PKS Ajak Pemuda Berpolitik

MAKASSAR, FAJAR--DPW PKS Sulsel mengajak generasi muda di Sulsel untuk aktif berpolitik, termasuk bergabung dengan PKS untuk menata karier politik. Apalagi, saat ini partai sedang menggodok pencalegan untuk pemilu legislatif (pileg) 2014 mendatang.
Ajakan kepada pemuda di Sulsel untuk bergabung dengan PKS itu disampaikan pada kegiatan pembinaan kader Bidang Generasi Pemuda dan Profesi (GMPro) DPP PKS di LAN Antang, Rabu, 30 Januari. Kegiatan ini dihadiri ratusan kader GMPro se-Sulawesi dan Indonesia Timur.
Ketua GMpro DPW PKS Sulsel, Budi Prasetya mengatakan bahwa politik merupakan salah satu sarana untuk melakukan perubahan baik untuk diri sendiri, masyarakat maupun bangsa secara keseluruhan. Pasalnya melalui politik, generasi bisa melakukan gerakan perjuangan untuk memperbaiki bangsa saat ini.
"Begitu banyak gerakan perbaikan bangsa yang bisa kita lakukan, namun senantiasa menghadapi kendala sehingga menemukan keterbatasan," kata Budi Prasetya.
Dalam acara ini, GMPro Sulsel menghadirkan narasumber dari Mesir, Syaikh Waleed. Dia adalah Ketua Bidang Kepemudaan Hizbul Hurriyah Wal 'adalah (Partai Pembebasan dan Keadilan) di Mesir. Waleed hadir untuk memberi masukan atas pengalaman partai itu dalam memenangkan pemilihan umum di negara tersebut.
"PKS terbuka untuk anak muda yang ingin terjung ke politik untuk melakukan perbaikan dan perubahan atas setiap permasalahan bangsa. Semangat yang dimiliki anak muda jika dipadukan dengan pengalaman senior-senior yang sudah lama berkecimpung di dunia politik, akan menjadi kekuatan yang luar biasa untuk melakukan perubahan dan perbaikan bangsa Indonesia," kata Humas DPW PKS Sulsel, EZ Muttaqien Yunus. (hamsah umar)

Lusa, Tes Kesehatan Cabup Sinjai

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sinjai kerja sama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Sulsel telah menjadwalkan proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai. Tes kesehatan akan dilakukan di gedung Privat Care Centre (PCC) RS Wahidin, Sabtu, 2 Februari lusa.
Agenda tes kesehatan cabup Sinjai ini disampaikan Ketua Kelompok Kerja (Pokja) KPU Sinjai, Asriana saat ditemui di sela-sela rakor KPU se-Sulsel di Hotel Singgasana Makassar, Rabu, 30 Januari. "Pemeriksaannya sudah kita lakukan lusa sesuai kesepakatan dengan IDI," kata Asriana.
Kendati ada 12 pasangan atau 24 orang yang akan diperiksa secara bergantian, proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai ini tetap berlangsung satu hari. IDI Sulsel sendiri akan melibatkan puluhan dokter untuk memeriksa para calon tersebut. Ini juga dilakukan saat pemeriksaan kesehatan calon kepala daerah sebelumnya, dimana IDI melibatkan dokter hingga 40 orang lebih.
Asriana didampingi anggota KPU Sinjai, Jaenu mengaku belum mengetahui berapa lama proses pemeriksaan kesehatan cabup Sinjai ini. Yang pasti, 12 pasangan cabup ini sudah harus ada di RS Wahidin 30 menit sebelum proses pemeriksaan kesehatan berlangsung. Proses pemeriksaan kesehatan ini diperkirakan berlangsung hingga malam mengingat jumlah orang yang akan diperiksa mencapai 24 orang.
KPU Sinjai sendiri berharap, hasil pemeriksaan kesehatan ini bisa cepat selesai dan diberikan kepada KPU. "Tapi kita juga tidak tahu berapa lama setelah pemeriksaan hasilnya kita bisa peroleh. Tapi kalau melihat pengalaman teman-teman KPU yang lain hasilnya bisa cepat," katanya.
Soal 12 pasangan yang telah mendaftar di KPU Sinjai ini, Asriana menandaskan bahwa pihaknya masih sementara melakukan perampungan verifikasi dukungan ganda. Dari sejumlah parpol yang memberikan dukungan ganda, yang belum ada kepastiannya tinggal PPN. "Tapi kita belum bisa sampaikan kemana resminya partai-partai yang memberikan dukungan ganda itu. Nanti setelah penetapan baru bisa teman-teman tahu," lanjutnya.
12 pasangan yang akan menjalani tes kesehatan yakni, A Anis Asra-Muh Yahya, A Syamsul Qamar-Marwah Jufri, A Seto Gadhista R Asapa-A Mukhtar Mappatoba, A Mahyanto Massarappi- A Massalinri Lathief, Sabirin Yahya-A Fajar Yanwar, Muh Hasan Basri Ambarala-Sulthani, Muchlis Panaungi-Zulfikar Hamid, AM Irwan Patawari-A Takdir Hasyim, Mukhlis Isma-Musa Rasyid, Lukmar Arsal-Jamaluddin, Amru Rijal Junaid-Zainuddin Fatbang, dan A Jefriyanto Asapa-Hermansyah. (hamsah umar)

