Bersyarat di Provinsi, Belum Tentu Lolos

*KTA Banyak Amburadul

MAKASSAR, FAJAR--Partai politik (parpol) yang diverifikasi faktual (vertual) oleh KPU Sulsel, dan dinyatakan bersyarat di tingkat KPU Sulsel belum menjamin parpol tersebut lolos dari daerah ini.
Pasalnya, titik berat vertual parpol ada pada kabupaten/kota dan kepengurusan tingkat kecamatan. Pasalnya, di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan ini, keabsahan kartu tanda anggota (KTA) yang diserahkan parpol juga diverifikasi oleh KPU. Di kabupaten kota, jumlah KTA yang diverifikasi ditentukan berdasar jumlah penduduk yakni 1:1.000.
"Dari jumlah KTA yang diserahkan ke KPU kabupaten/kota itu, akan diambil sampel 10 persen. Jadi kalau misalnya 100 KTA yang dikumpul, kita akan verifikasi 100 KTA. Sehingga kalau pun di provinsi kita nyatakan sudah memenuhi syarat, tapi tidak menjamin parpol itu lolos dari Sulsel karena yang paling menentukan adalah hasil verifikasi kabupaten/kota," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Kamis, 6 Desember.
Di Sulsel, dari hasil verifikasi yang dilakukan secara administrasi semuanya memenuhi syarat seperti kepengurusan, keterwakilan perempuan, hingga status sekretariat. Bahkan partai yang hanya tiga pengurusnya pun bisa dinyatakan bersyarat sesuai undang-undang.
"Yang banyak kita temukan pengurus parpol itu tidak hadir di kantornya saat kita datang melakukan verifikasi. Ada juga yang tidak membawa KTA-nya, begitu juga pengurus perempuannya tidak hadir. Mereka yang tidak hadir ini kita minta diverifikasi di kantor," tambah Jayadi.
Ketua KPU Bulukumba, Arum Spink terpisah  menandaskan berdasar hasil vertual yang dilakukan baik 16 parpol terdahulu maupun 18 parpol susulan saat ini, KPU Sulsel masih menemukan KTA yang disampaikan parpol ke KPU ada yang tidak sesuai kenyataan di lapangan setelah diverifikasi.
"Jadi persoalan KTA ini yang kelihatan banyak yang amburadul dari partai yang kita verifikasi. Apapun hasil verifikasi kita di lapangan itulah yang akan kita simpulkan nanti," kata Arum Spink. (hamsah umar)    

Ilham: IPM Era Amin Syam Lebih Baik

MAKASSAR, FAJAR--Kritik terhadap indeks pembangunan manusia (IPM) Sulsel kembali dilontarkan cagub penantang petahana Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin.
Ilham yang berpasangan Aziz Qahhar Mudzakkar di pilgub Sulsel, 22 Januari mendatang menilai, IPM Sulsel pada era kepemimpinan Amin Syam sebagai gubernur jauh lebih baik pembangunannya dari era kepemimpinan Syahrul Yasin Limpo Saat ini.
Pernyataan pedas ini dilontarkan Ilham saat mengukuhkan sembilan pengurus anak cabang (PAC) se-Kabupaten Bone, di Lapangan Lippujangnge, Desa Samaenre, Kecamatan Bengo, Kamis, 6 Desember. PAC yang dilantik Ilham yakni PAC Lappariaja, Bengo, Lamuru, Tellu Limpoe, Ulaweng, Libureng, Amali, Ponre, dan Kahu.
Wali kota Makassar dua periode ini menilai periode Amin Syam 2008 - 2013, IPM Sulsel mampu meningkat dari urut 23 ke 19 dari 33 provinsi (saat ini 34 provinsi).
Sementara duet Syarul-Agus yang memasuki lima tahun masa jabatannya sebagai gubernur, kondisi IPM Sulsel masih berada di urut 19. padahal, pemerintah telah menghabiskan anggaran besar untuk pembangunan IPM ini hingga Rp2 triliun. Ini menjadi keprihatinan pasangan Ilham-Aziz karena pembangunan IPM ini menjadi salah satu program prioritas Sayang yang juga tertuang dalam rencana  pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), yakni 10 besar pelayanan dasar masyarakat, yang indikatornya adalah IPM.
"Jika gubernur-wakil gubernur jantan maka harus legowo mundur dan tidak maju lagi karena gagal dalam kepemimpinan," sindir Ilham disambut pekik semangat baru.
Di hadapan kader Demokrat, Ilham menyatakan 47 hari tersisa harus menjadi ajang  masyarakat Bone dalam memilih pemimpin mulai bupati dan gubernur. Masyarakat Bone kata dia harus cerdas memilih pemimpinnya.
Penasihat spiritual Ilham, Dr Rahman Qayyum mengingatkan warga Bone bersatu memilih orang Bone. "Orang Bone jangan mau dikalah dua kali dan jangan mau dicurangi dua kali," katanya.
Di akhir acara, tim IA, Fadriaty AS, di lokasi acara menyosialisasikan manfaat kartu IA Semangat Baru 9 Bebas. Warga pun antusias menyambut dan mendapatkannya kartu tersebut. (hamsah umar)

