*Deadline Nojeng Senin Depan
MAKASSAR, FAJAR--Pascaditetapkan DPP Golkar sebagai cabup di Takalar, Burhanuddin Baharuddin mulai bicara bakal pendampingnya. Isyaratnya, Burhanuddin akan menggandeng Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Keinginan menggandeng Makkaraeng berdasar survei teratas posisi cawabup yang selama ini memang menempatkan Makkaraeng unggul. Namun, pilihan menggandeng pengurus DPD Golkar Sulsel itu hanya dilakukan kalau Ketua DPD Golkar Takalar, Natsir Ibrahim alias Nojeng menolak mendampinginya.
Burhanuddin tetap menempatkan Nojeng skala prioritas untuk mendampinginya di pemilukada Takalar, sebagaimana amanat DPP Golkar. Namun kalau melihat realitas sekarang dan pilihan Nojeng melawan partai, pilihan tersebut sulit terwujud. Apalagi, reaksi massa Nojeng cukup menyakinkan bahwa putra bupati Takalar itu tidak akan mau menjadi pendamping.
"DPP Golkar kan memberi waktu tiga hari untuk mengatakan ya atau tidak. Tapi kalau saya, kita tunggu sampai hari Senin bagaimana sikapnya. Yang dibutuhkan dari dia kan apakah menerima atau tidak. Jadi itu saja, ya atau tidak," tegas Burhanuddin saat menggelar jumpa pers di kediamannya, Kamis, 24 Mei.
Kalau pun Nojeng tetap berdasar sikapnya saat ini, menolak dan melawan kebijakan partai, Burhanuddin sudah mempersiapkan cawabup yang akan mendampinginya. Salah satunya adalah Ketua DPRD Takalar, Abd Majid Makkaraeng.
Burhanuddin menegaskan, dalam menentukan cawabup dirinya akan memberi prioritas cawabup yang mendaftar di Golkar dengan mempertimbangkan survei tertinggi. Kendati belum pernah melihat survei DPP mengenai cawabup, namun berdasar survei yang ada selama ini Majid Makkaraeng selalu berada pada posisi teratas. "Majid Makkaraeng itu selalu unggul surveinya untuk posisi cawabup. Tapi bagaimana survei DPP saya tidak tahu," tambahnya.
Kendati menyebut Makkaraeng memiliki survei tertinggi, Burhanuddin juga belum mau memastikan menggandeng Ketua DPRD Golkar tersebut. Peluang selain dia tetap terbuka misalnya figur yang tidak mendaftar di Golkar. Tapi bagi dia, cawabup yang melamar di Golkar tetap jadi prioritas dengan melihat tiga survei teratas.
Burhanuddin didampingi Ketua Tim Pemenangan Fahruddin Dg Rangga dan Tim Media, MS Baso mengaku tidak banyak waktu untuk bicara mengenai cawabup. Pasalnya tinggal tersisa tiga minggu proses pendaftaran di KPU Takalar sudah dimulai. Belum lagi persiapan untuk melakukan deklarasi pasangan juga harus segera dilakukan. Makanya, dia menargetkan pada 10 Juni mendatang, calon pendampingnya sudah harus jelas. Waktu yang mendesak inilah sehingga Burhanuddin dipastikan akan menggandengn Makkaraeng.
Kepercayaan Golkar menunjuk dirinya sebagai cabup Golkar Takalar adalah sebuah amanah sekaligus perintah yang harus dijalankan. Makanya, dia dan pasangannya akan bertekad memenangkan pertarungan.
Minta Nojeng Bertanggung Jawab
Sementara itu, aksi pembakaran atribut partai yang dilakukan massa Nojeng disesalkan DPD Golkar Sulsel. Mereka mengecam dan mengutuk tindakan tersebut yang menurutnya tidak mencirikan kader partai yang baik. Makanya, Golkar Sulsel mendesak agar pelaku pembakaran benbera partai ini diusut tuntas.