KPU Ogah Beber Masalah Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel terkesan menutup diri untuk membeberkan berbagai masalah yang dihadapi atau ditemukan selama proses pilgub berlangsung. Padahal daftar masalah ini sudah diinventarisasi melalui rakor KPU se-Sulsel kemarin.
KPU Sulsel berdalih, daftar masalah yang disampaikan KPU kabupaten/kota se-Sulsel ini baru akan dibeberkan setelah penetapan rekapitulasi hasil perhitungan suara pilgub Sulsel hari ini. Bahkan saat rakor yang dipimpin Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari di Hotel Singgasana Makassar kemarin digelar tertutup, dan tidak satupun awak media yang dibolehkan meliput.
Ziaur Rahman yang dikonfirmasi usai rakor inventarisasi masalah pilgub ini menolak membeberkan apa saja laporan masalah yang dihadapi KPU kabupaten/kota di Sulsel. "Nanti Pak Ketua besok sampaikan setelah rekap dilakukan," kata Ziaur Rahman.
Kendati begitu, persoalan yang paling umum dihadapi KPU kabupaten/kota utamanya pada saat hari pencoblosan umumnya pada kesiapan penyelenggara utamanya KPPS, terkhusus persepsi mengenai coblos simetris yang banyak dibatalkan.
Beberapa anggota KPU yang ditemui sesaat sebelum rakor berlangsung mengakui perhitungan ulang sejumlah kota suara menjadi persoalan umum, kendati persoalan itu tidak sampai menghambat proses rekapitulasi di daerah. "Secara umum memang tidak ada kendala atau masalah berarti baik dalam tahapan, maupun dalam pelaksanaan pencoblosan hingga perhitungan," kata anggota KPU Bulukumba, Asry Yusuf serta sejumlah anggota KPU lainnya.
Sementara anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus menyatakan salah satu kelemahan yang dirasakan adalah terkait distribusi undangan pemilih. Di Makassar, distribusi pemilih perlu lebih cepat dibanding daerah lain karena jumlah penduduk sangat besar.  
Dalam rakor ini, KPU Sulsel juga melakukan evaluasi terhadap tingkat partisipasi pemilih di daerah masing-masing. "Partisipasi pemilih ini kan merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan kita dalam melaksanakan pemilu," kata anggota KPU Sulsel, Lomba Sultan. (hamsah umar)