Garuda-Na Target 25 Persen di Gowa

MAKASSAR, FAJAR--DPC Gerindra Gowa memasang target perolehan suara di kandang petahana, Syahrul Yasin Limpo di pilgub Sulsel, 22 Januari sebesar 25 persen untuk pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na).
Guna memaksimalkan target yang ingin dicapai itu, DPC Gerindra saat ini terus memperkuat jaringan pemenangan baik struktur partai maupun relawan Garuda-Na. Bahkan, untuk memaksimalkan pengawalan suara di tingkat TPS, PPS, PPK, dan KPU, Gerindra Gowa telah menyiapkan sedikitnya 3.000 saksi.
"Saksi untuk TPS ini kita siapkan baik dari struktur partai maupun relawan. Untuk relawan kita memiliki 1.000 orang saksi, sedang dari struktur kita siapkan 2.000 orang," kata Ketua DPC Gerindra Gowa, Darmawansyah Muin, Kamis, 6 Desember.
Gerindra Gowa menyadari bahwa perebutan suara di Gowa cukup berat karena daerah ini menjadi kampung halaman Syahrul. Makanya, Garuda-Na tidak memasang target besar di daerah ini dengan hanya menargetkan 25 persen suara.
Jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin menambahkan pasangan urut 3 ini menyadari Gowa adalah basis Sayang. "Tapi bukan berarti pasangan Garuda-Na sulit mendapatkan dukungan masyarakat Gowa. Kita optimis calon kita mendapat dukungan luas di daerah ini," kata Nasrullah.
Salah satu program yang ditawarkan Garuda-Na terhadap masyarakat, utamanya petani di Gowa maupun Sulsel secara umum adalah perhatian terhadap kaum petani. Rudi-Nawir berharap komoditi pertanian di Sulsel ke depan memiliki nilai ekspor dan daya saing yang besar dengan produk pertanian impor.
"Supaya harga bisa bersaing dengan produk impor, Garuda-Na akan mengupayakan peningkatan mutu dan produksi pertanian. Kita ingin produk unggulan lokal ke depan harus berlabel atau dibranded sehingga punya daya saing," kata jubir Garuda-Na, Marwan Hussein.
Misalnya saja, produksi beras merah yang ada di Sulsel harus mendapat perhatian pemerintah sehingga ada aksi pasar bagi petani. "Beras merah ini harus punya branded sebagai pangan sehat yang setingkat diatas beras organik," paparnya.
Upaya lain yang akan dilakukan Garuda-Na dalam rangka mengembangkan sektor pertanian adalah agrobisnis terintegrasi dan industrialisasi potensi lokal, sehingga di setiap kabupaten di Sulsel nantinya ada produksi pertanian yang menjadi unggulan lokal. (hamsah umar)

