IA-Garuda-Na: PNS Jangan Mau Diintimidasi

*IA Buka Posko Pengaduan

MAKASSAR, FAJAR--Mobilisasi bahkan intimidasi pegawai negeri sipil (PNS) oleh kandidat tertentu dalam mengarahkan dukungan di pilgub menjadi sorotan tajam. PNS yang seyogyanya dibiarkan bekerja optimal sesuai tugasnya malah diseret pada kepentingan politik kelompok tertentu.
Selain menjadi sorotan keras Ketua Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) RI, Dr Muhammad Alhamid, mobilisasi dan intimidasi PNS khususnya di daerah juga menjadi sorotan cagub Sulsel baik Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) maupun Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
"Karena itu PNS tidak boleh tinggal diam. PNS jangan mau dipolitisasi dan diseret-seret apalagi diintimidasi untuk melakukan mobilisasi dukungan kepada kandidat tertentu. Itu melanggar UU," ujar Koordinator Tim Advokasi Ilham-Aziz, Hasbi Abdullah, Selasa, 31 Juli.
Pelanggaran terkait netralitas PNS ini sudah sangat kuat sanksinya. Selain ancaman pidana penjara, juga bisa menjadi bukti kuat di Mahkamah Konstitusi. "Karena itu, jangan pernah berharap, pemenang pilkada karena intimidasi dan mobilisasi PNS bisa lolos," warning Hasbi.
Sebelumnya, Bawaslu sudah memberi warning PNS maupun kandidat tidak berpihak pada kandidat tertentu. Bahkan Alhamid menyebut dirinya diberi nomor kontak khusus oleh Mendagri dan hanya diketahui Ketua Bawaslu dan Ketua KPU sebagai media untuk melaporkan PNS yang tidak netral. Namun keberanian Panwaslu Sulsel menangkap tangan pelaku betul-betul diharapkan. "Kami mendapat laporan dari tim kami di Luwu Timur dan Luwu Utara, intimidasi PNS ini begitu kencang," ungkap Hasbi.
Mereka yang berbeda atasan bakal dimutasi, begitu juga kepala desa diminta mengarahkan warganya mendukung kandidat tertentu. "Ini sudah praktik kecurangan yang luar biasa, sistematis, dan massif," imbuhnya.
Jubir IA, Selle KS Dalle, bahkan menyebut akan membentuk posko pengaduan khusus bagi PNS yang diintimasi dan dipaksa memobilisasi dukungan. "Silakan melapor, kami akan melindungi saksi pelapor sesuai ketentuan dan protap perlindungan saksi yang ada," kata Selle.
Masyarakat tidak perlu takut melapor karena alasan ketahuan. "Pokoknya, laporkan setiap kecurangan berupa mobilisasi, intimidasi, dan politisasi PNS, kami akan meneruskan laporan tersebut ke Meneg PAN dan yakinlah pasti akan diproses," tegas Selle.
Temuan mengenai adanya upaya mobilisasi PNS untuk mendukung kandidat tertentu ini juga diurai jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin. Di Wajo misalnya, tim Garuda-Na menemukan PNS dituntut membentuk tim sukses bahkan diminta membuat formulir dukungan kepada calon tertentu. "Ada yang sempat kita ambil bukti formulirnya," kata Nasrullah.
Garuda-Na sendiri menyesalkan mobilisasi PNS dan aparat pemerintahan di daerah oleh kandidat tertentu, terkhusus yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemerintahan. Garuda-Na bahkan minta agar mobilisasi PNS di daerah tidak dilakukan lagi, sebagai salah satu wujud komitmen untuk bertarung secara sehat. "Kasihan sebenarnya juga PNS apalagi kalau harus diintimidasi," tambahnya.  (hamsah umar)