Ilham Akui Rekap Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin untuk pertama kalinya mengakui hasil rekapitulasi perolehan suara pilgub Sulsel 22 Januari, sebagaimana dilansir beberapa media selama ini tidak jauh beda dengan rekapitulasi yang mereka miliki.
Pernyataan Ilham ini disampaikan saat menggelar jumpa pers di posko tim pemenangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) di Jalan Gunung Batu Putih Rabu sore. Dalam rekap yang dilansir media selama ini, pasangan Semangat Baru berada di posisi kedua perolehan suara pilgub. Sedang di posisi teratas diraih pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) dan yang terkecil suaranya adalah Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Angka-angka hasil pilgub Sulsel yang sering dirilis sejumlah media itu berupa hasil quick count sejumlah lembaga survei, serta hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat KPU kabupaten/kota di Sulsel.          
"Berdasar rekapitulasi yang ada, kami akui data yang dirilis di media tidak jauh beda," kata Ilham di hadapan sejumlah wartawan.
Kendati, wali kota Makassar dua periode ini menegaskan bahwa proses demokrasi, bukan semata pada persoalan angka, tapi juga harus dilihat proses yang terjadi di pilgub itu. Ilham mengaku, timnya sudah menampung semua keluhan dan masalah yang terjadi utamanya menjelang dan setelah proses pemungutan suara berlangsung. Persoalan ini kemudian akan dikaji bersama timnya untuk menentukan sikap politik selanjutnya, apakah menerima hasil penetapan KPU Sulsel atau mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Apapun yang akan menjadi penetapan KPU Sulsel hari ini, harus dihargai oleh semua pihak sebagai sebuah keputusan. Rekapitulasi kata Ilham merupakan hal yang harus diterima dan dihargai.
Ilham menyatakan proses rekapitulasi oleh KPU Sulsel ini harus diikuti dengan suasana damai dan aman. Pasangan IA kata dia selalu komitmen untuk mengedepankan keadilan, karena apa arti sebuah jabatan gubernur kalau konteks keadilan tidak dihadirkan.
Terkait hasil perolehan suara yang diraihnya pada saat pemungutan suara beberapa waktu lalu, Ilham mengungkap bahwa ada upaya atau pergerakan yang secara massif dilakukan lawan politiknya, terutama melempar isu miring melalui BBM dan pesan singkat berupa pesan berbau sara utamanya terhadap warga Tionghoa.
Salah satunya kata dia terkait isu teror terhadap warga Tionghoa yang dilakukan tim pasangan nomor urut 1 ini. "Makanya saya sudah temui warga saya utamanya Tionghoa untuk menyatakan bahwa kami tidak seperti itu. Masa hubungan saya yang sudah begitu baik selama delapan tahun membangun Makassar harus dirusak dengan hal seperti ini. Pergerakan secara massif yang dilakukan dengan cara seperti ini mempengaruhi suara kami," jelas Ilham didampingi jubirnya, Selle KS Dalle dan Syamsu Rizal.
Soal sikap politik IA ketika hasil rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih oleh KPU Sulsel selaras dengan apa yang berkembang di media selama ini (pilgub dimenangkan Sayang), Ilham belum mau terbuka atau belum mau memastikan apakah ke MK atau tidak. Dia tidak mungkin menyatakan menggugat ke MK sebelum ada putusan resmi dari KPU Sulsel.
"Tapi saya mau katakan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Sekalipun sikap kita memang sudah mengarah.Tapi kita tunggu hasil KPU, dari situ satu atau dua hari kita akan tentukan sikap politik kita seperti apa. Tidak mungkin juga kita melakukan tindakan kalau tidak didukung fakta kuat," sebut Ketua DPD Demokrat Sulsel ini.
Mengenai kemungkinan adanya pergerakan masyarakat untuk mengikuti proses rekapitulasi perhitungan suara pilgub ini, Ilham tidak menampik kalau ada pendukungnya dari daerah yang punya keinginan datang ke Makassar. Tapi dia menegaskan dirinya maupun tidak tidak ada upaya untuk mengerahkan massa dalam proses rekapitulasi ini.
Dia bahkan mempersilahkan petugas kepolisian untuk mengambil tindakan ketika ada masyarakat yang melakukan tindakan anarkis. Karena soal pengamanan kata dia, pihak kepolisian yang memiliki tanggung jawab.
Terhadap pengamanan rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih pilgub Sulsel, Polda Sulsel mengerahkan sedikitnya 4.000 aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan, baik di sekitar Hotel Singgasana maupun di sejumlah titik yang dianggap rawan terjadi gesekan.
Kapolda Sulsel, Irjen Mudji Waluyo saat melakukan pemantapan persiapan pengamanan di Hotel Singgasana kemarin juga menginstruksikan kepada Kapolres Maros dan Gowa mengambil tindakan sekiranya ada pergerakan massa yang ingin masuk ke Makassar. Tidak tanggung-tanggung, Mudji menginstruksikan kepada aparatnya untuk mengambil tindakan tegas termasuk perintah tembak di tempat dengan tujuan melumpuhkan.
Mudji menyatakan, dari ribuan petugas kepolisian yang dikerahkan itu, sejumlah personel sudah dilengkapi senjata lengkap sebagai pasukan penembak, ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dia menyebut, sepanjang aparat melakukan tindakan tegas sesuai aturan dan perintah, pihaknya menjamin anggota yang melakukan tindakan tegas tidak akan diproses karena polri dilindungi undang-undang.
Dalam persiapan pengamanan penetapan gubernur terpilih itu, seluruh Kapolsekta yang ada di Makassar di kumpulkan oleh Mudji termasuk aparat TNI yang akan membantu polisi melakukan pengamanan.
Seperti diketahui, rekapitulasi sekaligus penetapan gubernur terpilih Sulsel ini akan dimulai pukul 09.00 Wita. Untuk mengamankan proses ini, sejumlah ruas jalan di sekitar lokasi ditutup total, sedang arusnya dialihkan.
    Puluhan anggota KPU yang akan menghadiri rekapitulasi dan penetapan gubernur terpilih ini sejak kemarin sudah berada di Hotel Singgasana Makassar. Mereka melakukan persiapan proses rekapitulasi. (hamsah umar)  

E-Voting Sulit Diterapkan di Makassar

*Pilwalkot Ditetapkan 18 September

MAKASSAR, FAJAR--Usul Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)  agar pemilukada yang digelar 2013 di Sulsel menerapkan sistem electronic voting (e-voting) sulit terwujud. KPU Makassar bahkan memastikan e-voting tidak akan bisa diterapkan di pilwalkot Makassar September mendatang.
KPU melihat bukan hanya soal regulasi yang menjadi hambatan sehingga e-voting sulit diterapkan di pilwalkot Makassar maupun pemilukada di daerah, tapi yang jadi persoalan karena waktu sudah tidak memungkinkan. Persoalan paling mendasar juga adalah soal ketersediaan anggaran untuk pengadaan infrastruktur pemungutan suara sistem e-voting ini.
"Jadi KPU Makassar bisa memastikan kalau sistem e-voting ini tidak bisa kita terapkan di Makassar meski hari H kita dijadwalkan September. Apalagi di daerah lain yang saat ini tahapannya sudah berjalan seperti Sinjai dan Bantaeng," kata Ketua Devisi Humas KPU Makassar, Nurmal Idrus, Rabu, 30 Januari.
Nurmal menyebut, alokasi anggaran untuk pelaksanaan pilwalkot Makassar sudah masuk dalam APBD Makassar 2013, sehingga sangat tidak memungkinkan terjadi perubahan mekanisme dalam proses pemungutan suara. Padahal, penerapan e-voting ini membutuhkan peralatan teknologi pendukung yang membutuhkan proses anggaran. Sehingga sekalipun dalam waktu dekat DPR menyetujui draf undang-undang yang memungkinkan dilakukan e-voting, sistem ini tetap sulit diterapkan di Makassar.
Belum lagi kata dia, sistem e-voting ini perlu sosialisasi secara luas di tengah masyarakat termasuk penyelenggara pemilu sendiri. Paling tidak kata Nurmal, proses sosialisasi e-voting ini harus melalui proses uji coba. KPU Makassar sebenarnya sudah memperkenalkan sistem e-voting pada 2012 lalu, bahkan sempat melakukan simulasi pemungutan suara di DPRD Makassar bersama  Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT).      
Untuk pelaksanaan hari pencoblosan di pilwalkot Makassar ini, Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Makassar, Izzdin Idrus menandaskan bahwa KPU Makassar sudah menetapkan secara resmi hari pencoblosan yakni pada 18 September mendatang. Jadwal hari H Makassar ini diagendakan bersama dengan sejumlah pemilukada di kabupaten.
"Jadwal pilwalkot Makassar atau hari pencoblosan sudah kita tentukan pada 18 September nanti," kata Izzdin. (hamsah umar)