MAKASSAR, FAJAR--Pengunduran jadwal pemilukada di Sulsel yang tadinya diagendakan 2013 ke 2015, berimbas pada keharusan gubernur menyiapkan lima carataker di daerah yang mengalami penundaan itu.
Di Sulsel, setidaknya ada lima kabupaten/kota yang berpeluang pemilukadanya diundur ke 2015 yakni Luwu, Wajo, Pinrang, Makassar, dan Jeneponto. Kendati pengunduran jadwal pemilukada ini baru bersifat wacana dan belum mendapat persetujuan resmi dari DPR RI, namun spekulasi mengenai keharusan untuk menyiapkan carataker di lima kabupaten/kota di Sulsel ini sudah mulai diperbincangkan.
Kepastian bahwa pemerintah harus menyiapkan carataker ini karena masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lima daerah tersebut akan berakhir pada 2014, sehingga ada jedah beberapa bulan pelaksana tugas dibutuhkan untuk melanjutkan estapetpemerintahan. "Kalau pemilukada ditunda sudah pasti ada carataker yang ditunjuk gubernur, karena tidak boleh pemerintahan dalam kondisi lowong," kata anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus, Jumat, 10 Agustus.
Terkait wacana ini, KPU Makassar lebih condong kalau pemilukada dilakukan 2013 mendatang, dengan pertimbangan bahwa penyelenggara pemilu ini sudah memiliki pengalaman memajukan jadwal pemilukada sebagaimana pilwalkot 2008 lalu. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu menyiapkan carataker untuk melanjutkan masa pemerintahan. Kendati KPU siap saja dengan apa yang akan menjadi perintah undang-undang nantinya.
Di kalangan politisi atau pun elit partai politik di Sulsel, banyak yang sepakat kalau pemilukada ditunda sebagaimana usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ini lebih direspons politisi yang memang merasa diuntungkan ketika jadwal pemilukada tersebut diundur, sementara yang merasa dirugikan tetap berharap pemilukada dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan KPU.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid yang juga salah satu kandidat wali kota Makassar tidak menyoal apabila pilwalkot Makassar diundur ke 2015. "Tidak masalah kalau saya, saya kira kita setuju saja. Cuma memang pemerintah harus menyiapkan yang namanya carataker," tandas Kadir Halid.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin juga tidak terlalu mempersoalkan ketika lima pemilukada di Sulsel diundur hingga 2015 mendatang. Bahkan menurutnya, penundaan itu akan menjadi peluang bagi kader Demokrat karena memiliki ruang gerak lebih untuk memenangkan pertarungan, utamanya di daerah yang masih akan diikuti oleh calon incumbent.
"Kalau pemilukada ditunda, itu menjadi peluang Demokrat karena tidak ada lagi incumbent pada saat pemilihan dilakukan. Ini akan memberi ruang lebih bebas bagi masyarakat utamanya aparat untuk netral karena tidak ada lagi tekanan dari pejabat," urai Ilham.
Contoh kecilnya misalnya upaya mobilisasi dan intimidasi PNS di Wajo yang diharuskan membuat surat pernyataan untuk mendukung calon bupati petahana, Andi Burhanuddin Unru. "Tinggal kita sampaikan kepada masyarakat dan aparat untuk tidak takut, karena tidak ada incumbent lagi," tambah Ilham. (hamsah umar)
Di Sulsel, setidaknya ada lima kabupaten/kota yang berpeluang pemilukadanya diundur ke 2015 yakni Luwu, Wajo, Pinrang, Makassar, dan Jeneponto. Kendati pengunduran jadwal pemilukada ini baru bersifat wacana dan belum mendapat persetujuan resmi dari DPR RI, namun spekulasi mengenai keharusan untuk menyiapkan carataker di lima kabupaten/kota di Sulsel ini sudah mulai diperbincangkan.
Kepastian bahwa pemerintah harus menyiapkan carataker ini karena masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah di lima daerah tersebut akan berakhir pada 2014, sehingga ada jedah beberapa bulan pelaksana tugas dibutuhkan untuk melanjutkan estapetpemerintahan. "Kalau pemilukada ditunda sudah pasti ada carataker yang ditunjuk gubernur, karena tidak boleh pemerintahan dalam kondisi lowong," kata anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus, Jumat, 10 Agustus.
Terkait wacana ini, KPU Makassar lebih condong kalau pemilukada dilakukan 2013 mendatang, dengan pertimbangan bahwa penyelenggara pemilu ini sudah memiliki pengalaman memajukan jadwal pemilukada sebagaimana pilwalkot 2008 lalu. Selain itu, pemerintah juga tidak perlu menyiapkan carataker untuk melanjutkan masa pemerintahan. Kendati KPU siap saja dengan apa yang akan menjadi perintah undang-undang nantinya.
Di kalangan politisi atau pun elit partai politik di Sulsel, banyak yang sepakat kalau pemilukada ditunda sebagaimana usulan Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Ini lebih direspons politisi yang memang merasa diuntungkan ketika jadwal pemilukada tersebut diundur, sementara yang merasa dirugikan tetap berharap pemilukada dilakukan sebagaimana yang telah direncanakan KPU.
Wakil Ketua DPD Golkar Sulsel, Kadir Halid yang juga salah satu kandidat wali kota Makassar tidak menyoal apabila pilwalkot Makassar diundur ke 2015. "Tidak masalah kalau saya, saya kira kita setuju saja. Cuma memang pemerintah harus menyiapkan yang namanya carataker," tandas Kadir Halid.
Ketua DPD Demokrat Sulsel, Ilham Arief Sirajuddin juga tidak terlalu mempersoalkan ketika lima pemilukada di Sulsel diundur hingga 2015 mendatang. Bahkan menurutnya, penundaan itu akan menjadi peluang bagi kader Demokrat karena memiliki ruang gerak lebih untuk memenangkan pertarungan, utamanya di daerah yang masih akan diikuti oleh calon incumbent.
"Kalau pemilukada ditunda, itu menjadi peluang Demokrat karena tidak ada lagi incumbent pada saat pemilihan dilakukan. Ini akan memberi ruang lebih bebas bagi masyarakat utamanya aparat untuk netral karena tidak ada lagi tekanan dari pejabat," urai Ilham.
Contoh kecilnya misalnya upaya mobilisasi dan intimidasi PNS di Wajo yang diharuskan membuat surat pernyataan untuk mendukung calon bupati petahana, Andi Burhanuddin Unru. "Tinggal kita sampaikan kepada masyarakat dan aparat untuk tidak takut, karena tidak ada incumbent lagi," tambah Ilham. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar