Demokrasi Sulsel Rangking Empat Terendah

*Hasrullah: Calon Harus Komitmen

MAKASSAR, FAJAR--Sistem demokrasi yang berjalan di Sulsel tampaknya masih sangat buruk. Daerah yang menjadi entri poin di kawasan Indonesia Timur ini berada di rangking empat terendah indeks demokrasinya (IDI).
Kondisi demokrasi di Sulsel ini berdasarkan data Bappenas dan UNDP 2011 dengan poin di angka 61, atau hanya mampu lebih baik dai Nusa Tenggara Timur, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satu ukuran untuk melihat IDI ini adalah kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi yang ada.
"Kalau melihat data itu, Sulsel ini sebenarnya bisa kita katakan ademokrasi atau belum demokratis, karena ternyata kita berada di urutan empat terbawah IDI. Sehingga bisa dikatakan bahwa komunikasi politik yang dilakukan pemerintah selama ini itu satu arah, tidak ada timbal baliknya," kata Pengamat Politik Unhas, Dr Hasrullah, Rabu, 15 Agustus.
Rendahnya indeks demokrasi Sulsel juga mengindikasikan bahwa janji-janji politik yang disampaikan calon pemimpin di Sulsel sejauh ini belum bisa dirasakan masyarakat, atau dalam arti kata tidak direalisasikan. Janji politik sebatas janji sementara masyarakat tetap tidak mendapat apa yang dijanjikan. "Jadi aneh karena demokrasi kita ternyata lebih buruk dari Papua, Aceh, Sulawesi Tenggara dan provinsi lainnya," lanjut Hasrullah.
Karena itu, menjelang pilgub 2013 yang sudah didepan mata, Hasrullah menantang kandidat gubernur yang ada saat ini untuk tidak sekadar mengumbar janji, tapi perlu komitmen yang kuat untuk merealisasikan apa yang dijanjikan kepada masyarakat. Termasuk salah satunya kesiapan untuk mundur kalau tidak berhasil merealisasikan program atau janji politik yang disampaikan saat kampanye.
Selain persoalan demokrasi yang rendah, cagub Sulsel kata Hasrullah juga perlu ada komitmen untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia (IPM) Sulsel. Seperti dilansir FAJAR edisi Selasa, 14 Agustus, IPM Sulsel 2012 hanya mampu naik satu poin pada angka 72 dari angka 71 pada 2011 lalu. Peningkatan IPM Sulsel yang hanya bergerak satu poin dianggap sebagai kagagalan pemerintahan. IPM ini diukur dari harapan hidup, melek huruf, lama sekolah, dan pengeluaran.
"Artinya kalau IPM hanya naik satu poin itu berarti pendidikan kita tidak berhasil. Yang jadi pertanyaan dimana itu keberhasilan pendidikan gratis. Saya tidak katakan pendidikan gratis itu gagal tapi tidak tepat sasaran. Pemerintah tidak berhasil advokasi stakeholder pendidikan," urai Hasrullah.
Pengamat politik yang dikenal kritis ini berpendapat Sulsel membutuhkan pemimpin yang memiliki lompatan pemikiran yang jauh ke depan, sehingga benar-benar memiliki komitmen untuk membangun Sulsel lebih baik. (hamsah umar)