Staf Laporkan Panwaslu ke Bawaslu

MAKASSAR, FAJAR--Kerja panwaslu Sulsel tampaknya menuai banyak tantangan. Setelah adanya upaya pelemahan dari pihak luar, kini panwaslu harus menghadapi persoalan dari internal sekretariat panwaslu sendiri.
Tantangan yang dihadapi dari dalam itu yakni adanya aksi penolakan dari staf sekretariat panwaslu yakni pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), Anwar Alam untuk membayar pengadaan inventaris kantor di sekretariat panwaslu Sulsel. Pengadaan/sewa barang dan jasa sebagai penunjang kantor seperti komputer, TV, laptop, meja ketua, meja rapat, kursi tamu, meja rapat, proyektor, AC dan alat penunjang lainnya yang berjumlah 23 item itu dinilai staf sekretariat menyalahi prosedur.
Pengadaan/sewa alat penunjang kantor sebesar Rp287 juta ini tolak dibayar pihak sekretariat, karena proses pengadaan tersebut sarat intervensi anggota panwaslu Sulsel. Bahkan PPTK Panwaslu Sulsel, Anwar Alam menyebut pihak sekretariat tidak dilibatkan dalam proses itu, terbukti tidak dilakukan proses tender.
"Beberapa waktu lalu ada masuk surat tagihan dari CV Sitra Gemilang ke sekretariat untuk membayar sisa yang belum dibayar. Bendahara tidak mau membayar itu karena prosedur masuknya barang itu kami anggap tidak prosedural, karena tidak ditender. Padahal berdasarkan Perpres No.54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, baik pengadaan atau pun sewa barang harus ditender kalau nilainya di atas Rp200 juta," kata Anwar Alam kepada wartawan, Selasa, 30 Oktober.
Anwar mengungkap, anggota panwaslu Sulsel sudah meminta bendahara sekretariat Panwaslu untuk membayar tagihan tersebut, berdasarkan desposisi Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto yang minta segera dibayarkan. Namun hingga kini pihak bendahara menolak melakukan pembayaran tersebut.
"Tadi malam kami sudah adukan secara lisan Pak Suprianto dan Anwar ke Ketua Bawaslu, Muhammad Alhamid. Kami melihat, mereka ini melakukan pekerjaan yang sebenarnya bukan tugasnya. Masa pengadaan barang dan jasa harus dia yang atur juga dengan meminta pengadaan cukup diswakelola saja," kata Anwar Alam.
Selain mengadu ke Bawaslu, staf Panwaslu yang menjabat PPTK ini juga telah menghadap ke Sekprov Sulsel, Andi Muallim. Atas penolakan PPTK dan bendahara membayar tersebut, Anwar kemudian ingin dikembalikan Panwaslu ke pemprov Sulsel, berdasar surat panwaslu Sulsel tanggal 29 Oktober, nomor 040/panwaslu-sulsel/X/2012, perihal pengembalian PNS yang diperbantukan di panwaslu Sulsel. Dalam surat panwaslu itu, struktur sekretariat panwaslu tidak dikenal istilah PPTK.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto didampingi anggotanya, Anwar Ilyas yang dikonfirmasi di kantor KPU Sulsel membantah tudingan staf sekretariat. "Kami tidak tahu menahu soal pengadaan barang dan jasa. Saat itu, kita masih melakukan fit and propert test panwaslu kabupaten. Terbalik itu kalau dikatakan panwaslu yang urus pengadaan barang dan jasa," kata Suprianto.
Dia mengakui kalau telah meminta bendahara membayar sisa sewa yang belum dibayar. "Yang pakai barang itu kan panwaslu. Karena ada permohonan masuk, saya desposisi dan minta bendahara bayarkan. Jadi kalau dilapor ke Bawaslu silahkan. Kami tidak takut bahkan kalau dilapor ke KPK," tambah Anwar Ilyas. (hamsah umar)

Camat Tallo Berpeluang di Pemilukada Mamasa

MAKASSAR, FAJAR--Niat Camat Tallo, Mario Said Saggaf untuk bertarung di pemilukada Mamasa 2013 mendatang cukup memberi harapan. Hasil survei Insert Institute menyimpulkan Mario memiliki peluang baik bertarung di daerah ini.
Itu jika melihat tingkat popularitas Mario yang cukup besar. Kendati popularitas Bupati Mamasa, Ramlan Badawi masih berada di urutan teratas, namun popularitas Mario juga cukup menyakinkan karena berada di bawah bupati saat ini. Berdasar survei yang dilakukan Insert Institute Oktober 2012, popularitas Mario berada di angkat 87,23 persen.
Tingkat popularitas ini hanya berbeda tipis dengan Ramlan Badawi yang saat ini sebagai bupati Mamasa. Tokoh lain yang memiliki popularitas cukup menjanjikan seperti Banyamin JD sebesar 67,82 persen, Rudiyanto 72,61 persen, dan Muhammadiyah 66,91 persen.
"Ini memang menarik karena popularitas bupati sekarang hanya berbeda tipis dengan Mario Said, sehingga bisa disimpulkan bahwa tokoh dari birokrat ini layak diperhitungkan pada pemilukada Mamasa 2013 nanti," kata Direktur Insert Institute, Muhammad Aries.
Survei ini melibatkan sedikitnya 400 responden yang tersebar di semua desa dan kelurahan, dalam 17 kecamatan Kabupaten Mamasa. Survei yang menggunakan metode proportional random sampling yang dipadukan dengan stratified random sampling, memiliki tingkat kepercayaan 95 persen dengan margin error 3 persen. Metode survei ini dilakukan dengan pertimbangan asumsi keragaman sampel.
Selain melihat tingkat popularitas calon, survei juga melihat tingkat kepantasan kandidat memimpin Mamasa lima tahun mendatang. Dari tingkat kepantasan, Insert menyimpulkan Benyamin JD berada pada angka 38,56 persen,
Rudiyanto 60,80 persen, Muhammadiyah 87,23 persen, Ramlan Badawi 67,55 persen,
dan Mario Said Saggaf 69,15 persen.
Aris menyebut, surveyor disebar secara acak, dengan penentuan titik acuan yang disepakati sebagai simpul massa dan berbasis TPS, untuk kemudian melakukan pengambilan data pada responden yang terpilih secara acak pula berdasarkan batas administrasi desa/kelurahan. Survei dilaksanakan selama 8 hari kalender, dengan jumlah surveyor sebanyak 15 orang yang dilakukan pada tanggal: 1-8 oktober 2012.
Kegiatan survei dilakukan dengan tujuan memberikan arahan bagi klien, memberikan gambaran , dalam menentukan arah dan mendapatkan gambaran prioritas tentang nilai-nilai yang berkembang di masyarakat terkait Pemilukada, menetapkan strategi pemenangan, serta membangun komunikasi politik yang baik dengan masyarakat Kabupaten mamasa. (hamsah umar)

Verifikasi Faktual Lebih Berat

MAKASSAR, FAJAR--Lolos verifikasi administrasi, 16 partai politik belum menjamin bisa menjadi peserta pemilu 2014 mendatang. Tantangan berat masih akan dihadapi yakni verifikasi faktual.
Komisi Pemilihan Umum Sulsel menyebut verifikasi faktual yang akan dilakukan 1-2 November lebih berat dibanding verifikasi administrasi. Itu karena ada kewajiban khusus yang harus dipenuhi parpol dalam proses verifikasi ini. Kewajiban dimaksud harus menghadirkan seluruh pengurus perempuan partai.
16 parpol yang akan diverifikasi faktual ini kemarin telah dipanggil oleh KPU Sulsel, guna membahas mengenai tata cara dan hal-hal yang harus dipenuhi parpol saat verifikasi berlangsung. Termasuk pemberitahuan jadwal verifikasi masing-masing parpol.
"Data yang telah dilaporkan ke KPU pusat yang akan kami faktualkan. Menurut kami, proses ini lebih berat dibanding syarat administrasi. Boleh saja dalam syarat administrasi semua parpol memenuhi itu, tapi apakah fakta di lapangan seperti yang disampaikan. Jangan sampai dicatat pengurus perempuan tapi ternyata bukan, atau hanya sekadar nama saja," kata Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari di hadapan pengurus partai menegaskan keterwakilan perempuan yang ada dalam SK kepengurusan harus dihadirkan saat tim verifikasi KPU melakukan pengecekan. KPU akan melakukan pengecekan satu persatu pengurus yang terdaftar dengan mencocokkan SK pengurus serta identitas kader.
"Pengurus yang sifatnya wajib dihadirkan saat verifikasi adalah ketua, sekretaris, bendahara, dan pengurus perempuan. Yang tidak kita temui di kantornya saat kita mendatangi sekretariatnya, akan kami surati parpolnya dan minta menghadirkan ke KPU Sulsel," kata Ziaur Rahman.
Hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam proses verifikasi faktual yang berlangsung dua hari ini, akan diberi kesempatan parpol melakukan perbaikan 3-6 November.  Dalam melakukan verifikasi faktual ini, KPU akan melakukan metode sensus dan acak sederhana dengan mengambil sampel untuk memastikan keberadaan pengurus.
Sekretaris DPD PDIP Sulsel, Rudy Piter Goni disela-sela menghadiri rapat koordinasi dengan KPU menyatakan, PDIP sudah sangat siap menghadapi verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Sulsel. "Di PDIP sudah sangat siap baik dari struktur pengurus, sekretariat, hingga keterwakilan perempuan," kata RPG.
  Khusus keterwakilan perempuan, RPG menyebut partai yang dipimpin HZB Palaguna ini mencapai 40 persen. "Semua yang diminta KPU akan kita hadirkan," kata RPG.
Ketua DPP PKPI Sulsel, Suzanna Kaharuddin tidak menampik asumsi KPU Sulsel yang menyebut verifikasi faktual ini lebih berat dari verifikasi administrasi. Kendati, partainya sudah siap difaktualkan.
"Kami akan melakukan monitoring di 24 kabupaten/kota selama proses verifikasi ini. Kami tidak ingin ada teman-teman di daerah yang tidak memiliki kesiapan dan keseriusan dalam proses ini," kata Susanna.
Selain KPU Sulsel, KPU Makassar juga mengumpulkan 16 parpol yang lolos administrasi dan memberikan penjelasan mengenai proses vertual ini. Pertemuan KPU Makassar dengan 16 parpol ini digelar di Hotel Dempasan Makassar. (hamsah umar)    

Waspadai Teror di Basis Lawan

*Tekan Partisipasi Pemilih

MAKASSAR, FAJAR--Perang partisipasi pemilih di daerah yang menjadi kantong suara calon patut diapresiasi. Tapi itu tidak cukup, karena tidak tertutup kemungkinan adanya strategi untuk menekan partisipasi pemilih di basis lawan.
Strategi menekan partisipasi pemilih di daerah yang bukan menjadi basis ini bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya saja mencoba mempengaruhi pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, begitu juga dengan menggunakan teror untuk memberikan kesan suatu daerah tidak aman dan kondusif, sehingga timbul ketakutan masyarakat keluar rumah.
Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menjelaskan, tiga pasangan cagub Sulsel ini tentu memiliki strategi untuk mencapai tujuan. Nah tidak tertutup kemungkinan juga memainkan strategi menekan partisipasi pemilih di daerah yang bukan menjadi basisnya atau basis lawan.
"Kan bisa jadi ada keyakinan di daerah tertentu calon memastikan tidak akan mampu meraih kemenagan, sehingga memainkan strategi menekan partisipasi pemilih untuk membendung angka partisipasi masyarakat di basis lawan," jelas Firdaus.
Dia menyebut, mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih adalah salah satu yang bisa dilakukan. "Misalnya saja mempengaruhi masyarakat untuk tidak memilih. Katakanlah mengatakan pada masyarakat untuk apa datang mencoblos padahal tidak ada juga gunanya, bahkan membuat waktu kita untuk mengerjakan pekerjaan lain," kata Firdaus.
Hal yang patut dikhawatirkan juga adalah upaya menekan partisipasi pemilih dengan melakukan kampanye golput. Kampanye golput bisa dilakukan melalui agen tertentu, apalagi kalau daerah yang memiliki akses yang sulit seperti pulau, atau membutuhkan biaya.
"Tekanan dan teros termasuk salah satu yang bisa menekan angka partisipasi pemilih. Dan mungkin masih ada banyak strategi lain untuk melakukan itu," tambahnya.
Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari mendukung kandidat ambil peran dalam meningkatkan partisipasi pemilih, kendati pun hanya di daerah yang menjadi basisnya.
"KPU tentu mendukung bahkan itu memang sudah menjadi harapan kita, bagaimana kandidat atau pun timnya untuk mendorong partisipasi pemilih di Sulsel. Bagi KPU, semakin besar partisipasi pemilih yang menyalurkan hak suaranya akan semakin berkualitas demokrasi kita," kata Ziaur Rahman.
Dia menyebut, KPU Sulsel sejak awal sudah minta tiga cagub Sulsel ini untuk menyosialisasikan pentingnya partisipasi pemilih di pilgub. Ini bisa dilakukan sejak awal melalui jaminan semua masyarakat Sulsel yang sudah memiliki hak suara bisa terdaftar.
"Jadi itu dulu yang harus kita pastikan bersama bagaimana masyarakat terdaftar sebagai pemilih. Nanti kalau sudah ada kepastian terdaftar, baru kita akan melangkah ke tahap berikutnya yakni memberikan pemahaman yang baik pada masyarakat dan mengajak untuk menggunakan hak suaranya pada 22 Januari nanti," imbuh Ziaur Rahman.
Terhadap potensi adanya oknum yang mencoba menekan tingkat partisipasi pemilih di daerah yang jadi basis lawan, Ziaur Rahman menyatakan dalam undang-undang ada penekanan bahwa pihak yang menghalang-halangi masyarakat menggunakan hak suaranya bisa dikenai pidana.
Sejauh pemilukada di Sulsel, KPU Sulsel mengaku belum ada laporan dari masyarakat yang menyoal atau melaporkan adanya upaya sistematis menekan angka partisipasi pemilih di daerah tertentu. "Yang ada biasa banyak warga yang mengaku tidak mendapat undangan dan kartu pemilih. Tapi itu pun sudah kita akali dengan meminta tetap datang sepanjang sudah terdaftar," lanjut Ziaur Rahman. (hamsah umar)    

Makassar Tempat Studi Banding Wali Kota Dunia

MAKASSAR, FAJAR--Program pembangunan yang dicetus wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mendapat pengakuan wali kota ternama dunia utamanya di Asia.
Itu terlihat dari antusiasme wali kota di luar Indonesia yang ingin menjadikan Makassar sebagai tujuan studi banding, soal pembangunan berbasis lingkungan dan perubahan iklim. Dalam meeting hari kedua bertajuk Climate Change and Pro Urban Governance Capacity Development Workshop: Promotion Sustainable Human Development in Asian Cities, yang dihelat di Hotel InterContinental, Bangkok, 937 Ploenchit Road, Bangkok, Thailand, 29-31 Oktober, wali kota yang terlibat dalam pertemuan ini mengusul Makassar tempat studi banding.
"Pertemuan wali kota dunia di Bangkok, bukan saja menambah pengalaman bagi kami namun suatu  kesyukuran yang mendalam karena Makassar diusulkan menjadi lokasi studi banding para wali kota dunia yang menjadi peserta meeting," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
Cagub Sulsel ini menyebut, salah satu alasan wali kota dari luar negeri ini ingin menjadikan Makassar tujuan studi banding, karena mereka ingin mengetahui konsep revitalisasi lapangan Karebosi. Dari pemaparan yang dilakukan, wali kota dunia ini menilai  proses pembangunan dengan konsep kemitraan dengan pihak swasta berbasis lingkungan dan perubahan iklim  adalah sebuah inovasi terbaik dan terobosan baru.
Kemitraan pemerintah dan swasta menyangkut perubahan iklim dan pemanasan global yang berpihak ke masyarakat cukup sulit terwujud karena karena dinilai proyek rugi. Namun di Makassar bisa terwujud. "Sehingga itulah yang membuat mereka penasaran dengan revitalisasi Karebosi," lanjut Ilham.
Wali kota ini tidak menyanga Pemkot Makassar mampu meyakinkan investor Karebsosi, bahwa kemitraan ini bisa saling menguntungkan. Ilham adalah satu dari sepuluh Kota di dunia yang mendapatkan undangan united nation development programe (UNDP), sebuah lembaga di bawah naungan PBB  karena dianggap  paling inovatif dalam pembangunan kota yang mempertimbangkan perubahan iklim, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.
Mereka yang diundang yakni Wali Kota Dhaka dan Chittagong dari negara Bangladesh,  Sihanoukville dari Kamboja, Makassar mewakili Indonesia,Kathmandu dan Kota Biratnagar dari Nepal, Sorsogon wakil dari Philipina, Kota Negombo dan Balangoda dari Srilangka, serta Bangkok Thailand.
Pada sesi Implications of local governance and decentralisation for thee efective delivery of finance for climate change at the local level, atau implikasi sistem pemerintahan derah dan desentralisasi dalam pendanaan untuk mengantispasi dampak perubahan iklim, peserta makin antusias karena sudah membahas masalah pendanaan.
Selain revitalisasi, wali kota itu juga salut dengan konsep Makassar yang mengelola sampah dengan meminimalisir pencemaran, dengan membakar metan sehingga dinilai konsen dengan program perubahan iklim. (hamsah umar)

Makassar Tempat Studi Banding Wali Kota Dunia

MAKASSAR, FAJAR--Program pembangunan yang dicetus wali kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin mendapat pengakuan wali kota ternama dunia utamanya di Asia.
Itu terlihat dari antusiasme wali kota di luar Indonesia yang ingin menjadikan Makassar sebagai tujuan studi banding, soal pembangunan berbasis lingkungan dan perubahan iklim. Dalam meeting hari kedua bertajuk Climate Change and Pro Urban Governance Capacity Development Workshop: Promotion Sustainable Human Development in Asian Cities, yang dihelat di Hotel InterContinental, Bangkok, 937 Ploenchit Road, Bangkok, Thailand, 29-31 Oktober, wali kota yang terlibat dalam pertemuan ini mengusul Makassar tempat studi banding.
"Pertemuan wali kota dunia di Bangkok, bukan saja menambah pengalaman bagi kami namun suatu  kesyukuran yang mendalam karena Makassar diusulkan menjadi lokasi studi banding para wali kota dunia yang menjadi peserta meeting," kata Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin.
Cagub Sulsel ini menyebut, salah satu alasan wali kota dari luar negeri ini ingin menjadikan Makassar tujuan studi banding, karena mereka ingin mengetahui konsep revitalisasi lapangan Karebosi. Dari pemaparan yang dilakukan, wali kota dunia ini menilai  proses pembangunan dengan konsep kemitraan dengan pihak swasta berbasis lingkungan dan perubahan iklim  adalah sebuah inovasi terbaik dan terobosan baru.
Kemitraan pemerintah dan swasta menyangkut perubahan iklim dan pemanasan global yang berpihak ke masyarakat cukup sulit terwujud karena karena dinilai proyek rugi. Namun di Makassar bisa terwujud. "Sehingga itulah yang membuat mereka penasaran dengan revitalisasi Karebosi," lanjut Ilham.
Wali kota ini tidak menyanga Pemkot Makassar mampu meyakinkan investor Karebsosi, bahwa kemitraan ini bisa saling menguntungkan. Ilham adalah satu dari sepuluh Kota di dunia yang mendapatkan undangan united nation development programe (UNDP), sebuah lembaga di bawah naungan PBB  karena dianggap  paling inovatif dalam pembangunan kota yang mempertimbangkan perubahan iklim, dan keberpihakan terhadap masyarakat miskin.
Mereka yang diundang yakni Wali Kota Dhaka dan Chittagong dari negara Bangladesh,  Sihanoukville dari Kamboja, Makassar mewakili Indonesia,Kathmandu dan Kota Biratnagar dari Nepal, Sorsogon wakil dari Philipina, Kota Negombo dan Balangoda dari Srilangka, serta Bangkok Thailand.
Pada sesi Implications of local governance and decentralisation for thee efective delivery of finance for climate change at the local level, atau implikasi sistem pemerintahan derah dan desentralisasi dalam pendanaan untuk mengantispasi dampak perubahan iklim, peserta makin antusias karena sudah membahas masalah pendanaan.
Selain revitalisasi, wali kota itu juga salut dengan konsep Makassar yang mengelola sampah dengan meminimalisir pencemaran, dengan membakar metan sehingga dinilai konsen dengan program perubahan iklim. (hamsah umar)

Sehari, Nawir Garap Tiga Kabupaten

*Temui Komunitas Tolotang

MAKASSAR, FAJAR--Pendamping Andi Rudiyanto Asapa, Andi Nawir Pasinringi memacu diri bersosialisasi di masyarakat. Dalam sehari, anggota DPRD Sulsel ini menggarap hingga tiga kabupaten.
Seperti yang dilakukan kemarin, mantan bupati Pinrang dua periode ini memulai sosialisasi di Sidrap tepatnya di Tolotang, Kelurahan Amparita, Kecamatan Pancalautan.  Di komunitas masyarakat yang masih mempertahankan budaya dan adat istiadatnya dengan baik ini, Nawir menggelar pertemuan dengan tokoh Tolotang, Uwa Pangka.
Kebetulan, salah seorang anak Uwa Pangka ini sedang melangsungkan pesta pernikahan. "Pak Nawir menggelar silaturahmi dengan masyarakat Tolotang yakni di rumah Uwa Pangka, yang saat bersamaan ada pesta. Nawir memang diundang oleh tokoh Tolotang ini," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Selasa, 30 Oktober.
Setelah melakukan silaturahmi dengan masyarakat Tolotang, Nawir melanjutkan silaturahmi dengan masyarakat di Desa Bojo, Kecamatan Mallusetasi, Barru. Di tempat ini, Nawir menggelar silaturahmi dengan keluarga besar H Lopo dan sejumlah tokoh masyarakat lainnya.
Selain di Sidrap dan Barru, Nawir melanjutkan sosialisasi politiknya di Desa Bacukiki, Parepare. Dia menghadiri undangan salah seorang putra Arung Bacukiki, kapten (purn) Abd Rasyid.
Dalam sosialisasi di tiga kabupaten ini, Nawir banyak mengungkap mengenai keunggulan pasangan urut 3 ini, terkhusus program pro rakyat yang ditawarkan. Begitu juga sosok Rudiyanto Asapa yang sangat visioner dalam menggagas program yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Sementara itu, Rudiyanto yang banyak menggelar silaturahmi di Bone dan Sinjai kemarin memilih istirahat di kediamannya. Awalnya, Rudi dijadwalkan melakukan silaturahmi dengan sejumlah warga di kota Makassar. "Agenda pertemuan dengan masyarakat di Makassar baru kita gelar besok. Kita tidak ingin tenaga diporsir setiap hari," kata Nasrullah. (hamsah umar)      

Imigrasi Besar-besaran Bayangi Politisi

MAKASSAR, FAJAR--Keputusan KPU yang menggugurkan 18 partai politik dari verifikasi administrasi, dipastikan akan memaksa politisi di Sulsel melakukan imigrasi atau mencari partai lain untuk melanjutkan karier politiknya.
Imigrasi politisi ke partai yang dipastikan lolos sebagai peserta pemilu 2014 diyakini tidak hanya dilakukan tokoh politik yang sudah merasakan kiprah di parlemen, juga kader partai paling bawah. Kendati sejauh ini belum ada yang memastikan kemana akan berlabuh, namun tokoh politik tersebut dipastikan sudah memiliki ancang-ancang untuk bergabung di partai lain.
Kader yang partainya tidak lolos verifikasi ini juga masih berharap ada keajaiban dengan melakukan gugatan ke KPU, apalagi partai yang merasa selama ini memenuhi syarat administrasi. Salah satu partai yang telah memastikan menggugat KPU adalah Partai Demokrasi Kebangsaan (PDK). Kader PDK di 34 provinsi di Indonesia bahwa berencana akan mendatangi KPU dalam waktu dekat.
PDK Sulsel kemarin langsung menggelar pertemuan membahas tidak lolosnya partai ini di KPU. Wakil Ketua DPP PDK Sulsel, Irwan Indje membenarkan sikap PDK terhadap putusan KPU. "Kita sudah pastikan akan gugat keputusan KPU. Dalam waktu dekat, kader PDK akan ke KPU untuk pertanyakan alasan kita digugurkan," kata Irwan, Senin, 29 Oktober.
Irwan yang juga anggota DPRD Sulsel mengaku tidak tahu pikir kenapa KPU tidak meloloskan PDK sebagai calon peserta pemilu 2014 mendatang. Padahal partai ini adalah salah satu partai yang mendaftar pertama di KPU dalam rangka verifikasi administrasi.
Sekretaris DPD RepublikaN Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyerahkan sepenuhnya keputusan KPU ke DPP RepublikaN. Sebagai kader, Sugiarti menyatakan syarat yang diharuskan KPU sudah dilalui oleh partainya. "Tapi KPU juga punya mekanisme. Kecewa pasti, karena kita sudah berharap RepublikaN diberi kesempatan kedua ikut pemilu," kata Sugiarti.
Kendati partainya tidak lolos, dia mengaku keputusan tersebut bukan menjadi kiamat bagi kader RepublikaN di Sulsel. RepublikaN dalam waktu dekat segera melakukan konsolidasi termasuk minta kader untuk tata kembali dirinya agar tetap berpartisipasi dalam politik.
"Saya sendiri belum berpikir ke partai mana, tapi semua partai yang lolos memungkinkan saya bergabung. Namun sebelum memutuskan bergabung ke partai mana, saya tentu harus pertimbangkan seperti apa peluang saya di partai itu, begitu juga penerimaan partai yang akan saya tempati bergabung. Kan percuma juga saya gabung kalau ternyata saya juga tidak punya peluang," tandas Sugiarti.
Wakil Ketua DPW PBR Sulsel, Wawan Mattaliu menegaskan dirinya belum berpikir untuk hijrah ke partai manapun. Dia bahkan mengaku tidak kaget karena PBR sejak awal sudah yakin tidak akan mampu lolos verifikasi KPU. "Saya sudah sampaikan sama teman-teman di pasar, kalau saya akan kembali ke pasar," kata Wawan.
Adapun Wakil Ketua PDS Sulsel, Alexander Palinggi juga menyatakan kekecewaannya terhadap KPU yang tidak meloloskan PDS. "Padahal setahu saya, PDS sudah memenuhi syarat administrasi bahkan termasuk di Aceh," ujar Alexander.
Dia mengaku ada banyak partai yang bisa dijadikan dirinya untuk berlabuh. Sama dengan Sugiarti, untuk bergabung ke salah satu partai, dia terlebih dahulu akan mempertimbangkan banyak hal termasuk peluangnya ketika bergabung dengan partai tujuan. (sah)

Partisipasi Pemilih Berperan Tentukan Pemenang

*IA Kuasai Basis Pemilih Besar

MAKASSAR, FAJAR--Partisipasi pemilih di Sulsel punya peran menentukan tingkat kualitas pesta demokrasi. Juga, sangat berperan dalam menentukan siapa yang akan memenangkan pertarungan.
Atas asumsi ini, cagub yang akan bertarung pada 22 Januari mendatang mesti memaksimalkan kerja politik dan tim suksesnya, untuk mendorong tingkat partisipasi pemilih terkhusus yang mereka anggap sebagai basis suaranya. Dengan catatan, faktor geopolitik punya nilai jual untuk mendukung calon tertentu.
Di Sulsel, dari 24 kabupaten/kota yang ada, ada beberapa daerah yang memiliki jumlah pemilih besar dan dianggap menjadi basis calon berdasarkan faktor geopolitik seperti kota Makassar, Bone, Gowa, Luwu Raya, Pinrang, dan Sinjai. Makassar misalnya mencapai angka 1,2 juta (DPS), Bone 560.242,  Gowa 505,681, Pinrang 300,689, Sinjai 178,694, sedang Luwu Raya juga diangka 500.000 jiwa lebih.
Dari kabupaten/kota yang memiliki pemilih terbesar ini, pasangan urut 1, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) bisa dikatakan menguasai basis pemilih terbesar seperti Makassar, Bone, Luwu Raya. Sedang pasangan urut 2, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) menguasai Gowa dan Sidrap. Adapun Urut 3, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Sinjai dan Pinrang.
Namun, faktor geopolitik ini hanya akan maksimal dalam menentukan calon yang bisa memenangkan pertarungan ketika tingkat partisipasi pemilih bisa maksimal. Misalnya jumlah pemilih di basis IA seperti Makassar minim, bisa jadi akan sama nilai kemenangannya yang dicapai Sayang ketika partisipasi pemilih di Gowa maksimal.
Belajar pada pilgub 2007 lalu, partisipasi pemilih di Makassar hanya mencapai 53,77 persen, sementara Gowa mencapai 85,36 persen. Besarnya peran partisipasi pemilih dalam menentukan pemenang pilgub 2013 mendatang ini, membuat kandidat berusaha untuk mendorong partisipasi pemilih maksimal di setiap kabupaten/kota terkhusus wilayah basis.
Wakil Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ni'matullah menyatakan timnya utamanya kader partai di semua tingkatan sudah diinstruksikan untuk membantu masyarakat, memastikan diri terdaftar sebagai pemilih di pilgub. "Itu adalah langkah awal kita, termasuk bagaimana mengkritisi DP4 dan DPS," kata Ni'matullah.
Setelah memastikan semua masyarakat Makassar terdaftar dan kabupaten lain, IA akan aktif kampanye atau sosialisasi untuk meminta masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 22 Januari mendatang. "Kita akan dorong masyarakat menggunakan hak pilihnya. Kita menyadari kualitas pilgub ditentukan tingkat partisipasi pemilih," sebut Ni'matullah.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Arfandy Idris dan jubir Sayang, Maqbul Halim terpisah mengaku sudah aktif mendorong agar tingkat partisipasi masyarakat untuk ikut menyalurkan suaranya di pilgub mendatang.
"Tidak hanya di daerah tertentu (basis Sayang) dilakukan langkah seperti itu, tetapi akan kita arahkan untuk semua kabupaten/kota di Sulsel. Karena tingkat partisipasi pemilih adalah perwujudan dari pelaksanaan demokrasi yang baik," jelas Arfandy.
Maqbul Halim menambahkan, meski Makassar sejauh ini dianggap sebagai basis IA, tim Sayang tetap proaktif mendorong partisipasi pemilih di Makassar lebih besar dibanding pilgub 2007 lalu. "Sambil tetap berjalan di kabupaten lain," tambah Maqbul.
Cara lain tim Sayang mendorong partisipasi pemilih di pilgub Sulsel mendatang adalah dengan memantau lurah, RT/RW yang membantu petugas penyelenggara pemilih dalam memutakhirkan data pemilih di Sulsel. Sayang berharap tidak ada warga yang luput dari pendataan petugas KPU.
Jubir Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na), Nasrullah Mustamin menyatakan, salah satu upaya yang dilakukan agar partisipasi pemilih di Sinjai, Pinrang dan kabupaten lain maksimal dengan menggerakkan organik partai hingga tingkat kelurahan bahkan berbasis TPS, agar semua warga bisa terdaftar sebagai pemilih di pilgub.
"Tim yang ada di bawah ini juga kita sudah minta untuk menyosialisasikan pentingnya mereka berpartisipasi dalam pilgub Sulsel. Upaya mendorong partisipasi pemilih ini maksimal kita akan lebih gencarkan pada Januari mendatang," kata Nasrullah. (hamsah umar)                

Panwaslu Terusik Atribut Kampanye Cagub

MAKASSAR, FAJAR--Masih adanya sejumlah atribut kampanye cagub Sulsel, yang bisa ditemukan di sejumlah titik khususnya di Makassar membuat Panwaslu Sulsel terusik.
Lembaga pengawas pemilu ini minta agar KPU Sulsel melakukan penertiban terhadap atribut kampanye cagub Sulsel yang masih terpasang di sejumlah titik di Makassar, termasuk di 23 kabupaten/kota lainnya. Panwaslu berasumsi, atribut kampanye atau bentuk sosialisasi kandidat sudah semestinya bersih pascapenetapan nomor urut calon.
Ketua Panwaslu Sulsel, Suprianto menyebut KPU Sulsel tidak perlu lagi bersurat ke masing-masing pasangan calon untuk menertibkan atribut kampanye calon. "KPU bersama pemerintah sudah harus menurunkan spanduk atau baliho pasangan calon, meski tidak melakukan pemberitahuan kepada pasangan calon," kata Suprianto, Senin, 29 Oktober.
Panwaslu sendiri mengaku sudah mengimbau semua kandidat dan timnya untuk berhati-hati memasang atribut kampanye di ruang publik. Panwaslu menegaskan, penertiban atribut kampanya kandidat bukan menjadi kewenangan panwaslu untuk menertibkannya sehingga hanya mengimbau KPU Sulsel untuk bertindak.
Kendati sampai saat ini belum ada masyarakat yang menyoal mengenai atribut kampanye yang masih bertebaran, panwaslu Sulsel mengaku belum mendapat laporan masyarakat yang mempersoalkan atribut kampanye tersebut. (hamsah umar)

