MAKASSAR, FAJAR--Setelah disibukkan pilgub, sepuluh kabupaten/kota di Sulsel segera menyambut pemilihan kepala daerah (pemilukada). Dari sepuluh daerah itu, lima di antaranya sepakat menggelar secara bersamaan.
Daerah yang akan menggelar pemilukada/pilwalkot itu yakni Makassar, Parepare, Jeneponto, Wajo, Pinrang, dan Luwu yang akan digelar bersamaan pada 18 September mendatang. Kendati hari pencoblosan itu belum diplenokan KPU di lima kabupaten/kota itu, namun kelima daerah ini sudah merancang tahapan dimana hari H akan ditetapkan 18 September.
Adapun Sinjai dan Bantaeng juga digelar bersamaan pada 17 April nanti. Kedua daerah ini bahkan saat ini sementara melakukan verifikasi atau tahap pencalonan. Di Bantaeng ada lima pasangan calon yakni petahana Nurdin Abdullah-Muhammad Yasin, Andi Nurjaya-M Idrus Hamjal, Alam Sahruddin-Ir Juslam, Jabal Nur Jumain-Mansur Tjongkeng, dan Hadijah Nirwana-Drs Imran Massualle.
Adapun di Sinjai setidaknya 12 calon yang sudah mendaftar sebagai bakal calon yakni AAnis Asra-MuhYahya, A Syamsul Qamar-Marwah Jufri, A Seto Gadhista Asapa-A Mukhtar Mappatoba, A Mahyanto Massarappi- A Massalinri Lathief, Sabirin Yahya-A Fajar Yanwar, Muh Hasan Basri Ambarala-Sulthani, Muchlis Panaungi-Zulfikar Hamid, AM Irwan Patawari-A Takdir Hasyim, Mukhlis Isma-Musa Rasyid, Lukman Arsal-Jamaluddin, Amru Rijal Junaid-Zainuddin Fatbang, dan A Jefriyanto Asapa-Hermansyah.
Adapun Parepare daerah tetangganya Sidrap akan menggelar pemilukada pada 29 Agustus, sedang Enrekang dijadwalkan 2 Juli mendatang. "Tapi jadwal pemilukada beberapa kabupaten/kota ini masih ada yang belum diplenokan, baru menjadi ancang-ancang. Tapi kemungkinan besar tidak akan bergeser dari jadwal yang ditetapkan itu," kata Kasubag Hukum KPU Sulsel, Ismail Masse.
Anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan berharap agar kabupaten yang saat ini sementara merancang tahapan agar memastikan alokasi anggaran untuk pelaksanaan pemilukada ini, sehingga tahapan yang sudah ditetapkan nanti tidak akan bergeser atau dimundurkan.
"Jadi yang paling penting diperhatikan soal anggaran dulu. Ada pengalaman kita di Takalar yang harus berubah tahapannya karena persoalan ketidakpastian anggaran, sehingga saya harap kabupaten terlebih dahulu memastikan kesiapan anggarannya," kata Lomba.
Hal lain, penyelenggara di daerah diharapkan segera membuat regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan seluruh tahapan pemilukada, termasuk berkoordinasi dengan baik dengan konsultan hukum yang akan disiapkan. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar