Ilham Janji Perjuangkan Warga Pangkep

*Soal Semen Tonasa

MAKASSAR, FAJAR--Tuntutan warga Pangkep agar ada putra daerah yang diakomodir masuk jajaran direksi Semen Tonasa, turut menjadi perhatian cagub Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin.
Menyusul sikap pemprov Sulsel yang tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat Pangkep, Ilham menyoroti kebijakan pemprov sehingga tidak ada putra daerah yang diakomodir di jajaran manajemen Semen Tonasa. Makanya, Ilham berjanji untuk ambil andil dalam memperjuangkan harapan rakyat Pangkep terhadap Semen Tonasa.
Sekiranya pemprov memiliki keberpihakan, Semen Tonasa di Pangkep akan jauh lebih  besar. Tapi faktanya, sampai hari ini tidak ada putra daerah yang jadi komisaris. Padalah ini menjadi hak orang Pangkep yang mesti diperjuangkan tidak hanya warga dan pemerintah Pangkep tapi juga provinsi.
"Saya tidak ingin memprovokasi. Tapi ini realita yang harus diperjuangkan bersama. Di tempat ini, saya ingin tegaskan bahwa saya bersama ustadz Aziz, akan  mempertaruhkan tanda jabatan Garuda saya demi kembalinya harga diri masyarakat Pangkep," janji Ilham saat berbicara di hadapan ribuan warga Pangkep pada acara Tabliq Akbar IA di lapangan Minasa Te'ne, Kelurahan Biraeng, Kecamatan Minasa Te'ne, Pangkep, Senin, 13 Agustus.
Keberpihakan kepada rakyat mutlak dilakukan oleh pemerintah. "Kami tidak ingin berjanji. Niat kami  bukan karena nafsu kekuasan, kedudukan, ataupun jabatan.  Namun,  tekad kami untuk mewakafkan diri untuk memberikan keberpihakan demi kesejahteraan masyarakat Sulsel," lanjut Ilham.
Ribuan warga membanjiri tablik akbar Tim Pejuang Ilham-Aziz Pangkep. Nampak hadir anggota DPR dari Demokrat, Hanafi Rahim, tokoh perempuan Sulsel, Sohra A Baso,
ustadz Amirul Amri, Ketua Dewan Syuro KPPSI Pangkep, Kyai Ramli Mas'ud, sejumlah partai pengusung seperti Zaenal Rasak dari PBR,  Kaharuddin dari PKB, serta ustadz Khaliq dari PKS.
Ketua DPC Partai Demokrat Pangkep, Taufik Fahruddin tablik akbar diikuti dari seluruh kecamatan di Pangkep. Mereka sengaja datang untuk silaturahmi dengan IA. "Anda lihat sendiri mereka sangat bersemangat," ujar Taufik singkat.
Ribuan warga ini didominasi ibu rumah tangga. Mereka larut saat Ilham berduet dengan Dewi Yul menyanyikan lagu Assalamualaikum. "Saya datang bersama ibu majelis taklim. Ini jauh hari sudah kami rencanakan untuk hadir silaturrahmi dengan Pak Ilham dan Pak Aziz," ujar Ridawati, salah satu peserta tabliq akbar asal Kelurahan Balocci Baru, Kecamatan Balocci.
Sedang Aziz yang didaulat membawakan tauziah mengatakan pembangunan harus berorientasi dunia akhirat. "Pilihannya adalah apakah kita mau sejahtera saja di dunia, namun celaka di neraka atau kita ingin selamat dunia akhirat. Insya Allah, Pak Ilham kelak tidak perlu keluar kantor mencari ulama. Kami akan selalu mengingatkan," kata Aziz disambut pekik takbir.
Aziz mencontohkan kisah Rasulullah yang tampil memimpin karena melihat penderitaan rakyat yang sudah sangat memprihatinkan. "Niat kami mencontoh Rasulullah dalam memimpin " sambungnya. (hamsah umar)

Nawir: Garuda-Na Lebih Dewasa

MAKASSAR, FAJAR--Cawagub Sulsel pendamping Andi Rudiyanto Asapa, Andi Nawir Pasinringi menyindir kandidat gubernur Sulsel yang mulai saling menghujat. Calon pemimpin yang dewasa mestinya tetap mengedepankan etika berpolitik yang santun dan sesuai kaidah demokrasi.
"Garuda-Na tidak seperti itu. Kalau bertemu di suatu tempat saling berpelukan, tapi kalau di tempat lain saling hujat. Itu bukan tipe yang dimiliki Garuda-Na karena kami tidak inginkan hal seperti ini terjadi," kata Nawir, dalam orasi politiknya saat menghadiri buka puasa bersama ratusan pengurus Gerindra Bulukumba, simpatisan, dan tokoh masyarakat Bulukumba di kediaman Ketua DPC Gerindra Bulukumba, Isradi Zainal, Senin, 13 Agustus.
Buka puasa bersama ini dihadiri dua mantan Sekkab Bulukumba, Andi Untung dan Nurdin Raja. Juga mantan camat Bonto, mantan camat Herlang, mantan camat Kajang, begitu juga hadir beberapa kades seperi kades Garuntungan, kades Anrehua, kades Bontomacina, dan kades Baji Minasa.      
Kepada ratusan simpatisannya ini, Nawir menegaskan bahwa pasangan Garuda-Na bukanlah calon pemimpin yang sekadar mau coba-coba memimpin Sulsel, karena pasangan ini sudah kaya dengan berbagai pengalaman pemerintahan dan pembangunan. Nawir adalah mantan bupati Pinrang dua periode sementara Rudiyanto adalah bupati Sinjai dua periode saat ini.
"Sehingga dengan pengalaman yang tidak diragukan ini, Garuda-Na adalah pasangan yang lebih dewasa. Baik dalam menghadapi berbagai perseoalan pemerintahan hingga menghadapi momen politik yang saat ini sedang berlangsung. Soal program, Garuda-Na tidak perlu lagi belajar karena sudah pernah memimpin kabupaten hingga dua periode," urai Nawir.
Nawir mengajak warga Bulukumba memilih calon pemimpin terbaik yaitu pemimpin yang siap membangun kabupaten dan memahami masyarakat di kabupaten. "Hanya Garuda-Na yang punya pengalaman memimpin kabupaten karena saya dan Pak Rudi adalah bupati yang berhasil memimpin daerah masing-masing," kata Nawir disambut aplaus pendukungnya.
Dalam kesempatan ini, Rudiyanto berkesempatan memberikan sumbangan kepada sedikitnya 150 anak panti asuhan yang juga turut dihadirkan dalam buka puasa ini. Rudi pun berharap warga Bulukumba turut memberikan kepedulian terhadap warga miskin. "Garuda-Na selalu memiliki komitmen untuk memberikan perhatian pada warga miskin, termasuk penghuni panti asuhan," kata Rudi.
Roadshow Garuda-Na ke Bulukumba turut diikuti Sekjen DPP Gerindra, Idham Halik. Sekretaris DPC Gerindra Bulukumba, Syahruni Haris menyebut, warga Bulukumba cukup antusias menghadiri buka puasa bersama Garuda-Na. "Banyak warga dan tokoh masyarakat yang datang meski dari pedesaan," kata Syahruni.  (hamsah umar)