Panwaslu: Kampanye Anti Narkoba Tidak Dilarang

MAKASSAR --Kampanye anti narkoba di pilgub Sulsel tidak dilarang. Panwaslu Sulsel menyebut, tidak ada larangan bagi cagub untuk menyerukan kepada masyarakat menghindari narkoba.
Ini disampaikan anggota panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas saat juru bicara pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) datang mempertanyakan hal-hal yang dilarang, ke panwaslu Sulsel, Senin, 29 Oktober.
Langkah Selle ini dilakukan pasca penetapan nomor urut, utamanya banyaknya asumsi yang menyebut seruan anti narkoba sebagai kampanye negatif.  Yang dilarang kata Anwar dalam kampanye adalah hal yang mempersoalkan dasar negara, suku, agama, rasa, dan antargolongan (SARA), NKRI, dan menganjurkan tindak kekerasan. "Dalam aturan soal kampanye itu, semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang,  itu tadi empat unsur," kata Anwar.
Panwaslu Sulsel dalam bekerja tentu akan taat pada aturan yang ada. Panwaslu tidak boleh main-main karena semua harus berdasarkan regulasi yang ada. "Begitu banyak tudingan sudah dialamatkan kepada kami. Dianggap tidak bekerja lah atau apalah, tetapi kami pastikan, Panwaslu dalam bekerja tentu tidak akan pandang bulu, sehingga siapa pun yang melanggar tentu akan dipanggil," tegasnya.
Adapun kategori black campaign atau tidak, Anwar menyebut ukurannya sederhana. "Sepanjang sesuai dengan data dan ada faktanya, maka itu bukan black campaign," imbuhnya.
Usai mendatangi panwaslu, Selle kedatangannya ke panwaslu untuk memastikan bahwa IA tidak melanggar rambu-rambu. Apalagi,  ada beberapa isu yang secara nasional memang perlu mendapat perhatian kandidat.
"Isu narkoba dan korupsi yang memang masuk kategori kejahatan luar biasa (extra ordinary crime), sehingga mesti menjadi perhatian semua kandidat," katanya.
Selle mengaku sedikit ada masalah, krena ketika dua isu ini disinggung langsung ada yang menganggap tim IA melakukan black campaign. Padahal, secara kasat mata, kita selalu disajikan dengan data dan fakta melalui berita-berita media bahwa Sulsel saat ini terkorup dan sulsel jadi pusat peredaran narkoba.
"Nah, inilah yang perlu diluruskan. Beruntung karena panwaslusudah menegaskan bahwa kampanye anti narkoba ini tidak dilarang," tegas Selle.
Selle menyebut, kedatangannya ke panwaslu sebagai respons atas asumsi miring terhadap IA ketika kandidat urut satu ini menyinggung mengenai isu narkoba atau korupsi di Sulsel. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa Sulsel termasuk salah satu sarang narkoba di Indonesia.  (hamsah umar)

Verifikasi Faktual Buktikan Keabsahan 16 Parpol

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum Sulsel segera melakukan verifikasi faktual terhadap 16 partai politik, yang telah dinyatakan lolos syarat administrasi.
Sebelum melakukan verifikasi faktual terhadap 16 parpol yang lolos administrasi itu, KPU Sulsel terlebih dahulu akan memanggil pengurus 16 parpol tersebut yang dijadwalkan Selasa, 30 Oktober. Pertemuan dengan 16 pengurus parpol ini akan dilakukan untuk menyosialisasikan teknis pelaksanaan verifikasi faktual.
Verifikasi faktual yang akan dilakukan KPU Sulsel terhadap 16 partai politik ini, untuk membuktikan keabsahan dokumen yang telah diserahkan parpol tersebut kepada KPU.  Ada tiga hal yang akan menjadi objek verifikasi faktual KPU yakni struktur pengurus, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, serta keberadaan kantor atau sekretariat parpol.
"Jadi inilah yang akan kita verifikasi, apakah dokumen yang sudah disampaikan ke KPU sudah sesuai atau malah ada yang tidak benar. Kantor misalnya jangan sampai partai itu tidak ada kantornya," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari.
Sebagaimana diketahui, 16 parpol yang lolos administrasi itu masing-masing, Partai Nasdem, PDIP, PKB, PBB, Partai Hanura, PAN, Golkar, PKS, Gerindra, PDP, PKPI, Demokrat, PPP, PKBIB, PPRN dan PPN.
Direktur Eksekutif Insert Institute, Muh Aris porpol yang tidak lolos administrasi oleh KPU membuktikan bahwa partai tersebut tidak serius untuk mengurus partainya. Bahkan, partai itu banyak hanya hanya berpikir lokal bukan berpikir secara nasional.
"Kalau partai serius, mereka tentu akan mempersiapkan diri dan memenuhi syarat kepengurusan 100 persen tingkat provinsi, 75 persen kabupaten, dan 50 persen kecamatan. Syarat ini memang menjadi tantangan besar semua partai politik," kata Aris.
Aris memastikan, sembilan parpol yang ada senayan saat ini masih akan mendominasi perolehan suara pemilu 2014 mendatang. Kemampuan untuk tembus parliementary treshold 3,5 persen, juga akan menjadi pembuktian parpol nonparlemen tersebut memiliki marketing partai dan jaringan yang baik.
"Syarat untuk menyatakan partai itu serius mengurus dirinya ketika mampu memenuhi syarat administrasi 100 persen, 75 persen, dan 50 persen semua tingkatan. Tanpa itu, memang partai akan sulit untuk lolos verifikasi. Dan yang tidak lolos inilah yang tidak memenuhi syarat pada setiap tingkatan itu," urai Aris. (hamsah umar)      

Prabowo Kampanyekan Garuda-Na di Lima Kabupaten

MAKASSAR, FAJAR--Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto akan all out memenangkan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) di pilgub 2013. Dia siap menghadiri lima titik kampanye pasangan urut 3 ini.
Tim Garuda-Na sebenarnya sudah menyiapkan delapan titik untuk dihadiri Prabowo, namun capres Gerindra ini hanya meminta hadir di lima kabupaten di Sulsel. Makassar dan Luwu Raya adalah salah satu kabupaten/kota yang dipastikan akan dihadiri Prabowo saat Garuda-Na kampanye.
Kabupaten/kota lain yang ditargetkan dihadiri Prabowo seperti Parepare, Toraja, Bone, Sinjai, Selayar, dan Jeneponto. "Kita akan pertimbangkan mana yang bisa mewakili kabupaten/kota lain, mengingat hanya lima titik yang siap dihadiri Pak Prabowo," kata Jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin, Senin, 29 Oktober.
Para kader Gerindra Sulsel, kata Nasrullah sudah sangat menantikan kehadiran Prabowo di daerah ini. Bahkan, DPC Gerindra Bone berharap pelantikan pengurus partai di daerah ini harus dihadiri olah dewan pembina.
"Pada prinsipnya semua DPC mengharapkan dikunjungi Prabowo, tapi itu tentu saja tidak mudah karena dia ini tidak hanya mengurus Sulsel tapi di seluruh provinsi. Kami memahami keinginan teman-teman, tapi tidak harus ada yang memaksakan diri," kata Nasrullah.
Pilgub Sulsel yang tersisa beberapa bulan lagi memaksa Garuda-Na harus bekerja keras untuk mengejar ketertinggalan. Kemarin, beberapa pengurus Gerindra termasuk tim keluarga melakukan rapat koordinasi, yang salah satunya membahas mengenai agenda sosialisasi Garuda-Na di tengah masyarakat.
Rudi dan wakilnya, Nawir sendiri terus bergerak untuk melakukan tatap muka masyarakat. Setelah menggarap komunitas Khalwatiah Maros, pasangan ini kembali menggarap kabupaten Maros, tepatnya di Kecamatan Cina. Rudi melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh masyarakat di beberapa desa di daerah ini. (hamsah umar)

Banyak Debat Lebih Bagus

MAKASSAR, FAJAR--Debat cagub Sulsel yang dijadwalkan berlangsung Januari 2013 mendatang, akan memaksimalkan untuk membedah visi misi tiga cagub yang akan bertarung.
Untuk membedah visi misi calon secara mendalam dan detail, KPU menegaskan debat akan dilakukan hingga tiga kali. Bahkan, KPU ada keinginan untuk menggelar debat cagub hingga lima kali. "Karena semakin banyak kita melakukan debat itu semakin bagus. Karena kita dan masyarakat Sulsel bisa membedah secara dalam program yang ditawarkan calon," jelas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas, Senin, 29  Oktober.
Dalam aturan, disebutkan bahwa debat minimal dilakukan sekali. Namun demi pertimbangan bobot dan kualitas kampanye, akan sangat baik ketika dilakukan hingga beberapa kali. Dengan menggelar debat sampai tiga kali, pendalaman terhadap program kandidat lebih terbuka.
"Apalagi dalam debat itu akan ada dialogis. Kita bisa lihat bagaimana debat calon presiden seperti di Amerika. Bobotnya berkualitas karena dilakukan seperti itu. Selain itu, lokasi debat dilakukan seperti kampus dan tempat-tempat lain," lanjut Jayadi.
Meski memperbanyak debat sampai tiga kali, Jayadi menyebut bukan berarti kampanye kampanye terbuka terabaikan. Adapun lokasi debat, Jayadi mengaku siap menggelar dimana saja sepanjang memungkinkan kondusif.
"Kita welcome saja kalau ada pihak yang siap memfasilitasi lokasi debat. Misalnya Unhas, UIN, termasuk kalau FAJAR siap melakukan itu. Kita lihat saja nanti bagaimana situasinya. Karena bukan pertimbangan keamanan saja dalam menentukan tempat, juga mengenai badget yang kita mampu," kata Jayadi.
Debat cagub ini dilakukan pertama sesama cagub, sesama cawagub, dan berpasangan. Adapun mengenai alternatif debat digelar di luar Sulsel, Jayadi mengaku hanya pilihan terakhir ketika kondisi di Sulsel tidak memungkinkan dilakukan kegiatan tersebut.
"Kalau suasana tidak memungkinkan tentu alternatif kita akan lakukan di tempat lain. Tapi kalau situasinya kondusif, masa even seperti ini harus kita gelar di luar Sulsel. Itu saya kira tidak mungkin," katanya. (hamsah umar)
 

Rabu, Pemilukada Takalar Diputus

MAKASSAR, FAJAR--Kisruh pemilukada Takalar yang memenangkan pasangan Burhanuddin Baharuddin-Natsir Ibrahim (Bur-Nojeng) segera terjawab. Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyidangkan perkara ini akan menggelar sidang putusan Rabu mendatang.
Sengketa penetapan bupati terpilih serta hasil perhitungan suara KPU Takalar ini, sebelumnya sudah disidangkan hingga tiga kali di MK mulai dari pembacaan tuntutan penggugat hingga pemeriksaan saksi kedua belah pihak.
"Jadi kita tinggal menunggu putusan dari MK. Kalau berdasar informasi yang kita peroleh, putusan sengketa pemilukada Takalar ini akan digelar pada Rabu mendatang," kata anggota KPU Takalar, Jusalim Sammak, Minggu, 28 Oktober.
Sebagai tergugat, KPU tetap berkeyakinan bahwa apa yang digugat pasangan Syamsari Kitta-Hamzah Barlian (Sa'ritta) dan Andi Makmur Sadda-Nashar Baso (AMAN), tidak akan dikabulkan oleh MK. Alasannya, KPU memiliki dasar yang kuat dalam penetapan bupati terpilih, mulai dari dokumen C1 dan dokumen lainnya yang semuanya ditandatangani oleh saksi.
"Apa yang kita sampaikan di persidangan adalah fakta berdasarkan hasil rekap. Tapi kan penggugat mungkin juga ada data yang dimunculkan, sehingga kita tunggu saja apa yang menjadi keputusan MK. Bagi KPU, kita sangat yakin gugatan ini tidak akan diterima oleh MK," kata Jusalim.
Pengacara Sa'ritta-AMAN, Syahrir Cakkari terpisah mengaku sejauh ini belum mendapat informasi kapan MK akan menggelar sidang putusan kasus sengketa pemilukada Takalar ini. Dia berharap, hari ini kepastian mengenai jadwal sidang putusan pemilukada Takalar ini sudah ada penyampaian dari MK.
Tim Sa'ritta-AMAN sangat optimis memenangkan gugatan di MK, paling tidak MK akan memerintahkan KPU untuk menggelar pemilukada Takalar putaran kedua. "Fakta-fakta pembuktian kami di MK sangat menyakinkan. Bahkan sebagian di antaranya dikuatkan pula oleh saksi-saksi termohon," kata Cakkari.
Sehingga MK sangat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan gugatan Sa'ritta dan AMAN.  Salah satu target besar kedua pasangan ini adalah digelarnya pemilukada putaran kedua, atau pencoblosan ulang pada beberapa TPS yang dianggap terjadi kecurangan. Dalam perkara ini, Sa'ritta-AMAN memohon kepada MK untuk membatalkan sedikitnya 1.873 suara bupati terpilih, Bur-Nojeng. (hamsah umar)                

Panwaslu Tidak Ciut Dilemahkan

MAKASSAR, FAJAR--Tiga anggota Panwaslu Sulsel tidak gentar dengan kritikan guru besar Unhas, atas tindakan panwaslu menindaki PNS yang tidak netral di pilgub 2013.
Kendati yang mengkritik habis panwaslu tersebut adalah adalah tokoh yang pernah merasakan tugas dan fungsi panwaslu seperti Anwar Borahima, begitu juga pengamat hukum Aminuddin Ilmar, semangat anggota panwaslu untuk memproses PNS tidak akan pernah ciut. Malah, ini menjadi tantangan baru bagi panwaslu dalam menjalankan tugasnya.
"Menjadi anggota panwaslu itu memang harus memiliki mental terlatih. Jadi sekalipun ada kritikan yang orang katakan sebagai upaya melemahkan panwaslu kami tidak pernah mundur. Saya kira, banyak teman-teman di Sulsel yang akan mendukung kita demi menjalankan aturan kepemiluan," kata anggota panwaslu Sulsel, Nursetiawati, Minggu, 28 Oktober.
Dalam diskusi bertajuk menakar kinerja panwaslu pekan lalu, panwaslu Sulsel bukannya mendapat support ilmuan Sulsel dalam menindak PNS yang terang-terangan mendukung cagub tertentu. Yang bahkan tanpa ragu, tampil terdepan dalam kegiatan yang dilakukan cagub seperti kegiatan sosialisasi, hingga saat pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu.
Nursetiawati menyebut, tudingan bahwa panwaslu Sulsel kebablasan menjadi bukti nyata adanya pihak tertentu yang tidak ingin melihat panwaslu bekerja sesuai tuntutan masyarakat. Kendati, bagi panwaslu riak-riak tersebut masih cukup wajar, karena sejauh ini tidak memiliki pengaruh terhadap komitmen panwaslu dalam bertindak tegas terhadap PNS di Sulsel.
"Panwaslu akan tetap berusaha bekerja maksimal sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Sekalipun kritikan yang tertuju kepada kami sudah tidak mengenakkan bagi kami, kami akan melawan itu dengan tetap bersikap tegas dalam melakukan fungsi pengawasan," lanjut Nursetiawati.
Dia kemudian melanjutkan bahwa, Anwar Borahima sebagai salah satu guru besar yang mengkritiknya adalah orang yang sudah kenyang dengan pengalaman bekerja di panwaslu, sehingga kritikan tersebut menjadi tantangan baru bagi panwaslu.
Pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah menyatakan dukungannya terhadap panwaslu atas kerja keras yang selama ini telah dilakukan, utamanya dalam memproses sejumlah PNS di Sulsel yang tidak netral. Langkah ini dianggap sebagai upaya preventif sehingga jumlah PNS yang berpolitik praktis bisa ditekan.
"Karena tanpa tindakan seperti itu, sulit untuk mengubah pemahaman PNS untuk tidak berpolitik. Dengan langkah yang telah dilakukan itu, maka PNS lain akan berpikir. Apalagi sudah sangat jelas juga siapa cagub, sekalipun saat itu KPU belum menetapkannya," kata Hasrullah. (hamsah umar)              

Ije Sapa Warga Lewat Kurban

MAKASSAR, FAJAR--Momentum perayaan Iduladha atau hari raya kurban dimanfaatkan dengan baik kandidat wali kota Makassar, untuk mendapat simpati masyarakat, dengan membagi-bagikan sapi kurban.
Cawali yang digadang-gadang PKS, Iqbal Djalil (Ije) salah satu kandidat yang menyapa warga dengan cara berkurban. Tidak tanggung-tanggung, cawali yang akrab disapa ustad Ije ini berkurban 19 ekor sapi dan 8 ekor kambing. Sebagian besar sapi dan kambing kurban ini dibagikan kepada warga miskin di Kecamatan Biringkanaya.
Apalagi, sebagian besar sapi kurban ini disembelih di Pompes Daru Aman Gombara. "Meski kurban dilakukan di Biringkanaya, namun banyak warga dan pendukung Ije dari kecamatan lain yang datang seperti dari Manggala, Tamalanrea, Ujung Tanah, dan Wajo," kata asisten Ije, Anas Dg Ramang, Minggu, 28 Oktober.
Karena memiliki banyak sapi yang dikurbankan, anggota DPRD Makassar ini tidak menggelar kurban dalam sehari, namun disesuaikan dengan kebutuhan. Pastinya, Ije menyiapkan 19 ekor sapi dan 8 kambing untuk dikurbankan pada iduladha tahun ini.
Sementara itu, Ketua DPD Golkar Makassar, Supomo Guntur kemarin menyempatkan diri menengok korban kebakaran di Jalan Rappokalling Barat, Kelurahan Rappojawa Makassar. Di lokasi kebakaran, Supomo yang dikawal pengurus Golkar dan Sampan Induk menyapa korban sekitar 10 menit.
Pada kesempatan itu, Supomo yang dijagokan Golkar Makassar diusung pada pilwalkot Makassar ini minta korban tetap bersabar dengan musibah yang baru saja dialaminya. Informasi yang diperoleh dari posko kebakaran, Supomo menyalurkan bantuan dari Dinas Sosial Makassar berupa tabung gas dan peralatannya. (hamsah umar)                    

Garap Khalwatiyah, Garuda-Na Perkuat Keluarga

MAKASSAR, FAJAR--Bupati Sinjai dua periode yang tidak lain cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa mulai banyak menggarap komunitas. Salah satunya keluarga besar tarekat Khalwatiyah.
Rudi-sapaan akrab Rudiyanto Asapa melakukan silaturahmi dengan tarekat Khalwatiyah di Desa Leppakomae, Maros, Minggu, 28 Oktober. Di tempat ini, Rudi melakukan pertemuan dengan pimpinan tarekat Khalwatiyah, Syech Syaman alias Puang Turu. Rudi banyak bercerita mengenai program pro rakyat yang telah diterapkan selama dua periode memimpin Sinjai, serta hasilnya banyak dirasakan warga.
Setelah banyak berbincang, termasuk mengenai program yang ditawarkan Rudi kepada rakyat Sulsel, Puang Turu menaruh harapan kepada pasangan urut 3 ini bisa terpilih jadi gubernur pada pilgub Sulsel 2013 mendatang.
"Kalau Pak Rudi menjadi gubernur, kiranya dapat meningkatkatkan taraf hidup masyarakat Sulsel, dan programnya menyentuh langsung masyarakat terutama masyarakat kecil dan miskin," kata Puang Turu.
Kendati tidak pernah merasakan langsung manfaat dari program yang telah dilakukan Rudiyanto di Sinjai, Puang Turu mengaku sudah banyak mendengar cerita dari jemaahnya, bahwa apa yang telah dilakukan Rudi di Sinjai betul-betuk muaranya untuk pembangunan Sinjai dan kesejahteraan masyarakat. "Untuk itu, Saya berharap kiraya Rudiyanto juga dapat membangun Sulsel seperti yang dilakukan di Sinjai," lanjutnya.
Mendapat dukungan dari tarekat Khalwatiyah Maros, Rudi mengapresiasi harapan atas dirinya untuk membangun Sulsel, dan mengsejahterakan masyarakat ketika terpilih menjadi gubernur.
Kalau Rudi menggarap keluarga besar tarekat Khalwatiyah, pendampingnya, Andi Nawir Pasinringi memilih memperkuat basis keluarganya di kampung halamannya, Pinrang. "Pak Nawir menghadiri pertemuan keluarga besarnya di Pinrang. Ini sebagai salah satu langkah kita untuk terus memperkuat jaringan keluarga," kata jubir Garuda-Na, Nasrullah Mustamin.
Sehari sebelumnya, Nawir juga banyak melakukan silaturahmi dengan tokoh masyarakat di Mangkendek, Tana Toraja. Daerah ini diharapkan menjadi wilayah yang bisa memberi suara besar pasangan Garuda-Na, mengingat istri Rudi berasal dari Tana Toraja. (hamsah umar)        

BSN: Elektabilitas Sayang Rawan

MAKASSAR, FAJAR--Posisi pasangan cagub petahana, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) di pilgub Sulsel, 22 Januari 2013 semakin terancam.
Power dua penantangnya, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinring (Garuda-Na), untuk meraih simpati masyarakat semakin menggeser elektabilitas Sayang pada posisi titik rawan.  
Kalau mengacu hasil survei yang dilakukan Biro Survei Nusantara (BSN) awal Oktober lalu, elektabilitas Sayang turun drastis. BSN menyebut elektabilitas Sayang saat ini tinggal diangka 44 persen lebih. Angka ini tentu saja turun drastis jika mengacu hasil survei terakhir Sayang yang pernah dilansir beberapa bulan lalu diangka 51 persen.
Sementara, elektabilitas rival terberat Sayang IA tetap meningkat kendati tidak besar. Saat ini, elektabilitas IA berada pada angka 33 persen dari sebelumnya hanya 32 persen.
Adapun pasangan Garuda-Na, hasil survei BSN menyimpulkan calon yang satu ini memiliki elektabilitas yang cukup menanjak. Direktur BSN, Haris Baginda menyebutkan, elektabilitas cagub yang banyak diragukan bisa bertarung di Sulsel ini sudah menembus angka 22 persen. Haris menyebut, survei ini melibatkan 333 responden dengan menggunakan metode survei random multistage sampling, dengan margin error 4 persen.
Lebih jauh, Haris menyebut elektabilitas cagub petahana ada kecenderungan terus menurun. Salah satu alasannya, karena masyarakat Sulsel saat ini ada kecenderungan mau mencoba pemimpin baru dan lebih menjanjikan, tapi tidak sekadar banyak janji. (hamsah umar)                        

AM Fatwa: IA Terbaik Saat Ini

MAKASSAR, FAJAR--Siapa sosok pemimpin terbaik di pilgub Sulsel bagi mata tokoh nasional DPP PAN, jawabannya tertuju pada pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA).
Salah satu deklarator partai berlambang matahari terbit, AM Fatwa memberikan penilaian khusus pada pasangan semangat baru sebagai sosok pemimpin terbaik Sulsel saat ini. Penilaian ini disampaikan AM Fatwa usai melaksanakan salat Jumat berjamaan di masjid terapung Amirul Mukminin, kemarin.
"Saya bersama Amin Rais hanya percaya Ilham-Aziz pemimpin terbaik saat ini. Olehnya itu mari kita semua masyarakat Sulsel memilih pemimpin baru dengan semangat baru", ucap Fatwa kepada jemaah di masjid ini.
Senator RI ini bahkan menyerukan kepada masyarakat Sulsel untuk memilih pasangan  Ilham-Aziz pada 22 Januari mendatang.  Meski PAN Sulsel telanjur memberikan dukungannya terhadap Syahrul-Agus, Fatwa justru mengingkan massa PAN merapat ke IA karena menurutnya, Pilgub mendatang adalah memilih figur pemimpin bukan partainya.
"Saya yakin dengan kreativitas, kapabilitas, dan kompetensi serta bukti-bukti keberhasilan yang telah diperlihatkan Ilham-Aziz mampu membawa Sulsel kepada kehidupan yang jauh lebih baik dari saat ini," katanya.
Usai melaksanakan shalat Jumat, Fatwa tak henti-hentinya mengagumi kreatifitas Ilham dengan pembangunan mesjid terapung, Pantai Losari, dan penataan lapangan Karebosi.  Menurutnya, hal ini merupakan sesuatu yang fenomenal karena merupakan hal pertama di Indonesia.
Bahkan, kreatifitas Ilham selaku wali kota Makassar menjadi salah satu inspirasi yang dijadikannya bahan khutbah Iduladha 1433, yang kebetulan berlangsung di lapangan Karebosi. (hamsah umar)

Mantan Pejuang Aziz Pimpin Perdana

MAKASSAR, FAJAR--Dukungan terhadap cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) terus mengalir. Mantan pejuang Aziz Qahhar Mudzakkar-Mubyl Handaling pada pilgub 2007 juga bergabung di barisan pendukung Garuda-Na.
Mantan pejuang Aziz di pilgub 2007 yang bergabung ke Garuda-Na seperti Haris Baginda dan Radjulansani, serta beberapa mantan tim pejuang Aziz-Mubyl lainnya. Tim Pejuang Garuda-Na (Perdana) ini sudah resmi dikukuhkan sebagai salah satu tim keluarga dan kerabat Garuda-Na. Pengukuhan tim Perdana ini dilakukan disekretariat Tim Keluarga dan Kerabat Garuda-Na, Jalan Pengayoman Makassar.
Pengukuhan Tim Perdana ini dilakukan langsung oleh Koordinator Tim Keluarga dan Kerabatan Garuda-Na, Rahman Halid disaksikan tim lain seperti Muhammad Ali, Asrullah Awing, Amrullah Pase dan puluhan tim lainnya.
Tim Perdana yang diawaki 13 orang tingkat provinsi ini akan melebarkan sayap di kabupaten/kota, kecamatan, desa, hingga TPS. "Kita akan rangkul pejuang Aziz. Mereka yang sampai saat ini belum masuk dalam tim pejuang akan kita ajak bergabung di tim Perdana. Hasil komunikasi saya dengan beberapa mantan pejuang Aziz, kebanyakan mengaku belum terlibat dalam tim calon tertentu," kata Haris Baginda.
Haris menilai, pasangan Garuda-Na adalah sosok pemimpin yang memiliki kemampuan yang baik, apalagi program yang ditawarkan pasangan ini juga cukup menjanjikan. "Sulsel saya kira memang butuh haluan baru, gerakan baru, dan gerakan perbaikan. Karena yang dibutuhkan ini bukan sekadar hal baru, tapi pemimpin yang mau melakukan perbaikan, karena nanti ada perubahan kalau ada perbaikan," lanjut Haris.
Koordinator Tim Keluarga dan Kerabat Garuda-Na, Rahman Halid menyatakan bergabungnya Tim Perdana ini semakin menguatkan pasangan Garuda-Na di pilgub. "Apa yang diharapkan masyarakat Sulsel saat ini sama dengan harapan Garuda-Na," kata Rahman.
Mantan politisi Hanura Sulsel ini mengaku sudah banyak tim lain yang sudah lebih dulu bergabung di Garuda-Na, seperti Gardu Prabowo, Genira, Gerakan Masyarakat Perubahan Takalar, dan tim lainnya. "Tim sudah sampai di tingkat kabupaten dan sementara dibentuk untuk tingkat kecamatan, desa, hingga TPS," lanjut Rahman. (hamsah umar)    

Sayang Dipojokkan, PDK Tidak Nyaman

MAKASSAR, FAJAR--Isu negatif yang memojokkan pasangan Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) di pilgub Sulsel, membuat kader PDK Sulsel tidak nyaman.
PDK diketahui sebagai salah satu partai pengusung cagub petahana Sulsel ini, sehingga wajar ketika pasangan ini dipojokkan dengan berbagai isu negatif, kader PDK merasa tidak nyaman. "Terus terang kader PDK Sulsel tidak nyaman tentang isu yang memojokkan Sayang. Seperti misalnya dianggap berjanji kosong, melakukan pembodohan pendidikan dan kesehatan gratis," kata Wakil Ketua Bappilu DPP PDK Sulsel, Emil Surya, Rabu, 24 Oktober.
Terhadap program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel, Emil menyatakan realitas di lapangan kedua program ini dinikmati masyarakat Sulsel. "Sekali pun ada yang lebih awal mencetuskan itu, tapi gaungnya tidak seperti ketika ini diprogramkan Sayang," lanjut Emil.
Emil berharap, isu-isu negatif yang dihembuskan lawan politik Sayang baiknya dihentikan, karena hal tersebut bukan menjadi contoh berdemokrasi yang baik. Dia menjamin, di pilgub Sulsel ini PDK sebagai pengusung Sayang tidak akan memojokkan kandidat lain.
Terpisah jubir Sayang, Alamsyah Demma juga menanggapi asumsi lawan politik Sayang yang menyebut program pendidikan dan kesehatan gratis yang dicanangkan Sayang merupakan program nasional. Penilaian itu menurutnya sangat keliru.
"Karena program pendidikan dan kesehatan gratis di Sulsel ini lebih dulu diterapkan. Inilah yang kemudian ditarik ke pusat sehingga lahir pendidikan wajib sembilan tahun," kata Alamsyah.
Mengenai banyaknya selebaran yang terus beredar dan memojokkan Sayang, Alamsyah menyebutkan bahwa tim dan relawan Sayang saat ini akan melawan dengan meningkatkan posko utamanya di malam hari. Relawan Sayang ini berharap pengedar selebaran yang sering memojokkan Sayang ini bisa tertangkap tangan dan diserahkan kepada pihak berwajib.
"Kami melakukan posko untuk mengungkap penyebar isu negatif itu karena kami tidak memiliki tipe seperti itu. Kalau itu kami mau lakukan, saya kira banyak orang yang mau memberikan data kepada kita, tapi kami katakan tidak perlu," lanjutnya. (hamsah umar)
 

Pengamat Bela Panwaslu Sulsel

*Hasrulah: Jangan Bodohi Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--Elit atau tokoh Sulsel harus berpikir logis menyikapi setiap perkembangan pilgub Sulsel. Rasionalitas dalam mengungkapkan pendapat harus dikedepankan, agar tidak terjadi pembodohan di masyarakat.
Kritikan terhadap langkah yang telah dilakukan panwaslu Sulsel dalam menindaki pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral, adalah salah satu cermin pandangan yang tidak logis. Langkah yang telah dilakukan panwaslu selama ini sudah sangat tepat, untuk mencegah PNS Sulsel makin banyak yang tidak netral.
"Kita harus berpikir logis. Jelas sekali tiga kandidat sejak awal sudah katakan maju di pilgub dan jelas-jelas pasangan baliho. Mana ada orang pasang beliho tapi tidak mau maju, Tidak mungkin itu. Etika publik mari kita junjung tinggi," kata pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah.
Hasrullah menyebut, keterlibatan PNS dalam berbagai kegiatan cagub baik sebelum ditetapkan oleh KPU sudah sangat jelas tidak netral, apalagi saat pendaftaran di KPU. "Jadi jangan juga kita dan rakyat dibodoh-bodohi. Harus kita rasional melihat itu. Apa yang dilakukan KPU sudah tepat sebagai upaya prefentif. Jangan nanti semua PNS di Sulsel terlibat politik baru kita katakan itu tidak netral. Justru karena ada satu dua orang yang diproses, sehingga dikatakan sebagai upaya preventif," kata Hasrullah.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, dua pakar hukum Unhas, Dr Aminuddin Ilmar dan Dr Anwar Borahima mengkritik panwaslu Sulsel bahkan menyebut lembaga pengawas ini kebablasan, karena memproses PNS yang dianggap tidak netral.
Hasrullah menyebut, PNS di Sulsel sudah kebal kalau sekadar diberi imbauan, bahkan terkesan tidak peduli dengan ancaman sanksi enam bulan penjara jika tidak netral. Sehingga kalau sekadar retorika yang diandalkan untuk mencegah PNS berpolitik akan sangat mustahil.       Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menyatakan tidak perlu terlalu kaku melihat langkah panwaslu karena itu menjadi aspek kebutuhan. "Masyarakat menuntut kinerja panwaslu lebih proaktif untuk menjaga kualitas pilgub," kata Firdaus.
Namun, Firdaus melihat kritikan Aminuddin Ilmar dan Anwar Borahima itu sekadar perbedaan penafsiran. Sehingga tidak ada salahnya kritikan tersebut juga jadi perhatian sekaligus harus ada penguatan argumentasi sebagai dasar panwaslu dalam menjalankan tugasnya.
Apa yang telah dilakukan panwaslu selama ini tidak ada yang salah, agar PNS di Sulsel tidak terkotak-kotak karena mendukung kandidat tertentu. Pengamat juga berharap, tiga kandidat yang akan bertarung sedapat mungkin menempatkan PNS di posisi netral.   (hamsah umar)    

IA Gencar Sosialisasi Nomor Urut

MAKASSAr, FAJAR--Ruang gerak calon gubernur Sulsel telah dibatasi aturan main KPU, kendati bukan berarti pasangan cagub dan timnya harus tinggal diam tanpa melakukan sosialisasi diri.
Bahkan, penantang cagub petahana, Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) mulai gencar melakukan sosialisasi terhadap nomor urut pasangannya di pilgub 22 Januari mendatang. Caranya dengan memperbanyak mendistribusikan atribut pasangan dan nomor urut di tengah masyarakat.
Jubir IA, Selle KS Dalle menyatakan tim pasangan IA saat ini sudah mempersiapkan ribuan atribut pasangan urut 1 seperti dalam bentuk stiker, kartu nama, kalender, dan atribut lainnya. Adapun baliho, banner dan atribut pilgub lainnya tidak banyak dicetak lagi.
Selle mengaku sosialisasi nomor urut pasangan IA ini, tidak sekadar untuk memperkenalkan nomor urut IA ke masyarakat, tapi bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pasangan yang mengusung semangat baru ini.
"Sosialisasi nomor urut IA sudah gencar kita lakukan. Kami menyadari bahwa ruang gerak kita dibatasi, karena itu apa yang kita lakukan tetap harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan oleh KPU.  Tentunya, kita punya cara bagaimana bersosialisasi tanpa melabrak aturan yang telah ditetapkan oleh KPU," kata Selle, Rabu, 24 Oktober.
Dia berpendapat, justru kandidat keliru kalau pasangan calon tidak melakukan sosialisasi nomor urut di masyarakat. Justru setelah resmi ditetapkan nomor urutnya oleh KPU, kandidat idealnya lebih banyak sosialisasi dengan catatan tetap mematuhi aturan main KPU. (hamsah umar)
 

KPU Awasi Percetakan Surat Suara

MAKASSAR, FAJAR--KPU Sulsel sangat berhati-hati terhadap setiap tahapan pilgub yang akan dilalui. Proses percetakan surat suara yang juga berpotensi dicurangi, akan diawasi ketat KPU dengan melibatkan panwaslu dan kepolisian.
Dalam pencetakan surat suara, aturan menetapkan bahwa jumlah surat suara yakni sebanyak DPT ditambah 2,5 persen. Karena logistik KPU ini dicetak oleh perusahaan melalui proses tender, bisa jadi surat suara yang dicetak melebihi dari jumlah yang semestinya. Itu kalau ada upaya untuk melakukan kecurangan.
Begitu juga dengan segel kota suara. Untuk segel surat suara ini, KPU hanya mencetak sesuai dengan jumlah TPS dan tidak ada kelebihan. Potensi kecurangan pada logistik pemilu ini cukup wajar dicurigai, apalagi pengalaman pemilu persoalan ini sering menjadi objek sengketa. Misalnya kelebihan surat suara setiap TPS dimanfaatkan calon tertentu untuk mendongkrak suara.
Begitu juga banyak ditemukan kotak suara tidak disegel menggunakan segel KPU, melainkan menggunakan lakban. "Untuk pencetakan surat suara ini saya kira tidak akan ada kecurangan, karena kita lakukan pengawasan. Selain KPU sendiri, kita libatkan panwaslu dan polisi," kata Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari, Rabu, 24 Oktober.
Kalau pun itu berpeluang surat suara dicetak melebihi order KPU karena ada kepentingan terselubung, KPU menegaskan bahwa perusahaan percetakan bisa dipidana kalau ada temuan.
Ziaur menambahkan, surat suara pilgub dan logistik lainnya tidak didistribusikan begitu saja ke kabupaten/kota hingga TPS, tapi dilakukan sorting terlebih dahulu di KPU kabupaten/kota. "Kalau ada kelebihan surat suara berdasarkan hasil sorting ini, KPU lakukan pemusnahan sebelum dilakukan pencoblosan. Jadi kita sangat yakin tidak akan ada kecurangan dalam proses percetakan logistik pemilu ini," tandas Ziaur Rahman. (hamsah umar)

Data Tidak Valid, Golput Tinggi

MAKASSAR, FAJAR--Peningkatan kuota kursi di DPRD Sulsel akibat lonjakan penduduk ramai dibincangkan. Apalagi pertambahan kursi ini juga akan berpengaruh pada daerah pemilihan (dapil).
Namun, ada fenomena atau masalah yang patut dicermati dengan lonjakan penduduk Sulsel yang saat ini menghampiri angka 10 juta jiwa. Masalah itu adalah pengelolaan data penduduk yang tidak valid dan tidak akurat yang dilakukan pemprov Sulsel dan 24 kabupaten/kota di Sulsel.
"Karena lonjakan penduduk ini sehingga dapil dan jumlah kursi juga bertambah. Nah yang jadi persoalan karena ada kecenderungan pengelolaan data penduduk kita tidak valid. Kalau ini terjadi, tentu saja angka Golput juga akan di pemilu akan tinggi," kata pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad.
Asumsi ini mengemuka dalam diskusi membaca gerakan politik 2014, dari tantangan menuju peluang di pileg Sulsel 2014, yang digelar Forum Jurnalis Parlemen Sulsel, di warkop 115, Rabu, 24 Oktober.
Diskusi ini menghadirkan sejumlah politisi di Sulsel antara lain politisi Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi, politisi muda PDK Sulsel, Adnan Purichta Ichsan Yasin Limpo, serta politisi PKPI Sulsel, Arqam.   Firdaus juga menyebut bahwa pengelolaan data penduduk hingga daftar pemilih baik di pilgub Sulsel hingga pileg 2014 mendatang, bisa menjadi sumber kecurangan.
Wakil Ketua Golkar Sulsel, Yagkin Padjalangi menyatakan dalam menghadapi pileg 2014 mendatang, partai politik tentu memiliki persiapan dengan cara yang berbeda-beda, mulai dari proses kaderisasi untuk melahirkan kader militan.
"Yang penting juga diperhatikan partai dalam mempersiapkan kadernya utamanya yang bisa didorong menjadi caleg adalah pendidikan kader. Karena kita tidak  bisa menafikan kualifikasi kecerdasan sehingga saat menjadi anggota dewan dia memiliki kompetensi. Juga harus mampu melakukan diplomasi," kata Yagkin.
Tantangan berat partai maupun kader partai dalam menghadapi pileg 2014 adalah bagaimana mampu yakinkan konstituen. Di sini dibutuhkan prestasi dan track record yang baik.
Sementara politisi muda Demokrat Sulsel, Adnan YL menyatakan partai harus menyiapkan kader dengan baik, termasuk salah satunya bagaimana melakukan survei kader yang memiliki potensi duduk di parlemen.
"Pertambahan dapil dan kursi menjadi peluang besar. Contah dapil Makassar yang sudah tentu akan dibagi dua dapil. Menurut saya, ini jauh lebih baik karena kita bisa menjangkau semua wilayah konstituen," sebut Adnan.
Sementara Wakil Ketua PKPI Sulsel, Arqam berharap partai benar-benar memperhatikan kuota keterwakilan perempuan. "Parpol harus beri ruang perempuan menjadi caleg," katanya. (hamsah umar)

KKSU Tolak Dipolitisasi

MAKASSAR, FAJAR--Kerukunan Keluarga Sumatera Utara (KKSU) Sulsel terusik. Upaya membawa KKSU berpolitik praktis memiriskan hati kerukunan ini.
Kerukunan yang dibentuk warga Sumut lima tahun lalu di Clarion Hotel & Convention ini dengan tegas KKSU digiring di pilgub Sulsel. Mereka lebih kecewa dengan adanya pihak yang mengklaim sebagai ketua KKSU sementara dalam kepengurusan tidak dikenal.
Reaksi KKSU Sulsel ini disampaikan Ketua KKSU Sulsel, Sudirman Pangaribuan bersama Sekretaris KKSU, Adam Taka Simanjuntak, dan Ketua Simalungung-salah satu komunitas sub suku di Sumatera Utara, W Purba di warkop Phoenam, Rabu, 24 Oktober.
Sudirman mengecam pihak yang mencoba menggiring warga Batak di Sulsel untuk mendukung salah satu pasangan calon di pilgub Sulsel.Tindakan itu dinilai tidak elok.
“Kami membaca di media bahwa saudara Bastian Lubis mengaku sebagai Ketua KKSU di Sulsel. Kami sangat miris membacanya, karena sejak organisasi ini terbentuk lima tahun lalu, nama Bastian Lubis tidak kami kenal. Kok tiba – tiba muncul di koran dan mengaku sebagai Ketua KKSU. Ini betul – betul sebuah kebohongan yang telah menginjak–nginjak organisasi warga Sumatera Utara di sini,“ jelas Sudirman.
Beberapa waktu lalu, Bastian dikabarkan menghadap ke gubernur Sulsel, Syahrul yasin Limpo untuk mengundang hadir dalam acara silaturahmi antarkomunitas Batak dengan tema “Horas Makassar” di Gedung Celebes Convention Center (CCC), November mendatang. Dalam pertemuan ini, Bastian mengaku sebagai ketua KKSU.
Syahrul Yasin Limpo dan Ilham Arief Sirajuddin adalah dua pemimpin yang berhasil. “Pak Syahrul itu baik, tapi Pak Ilham juga banyak membantu orang Batak di Makassar, dan banyak memberikan perhatian. Bahkan, Pak Ilham salah satu pemimpin yang egaliter. Belum lagi pembangunan di kota Makassar yang begitu pesat. Banyak orang Batak yang terakomodir di sini, demikian pula di kantor – kantor pemerintahan," urainya.
Dia kemudian minta agar jangan ada pihak yang membuat warga batak di Sulsel tidak rukun, dan menarik KKSU dalam politik praktis. "Ini organisasi kerukunan, bukan untuk berpolitik. Memang pernah ada yang mengajak saya untuk menghadap di rujab gubernur, tapi saya menolak, karena tidak mau nantinya ada titipan yang berbau politik,“ ujar Sudirman.
Ketua Suku Simalungung, W Purba juga kecewa dengan klaim yang dilakukan oleh Bastian Lubis terhadap organisasi warga batak di Sulsel. "Saya ini ketua Suku Simalungung, tapi sama sekali kami tidak pernah mengenal Bastian Lubis setiap ada acara KKSU di Makassar. Kenapa tiba – tiba muncul berita yang seakan – akan KKSU mendukung salah satu calon gubernur, tidak benar itu," timpalnya.
Adam minta pihak yang mengatasnamakan KKSU agar tidak menggiring warga Batak kepada salah satu kandidat. "Warga Batak di Sulsel pasti paham siapa pemimpin yang benar – benar berhasil melakukan pembangunan, kita bisa lihat dan rasakan di daerah mana laju pembangunan ini meningkat," sebutnya. (hamsah umar)

KPU Makassar Tinggal Putuskan Hari H

*Kamis Ekspose Anggaran

MAKASSAR, FAJAR--Setelah memastikan jadwal pilwalkot Makassar tetap dilakukan pada 2013 mendatang, KPU Makassar saat ini tinggal memutuskan hari pencoblosan (hari H) pilwalkot Makassar.
Penyelenggara pemilu di Makassar ini mengaku sudah merampungkan tahapan pilwalkot Makassar, terkecuali hari H. "Rancangan tahapan pilwalkot Makassar sudah lama kita rampungkan. KPU Makassar sisa membahas hari pencoblosan," kata anggota KPU Makassar, Izzdin Idrus, Selasa, 23 Oktober.
Kendati belum menetapkan tanggal pencoblosan, KPU Makassar kata Izzdin sudah mengancang-ancang menentukan hari H pada akhir September atau awal November 2013 mendatang. Dia mengaku belum bisa menentukan kapan KPU Makassar akan membahas penentuan jadwal pilwalkot tersebut.
Terhadap anggaran yang diusulkan KPU Makassar, Izzdin menyebut penyelenggara pemilu ini dijadwalkan akan melakukan ekspose usulan alokasi anggaran pilwalkot Makassar di Balaikota Makassar pada Kamis lusa.  
Sebelumnya, KPU Sulsel telah melansir alokasi anggaran yang diusulkan KPU Makassar pada pilwalkot mendatang mencapai Rp43 miliar.  Namun usul tersebut masih akan dibahas pemkot dan DPRD Makassar untuk dimasukkan dalam APBD 2013 mendatang.
Sekadar mengingatkan, pilwalkot Makassar sempat diwacanakan akan digelar pada 2015 mendatang, termasuk beberapa kabupaten di Sulsel seperti Wajo, Luwu, Sinjai, Pinrang, dan Jeneponto. Karena aturan main penundaan itu belum jelas, KPU Sulsel juga minta agar KPU di beberapa daerah selain Makassar ini tetap berpatokan pada agenda pemilukada 2013 mendatang.
"Sebenarnya jawaban Mendagri tidak memastikan pilwalkot Makassar 2013, tapi dipersilahkan jalan dengan mengacu aturan yang ada sekarang yang menyebutkan pemilukada digelar enam bulan sebelum berakhirnya masa jabatan. Kalau misalnya ada aturan baru yang ditetapkan dalam waktu dekat, kita tentu harus menyesuaikan," kata Ketua Devisi Teknis Pilkada KPU Sulsel, Ziaur Rahman Mustari. (hamsah umar)
       
   

Garuda-Na Klaim Pasangan Terkaya

*Kecam Pemkab Gowa

MAKASSAR, FAJAR--Siapa pasangan cagub Sulsel terkaya masih menunggu hasil analisa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang berdasar laporan kekayaan cagub yang disampaikan ke KPK.
Meski belum ada penyampaian resmi dari KPK atau KPU Sulsel mengenai jumlah kekayaan cagub Sulsel yang dilaporkan ke KPK, pasangan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mengklaim dia dan wakilnya adalah pasangan terkaya di Sulsel.
Ini disampaikan Rudiyanto saat melantik pengurus anak cabang (PAC) Gerindra Panakkukang dan Manggala di Hotel Trisula, Selasa, 23 Oktober. Di hadapan kader Gerindra, bupati Sinjai dua periode ini menyebut berdasar laporan harta kekayaan tiga pasangan calon gubernur ke KPK, dialah pasangan terkaya.
"Laporan harta kekayaan, saya dan Pak Nawir ternyata masih lebih kaya dari pasangan yang lain. Tapi kalau melihat balihonya, ada calon yang sampai tiga balihonya di pohon-pohon," kata Rudiyanto.
Di tempat ini, Rudi juga menantang pengamat politik di Sulsel untuk mencermati fenomena di masyarakat. "Fenomena yang harus dicermati kita dan pengamat bahwa masyarakat inginkan pemimpin yang bersih. Itu kehendak rakyat tapi pengamat tidak pernah bicara soal itu," kata  Rudi.
Rudi terus melayangkan kritik terhadap lawan politiknya yang menyebut diri sebagai pasangan peduli rakyat. "Katanya pemimpin peduli rakyat tapi rakyatnya miskin. Peduli rakyat yang mana dimaksud," sindirnya.
Ketua DPC Gerindra Makassar, Nadhan Yusuf menyatakan kader Gerindra di Makassar bertekad memberi sumbangsih suara pada pasangan ini dengan maksimal. "Target pesimis kita di Makassar adalah 25 persen. Kalau optimisnya tentu mencapai 30 persen," kata Nadhan.
Dia beralasan, pasangan yang diusung Gerindra dan koalisi nonparlemen ini adalah figur yang memiliki karakter pedulu masyarakat bawah, masyarakat miskin, dan visi misinya juga berorientasi pada pembangunan masyarakat miskin.

Kecam Gowa
Ditemui sebelum melantik pengurus PAC Panakkukang dan Manggala, Rudi meluapkan kekecewaannya atas sikap aparat pemerintahan di Gowa, yang menghalangi dirinya menggunakan lapangan untuk menggelar aktivitas. Rudi ternyata mendapat pelarangan menggunakan lapangan di Biring Bulu dalam rangka pelantikan pengurus PAC Minggu lalu.
"Kalau partai tdk diberi ruang bergerak, khawatir Gowa tidak bisa  maju. Saya harap bupati, camat, kepala desa jangan arogan lah. Yang benar saja kita dilarang gunakan lapangan untuk menggelar acara partai. Lapangan itu milik rakyat bukan milik pemerintah," urai Rudi dengan nada kesal.
Akibat ulah aparat pemkab Gowa ini, Rudi terpaksa melantik pengurus PAC Gerindra Biring Bulu di pinggil jalan. Rudi mengaku tidak memahami alasan dirinya atau partainya dilarang menggunakan lapangan, padahal dia tidak pernah melarang pihak lain di Sinjai.
"Untungnya, akses jalan yang kita pakai pinggirannya melantik pengurus PAC Biringbulu jelek, sehingga arus lalu lintas tidak terganggu. Kalau saja jalannya bagus dan padat lalu lintas, akses jalan pasti terganggu," sebut Rudi. (hamsah umar)

Annar Incar Koalisi Nonparlemen

MAKASSAR, FAJAR--Geliat pilwalkot Makassar kembali terasa setelah adanya kepastian dari Kementerian Dalam Negeri, dan KPU Makassar mengenai jadwal pilwalkot yang tetap digelar 2013 mendatang.
Sejumlah calon wali kota yang tadinya mengendurkan aktivitas menghadapi pilwalkot, kembali bergerak untuk menggalang simpati masyarakat termasuk kendaraan yang akan digunakan. Salah satunya adalah Salahuddin Sampetoding alias Dg Annar.
Calon wali kota Makassar ini mulai intens membangun komunikasi dengan koalisi nonparlemen. Bahkan, kemarin cawali ini sempat diagendakan melakukan pertemuan dengan koalisi nonparlemen, tapi karena ada lain hal, agenda pertemuan tersebut batal digelar. Kendati, komunikasi Annar dengan koalisi sudah sangat intens.
Koordinator Koalisi Nonparlemen Sulsel yang juga Ketua Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru (PKBIB) Sulsel, Saelan Mokamembenarkan upaya Annar merapat ke koalisi nonparlemen. "Kita sudah membicarakan untuk melakukan pertemuan, bahkan hari ini (kemarin) sempat kita agendakan, tapi karena da kendala sehingga belum sempat digelar," kata Saelan, Selasa, 23 Oktober.
Di Makassar, beberapa partai nonparlemen dikabarkan sudah intens melakukan pertemuan untuk menyambut tokoh yang akan melirik koalisi ini. Senin lalu, partai nonkursi di DPRD Makassar ini melakukan pertemuan di Hotel Trisula.
Beberapa pimpinan partai yang hadir dalam pertemuan itu seperti PPI, PIB (PKBIB), PPNUI, PIS, PDP, Kedaulatan, PKPB, PPPI, Burtuh, Barnas, PNBK, PMB, Partai Merdeka, Nasrep, PPD, dan Pelopor. Persentase suara parpol nonparlemen ini mencapai 20 persen.
Menghadapi pilwalkot Makassar ini, koalisi nonparlemen utamanya yang tergabung dalam partai pengusung Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) bertekad tetap solid mengusung calon di semua daerah yang menggelar pilkada. "Kita sudah ada kesepakatan bahwa pengusung Garuda-Na di pilgub akan tetap bersatu untuk bisa mengusung calon di Makassar," lanjutnya. (hamsah umar)    
         

Profesionalisme Panwaslu Sulsel Dikritik

MAKASSAR, FAJAR--Langkah tegas panwaslu Sulsel dalam menindak sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi tidak netral, tidak hanya menuai apresiasi tapi juga kritikan, bahkan dianggap tidak tahu tugas dan fungsinya.
Penilaian ini mengemuka dalam diskusi Menakar Profesionalisme Panwaslu, yang digelar Macassar Democracy Institute  di warkop 115 Makassar, Selasa, 23 Oktober. Hadir sebagai pembicara Aminuddin Ilmar serta  mantan Ketua Panwaslu Pangkep, Anwar Borahima. Sayangnya, dalam diskusi ini, tidak ada anggota panwaslu Sulsel yang hadir.
Anwar yang juga masuk salah satu tim seleksi panwaslu kabupaten/kota di Sulsel beberapa waktu lalu ini, bahkan menyebut tiga anggota panwaslu Sulsel kebablasan dalam menjalankan tugasnya. "Pertama ketika ada PNS yang dipanggil dengan alasan tidak netral, padahal saat itu belum ranahnya panwaslu. Ini kan aneh dan kebablasan," kritik Anwar.
PNS kata dia memang sangat diwajibkan bersikap netral di pemilukada, namun panwaslu harus tahu memilah mana yang menjadi ranah panwaslu dan ranah inspektorat. Beberapa langkah yang telah dilakukan panwaslu utamanya dalam menindak PNS dilihat Anwar sebagai salah satu bentuk ketidakpahaman panwaslu Sulsel dalam bertugas.
"Harus memahami betul kapan harus bekerja, jangan sampai tidak sesuai asas yang ada. Kalau itu terjadi tentu saja profesionalisme panwaslu bisa jadi tidak ada. Panwaslu memang tidak bisa membiarkan PNS berpihak, tapi tidak bisa juga asal periksa. Ini yang saya terapkan di Pangkep sehingga begitu selesai, kami tidak ada musuh," urai Anwar.
Pakar Hukum Unhas, Aminuddin Ilmar menyatakan persepsi masyarakat di Sulsel perlu diubah utamanya mengenai ukuran keberhasilan panwaslu. "Kita selalu persepsi bahwa panwaslu sukses kalau banyak pelanggaran yang ditangani. Ini perlu dibalik bahwa keberhasilan panwaslu itu kalau bisa meminimalisir pelanggaran," kata Aminuddin.
Dalam menjalankan tugasnya, dia imbau panwaslu untuk memerhatikan aspek kesetaraan, kebebasan, kerahasiaan, dan keterbukaan. "Profesionalisme panwaslu itu lebih pada bagaimana mereka melakukan pencegahan," kata Aminuddin.
Dalam diskusi ini yang disiarkan langsung salah satu radio itu, sejumlah pendengar juga banyak memberikan tanggapan dan kritikan. Bahkan ada yang menyinggung mengenai proses seleksi panwaslu kabupaten/kota yang penuh dengan praktik KKN.
Salah satu bentuk KKN yang disampaikan yakni soal hasil seleksi panwaslu Makassar. Dimana ketua panwaslu Makassar, Amir Ilyas adalah saudara dari anggota panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas. Namun asumsi ini langsung ditepis Anwar Borahima selalu tim seleksi panwaslu kabupaten/kota di Sulsel beberapa waktu lalu. (hamsah umar)                        

IA, Sayang, Garuda-Na Adu Kuat Jurkam

*Alimsyah Masuk Jurkam IA

MAKASSAR, FAJAR--Tiga pasangan cagub Sulsel bakal adu kuat kuantitas tim kampanye yang dijadwalkan berlangsung Januari mendatang. Selain tim kampanye lokal, juga menyiapkan juru kampanye (jurkam) nasional.
Berdasar daftar nama-nama tim kampanye yang dimasukkan ke KPU Sulsel, pasangan Ilham Arief Sirajuddin-Aziz Qahhar Mudzakkar (IA) menyiapkan 34 orang jurkam, Syahrul Yasin Limpo-Agus Arifin Nu'mang (Sayang) 89 orang, dan Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) 20 orang.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menjelaskan bahwa daftar nama-nama jurkam calon gubernur Sulsel ini masih bisa berubah. Calon masih bisa menambah atau mengurangi jumlah tim kampanye yang telah didaftarkan, sepanjang jadwal kampanye belum berlangsung.
"Jadi itu masih daftar sementara karena masih memungkinkan calon untuk melakukan perubahan juru kampanye. Sepanjang kampanye belum berlangsung mereka masih kita beri ruang memasukkan daftar tim kampanyenya," kata Jayadi.
Berdasar susunan tim kampanye pasangan urut 1, Ilham-Aziz yang dimasukkan ke KPU Sulsel, pasangan nasionalis-religius yang mengusung semangat baru ini, belum memasukkan nama jurkam nasional. 34 jurkam yang telah dimasukkan daftarnya ke KPU semuanya adalah tokoh lokal Sulsel yang umumnya adalah pimpinan partai pengusung.
Dari deretan jurkam IA itu, nama Ketua Kopel Sulawesi, Syamsuddin Alimsyah termasuk salah satu tim kampanye IA yang masuk dalam struktur Bidang Informasi dan Media Center. Pasangan ini memercayakan kepada Ni'matullah sebagai Ketua Tim Kampanye IA di pilgub Sulsel.
Adapun pasangan urut 2, Syahrul-Agus yang memasukkan jumlah tim kampanye terbanyak menempatkan Ketua Umum DPP Golkar, Aburizal Bakrie alias Ical sebagai jurkam di urutan teratas, disusul bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo.  Tokoh nasional yang juga masuk daftar jurkam Sayang seperti Hatta Rajasa, Megawati Sukarnoputri, Ryaas Rasyid, Deni Tewu dan pimpinan partai pengusung DPP lainnya.
Tim kampanye pasangan ini yang didaftar ke KPU juga bahkan berbasis kabupaten/kota. Misalnya saja di Tana Toraja ada Ishak Pamumbu Lambe, Sinjai Andi Massalinri Latief, serta sejumlah tokoh lainnya.
Adapun pasangan urut 3, Rudi-Nawir menempatkan Ketua Dewan Pembina DPP Gerindra, Prabowo Subianto sebagai jurkam di urutan pertama. Tokoh nasional yang masuk jurkam Garuda-Na seperti Ketua Umum DPP Gerindra, Suhardi, permadi, anggota DPD RI asal Sulsel, Litha Brent,  serta pimpinan partai politik pengusung.
Selain itu, Garuda-Na juga memasukkan pengacara ternama Indonesia yang juga sahabat Rudiyanto, Adnan Buyung Nasution, serta  wagub DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) selaku pengurus DPP Gerindra. (hamsah umar)