"Saya minta pelaku pembakaran bendera partai itu diusut tuntas. Kalau pelakunya bukan kader Golkar maka harus dilaporkan ke polisi. Tapi kalau pelaku adalah kader, partai harus bersikap dan memberi sanksi tegas," kata Biro Organisasi DPD Golkar Sulsel, Risman Pasigai.
Risman pun mendesak DPD Golkar Takalar untuk segera mengambil sikap dan mengusut pelaku pembakaran atribut partai tersebut. Kalau pun Golkar Takalar angkat tangan atau melakukan pembiaran, DPD Golkar Sulsel yang harus segera mengambil tindakan.
"Saya juga minta Ketua DPD Golkar Takalar untuk bertanggung jawab, karena kalau melihat pemberitaan hari ini pelakunya adalah massa Nojeng," kata Risman.
Desakan agar aksi anarkis massa Nojeng di Takalar diusut tuntas juga disampaikan kader muda Golkar sekaligus pengurus Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (AMPI) Sulsel, Ian Latanro. Kebrutalan massa Nojeng di Takalar terhadap Golkar tidak bisa didiamkan dan dibiarkan begitu saja.
"Kalau itu dibiarkan atau didiamkan akan menjadi potret bagi daerah lain. Jadi harus diusut tuntas sehingga kasus seperti ini tidak terjadi di kabupaten lain," kata Ian Latanro.
Sesuai Juklak
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Arfandi Idris menegaskan bahwa keputusan cabup Golkar di Takalar dan Bone merupakan kebijakan DPP Golkar sebagai pemegang kewenangan. "Jangan lagi ada kader yang berpikir lain, bahwa semua itu ditentukan oleh seorang saja, apalagi kalau yang dimaksud itu adalah ketua DPD Golkar Sulsel, hal itu hanya menurunkan soliditas dan solidaritas. Saya berharap apa yang menjadi keputusan partai, ditaati untuk kepentingan rakyat," kata Arfandi.
Apalagi, penentuan cabup di Takalar dan Bone ini sudah sesuai juklak setelah digodok tim pilkada pusat. Posisi DPD Sulsel hanya sebagai peserta rapat yang mengikuti ekspose hasil survei yang dilakukan oleh tim Pilkada DPP. Sekalipun DPD Golkar Takalar dan Bone menilai penetapan cabup itu sepihak, Arfandi menilai bahwa penetapan Burhanuddin dan Fahsar sudah sesuai juklak Golkar.
Golkar kabupaten/kota telah mengetahui mekanisme itu, bahwa DPP lah yang harus menetapkan satu, tidak mungkin dua. Tetapi kalau kita mau bersama atau bersatu tentu putusan itu dianggap berpihak atau tidak berpihak.
Penentuan cabup berdasarkan mekanisme partai oleh lembaga yang punya reputasi. Hasil inilah yang diekspose dihadapan tim pilkada Golkar yang terdiri Ketua Umum Aburizal Bakrie, Theo L Sambuaga, Fadel Muhammad, Muladi, Idrus Marham, Nurdin Halid, Darul Siska, dan Mahyuddin (Korda DPD Golkar Sulsel)
Arfandi menambahkan, pembakaran atribut partai seperti bendera merupakan tindakan diluar sifat dan karakter kader Golkar dimana setiap kader harus menjunjung tinggi soliditas, disamping itu tahu dan mampu menempatkan atribut partai sehingga kalau ada yang membakar bendera partai Golkar itu berarti penyelundup.
"Mari kita memaknai arti dari ikrar panca bakti Golkar. Perbedaan itu adalah rahmat, dan ujung dari perjuangan partai Golkar adalah kesejahteraan rakyat. Kita semua ada di dalamnya, dan pilkada adalah proses. Janganlah karena pilkada sehingga kita bertolak belakang karena pilihan berbeda," imbuh Arfandi. (hamsah umar)