Penataan Dapil Sulsel Libatkan Parpol

MAKASSAR, FAJAR--Harapan partai politik (parpol) agar KPU Sulsel melakukan uji publik dalam penataan daerah pemilihan (dapil) DPRD Sulsel terjadwab. Penyelenggara pemilu ini siap melakukan uji publik dalam pembagian dapil.
Bahkan, partai politik peserta pemilu 2014 akan dilibatkan dalam uji publik ini. Begitu juga semua elemen masyarakat di Sulsel. Salah satu uji publik yang akan dilakukan KPU seperti melalui diskusi dan kegiatan lainnya.
"Dalam tahapan pelaksanaan pileg 2014, memang ada tahapan untuk melakukan uji publik dapil ini. Jadi semua kita libatkan utamanya partai politik, karena KPU berharap ada banyak masukan dari masyarakat mengenai penataan dapil Sulsel ini," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Kamis, 6 Desember.
Saat ini, KPU Sulsel masih menunggu peraturan KPU tentang tata cara penataan dapil. Nanti setelah ada peraturan KPU turun, KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota akan membuat draf mengenai dapil ini. Draf inilah kemudian dilempar ke publik untuk mendapat masukan terkhusus partai politik. Setelah proses uji publik, KPU Sulsel kemudian mengajukan draf penataan dapil ini ke KPU RI. "Yang menetapkan komposisi dapil kan KPU pusat karena kita hanya mengajukan draf ke sana," tandas Ziaur Rahman.  
Penataan dapil ini mempertimbangkan beberapa aspek yakni komposisi penduduk, akses geografis, aspek historis atau budaya dan pertimbangan lainnya. Pembagian dapil ini rumusnya jumlah penduduk dibagi jumlah kursi.
Untuk Sulsel, faktor aspek geografis tampaknya tidak terlalu menjadi pertimbangan KPU karena secara umum daerah di Sulsel nyaris sama. Sehingga prioritas dapil yang akan mengalami penambahan adalah dapil yang saat ini jumlah kursinya sudah mencapai 12 kursi. Salah satunya adalah dapil Makassar.      
Hal penting lain yang jadi pertimbangan KPU adalah bagaimana dapil yang dibuat ada keterwakilan dari seluruh pemilih. Makanya aspek histori dan budaya menjadi salah satu pertimbangan KPU dalam menentukan dapil.
Di kalangan partai politik, bertambahnya kursi di DPRD Sulsel yang otomasi menambah jumlah dapil di Sulsel dianggap menguntungkan. "Dengan bertambahnya kursi DPRD Sulsel ini, PAN yakin jumlah perolehan kursi kita di DPRD nantinya akan bertambah," kata Sekretaris DPW PAN Sulsel, Buhari Kahar Mudzakkar.
Partai juga menyambut penambahan kursi DPRD Sulsel ini dengan mempersiapkan kadar potensialnya untuk didorong duduk di dewan. Salah satu cara partai mempersiapkan kader adalah rekruitmen caleg yang lebih selektif. "Kita akan selektif dalam menentukan caleg, karena partai harus memastikan kader yang didorong itu memang potensial," kata Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Yarifai Mappeaty. (hamsah umar)    

Aziz Prihatin Angka Putus Sekolah

*Sulsel Masuk Lima Besar

MAKASSAR, FAJAR--Program pendidikan gratis lima tahun terakhir di Sulsel, tidak hanya gagal meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM), juga gagal mengatasi angka putus sekolah.
Meski Sulsel sering dijadikan indikator kemajuan di Indonesia Timur, angka yang dirilis Lembaga Demografi UI (2011), hampir 19.000 anak usia sekolah belum dan tidak bersekolah. Sebanyak 1,42 juta jiwa anak yang masih sekolah, tetapi sebanyak 112.000 anak lebih tidak bersekolah lagi.
Tingkat anak putus sekolah yang cukup tinggi ini menjadi keprihatinan anggota DPD RI asal Sulsel yang juga caawagub Sulsel, Aziz Qahhar Mudzakkar. Sulsel kata dia harusnya juara pada hal-hal yang baik, bukan pada hal-hal yang buruk.
“Belum lama ini kita disuguhi dengan angka Sulsel terkorup versi lembaga yang kredibel seperti PPATK, ICW, dan Fitra. Saat ini kita disuguhi lagi dengan angka putus sekolah yang begitu tinggi di Sulsel. Ini benar-benar memprihatinkan,” ujar Aziz, Kamis, 6 Desember.
Angka putus sekolah yang berada di peringkat kelima itu memalukan, apalagi kalah dari Papua. Angka putus sekolah tertinggi, urai Aziz, adalah Jabar, disusul Jateng, Jatim, dan Banten. Sulsel urut kelima, disusul Papua, Sumut, Sumsel, NTT, dan Lampung. “Bayangkan, untuk Indonesia Timur, Sulsel juara satu lagi. Kalah sama papua dan NTT. Luar biasa. Tentu ini menjadi pertanyaan, apa kerja pemerintah selama ini,” ungkapnya.
Data tersebut, lanjut Aziz, juga menjadi antithesis atas klaim keberhasilan pemerintah selama ini. Juga, terkait keberhasilan pendidikan gratis yang selalu dibangga-banggakan. “Jangan-jangan angka keberhasilan itu tidak sesuai fakta yang disajikan selama ini. Toh, terbukti, untuk masalah angka putus sekolah saja kita belum tuntas,” ujarnya.
Jubir Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) yang dimintai tanggapannya balik mengkritik Aziz yang saat ini sudah memasuki dua periode menjadi anggota DPD RI.
"Apa yang telah diperbuat Aziz dengan jabatannya (anggota DPD) untuk mengatasi angka kemiskinan," ujar Maqbul balik bertanya. (hamsah umar)