Pengamat Bela Panwaslu Sulsel

*Hasrulah: Jangan Bodohi Rakyat

MAKASSAR, FAJAR--Elit atau tokoh Sulsel harus berpikir logis menyikapi setiap perkembangan pilgub Sulsel. Rasionalitas dalam mengungkapkan pendapat harus dikedepankan, agar tidak terjadi pembodohan di masyarakat.
Kritikan terhadap langkah yang telah dilakukan panwaslu Sulsel dalam menindaki pegawai negeri sipil (PNS) yang tidak netral, adalah salah satu cermin pandangan yang tidak logis. Langkah yang telah dilakukan panwaslu selama ini sudah sangat tepat, untuk mencegah PNS Sulsel makin banyak yang tidak netral.
"Kita harus berpikir logis. Jelas sekali tiga kandidat sejak awal sudah katakan maju di pilgub dan jelas-jelas pasangan baliho. Mana ada orang pasang beliho tapi tidak mau maju, Tidak mungkin itu. Etika publik mari kita junjung tinggi," kata pengamat politik Unhas, Dr Hasrullah.
Hasrullah menyebut, keterlibatan PNS dalam berbagai kegiatan cagub baik sebelum ditetapkan oleh KPU sudah sangat jelas tidak netral, apalagi saat pendaftaran di KPU. "Jadi jangan juga kita dan rakyat dibodoh-bodohi. Harus kita rasional melihat itu. Apa yang dilakukan KPU sudah tepat sebagai upaya prefentif. Jangan nanti semua PNS di Sulsel terlibat politik baru kita katakan itu tidak netral. Justru karena ada satu dua orang yang diproses, sehingga dikatakan sebagai upaya preventif," kata Hasrullah.
Sebagaimana dilansir sebelumnya, dua pakar hukum Unhas, Dr Aminuddin Ilmar dan Dr Anwar Borahima mengkritik panwaslu Sulsel bahkan menyebut lembaga pengawas ini kebablasan, karena memproses PNS yang dianggap tidak netral.
Hasrullah menyebut, PNS di Sulsel sudah kebal kalau sekadar diberi imbauan, bahkan terkesan tidak peduli dengan ancaman sanksi enam bulan penjara jika tidak netral. Sehingga kalau sekadar retorika yang diandalkan untuk mencegah PNS berpolitik akan sangat mustahil.       Pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad menyatakan tidak perlu terlalu kaku melihat langkah panwaslu karena itu menjadi aspek kebutuhan. "Masyarakat menuntut kinerja panwaslu lebih proaktif untuk menjaga kualitas pilgub," kata Firdaus.
Namun, Firdaus melihat kritikan Aminuddin Ilmar dan Anwar Borahima itu sekadar perbedaan penafsiran. Sehingga tidak ada salahnya kritikan tersebut juga jadi perhatian sekaligus harus ada penguatan argumentasi sebagai dasar panwaslu dalam menjalankan tugasnya.
Apa yang telah dilakukan panwaslu selama ini tidak ada yang salah, agar PNS di Sulsel tidak terkotak-kotak karena mendukung kandidat tertentu. Pengamat juga berharap, tiga kandidat yang akan bertarung sedapat mungkin menempatkan PNS di posisi netral.   (hamsah umar)