KPU Hitung Ulang Kotak Suara

MAKASSAR, FAJAR--Hasil perhitungan surat suara oleh petugas KPPS pilgub Sulsel di tingkat TPS tampaknya masih menyisakan masalah. Sejumlah kotak suara terpaksa dibuka dan dihitung ulang karena terjadi perbedaan persepsi soal surat suara sah dan batal.
Kotak suara yang dibuka dan dihitung ulang itu utamanya yang dideteksi banyak dianggap suara batal. Rupanya, pada perhitungan suara yang berlangsung kemarin, petugas KPPS bersama saksi calon banyak membatalkan surat suara yang tercoblos simetris. Ini terjadi karena diduga warga yang menggunakan hak pilihnya itu banyak yang tidak membuka surat suara penuh atau mencoblosnya saat masih terlipat.
Informasi yang diperoleh, di Makassar hampir seluruh kecamatan yang terpaksa membuka ulang kota suara untuk menghitung ulang. Pasalnya, surat suara yang tercoblos simetris oleh KPU adalah sah sedang persepsi petugas KPPS dan saksi saat perhitungan dianggap tidak sah atau tercoblos dua kali. Tidak heran di beberapa TPS banyak suara yang dianggap tidak sah bahkan ada yang mencapai seratusan.
Salah satu TPS yang dihitung ulang yakni TPS 2 Kelurahan Rappojawa, Kecamatan Tallo. Di tempat ini, setidaknya ada 100 suara yang dianggap tidak sah saat perhitungan. Setelah dibuka ulang atas kesepakatan semua pihak termasuk saksi pasangan calon, petugas PPS di daerah ini melakukan perhitungan ulang. Hasilnya, hanya ada tiga suara yang dinyatakan batal.
Kendati ada kotak suara yang harus dihitung ulang, namun proses rekapitulasi di kelurahan ini tidak menuai kendala. Bahkan dari belasan TPS di kelurahan ini seluruhnya telah direkap kemarin. Salah seorang petugas PPS Kelurahan Rappojawa, Windayani menyebutkan hasil perhitungan akhir di kelurahan ini dimenangkan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).
"Hasil rekap untuk Rappojawa IA 1.664 suara, Syahrul-Agus 1.601, dan Rudiyanto-Nawir 154 suara. Dari surat suara yang tadinya dianggap tidak sah (100 suara), 38 suara untuk IA, 56 untuk Sayang, dan 3 untuk Garuda-Na," kata Windayani.
Anggota KPU Makassar, Izzdin Idrus yang dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya sejumlah kotak suara di Makassar yang dihitung ulang karena perpedaan persepsi. "Benar ada sejumlah kotak yang dibuka dan dihitung ulang petugas PPS karena perbedaan persepsi. Cuma berapa banyak masih diinventarisasi," kata Izzdin.
Namun lanjut dia, jumlah kotak suara yang dihitung ulang itu tidak terlalu banyak. "Tapi memang ada di setiap kecamatan di Makassar," tambahnya.
Izzdin menyebut, KPU Makassar bersama tim pasangan calon sudah bersepakat untuk membuka dan menghitung ulang kotak suara yang diketahui banyak suara batalnya. Apalagi, jumlah suara batal itu ada yang mencapai ratusan lembar.
Terhadap banyaknya surat suara yang dibatalkan, Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto mengaku sudah meminta KPU Sulsel untuk melakukan pembukaan dan perhitungan ulang. "Kita dari panwaslu sudah minta KPU untuk melakukan perhitungan ulang," tandas Suprianto.
Suprianto mengaku saat ini masih menunggu laporan dari panwaslu kabupaten/kota mengenai kemungkinan adanya kota suara yang harus dihitung ulang seperti yang banyak terjadi di Makassar. Dia mengaku, panwaslu Kabupaten Luwu Timur juga sudah minta KPU melakukan perhitungan ulang terhadap beberapa kotak suara yang banyak suara batalnya.
"Kita masih menunggu laporan dari teman-teman di kabupaten/kota yang lain. Yang jelas, surat suara yang dibatalkan padahal seharusnya sah ini harus dihitung ulang," tandas Suprianto.  (hamsah umar)
                             

Pemilukada Lima Kabupaten Bersamaan

MAKASSAR, FAJAR--Setelah disibukkan pilgub, sepuluh kabupaten/kota di Sulsel segera menyambut pemilihan kepala daerah (pemilukada). Dari sepuluh daerah itu, lima di antaranya sepakat menggelar secara bersamaan.
Daerah yang akan menggelar pemilukada/pilwalkot itu yakni Makassar, Parepare, Jeneponto, Wajo, Pinrang, dan Luwu yang akan digelar bersamaan pada 18 September mendatang. Kendati hari pencoblosan itu belum diplenokan KPU di lima kabupaten/kota itu, namun kelima daerah ini sudah merancang tahapan dimana hari H akan ditetapkan 18 September.
Adapun Sinjai dan Bantaeng juga digelar bersamaan pada 17 April nanti. Kedua daerah ini bahkan saat ini sementara melakukan verifikasi atau tahap pencalonan. Di Bantaeng ada lima pasangan calon yakni petahana Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, Andi Nurjaya-M Idrus Hamjal, Alam Sahruddin-Ir Juslam, Jabal Nur Jumain-Mansur Tjongkeng, dan Hadijah Nirwana-Drs Imran Massualle.
Adapun di Sinjai setidaknya 12 calon yang sudah mendaftar sebagai bakal calon yakni AAnis Asra-MuhYahya, A Syamsul Qamar-Marwah Jufri, A Seto Gadhista Asapa-A Mukhtar Mappatoba, A Mahyanto Massarappi- A Massalinri Lathief,  Sabirin Yahya-A Fajar Yanwar,  Muh Hasan Basri Ambarala-Sulthani, Muchlis Panaungi-Zulfikar Hamid, AM Irwan Patawari-A Takdir Hasyim, Mukhlis Isma-Musa Rasyid, Lukman Arsal-Jamaluddin, Amru Rijal Junaid-Zainuddin Fatbang, dan A Jefriyanto Asapa-Hermansyah.
Adapun Parepare daerah tetangganya Sidrap akan menggelar pemilukada pada 29 Agustus, sedang Enrekang dijadwalkan 2 Juli mendatang. "Tapi jadwal pemilukada beberapa kabupaten/kota ini masih ada yang belum diplenokan, baru menjadi ancang-ancang. Tapi kemungkinan besar tidak akan bergeser dari jadwal yang ditetapkan itu," kata Kasubag Hukum KPU Sulsel, Ismail Masse.
Anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan berharap agar kabupaten yang saat ini sementara merancang tahapan agar memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilukada ini, sehingga tahapan yang sudah ditetapkan nanti tidak akan bergeser atau dimundurkan.
"Jadi yang paling penting diperhatikan soal anggaran dulu. Ada pengalaman kita di Takalar yang harus berubah tahapannya karena persoalan ketidakpastian anggaran, sehingga saya harap kabupaten terlebih dahulu memastikan kesiapan anggarannya," kata Lomba.
Hal lain, penyelenggara di daerah diharapkan segera membuat regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan seluruh tahapan pemilukada, termasuk berkoordinasi dengan baik dengan konsultan hukum yang akan disiapkan. (hamsah umar)

KPU Rileks, Panwaslu Tegang

MAKASSAR, FAJAR--Suasana kondusif pascapencoblosan di pilgub Sulsel yang terjaga dengan baik, ikut mempengaruhi suasana penyelenggara. Komisioner KPU Sulsel coba tetap rileks, sedang Panwaslu Sulsel masih diliputi ketegangan atau kekhawatiran.
Anggota KPU Sulsel coba tetap tegar meski masih banyak masalah yang meliputi proses rekapitulasi di tingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS), seperti perhitungan/pembukaan kota suara karena banyak suara yang dijadikan tidak sah. Begitu juga berbagai kelemahan yang ditemukan Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu).
Di kantor KPU Sulsel, pantauan FAJAR di KPU Sulsel kemarin, para komisioner sendiri terlihat cukup santai. Tidak ada aktivitas berarti. Kendati beberapa tamu KPU Sulsel seperti anggota KIP Aceh, KPU Bali, dan KPU Gorontalo, serta Sekjen KPU RI tetap meramaikan kantor KPU Sulsel.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas mengaku cukup mengapresiasi situasi pilgub Sulsel yang berjalan tetap kondusif pascapencoblosan. "Sehingga kita juga tidak begitu tegang dan bisa lebih santai," kata Jayadi.
Jayadi pun berharap, situasi kondusif pascapencoblosan ini bisa tetap terjaga hingga setelah penetapan gubernur terpilih pada 30 Januari mendatang. Tapi harapan ini bukan hanya diinginkan KPU dan jajarannya saja, tapi ini juga menjadi harapan seluruh masyarakat Sulsel.
"Alhamdulillah proses pelaksanaan pilgub Sulsel sampai hari ini masih berjalan dengan baik dan normal, sehingga tidak perlu ada ketegangan pada kita. Kendati ada suara-suara berupa kritikan kepada KPU, saya kira itu juga menjadi bagian dari proses yang kita harus lalui," kata anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan.
Kalau komisioner KPU Sulsel dan jajarannya sudah bisa lebih rileks, suasana yang dirasakan Panwaslu Sulsel malah sebaliknya. Penyebabnya karena pengawas pemilu ini melihat penyelenggara tingkat bawah tidak konsisten utamanya dalam menetapkan suara sah dan tidak sah saat perhitungan.
"Meski situasinya cukup kondusif, kita tetap tegang dan ada kekhawatiran. Itu karena KPU dan jajarannya ada ketidakkonsistenan dalam penentuan suara sah. Bahkan kami sudah meminta KPU dan jajarannya untuk melakukan perhitungan suara ulang," kata Ketua KPU Sulsel, Suprianto.  (hamsah umar)
       

Golput Akibat Pendidikan Politik Gagal

MAKASSAR, FAJAR--Jumlah masyarakat Sulsel yang tidak menggunakan hak politiknya masih cukup tinggi. Mengacu hasil quick count sejumlah lembaga survei, warga yang tidak menyalurkan hak suaranya masih dikisaran 30-35 persen.
Banyaknya warga yang golput ini bukan semata karena memang menjadi pilihan politik warga, juga karena adanya sistem yang tidak jalan di tingkat penyelenggara. Setidaknya ada dua poin utama kenapa warga golput yakni dari jangkauan figur calon dan persoalan teknis.
"Kalau mereka golput karena memang tidak mau menggunakan hak politiknya dengan alasan figur yang ada tetap dianggap tidak mewakili aspirasinya, bisa saja jumlahnya sedikit. Tapi yang paling besar sebenarnya karena persoalan teknis atau sistem yang ada," kata pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah.
Persoalan teknis misalnya karena terkait akurasi data pemilih yang dimiliki KPU Sulsel. Contoh kecilnya ada warga yang sudah lama berada di luar Sulsel tapi tetap memiliki undangan pemilih, sebaliknya banyak juga warga yang sama sekali tidak mendapat undangan. Mereka yang tidak mendapat undangan inilah yang diperkirakan menjadi penyumbang besar tingginya golput di Sulsel.
Ini bisa dilihat dari banyaknya warga yang memprotes KPU Sulsel karena warga tidak mendapat undangan baik yang datang langsung ke KPU, petugas KPPS, dan PPS. Belum lagi warga yang memilih apatis ketika tidak mendapat undangan. " Sebenarnya mereka mau memilih tapi karena terkendala undangan. Kalau masyarakat perkotaan mereka umumnya bermasa bodoh kalau sudah tidak ada undangan," kata Hasrullah.
Berdasar quick count, tingkat partisipasi pemilih ada melansir hingga 69,68 persen seperti yang dilansir Citra Publik Indonesia dan Lingkaran Survei Indonesia, sedang Jaringan Suara Indonesia (JSI) mempublis partisipasi pemilih 64,59 persen. Melihat angka ini, tingkat partisipasi pemilih kali ini tidak jauh beda dengan pilgub Sulsel lima tahun silam yang juga berada dikisaran 69,98 persen.
Dengan masih tingginya golput di pilgub Sulsel ini, Hasrullah berharap semua stakeholder sudah harus mengevaluasi lebih jauh agar golput bisa lebih ditekan. Yang harus diperbaiki adalah sistem akurasi data. KPU sebagai penyelenggara memiliki tanggung jawab karena ada mekanisme atau sistem yang tidak dijalankan dengan baik.
Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menambahkan, tingginya golput di Sulsel karena faktor teknis dan administrasi, sehingga banyak masyarakat yang tidak dapat menyalurkan hak politiknya karena tidak mendapat undangan.
"Faktor lain karena tingkat kesadaran politik masyarakat masih rendah untuk berpartisipasi. Sikap apatis itu bisa akibat perilaku elit politik yang menunjukkan sikap saling serang terutama di media dengan iklan politik yang tidak mendidik, tapi provokatif," kata Firdaus.
Masih besarnya golput di Sulsel juga tidak lepas dari kegagalan pendidikan politik yang diperankan elit politik di Sulsel. Apalagi, kesan yang ditangkap elit politik ini bukannya memberikan pendidikan politik yang baik pada masyarakat, melainkan melakukan fragmentasi dengan peran iklan. "Ini diikuti massifnya pejabat di daerah yang mencoba menekan masyarakat dalam menentukan pilihan," tambah Firdaus.  
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas dimintai tanggapannya menyatakan KPU Sulsel sudah melakukan upaya maksimal dalam meningkatkan partisipasi pemilih di Sulsel. Namun peningkatan partisipasi pemilih dibanding pilgub sebelumnya sudah cukup baik kendati sangat tipis. "Saya kira itu sudah sangat baik di tengah kendala cuaca yang kita hadapi. Tapi terus terang saja, angka partisipasi seperti yang dilansir lembaga survei tidak memuaskan kita sebagai penyelenggara," kata Jayadi.
Pasalnya kata Jayadi, KPU juga sudah menargetkan partisipasi pemilih lebih baik dari pilgub sebelumnya. "Saya juga mohon maaf kepada masyarakat Sulsel kalau banyak warga yang mau memilih tapi tidak sempat karena tidak terdata dalam DPT," tambah Jayadi. Yang diapresiasi KPU kata Jayadi karena hingga saat ini proses pilgub Sulsel masih tetap berjalan dengan baik, atau tetap kondusif tidak seperti apa yang dikhawatirkan banyak pihak. Paling tidak kata dia, harapan untuk menjadikan Sulsel sebagai percontohan bisa terwujud, begitu juga komitmen damai para kandidat gubernur juga demikian.
Terhadap tingkat partisipasi pemilih ini, Ketua Devisi Humas KPU RI, Very Kurnia Reskiansyah menyarankan agar dalam pendataan pemilih ke depan, pelibatan perwakilan pemerintah tingkat bawah seperti RT/RW lebih diutamakan dalam mendata warga.
Jayadi juga menyebutkan golput dipengaruhi suasana masyarakat perkotaan. Dimana-mana kata dia, tingkat apatisme memilih di kota selalu tinggi. Penyebabnya banyak macam misalnya karena anggap siap pun yang terpilih terpilih sama saja, tidak terdaftar, tidak respek dengan calon yang ada, ada kegiatan yang sangat penting, sakit, tugas luar Sulsel.
"Saya kira, melihat tingkat partisipasi masyarakat yang ternyata masih banyak golput harus memang kita evaluasi, baik dari pihak KPU sendiri maupun dari pihak penyedia data," kata Jayadi. (hamsah umar)    

Faktor Golput:
-Tidak dapat undangan
-Tidak masuk DPT
-Sikap apatis
-Cuaca
-Tidak percaya figur

Haidar Suara Batal Rugikan IA

MAKASSAR, FAJAR--Banyaknya suara dibatalkan dalam perhitungan suara di TPS karena tercoblos simetris cukup merisaukan tim Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA). Dia berasumsi, suara yang dibatalkan itu lebih banyak milik pasangan IA sehingga akan sangat merugikan.
Kendati ribuan suara yang dibatalkan karena dicoblos simetris itu bukan hanya milik IA, tapi juga akan ada suara milik Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang), dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), namun Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Haidar Madjid memastikan suara batal itu mayoritas adalah suara untuk IA, terutama yang ada di Makassar.
"Kalau berdasar salah satu sampel yang sudah dilakukan perhitungan ulang di salah satu TPS di Sudiang, di situ ada 70 suara batal dan setelah dihitung ulang, ternyata itu semua adalah suara untuk IA. Dengan demikian, kami berkesimpulan pembatalan suara itu sangat merugikan IA," kata Haidar Madjid, Rabu, 23 Januari.
Makanya, Haidar yang tercatat sebagai Wakil Ketua DPRD Makassar ini minta KPU dan Panwaslu Sulsel agar semua kotak suara yang dideteksi banyak suara batal harus dihitung ulang. "Banyaknya suara batal ini sudah kita dibuka dan dihitung ulang. Saya kira ini adalah masalah serius yang terjadi di pilgub Sulsel," tambahnya.
Dia menyebut, KPU tidak ada alasan untuk tidak menghitung ulang kotak suara yang banyak suaranya dibatalkan apalagi yang mencapai puluhan hingga ratusan surat suara. Pasalnya, kalau itu tidak dilakukan, maka ada ribuan bahkan puluhan ribu masyarakat Sulsel yang sia-sia suaranya kemudian dibatalkan.
Kendati hasil quick count menunjukkan Sayang unggul jauh dari IA, tim IA saat ini masih tetap punya keyakinan pasangan ini bisa unggul. Salah satu alasannya, hasil quick count yang dilansir beberapa lembaga itu ada yang meleset. Seperti quick count yang menyebutkan Sayang menang di Wajo.
Dari 14 kecamatan di Wajo, Sayang hanya menang di lima kecamatan sedang IA di sembilan kecamatan. "Data rekap perolehan suara di Wajo ini berdasarkan formulir C1 yang kita dapatkan dari tim dan panwaslu Wajo. Sehingga kami berkesimpulan hasil quick count ini berbeda dengan yang terjadi di bawah," kata salah seorang tim IA, Irwan. (hamsah umar)