DP4 Jadi Babak Awal Pilgub

MAKASSAR, FAJAR--Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) akhirnya diserahkan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ke Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas di Baruga Sangiaseri Makassar, Senin, 13 Agustus.
Penyerahan DP4 yang berjumlah 7.232.734 jiwa menjadi babak awal tahapan pelaksanaan pilgub Sulsel. DP4 yang meningkat tajam dibanding pilgub 2007 lalu ini selanjutnya akan dimutakhirkan KPU Sulsel dan jajarannya untuk menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT).
Ketua Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebut penyerahan DP4 ini merupakan babak awal tahapan pilgub dimana ini akan menjadi kekuatan bagi KPU untuk melaksanakan berbagai hal, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kalkulasi kebutuhan logistik, hingga jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
DP4 yang sejak awal diperkirakan mencapai 7 juta jiwa yang mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak secara negatif, coba disikapi KPU secara positif. Kritikan dan masukan agar DP4 bisa akurat dan berdasarkan realitas tetap menjadi harapan KPU Sulsel dan jajarannya ke bawah. "DP4 sangat dinamis. Pemprov dan KPU Sulsel berkali-kali menggelar pertemuan untuk melakukan koordinasi," kata Jayadi.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali mengingatkan KPU agar sebisa mungkin bersikap netral termasuk dalam pemutakhiran DP4. "Penyerahan DPA dari pemprov ke KPU merupakan momentum awal dari rangkaian agenda pemilihan gubernur sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Sulsel," kata Syahrul.
Syahrul yang juga cagub petahana ini menyebut aturan pelaksanaan pilgub regulasinya sangat jelas, namun tetap perlu ada pencapaian yang lebih murni untuk hasil yang lebih baik. "Kita sempurnakan dengan waktu yang tersisa. Proses yang bersih menghasilkan sesuatu yang bersih. Khususnya pejabat di Catatan Sipil dan Kependudukan, tidak boleh ada hiding strategy agar dari awal, proses yang bersih menghasilkan sesuatu yang bersih," urainya.
," urainya.
Pemutakhiran DP4 ini harus sejak awal masyarakat diyakinkan bahwa proses ini berjalan baik sehingga ada kepercayaan publik. "Kita mulai dari DP4 ini. Saya percaya pada KPU. Orang Sulsel kalau diberi amanah seperti itu harus dipenuhi," tuturnya.
Gubernur percaya DP4 yang bersumber dari kabupaten/kota ini akurat namun tidak tertutup peluang ada perubahan setelah diproses KPU. "Saya minta bupati/wali kota hingga tingkat RT dan RW mendukung KPU dalam pemutakhiran sehingga melahirkan DPT yang akurat. Ini tidak ringan dan menuntut konsistensi, tapi dengan kerja keras pemutakhiran bisa  maksimal," imbuh Syahrul.
KPU yang memiliki sedikitnya 15.514 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) cukup berperan dalam pemutakhiran data. Kepada jajaran KPU ini, Syahrul berharap tetap memegang prinsip transparansi, partisipasi dan tidak ada yang keluar dari aturan, menjunjung akuntabilitas publik dan netralitas.
Ia menambahkan, jika ada yang beranggapan DP4 rawan manipulasi, maka KPU memiliki fungsi melakukan pemutakhiran data dan ini adalah tugas PPDT yang tersebar hingga ke tingkat bawah.
"Saya berpesan agar dalam melakukan tugasnya, KPU memegang prinsip transparansi, partisipasi semua stakeholder untuk menyeleasikan masalah dengan baik, jangan ada yang keluar dari aturan, menjunjung akuntabilitas publik, dan harus netral," imbuhnya.
 (hamsah umar)

Tanpa Independen, KPU Hemat Rp500 Juta

MAKASSAR, FAJAR--Pertarungan untuk memperebutkan kursi gubernur di pilgub Sulsel 2013 mendatang dipastikan tanpa calon perseorangan. Hingga sehari jelang penutupan masa penyerahan berkas dukungan KTP calon independen, KPU Sulsel masih sepi alias tanpa kandidat.
Masa penyerahan berkas dukungan KTP calon gubernur independen sendiri akan berakhir Selasa, 14 Agustus tepat pukul 00.00 Wita. Tim kerja yang telah dibentuk KPU untuk menerima penyerahan berkas calon independen, siap menunggu kandidat hingga pukul 00.00 Wita hari ini. Kalau hingga batas waktu tersebut tidak ada yang menyerahkan dukungan berarti pilgub Sulsel tanpa calon independen.
Bagi KPU, tidak adanya calon independen yang ikut bertarung itu sedikit mengurangi beban kerja penyelenggara pemilu tingkat bawah, utamanya dalam rangka verifikasi faktual berkas calon perseorangan. Tidak hanya itu, KPU juga bisa menghemat anggaran pilgub hingga Rp500 juta untuk satu pasangan calon.
Untuk biaya verifikasi faktual dukungan calon perseorangan, KPU menghitung anggaran sebesar Rp500 per KTP, sehingga jika dihitung secara keseluruhan biaya yang dibutuhkan ketika ada calon independen yang bertarung tidak kurang dari Rp500 juta. "Tapi yang besar anggaran yang dibutuhkan itu adalah proses verifikasinya," kata Ketua Devisi Teknis Pemilu KPU Sulsel, Ziaurrahman, Senin, 13 Agustus.
Sebelumnya, dua tokoh yakni Capt Rusli Ibrahim dan seorang dosen UNM, Ismail Rahmat menyatakan akan bertarung melalui jalur perseorangan di pilgub Sulsel. Bahkan saat sosialisasi syarat calon perseorangan di KPU beberapa waktu lalu, kedua tokoh tersebut sempat hadir. Kendati saat itu keduanya memang sudah pesimis dengan syarat yang ditetapkan KPU utamanya dukungan KTP dan sebarannya minimal di 13 kabupaten/kota di Sulsel.
Baik Ismail dan Rusli sejauh ini tidak ada tanda-tanda akan menyerahkan dukungan KTP ke KPU Sulsel kendati Ismail mengklaim sudah mengumpulkan sedikitnya 600.000 lembar dukungan KTP. "Sampai saat ini tidak ada tanda-tanda ada calon independen mendaftar. Tapi kita belum bisa pastikan tidak ada karena jangan sampai besok ada yang datang. Pokoknya kita tunggu sampai pukul 00.00 Wita," lanjut Ziaurrahman. (hamsah umar)                      

Syahrul Diplomatis Soal Irsan

MAKASSAR, FAJAR--Ketua DPD Golkar Sulsel, Syahrul Yasin Limpo memilih bersikap lebih diplomatis saat ditanya tentang tindakan Golkar terhadap Andi Irsan Galigo yang melawan keputusan partai dengan maju sebagai cabup independen di pemilukada Bone 2013.
"Saya tidak dalam kapastitas menjawab itu secara jelas, yang pasti di Golkar ada aturan dan ada batasan-batasan yang jelas. Seperti apa batas-batasan itu, tentu setiap kader perlu mematuhi," kata Syahrul, Minggu, 12 Agustus.
Kendati tidak ingin menjelaskan apa yang menjadi tindakan Golkar terhadap Irsan setelah kader Golkar Sulsel ini mendaftar di KPU Bone sebagai cabup, Syahrul menyatakan bahwa keputusan Golkar bersifat mengikat sehingga semua kader harus mematuhi. Dimana harus mengacu SK DPP yang menunjuk pasangan cabup-cawabup di Bone. "Seperti itulah orientasi yang harus kita lakukan," urai Syahrul.
Wakil Ketua DPD Golkar Bone, Andi Akbar yang dihubungi terpisah menyatakan bahwa langkah politik yang dilakukan Irsan sejauh ini belum bisa dijadikan bukti Golkar untuk menindaki kader tersebut. Dalam aturan yang ada di partai, kandidat baru dikatakan maju diluar dari partai Golkar ketika sudah ditetapkan calon oleh KPU.
"Irsan itu baru sebatas menyerahkan berkas dukungan ke KPU, belum ada penetapan apakah dia sudah menjadi calon atau tidak. Tentunya, kalau sudah resmi menjadi calon, partai tentu punya sikap sesuai mekanisme dan aturan yang ada. Tapi itu menjadi wilayah DPD Golkar Sulsel karena Irsan adalah pengurus Golkar Sulsel," kata Akbar.
Kendati, Akbar menegaskan Golkar Bone tetap akan mengambil sikap ketika Irsan dan pasangannya resmi menjadi calon bupati di daerah ini. Paling tidak kata dia, Golkar Bone akan menyampaikan ke DPD Golkar Sulsel kalau yang bersangkutan sudah resmi menjadi calon bupati dan akan berhadapan dengan kader Golkar sendiri. Seperti diketahui, Golkar Bone telah mengusung pasangan Andi Baso Fahsar Padjalangi-Ambo Dalle sebagai cabup di pemilukada Bone mendatang. (hamsah umar)