MAKASSAR, FAJAR--Wacana agar kepala daerah (kada) lepas dari jabatan partai politik, direspons baik bupati/wakil bupati di daerah. Kendati, mereka melihat tetap ada sisi negatif ketika keharusan tersebut akan direalisasikan.
Wakil Bupati Wajo yang juga Ketua DPD PAN Wajo, Amran Mahmud menyatakan bahwa wacana agar kade melepas jabatan partai cukup rasional, ketika harus dihadapkan bahwa kada mesti fokus pada tugas dan fungsinya melayani masyarakat dan membangun daerah yang lebih maju dan sejahtera.
Namun dari segi negatifnya, kepala daerah selama ini banyak mengembangkan kemampuan politiknya pada partai politik, sehingga mesti menjadi perhatian juga bagi pihak yang mewacanakannya. "Kepala daerah saat ini kan banyak mengembangkan karir politiknya di partai. Nah ini nanti akan jadi masalah juga ketika harus melepas jabatan di partai, sementara di situ kita juga harus berkembang," tandas Amran, Rabu, 30 Mei.
Yang dibutuhkan saat ini dari kepala daerah yang merangkap pimpinan partai adalah memposisikan diri dengan benar baik pada saat status pribadi, bupati, maupun pimpinan parpol. Amran melihat, tanpa adanya kekuatan porpol, potensi politik yang dimiliki kepala daerah juga tidak bisa dikembangkan.
"Sehingga, ketua partai yang menjadi kepala daerah tinggal bagaimana personaliti seseorang ditempatkan. Kalau semata untuk kekuasaan, memang akan jadi masalah tapi ketika itu mampu menempatkan personaliti dengan benar, sebenarnya tidak ada masalah juga ketika kepala daerah memimpin partai. Tapi itu tadi harus mampu menempatkan diri dengan tepat," imbuh Amran.
Bupati Bulukumba yang juga Ketua DPD Golkar Bulukumba, Zainuddin Hasan menyatakan sangat setuju ketika undang-undang mengharuskan kada melepas jabatan parpol. Dampak positifnya kata dia sangat bagus karena akan lebih banyak fokus mengurusi kepentingan masyarakat dan daerah.
"Lebih bagus sebenarkan kalau ada seperti itu sehingga pelaksanaan pemerintahan tidak lagi memikirkan partai. Jadi kalau ada aturan yang mengatur seperti itu, saya paling setuju dan mendukung keinginan itu," tandas Zainuddin.
Terlepas dari nilai positif dari wacana itu, Zainuddin melihat bahwa harapan tersebut juga tetap memiliki kekurangan. Karena yang dibutuhkan kada dalam mengurus pemerintahan dan rakyat adalah bagaimana memiliki niat baik untuk bekerja demi kesejahteraan masyarakat.
Untuk ukuran Sulsel, kada yang merangkap pimpinan partai politik didominasi Golkar. Setidaknya ada belasan kada baik bupati/wakil bupati di 24 kabupaten/kota di Sulsel. Beberapa di antaranya seperti Gowa, Takalar, Jeneponto, Bulukumba, Selayar, Luwu, dan sejumlah daerah lainnya.(hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar