Mobilisasi dan Intimidasi PNS Harus Disetop

*Cagub Dukung Sanksi PNS

MAKASSAR, FAJAR--Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mempertegas sanksi PNS yang tidak netral dalam pemilukada, disambut baik kandidat gubernur Sulsel.
Ketua DPD Gerindra Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa mengaku menyambut baik ancaman sanksi PNS itu. Namun, dia juga melihat PNS nantinya yang bakal menjadi korban atasan. Dia melihat selama ini PNS di Sulsel berpihak karena sengaja dimobilisasi dan atau diintimidasi oleh calon apalagi yang berstatus sebagai pejabat.
"Mestinya setiap calon jangan memobilisasi dan memaksa PNS baik secara halus atau memang mengintimidasi. UU juga mestinya memikirkan sanksi bagi calon yang memobilisasi dan mamaksa PNS, karena pegawai yang dipaksa atau diintimidasi pasti akan berpihak," tandas Rudiyanto, Rabu, 9 Mei.
Banyak contoh sebagai salah satu bentuk mobilisasi PNS di daerah seperti saat peringatan hari jadi di kabupaten/kota. Ajang ini kadang dimanfaatkan calon memobilisasi PNS dengan mengemas kegiatan lain. Akibatnya, secara psikologis PNS akan terpengaruh.
Bahkan tidak jarang menurut Rudiyanto, pejabat di daerah menggunakan mobil dinas dengan atribut calon tertentu. Makanya, Rudi melihat UU tersebut belum terlalu kuat bahkan PNS yang tidak netral bisa lepas dari jeratan hukuman. Karena orang yang merasa terpaksa tidak bisa dipidana.
Mobilisasi PNS yang dianggap memengaruhi netralitas di pilgub seperti mengumpulkan PNS, guru, lurah, dan camat dalam bentuk pelatihan. Sementara materi yang diberikan berupa doktrin. "Intinya menurut saya dari kesadaran calonnya sendiri dan bupati di daerah. Jadi mari kita kemas pilgub secara fair," imbuh cagub dari Gerindra ini.
Cagub Petahana, Syahrul Yasin Limpo yang ditemui menyatakan sejauh ini pihaknya melihat PNS di Sulsel masih tetap netral dalam pilgub. Belum ada indikasi PNS di jajaran Pemprov Sulsel maupun yang ada di kabupaten/kota yang tidak netral.
"Kalau soal imbauan, kita sudah sering mengimbau PNS untuk menjaga netralitas di pemilu. Karena itu juga menjadi harapan kita. Tapi kan tidak ada juga PNS yang berpihak," kata Syahrul. (hamsah umar)