Nawir: Pilih yang Berpengalaman Urus Kabupaten

MAKASSAR, FAJAR--Mengurus pembangunan di Sulsel harus dilakukan oleh orang yang berpengalaman. Karena itu, masyarakat Sulsel harus memilih calon gubernur yang memiliki pengalaman membangun kabupaten.
Cawagub Sulsel pendamping Andi Rudiyanto Asapa, Andi Nawir Pasinringi mengajak masyarakat Sulsel khususnya di Bone untuk memilih calon gubernur yang sudah punya keberhasilan memimpin dan membangun kabupaten di Sulsel. Pasalnya, Sulsel tidak hanya satu kabupaten tapi terdiri dari beberapa kabupaten/kota.
"Kalau mau pembangunan di kabupaten maju, maka masyarakat harus memilih pasangan cagub yang berpengalaman membangun kabupaten di Sulsel. Saya dan Pak Rudi adalah orang yang sudah sukses membangun kabupaten masing-masing," kata Nawir, saat melakukan silaturahmi dan buka puasa bersama di Palattae, Kecamatan Kahu, Bone, Selasa, 14 Agustus.
Di Bone, Rudi-Nawir menyisir dua kecamatan yang berada di Bone Selatan atau daerah yang berbatasan dengan Sinjai ini. Selain meminta warga untuk memilih pemimpin yang berpengalaman mengurus kabupaten. Nawir juga mengajak warga Bone untuk memilih cagub yang kenal baik daerah ini. Bupati Sinjai, Rudiyanto Asapa adalah cagub yang orang tuanya besar di Kecamatan Kahu, Bone.
 Nawir menegaskan bahwa pasangan Garuda-Na bukanlah calon pemimpin yang sekadar mau coba-coba memimpin Sulsel, karena pasangan ini sudah kaya dengan berbagai pengalaman pemerintahan dan pembangunan. Nawir adalah mantan bupati Pinrang dua periode sementara Rudiyanto adalah bupati Sinjai dua periode saat ini.
"Sehingga dengan pengalaman yang tidak diragukan ini, Garuda-Na adalah pasangan yang lebih dewasa. Baik dalam menghadapi berbagai perseoalan pemerintahan hingga menghadapi momen politik yang saat ini sedang berlangsung. Soal program, Garuda-Na tidak perlu lagi belajar karena sudah pernah memimpin kabupaten hingga dua periode," urai Nawir.
Sehari sebelumnya, Garuda-Na melakukan silaturahmi di Bulukumba. Di daerah ini, Garuda-Na juga berharap masyarakat tidak salah memilih pemimpin yang peduli terhadap pembangunan di kabupaten/kota di Sulsel. (hamsah umar)

KPU Pelototi Pemilih Ganda

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum Sulsel mulai memelototi daftar pemilih yang dicurigai ganda, yang ada dalam data penduduk potensial pemilih pemula (DP4) Sulsel. Operator KPU dari 24 kabupaten/kota didatangkan untuk melakukan verifikasi dan penyusunan daftar pemilih berbasis TPS.
"Petugas KPU saat ini sementara melakukan pengecekan data pemilih yang dicugai ganda sebelum diserahkan ke KPU kabupaten/kota. Daftar pemilih yang kita curigai ganda akan kita beri tanda khusus, sehingga petugas yang akan melakukan pemutakhiran data pemilih di tingkat TPS lebih mudah mengecek daftar yang ganda ini," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman, Selasa, 14 Agustus.
Pengecekan daftar pemilih yang berpotensi ganda ini dilakukan pada setiap desa dan kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten. Proses verifikasi dan penyusunan daftar pemilih berbasis TPS ini akan berlangsung hingga Rabu, 15 Agustus. Petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab melaksanakan verifikasi ini bekerja hingga larut malam.
Ziaurrahman menyebut, daftar pemilih yang ditemukan ganda ini tidak dikeluarkan dari DP4 karena akan menjadi acuan petugas PPDP melakukan pemutakhiran data di lapangan. Proses pemutakhiran data pemilih oleh PPS dibantu PPDP ini akan dimulai dilakukan pada 15 September mendatang. Selanjutnya lihat grafis.
Anggota KPU lainnya, Nusra Aziz menambahkan pemutakhiran data pemilih memaksa petugas KPU harus kerja lembur hingga larut malam atau hingga pukul 00.00 Wita. "Sebenarnya proses verifikasi awal di KPU Sulsel ini tadinya dijadwalkan sehari, tapi ternyata tidak bisa rampung sehingga kita perpanjang sampai besok," sebut Nusra.
Terkait kecurigaan DP4 tidak akurat mengingat peningkatannya sangat signifikan, Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas menandaskan bahwa DP4 ini merupakan data yang disajikan oleh pemprov. KPU sekadar melakukan verifikasi dan pemutakhiran. "Kita tidak melihat itu apakah tidak valid atau tidak. Tugas KPU adalah melakukan pemutakhiran data yang diberikan," kata Jayadi.
Dalam proses pemutakhiran data pemilih ini, Panwaslu Sulsel siap melibatkan diri untuk melakukan pengawasan termasuk membantu KPU dalam melakukan verifikasi. Makanya, Panwaslu Sulsel minta agar DP4 tersebut juga diserahkan soft copynya kepada panwaslu untuk selanjutnya dibagikan kepada panwaslu kabupaten/kota di Sulsel.
"Panwaslu dalam verifikasi ini tidak sebatas mengawasi saja. Tapi kita juga akan membantu KPU atau memberikan masukan misalnya ketika ada data yang kita temukan ganda atau ada warga yang tidak terdaftar.  Kan kalau panwaslu temukan ada yang dobel atau tidak terdaftar, juga menjadi tanggung jawab kita untuk memberikan masukan kepada KPU," kata Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto.
Pengamat Politik Unhas, Prof Hasrullah menegaskan bahwa DP4 yang telah diserahkan pemprov ke KPU Sulsel membutuhkan kajian tim independen kalau ada keinginan untuk melihat DPT di pilgub Sulsel diakui akurasinya. "Sebenarnya perlu ada pekerja sosial untuk melakukan verifikasi data itu, tidak hanya mengandalkan jajaran KPU di Sulsel," tandas Hasrullah.
Sekiranya ada tim independen yang bisa melibatkan diri dalam proses verifikasi daftar pemilih ini, Hasrullah yakin proses penyusunan DPT akan berjalan dengan baik dan tidak diragukan akurasinya. (hamsah umar)  



Tahapan Verifikasi DP4 Sulsel:

Verifikasi DP4 KPU Sulsel: 14-15 Agustus.
Penyusunan Daftar Pemilih KPU kabupaten/kota berbasis TPS: 18 Agustus-14 September
Pemutakhiran data pemilih oleh PPS dan PPDP: 15 September-14 Oktober
Pengumuman DPS: 15 Oktober-4 November
Perbaikan DPS: 15 Oktober-4 November
Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan: 5-10 Novermber
Pengesahan DPT Tingkat PPS: 14-16 November
Rekapitulasi DPT Tingkat PPK: 17-19 November
Rekapitulasi DPT KPU Kab/Kota: 20 November
Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar KPU Sulsel: 27 November

Peningkatan DP4 Diluar Kewajaran

MAKASSAR, FAJAR--Angka peningkatan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) untuk pilgub Sulsel yang bertambah sekitar 2 juta jiwa, dibanding pada pilgub 2007 lalu atau dalam tempo empat tahun merisaukan penantang cagup petahana Sulsel, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang.
Dua kandidat penantang petahana Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) langsung bersuara begitu mengetahui peningkatan pemilih di angkat 2 juta jiwa. Dua penantang incumbent ini menilai peningkatan tersebut diluar kewajaran kalau mencermati teori dan hitungan akademik.
"Dari segi teori jelas diluar kewajaran kenaikan itu. Sehingga, masalah DP4 ini tantangannya sekarang ada di KPU. Karena kalau basic proses pilgub Sulsel ini saja tidak aktual, tidak valid, dan tidak riil maka hasil pilgub Sulsel ini akan menjadi taruhannya," kata Jubir IA, Selle KS Dalle, Selasa, 14 Agustus.
Selle mengaku kaget dengan angka peningkatan DP4 Sulsel yang saat ini mencapai 7.7.232.734, sedang pilgub 2007 DPT hanya 5.289.884. Makanya, Selle berharap KPU bisa memastikan proses verifikasi dan pemutakhiran DP4 menjadi DPT ini berjalan dengan baik dan menghasilkan pemilih yang akurat. Kalau DP4 saja ini tidak bisa dirapikan KPU, Selle menyebut proses awal pilgub Sulsel ini bisa dikategorikan cacat.
Salah satu yang perlu dicermati adalah peningkatan DP4 Takalar. Dalam empat Bulan (April-Juli) mengalami peningkatan sebesar 3.165 jiwa. Peningkatan ini jika melihat DP4 Takalar untuk pemilukada Takalar yang diserahkan Pemkab Takalar ke KPU Takalar April lalu sebesar 216.000 Jiwa. Saat ini, Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang telah ditetapkan KPU Takalar mencapai 192.000 jiwa. Sedang DP4 pilgub mencapai  219.165.
"IA akan mengawal proses pemutakhiran data ini supaya benar-benar bisa melahirkan data yang baik. Bagaimana pun juga, kita tidak mungkin menolak data itu, sehingga harapan KPU KPU harus bekerja keras mencermati itu," tambahnya.
Kerisauan juga disampaikan Juru Bicara Garuda-Na, Nasrullah Mustamin. Angka 2 juta ini adalah peningkatan yang sangat fantastis. Garuda-Na minta KPU melakukan pengkajian ulang DP4 tersebut, jangan sampai DP4 ini akan menjadi malasah dalam proses pilgub Sulsel.
"Itu adalah pembengkakan yang sangat fantastis. Kalau dua juta dalam jangka empat tahun berarti ada penambahan 500 ribu per tahun. Memangnya di Sulsel ini ada imigram besar-besar yang masuk dari luar Sulsel sehingga penambahan DPT itu signifikan," urai Mustamin.
Untuk mengukur tingkat peningkatan calon pemilih pemula di Sulsel, logikanya cukup sederhana. KPU tinggal melihat seberapa besar anak usia SMA yang menyelesaikan pendidikannya setiap tahun serta pesersentase pemilih baru. Nasrullah menyebut, jumlah lulusan SMA setiap tahun menjadi salah satu indikator peningkatan pemilih pemula.
"Yang ditakutkan ketika pada Oktober mendatang dimana masa pemutakhiran E-KTP selesai ternyata perbedaan penduduk jauh signifikan, itu berarti indikasi DP4 ini potensinya sangat besar tidak valid. Kalau itu terjadi, Garuda-Na tidak segan-segan mengambil tindakan hukum, karena DP4 ini bisa menjadi salah satu pemicu ketidakpuasa peserta pemilu," sebut Nasrullah. (hamsah umar)

KPU Tolak Cagun Independen

MAKASSAR, FAJAR--Pasangan calon gubernur independen, Capt Rusli Ibrahim-Ir Muh Arifin Anwar terpaksa harus berlapan dada. Niat mereka mendaftar sebagai cagub independen di pilgub Sulsel 2013 ditolak KPU Sulsel.  
Pasangan ini mendatangi KPU Sulsel sekira pukul 19.35 Wita, Selasa, 14 Agustus. Kedatangan pasangan ini tetap disambut oleh KPU Sulsel apalagi Rusli yang merupakan karyawan di perusahaan pelayaran di Surabaya ini, sudah banyak bersosialisasi di Sulsel bahkan aktif mengikuti kegiatan sosialisasi yang dilakukan KPU. Namun setelah datang ke KPU, calon ini terkesan sekadar lucu-lucuan.
"Kita tetap layani dia sebagai calon yang berniat mendaftar di KPU. Namun setelah melihat syarat dukungan KTP yang dia bawa yang tidak memenuhi syarat untuk dilanjutkan, kita buatkan berita acara penolakan," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Berdasar identitas yang disampaikan ke KPU, cawagub pendamping Rusli ini diketahui tercatat sebagai aktivis kemanusian mengenai anak-anak. Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman menyebutkan, pasangan ini hanya membawa dukungan KTP sebanyak 10 lembar. "Jadi kekurangannya 392.056 lembar KTP," tambah Ziaurrahman. (hamsah umar)

Kadir: Wali Kota Tutup Mata

*Soal Penimbunan Buloa

MAKASSAR, FAJAR--Wakil Ketua Komisi B DPRD Sulsel, Kadir Halid
menuding Pemkot Makassar mulai dari lurah, camat, hingga wali kota
tutup mata dalam kasus penimbunan laut Buloa.
        Kadir beralasan, penimbunan laut yang menuai protes keras nelayan dan
warga Buloa tetap dibiarkan merajalela. Padahal, warga di Buloa ini
sudah sering kali melakukan aksi protes ke kantor wali kota Makassar
hingga DPRD Makassar. Senin lalu, Komisi B DPRD Sulsel langsung
meninjau penimbunan laut tersebut bersama nelayan yang melakukan demo
di dewan.
        "Pemkot Makassar mulai lurah, camat, hingga wali kota tidak punya
kepedulian terhadap kepentingan masyarakat. Masa laut dibiarkan
ditimbun pengusaha, sementarakepentingan rakyat tidak diperhatikan.
Ini sama dengan menutup mata terhadap kepedulian rakyat," kata Kadir,
Selasa, 14 Agustus.
        Lebih disesalkan lagi karena penimbunan laut ini tidak memiliki izin,
sehingga pemerintah terkesan tidak berkutik di hadapan pengusaha Jeng
Tan. "Pengusaha itu kan tidak jelas. Bisa dikatakan pengusaha hitam.
Kalau tidak ada izin kemudian menimbun laut dan mengganggu pencaharian
rakyat kecil itu namanya pengusaha hitam," lanjut Nurdin.
        Pemerintah lanjut Nurdin, semestinya tidak membiarkan penimbunan laut
ini berlangsung, apalagi aksi ini membuat nelayan terancam tidak bisa
memiliki akses ke laut dalam rangka menjalankan aktivitasnya.
        "Sikap diam pemerintah ini sama dengan membiarkan masyarakat nelayan
di Buloa terancam kehilangan sumber pencaharian. Saya minta pemkot
ambil sikap tegas menghentikan penimbunan laut ini," pinta Kadir.
        Kadir menyebut, Komisi B telah mengagendakan pemanggilan terhadap
pejabat terkait baik lurah, camat, pemkot, pertanahan, termasuk
pengusaha Jeng Tan.
        Sehari sebelumnya, puluhan nelayan dan warga melakukan demo di DPRD
Sulsel setelah suara mereka tidak diindahkan pemkot dan DPRD Makassar.
(hamsah umar)