MAKASSAR - Indonesian Students Association (Hipmi) Maros Kingdom urged the Angkasa Pura, immediately feeling the pressure of profit-sharing Maros Passenger Aircraft Services (PJP2U) at Sultan Hasanuddin Airport in Makassar. Airport which is situated in Maros, said they should contribute to the local government.
Head I Hipmi Raya Maros, Maros, South Sulawesi, Indonesia, Muh Asra now come to the editor of DAWN, Sunday, April 24 confirms that, what the demands of society and government related to the outcome PJP2U Maros to the Angkasa Pura, so far no clarity. And he said, the results should also PJP2U has been received by the Government in the area.
"Right now established parties PJP2U Angkasa Pura Rp40 thousand, from previously only Rp30 thousand. Of that amount, the district government requested only a portion of Rp5000. I think this is a demand very fair, because it also concerns regional development, "said Asra.
Asra said the parties involved so far not responded positively, especially the demands of society, including residents who live around the airport. And he said, the students and residents have often times doing rallies in the office of PT Angkasa Pura and in local government offices.
"So far many reasons that delivered the Angkasa Pura. PJP2U They say the problem is a policy of several ministers. Once even so, we still insist on PJP2U sharing it," added Asra.
Besides urging the Angkasa Pura, Hipmi also urged government especially among parliament Maros proactively fight for the demands of this region to get the results PJP2U. Moreover, according to the students, far less impressed board members involve students and the community when there is discussion on the issue.
"The council should involve every student there is discussion about the airport. The fact all this time, the council seem isolated," said Asra. (Hamsah umar)
//
Hipmi Desak Bagi Hasil PJP2U
MAKASSAR--Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (Hipmi) Maros Raya mendesak pihak Angkasa Pura, segera merealisasikan tuntutan Pemkab Maros mengenai bagi hasil Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara yang terletak di Maros ini, kata mereka selayaknya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Ketua I Hipmi Maros Raya, Muh Asra saat bertandang ke redaksi FAJAR, Minggu, 24 April menegaskan bahwa, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah Maros terkait bagi hasil PJP2U kepada pihak Angkasa Pura, sejauh ini belum ada kejelasan. Padahal kata dia, bagi hasil PJP2U tersebut sudah selayaknya juga diterima pemerintah di daerah itu.
"Sekarang ini PJP2U yang ditetapkan pihak Angkasa Pura sebesar Rp40 ribu, dari sebelumnya hanya Rp30 ribu. Dari jumlah itu, pemkab hanya minta bagian sebesar Rp5000. Saya kira ini adalah permintaan yang
sangat wajar, karena ini juga menyangkut pembangunan daerah," ujar Asra.
Asra menyebutkan, pihak terkait selama ini belum merespon positif tuntutan masyarakat termasuk warga khususnya yang berdomisili di sekitar bandara. Padahal kata dia, mahasiswa dan warga sudah sering kali melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT Angkasa Pura maupun di kantor pemerintah setempat.
"Sejauh ini banyak alasan yang disampaikan pihak Angkasa Pura. Mereka menyebut masalah PJP2U ini merupakan kebijakan beberapa menteri. Sekali pun begitu, kita tetap menuntut adanya bagi hasil PJP2U itu," tambah Asra.
Selain mendesak pihak Angkasa Pura, Hipmi juga mendesak pemerintah khususnya kalangan DPRD Maros agar secara pro aktif memperjuangkan tuntutan daerah ini untuk mendapatkan bagi hasil PJP2U. Apalagi menurut para mahasiswa, sejauh ini anggota dewan terkesan kurang melibatkan mahasiswa dan masyarakat ketika ada pembahasan mengenai persoalan tersebut.
"Dewan semestinya melibatkan mahasiswa setiap ada pembahasan mengenai bandara. Kenyataan selama ini, dewan terkesan tertutup," kata Asra. (hamsah umar) //
Head I Hipmi Raya Maros, Maros, South Sulawesi, Indonesia, Muh Asra now come to the editor of DAWN, Sunday, April 24 confirms that, what the demands of society and government related to the outcome PJP2U Maros to the Angkasa Pura, so far no clarity. And he said, the results should also PJP2U has been received by the Government in the area.
"Right now established parties PJP2U Angkasa Pura Rp40 thousand, from previously only Rp30 thousand. Of that amount, the district government requested only a portion of Rp5000. I think this is a demand very fair, because it also concerns regional development, "said Asra.
Asra said the parties involved so far not responded positively, especially the demands of society, including residents who live around the airport. And he said, the students and residents have often times doing rallies in the office of PT Angkasa Pura and in local government offices.
"So far many reasons that delivered the Angkasa Pura. PJP2U They say the problem is a policy of several ministers. Once even so, we still insist on PJP2U sharing it," added Asra.
Besides urging the Angkasa Pura, Hipmi also urged government especially among parliament Maros proactively fight for the demands of this region to get the results PJP2U. Moreover, according to the students, far less impressed board members involve students and the community when there is discussion on the issue.
"The council should involve every student there is discussion about the airport. The fact all this time, the council seem isolated," said Asra. (Hamsah umar)
//
Hipmi Desak Bagi Hasil PJP2U
MAKASSAR--Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia (Hipmi) Maros Raya mendesak pihak Angkasa Pura, segera merealisasikan tuntutan Pemkab Maros mengenai bagi hasil Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara (PJP2U) di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Bandara yang terletak di Maros ini, kata mereka selayaknya memberikan kontribusi kepada pemerintah daerah.
Ketua I Hipmi Maros Raya, Muh Asra saat bertandang ke redaksi FAJAR, Minggu, 24 April menegaskan bahwa, apa yang menjadi tuntutan masyarakat dan pemerintah Maros terkait bagi hasil PJP2U kepada pihak Angkasa Pura, sejauh ini belum ada kejelasan. Padahal kata dia, bagi hasil PJP2U tersebut sudah selayaknya juga diterima pemerintah di daerah itu.
"Sekarang ini PJP2U yang ditetapkan pihak Angkasa Pura sebesar Rp40 ribu, dari sebelumnya hanya Rp30 ribu. Dari jumlah itu, pemkab hanya minta bagian sebesar Rp5000. Saya kira ini adalah permintaan yang
sangat wajar, karena ini juga menyangkut pembangunan daerah," ujar Asra.
Asra menyebutkan, pihak terkait selama ini belum merespon positif tuntutan masyarakat termasuk warga khususnya yang berdomisili di sekitar bandara. Padahal kata dia, mahasiswa dan warga sudah sering kali melakukan aksi unjuk rasa di kantor PT Angkasa Pura maupun di kantor pemerintah setempat.
"Sejauh ini banyak alasan yang disampaikan pihak Angkasa Pura. Mereka menyebut masalah PJP2U ini merupakan kebijakan beberapa menteri. Sekali pun begitu, kita tetap menuntut adanya bagi hasil PJP2U itu," tambah Asra.
Selain mendesak pihak Angkasa Pura, Hipmi juga mendesak pemerintah khususnya kalangan DPRD Maros agar secara pro aktif memperjuangkan tuntutan daerah ini untuk mendapatkan bagi hasil PJP2U. Apalagi menurut para mahasiswa, sejauh ini anggota dewan terkesan kurang melibatkan mahasiswa dan masyarakat ketika ada pembahasan mengenai persoalan tersebut.
"Dewan semestinya melibatkan mahasiswa setiap ada pembahasan mengenai bandara. Kenyataan selama ini, dewan terkesan tertutup," kata Asra. (hamsah umar) //
Tidak ada komentar:
Posting Komentar