MAKASSAR, FAJAR--Data Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) akhirnya diserahkan gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo ke Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas di Baruga Sangiaseri Makassar, Senin, 13 Agustus.
Penyerahan DP4 yang berjumlah 7.232.734 jiwa menjadi babak awal tahapan pelaksanaan pilgub Sulsel. DP4 yang meningkat tajam dibanding pilgub 2007 lalu ini selanjutnya akan dimutakhirkan KPU Sulsel dan jajarannya untuk menghasilkan daftar pemilih tetap (DPT).
Ketua Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menyebut penyerahan DP4 ini merupakan babak awal tahapan pilgub dimana ini akan menjadi kekuatan bagi KPU untuk melaksanakan berbagai hal, mulai dari pemutakhiran data pemilih, kalkulasi kebutuhan logistik, hingga jumlah tempat pemungutan suara (TPS).
DP4 yang sejak awal diperkirakan mencapai 7 juta jiwa yang mendapat berbagai tanggapan dari sejumlah pihak secara negatif, coba disikapi KPU secara positif. Kritikan dan masukan agar DP4 bisa akurat dan berdasarkan realitas tetap menjadi harapan KPU Sulsel dan jajarannya ke bawah. "DP4 sangat dinamis. Pemprov dan KPU Sulsel berkali-kali menggelar pertemuan untuk melakukan koordinasi," kata Jayadi.
Gubernur Sulsel, Syahrul Yasin Limpo kembali mengingatkan KPU agar sebisa mungkin bersikap netral termasuk dalam pemutakhiran DP4. "Penyerahan DPA dari pemprov ke KPU merupakan momentum awal dari rangkaian agenda pemilihan gubernur sebagai salah satu wujud pelaksanaan demokrasi di Sulsel," kata Syahrul.
Syahrul yang juga cagub petahana ini menyebut aturan pelaksanaan pilgub regulasinya sangat jelas, namun tetap perlu ada pencapaian yang lebih murni untuk hasil yang lebih baik. "Kita sempurnakan dengan waktu yang tersisa. Proses yang bersih menghasilkan sesuatu yang bersih. Khususnya pejabat di Catatan Sipil dan Kependudukan, tidak boleh ada hiding strategy agar dari awal, proses yang bersih menghasilkan sesuatu yang bersih," urainya.
," urainya.
Pemutakhiran DP4 ini harus sejak awal masyarakat diyakinkan bahwa proses ini berjalan baik sehingga ada kepercayaan publik. "Kita mulai dari DP4 ini. Saya percaya pada KPU. Orang Sulsel kalau diberi amanah seperti itu harus dipenuhi," tuturnya.
Gubernur percaya DP4 yang bersumber dari kabupaten/kota ini akurat namun tidak tertutup peluang ada perubahan setelah diproses KPU. "Saya minta bupati/wali kota hingga tingkat RT dan RW mendukung KPU dalam pemutakhiran sehingga melahirkan DPT yang akurat. Ini tidak ringan dan menuntut konsistensi, tapi dengan kerja keras pemutakhiran bisa maksimal," imbuh Syahrul.
KPU yang memiliki sedikitnya 15.514 petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) cukup berperan dalam pemutakhiran data. Kepada jajaran KPU ini, Syahrul berharap tetap memegang prinsip transparansi, partisipasi dan tidak ada yang keluar dari aturan, menjunjung akuntabilitas publik dan netralitas.
Ia menambahkan, jika ada yang beranggapan DP4 rawan manipulasi, maka KPU memiliki fungsi melakukan pemutakhiran data dan ini adalah tugas PPDT yang tersebar hingga ke tingkat bawah.
"Saya berpesan agar dalam melakukan tugasnya, KPU memegang prinsip transparansi, partisipasi semua stakeholder untuk menyeleasikan masalah dengan baik, jangan ada yang keluar dari aturan, menjunjung akuntabilitas publik, dan harus netral," imbuhnya.
(hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar