MAKASSAR, FAJAR--Langkah tegas panwaslu Sulsel dalam menindak sejumlah pegawai negeri sipil (PNS) yang terindikasi tidak netral, tidak hanya menuai apresiasi tapi juga kritikan, bahkan dianggap tidak tahu tugas dan fungsinya.
Penilaian ini mengemuka dalam diskusi Menakar Profesionalisme Panwaslu, yang digelar Macassar Democracy Institute di warkop 115 Makassar, Selasa, 23 Oktober. Hadir sebagai pembicara Aminuddin Ilmar serta mantan Ketua Panwaslu Pangkep, Anwar Borahima. Sayangnya, dalam diskusi ini, tidak ada anggota panwaslu Sulsel yang hadir.
Anwar yang juga masuk salah satu tim seleksi panwaslu kabupaten/kota di Sulsel beberapa waktu lalu ini, bahkan menyebut tiga anggota panwaslu Sulsel kebablasan dalam menjalankan tugasnya. "Pertama ketika ada PNS yang dipanggil dengan alasan tidak netral, padahal saat itu belum ranahnya panwaslu. Ini kan aneh dan kebablasan," kritik Anwar.
PNS kata dia memang sangat diwajibkan bersikap netral di pemilukada, namun panwaslu harus tahu memilah mana yang menjadi ranah panwaslu dan ranah inspektorat. Beberapa langkah yang telah dilakukan panwaslu utamanya dalam menindak PNS dilihat Anwar sebagai salah satu bentuk ketidakpahaman panwaslu Sulsel dalam bertugas.
"Harus memahami betul kapan harus bekerja, jangan sampai tidak sesuai asas yang ada. Kalau itu terjadi tentu saja profesionalisme panwaslu bisa jadi tidak ada. Panwaslu memang tidak bisa membiarkan PNS berpihak, tapi tidak bisa juga asal periksa. Ini yang saya terapkan di Pangkep sehingga begitu selesai, kami tidak ada musuh," urai Anwar.
Pakar Hukum Unhas, Aminuddin Ilmar menyatakan persepsi masyarakat di Sulsel perlu diubah utamanya mengenai ukuran keberhasilan panwaslu. "Kita selalu persepsi bahwa panwaslu sukses kalau banyak pelanggaran yang ditangani. Ini perlu dibalik bahwa keberhasilan panwaslu itu kalau bisa meminimalisir pelanggaran," kata Aminuddin.
Dalam menjalankan tugasnya, dia imbau panwaslu untuk memerhatikan aspek kesetaraan, kebebasan, kerahasiaan, dan keterbukaan. "Profesionalisme panwaslu itu lebih pada bagaimana mereka melakukan pencegahan," kata Aminuddin.
Dalam diskusi ini yang disiarkan langsung salah satu radio itu, sejumlah pendengar juga banyak memberikan tanggapan dan kritikan. Bahkan ada yang menyinggung mengenai proses seleksi panwaslu kabupaten/kota yang penuh dengan praktik KKN.
Salah satu bentuk KKN yang disampaikan yakni soal hasil seleksi panwaslu Makassar. Dimana ketua panwaslu Makassar, Amir Ilyas adalah saudara dari anggota panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas. Namun asumsi ini langsung ditepis Anwar Borahima selalu tim seleksi panwaslu kabupaten/kota di Sulsel beberapa waktu lalu. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar