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menambahkan bahwa anggota Panwaslu se-Sulsel sudah sangat siap untuk melakukan pengawasan terhadap tugas yang menjadi tanggung jawab Panwaslu.Namun terkait penindakan terhadap PNS, Suprianto menegaskan bahwa pihaknya baru sekadar bisa melakukan imbauan dan sosialisasi agar PNS tetap netral dipilgub. "Untuk sementara kita hanya bisa sosialisasi dan melakukan imbauan," kata Suprianto.
Kemarin, Panwaslu Sulsel melakukan rapat koordinasi dengan Komisi A DPRD Sulsel terkait alokasi anggaran yang disiapkan untuk Panwaslu Sulsel, yang sejauh ini belum ada kepastian kapan bisa dicairkan oleh pemerintah, kendati sudah disiapkan dalam APBD sebesar Rp50 miliar.
Ketua Komisi A DRPD Sulsel, Ajiep Padindang berharap Biro Pemerintahan Umum secepatnya mengambil langkah agar kebutuhan anggaran Panwaslu Sulsel segera tersedia dan tidak perlu lagi menggunakan dana pribadinya. "Tapi yang penting juga dicermati Panwaslu adalah pengajuan kebutuhan anggaran, karena kalau saya lihat sepintas apa yang diajukan ini belum sesuai," kata Ajiep. (hamsah umar)          

IA-Garuda-Na: PNS Jangan Mau Diintimidasi

*IA Buka Posko Pengaduan

MAKASSAR, FAJAR--Mobilisasi bahkan intimidasi pegawai negeri sipil (PNS) oleh kandidat tertentu dalam mengarahkan dukungan di pilgub menjadi sorotan tajam. PNS yang seyogyanya dibiarkan bekerja optimal sesuai tugasnya malah diseret pada kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain menjadi sorotan keras Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Dr Muhammad Alhamid, mobilisasi dan intimidasi PNS khususnya di daerah juga menjadi sorotan cagub Sulsel baik Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) maupun Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
"Karena itu PNS tidak boleh tinggal diam. PNS jangan mau dipolitisasi dan diseret-seret apalagi diintimidasi untuk melakukan mobilisasi dukungan kepada kandidat tertentu. Itu melanggar UU," ujar Koordinator Tim Advokasi Ilham-Aziz, Hasbi Abdullah, Selasa, 31 Juli.
Pelanggaran terkait netralitas PNS ini sudah sangat kuat sanksinya. Selain ancaman pidana penjara, juga bisa menjadi bukti kuat di Mahkamah Konstitusi. "Karena itu, jangan pernah berharap, pemenang pilkada karena intimidasi dan mobilisasi PNS bisa lolos," warning Hasbi.
Sebelumnya, Bawaslu sudah memberi warning PNS maupun kandidat tidak berpihak pada kandidat tertentu. Bahkan Alhamid menyebut dirinya diberi nomor kontak khusus oleh Mendagri dan hanya diketahui Ketua Bawaslu dan Ketua KPU sebagai media untuk melaporkan PNS yang tidak netral. Namun keberanian Panwaslu Sulsel menangkap tangan pelaku betul-betul diharapkan. "Kami mendapat laporan dari tim kami di Luwu Timur dan Luwu Utara, intimidasi PNS ini begitu kencang," ungkap Hasbi.
Mereka yang berbeda atasan bakal dimutasi, begitu juga kepala desa diminta mengarahkan warganya mendukung kandidat tertentu. "Ini sudah praktik kecurangan yang luar biasa, sistematis, dan massif," imbuhnya.
Jubir IA, Selle KS Dalle, bahkan menyebut akan membentuk posko pengaduan khusus bagi PNS yang diintimasi dan dipaksa memobilisasi dukungan. "Silakan melapor, kami akan melindungi saksi pelapor sesuai ketentuan dan protap perlindungan saksi yang ada," kata Selle.
Masyarakat tidak perlu takut melapor karena alasan ketahuan. "Pokoknya, laporkan setiap kecurangan berupa mobilisasi, intimidasi, dan politisasi PNS, kami akan meneruskan laporan tersebut ke Meneg PAN dan yakinlah pasti akan diproses," tegas Selle.
Temuan mengenai adanya upaya mobilisasi PNS untuk mendukung kandidat tertentu ini juga diurai jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin. Di Wajo misalnya, tim Garuda-Na menemukan PNS dituntut membentuk tim sukses bahkan diminta membuat formulir dukungan kepada calon tertentu. "Ada yang sempat kita ambil bukti formulirnya," kata Nasrullah.
Garuda-Na sendiri menyesalkan mobilisasi PNS dan aparat pemerintahan di daerah oleh kandidat tertentu, terkhusus yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemerintahan. Garuda-Na bahkan minta agar mobilisasi PNS di daerah tidak dilakukan lagi, sebagai salah satu wujud komitmen untuk bertarung secara sehat. "Kasihan sebenarnya juga PNS apalagi kalau harus diintimidasi," tambahnya.  (hamsah umar)      

Kader Wajib Pasang Gambar Sayang

*Roem: Golkar Belum Steril

MAKASSAR, FAJAR--Kader Golkar utamanya yang duduk di DPRD Sulsel dan kabupaten/kota punya tanggung jawab tidak sekadar menyosialisasikan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), tapi juga wajib memasang gambar Sayang pada setiap atribut sosialisasi kader.
Kewajiban setiap kader agar saat membuat atribut sosialisasi seperti baliho, banner dan semacamnya juga mengikutkan gambar Sayang. Partai ini bahkan secara khusus membuat surat edaran yang isinya meminta semua kader berpartisipasi menyosialisasikan Sayang di pilgub Sulsel.
"Kita dalam berorganiasi itu kan tidak boleh egois tapi harus saling membantu. Sekarang kita harus menyadari bahwa pencalonan Sayang di pilgub bukan sekadar keinginan Syahrul-Agus, tapi keinginan dari Golkar, sehingga ini menjadi tanggung jawab semua kader untuk menyosialisasikannya," kata Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, HM Roem, Selasa, 31 Juli.
Surat edaran yang dikeluarkan DPD Golkar Sulsel yang berisi imbauan gambar Sayang diikutkan dalam setiap sosialisasi yang dilakukan kader, telah menjadi keputusan partai yang ditujukan pada kader terkhusus yang duduk di DPRD. Paling tidak, selalu sebagai bentuk sosialisasi Sayang, ini juga sekaligus untuk menyosialisasikan diri kader Golkar utamanya yang akan menjadi calon legislatif di daerah masing-masing.
"Kalau dia tercatat sebagai anggota dewan, paling tidak dia pasang baliho sosialisasi dirinya dan Sayang di daerah pemilihannya. Sebenarnya inisiatif ini saya yang mengawali. Kalau dulu saya bahkan pasang baliho di seluruh Sulsel. Tapi sekarang saya belum mau pasang baliho di Sinjai, jangan sampai dikira saya mau jadi bupati lagi atau jadi gubernur," kata Roem.
Terhadap soliditas kader Golkar di Sulsel dalam mendukung pasangan Sayang di pilgub Sulsel, mantan bupati Sinjai dua periode ini menegaskan bahwa indikasi kader Golkar belum solid atau belum steril dalam mendukung sepenuhnya Sayang di pilgub ada, utamanya di DPD Golkar Makassar.
"Jujur saja memang Makassar itu belum steril, utamanya kader yang duduk di DPRD Makassar. Padahal kalau kader yang baik, sudah harus mempertegas dukungan terhadap cagub yang telah ditetapkan partai. Di Golkar tidak ada istilah belum mendukung," kata Roem.
Kendati tidak menjelaskan lebih jauh apa yang menjadi parameter sehingga Golkar Makassar belum steril dalam mendukung Sayang, Roem berharap agar DPD Golkar Makassar bisa melihat kader yang kurang mendukung keputusan partai. "Itu tugas teman-teman di DPD Golkar Makassar," imbuh Roem.     (hamsah umar)
   

Merakyat, Nelayan Puji Aziz

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan dan simpati masyarakat papan bawah terhadap cawagub Sulsel, Abdul Aziz Qahhar Mudzakkar berdatangan. Setelah para pedagang di pasar tradisional, kali ini simpati datang dari para penjual ikan dan nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kelurahan Ponjalae, Kota Palopo.
Simpati nelayan terhadap Aziz ini disampaikan nelayan saat dia mengunjungi TPI ini Selasa, 31 Juli. Aziz datang usai memberi tausiah dan salah subuh berjamaah di Masjid Agung, Kota Palopo. Di sini, Aziz berdialog dengan nelayan dan penjual ikan dan mendengar keluhan-keluhan sekaligus suka duka nelayan dan penjual ikan di daerah tersebut. "Hidup Ilham-Aziz," teriak Ancung.
Aziz berusaha sedekat mungkin dengan nelayan dan menyalaminya. "Janganki ustadz, bau ikan tanganku," pinta Ancung. "Tidak ada masalah, saya suka makan ikan. Bau ikan di tangan itu mulia karena kita bekerja mencari nafkah untuk keluarga dengan kerja keras dan cara yang halal," balas Aziz sambil mendekati Ancung lalu bersalaman.
Satu per satu penjual ikan dan pengunjung didekati Aziz. Mereka bersalaman, berdialog, bahkan banyak yang proaktif mendekati Aziz untuk bersalaman sambil mencium tangannya.
Masyarakat papan bawah ini memuji Aziz sebagai sosok pemimpin kharismatik, punya integritas sekaligus merakyat. "Aziz Qahhar benar-benar pemimpin peduli rakyat. Ia tidak segan turun ke bawah mendengar aspirasi dan keluhan masyarakat kecil. Belum pernah ada gubernur ke TPI Palopo," sebutnya.
Kendati mereka hanya rakyat kecil, tapi saat saat ini sudah mulai mengerti politik sedikit demi sedikit. Ada pemimpin, kata dia, datang hanya pada saat butuh suara, namun begitu sudah duduk semua dilupakan. Susah ditemukan, susah dihubungi karena banyak pengawalnya yang menghalang-halangi.
"Saya berharap, sosok seperti Aziz Qahhar yang dipilih menjadi pemimpin ke depan. Ia tidak pernah berubah, seperti rakyat biasa. Inimi dibilang pemimpin merakyat," lanjutnya. (hamsah umar)