Pendidikan Politik Masyarakat Harus Dioptimalkan

*Untuk Laporkan PNS Tidak Netral

MAKASSAR, FAJAR--Ancaman sanksi pidana bagi PNS yang tidak netral sedikit membawa angin segar dalam membatasi ruang gerak PNS berpihak pada calon tertentu. Namun ada kekhawatiran masyarakat yang diharapkan peranannya masih bersikap apatis dan masa bodoh.
Karena itu, kalau ingin mengoptimalkan peran masyarakat dalam mengawasi atau melaporkan PNS yang tidak netral di pemilukada, pendidikan politik masyarakat harus lebih ditingkatkan. Masyarakat harus diyakinkan dan diberi pemahaman serta kesadaran untuk melaporkan pegawai yang tidak netral kepada pihak terkait.
"Optimalisasi pendidikan politik warga harus dilakukan agar mereka makin kritis dan lebih berani melaporkan PNS yang tidak netral. Mereka harus tahu prosedur serta jaminan keamanan bagi pelapor. Ini juga sangat bergantung pemahaman dan kedewasaan politik masyarakat," jelas pengamat politik UIN Makassar, Dr Firdaus Muhammad, Kamis, 10 Mei.
Sehingga hambatan yang dihadapi adalah keberanian warga mengadukan PNS yang tidak netral atau berpihak pada calon tertentu misalnya di pilgub Sulsel 2013.
Sama dengan Ketua DPD Gerindra Sulsel, A Rudiyanto Asapa, Firdaus juga menegaskan bahwa kendala utama yang dihadapi masih tetap pada kandidat yang akan bertarung karena berstatus sebagai pejabat publik. Di pilgub Sulsel misalnya, Syahrul Yasin Limpo bertatus sebagai gubernur sementara Ilham Arief Sirajuddin sebagai wali kota Makassar.
"Sulit menghindari mobilisasi birokrasi. Jadi netralitas PNS dalam pemilukada atau di pilgub Sulsel ancaman terbesarnya adalah politisasi birokrasi. PNS akan sulit netral karena yang maju adalah atasannya," tandas Firdaus.
Ancaman bagi PNS yang tidak netral di pilgub masih akan sulit dijabarkan. Kendati aturan tersebut sudah mengancam PNS yang tidak netral dengan pidana, namun aturan itu dianggap masih memiliki kelemahan dan masih mudah ditafsirkan berbeda.        
"Saya masih sangsi soal penerapan ancaman PNS berjalan optimal. Yang ada nantinya adalah PNS yang dianggap tidak loyal dan bisa kena sanksi dari atasan karena tidak mendukung. Ini yang membuka ruang PNS terlibat dalam politik. Artinya semakin nyata politisasi birokrasi," ujar Firdaus. (hamsah umar)