Panwaslu Tidak Ciut Dilemahkan

MAKASSAR, FAJAR--Tiga anggota Panwaslu Sulsel tidak gentar dengan kritikan guru besar Unhas, atas tindakan panwaslu menindaki PNS yang tidak netral di pilgub 2013.
Kendati yang mengkritik habis panwaslu tersebut adalah adalah tokoh yang pernah merasakan tugas dan fungsi panwaslu seperti Anwar Borahima, begitu juga pengamat hukum Aminuddin Ilmar, semangat anggota panwaslu untuk memproses PNS tidak akan pernah ciut. Malah, ini menjadi tantangan baru bagi panwaslu dalam menjalankan tugasnya.
"Menjadi anggota panwaslu itu memang harus memiliki mental terlatih. Jadi sekalipun ada kritikan yang orang katakan sebagai upaya melemahkan panwaslu kami tidak pernah mundur. Saya kira, banyak teman-teman di Sulsel yang akan mendukung kita demi menjalankan aturan kepemiluan," kata anggota panwaslu Sulsel, Nursetiawati, Minggu, 28 Oktober.
Dalam diskusi bertajuk menakar kinerja panwaslu pekan lalu, panwaslu Sulsel bukannya mendapat support ilmuan Sulsel dalam menindak PNS yang terang-terangan mendukung cagub tertentu. Yang bahkan tanpa ragu, tampil terdepan dalam kegiatan yang dilakukan cagub seperti kegiatan sosialisasi, hingga saat pendaftaran di KPU beberapa waktu lalu.
Nursetiawati menyebut, tudingan bahwa panwaslu Sulsel kebablasan menjadi bukti nyata adanya pihak tertentu yang tidak ingin melihat panwaslu bekerja sesuai tuntutan masyarakat. Kendati, bagi panwaslu riak-riak tersebut masih cukup wajar, karena sejauh ini tidak memiliki pengaruh terhadap komitmen panwaslu dalam bertindak tegas terhadap PNS di Sulsel.
"Panwaslu akan tetap berusaha bekerja maksimal sesuai aturan dan perundang-undangan yang ada. Sekalipun kritikan yang tertuju kepada kami sudah tidak mengenakkan bagi kami, kami akan melawan itu dengan tetap bersikap tegas dalam melakukan fungsi pengawasan," lanjut Nursetiawati.
Dia kemudian melanjutkan bahwa, Anwar Borahima sebagai salah satu guru besar yang mengkritiknya adalah orang yang sudah kenyang dengan pengalaman bekerja di panwaslu, sehingga kritikan tersebut menjadi tantangan baru bagi panwaslu.
Pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah menyatakan dukungannya terhadap panwaslu atas kerja keras yang selama ini telah dilakukan, utamanya dalam memproses sejumlah PNS di Sulsel yang tidak netral. Langkah ini dianggap sebagai upaya preventif sehingga jumlah PNS yang berpolitik praktis bisa ditekan.
"Karena tanpa tindakan seperti itu, sulit untuk mengubah pemahaman PNS untuk tidak berpolitik. Dengan langkah yang telah dilakukan itu, maka PNS lain akan berpikir. Apalagi sudah sangat jelas juga siapa cagub, sekalipun saat itu KPU belum menetapkannya," kata Hasrullah. (hamsah umar)