MAKASSAR, FAJAR--Pasangan cagub Sulsel, Andi Rudiyanto Asapa-Andi Nawir Pasinringi (Garuda-Na) mulai menebar ancaman kepada penyelenggara pemilu khususnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel.
Pasangan yang belum memiliki kepastian dukungan partai politik ini mengingatkan KPU Sulsel untuk bekerja profesional dalam menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilgub 2013 mendatang. Pasangan ini tidak segan-segan menempuh jalur hukum seperti yang terjadi di DKI Jakarta kalau DPT yang dihasilkan KPU nantinya banyak bermasalah.
Ancaman untuk menempuh jalur hukum sekiranya DPT yang dihasilkan KPU dari proses pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tidak akurat, disampaikan saat memberikan keterangan pers tim Garuda-Na di Kantor DPD Gerindra Sulsel, Kamis, 9 Agustus. Ketua Bidang Politik dan Hukum, A Rivai serta Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin mulai mengindikasikan adanya ketidakberesan data baik data penduduk hingga DP4.
"Gerindra tidak segan-segan menempuh jalur hukum kalau persoalan data penduduk, DP4 hingga DPT tidak akurat. Makanya, KPU kami minta untuk jeli dalam menetapkan angka-angka," tandas Rivai.
Nasrullah menambahkan agar KPU Sulsel melakukan kajian secara benar dan tidak gegabah dalam menentukan DPT untuk pilgub Sulsel mendatang. Pasalnya, tim Garuda-Na melihat KPU kurang jeli dalam menetapkan angka. Contoh kecilnya kata dia mengenai penetapan angka syarat dukungan KTP calon perseorangan yang pernah dilansir KPU Sulsel sebanyak 392.066. "Itu saja angkanya diperoleh dari mana. 10 juta penduduk saja hanya 400.000, sedang yang pernah dilansir KPU jumlah penduduk hanya 9 juta," kata Nasrullah.
Tadi malam, Rudi-Nawir melanjutkan roadshownya ke pangkep dalam rangka safari Ramadan yang digelar DPC Gerindra Pangkep. Safari ini dilakukan di daerah pedesaan dan pengunungan di daerah ini yakni di Kecamatan Tondong Tallasa, Pangkep.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menandaskan data yang dikelola oleh KPU sumbernya dari pemprov baik jumlah penduduk maupun DP4 yang baru akan diberikan pemprov pada 13 Agustus mendatang. "Kalau mau menyoal KPU, silahkan persoalkan pemprov terlebih dahulu karena sumber datanya dari sana," kata Jayadi. (hamsah umar)
Pasangan yang belum memiliki kepastian dukungan partai politik ini mengingatkan KPU Sulsel untuk bekerja profesional dalam menyiapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pilgub 2013 mendatang. Pasangan ini tidak segan-segan menempuh jalur hukum seperti yang terjadi di DKI Jakarta kalau DPT yang dihasilkan KPU nantinya banyak bermasalah.
Ancaman untuk menempuh jalur hukum sekiranya DPT yang dihasilkan KPU dari proses pemutakhiran data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) tidak akurat, disampaikan saat memberikan keterangan pers tim Garuda-Na di Kantor DPD Gerindra Sulsel, Kamis, 9 Agustus. Ketua Bidang Politik dan Hukum, A Rivai serta Wakil Ketua DPD Gerindra Sulsel, Nasrullah Mustamin mulai mengindikasikan adanya ketidakberesan data baik data penduduk hingga DP4.
"Gerindra tidak segan-segan menempuh jalur hukum kalau persoalan data penduduk, DP4 hingga DPT tidak akurat. Makanya, KPU kami minta untuk jeli dalam menetapkan angka-angka," tandas Rivai.
Nasrullah menambahkan agar KPU Sulsel melakukan kajian secara benar dan tidak gegabah dalam menentukan DPT untuk pilgub Sulsel mendatang. Pasalnya, tim Garuda-Na melihat KPU kurang jeli dalam menetapkan angka. Contoh kecilnya kata dia mengenai penetapan angka syarat dukungan KTP calon perseorangan yang pernah dilansir KPU Sulsel sebanyak 392.066. "Itu saja angkanya diperoleh dari mana. 10 juta penduduk saja hanya 400.000, sedang yang pernah dilansir KPU jumlah penduduk hanya 9 juta," kata Nasrullah.
Tadi malam, Rudi-Nawir melanjutkan roadshownya ke pangkep dalam rangka safari Ramadan yang digelar DPC Gerindra Pangkep. Safari ini dilakukan di daerah pedesaan dan pengunungan di daerah ini yakni di Kecamatan Tondong Tallasa, Pangkep.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas menandaskan data yang dikelola oleh KPU sumbernya dari pemprov baik jumlah penduduk maupun DP4 yang baru akan diberikan pemprov pada 13 Agustus mendatang. "Kalau mau menyoal KPU, silahkan persoalkan pemprov terlebih dahulu karena sumber datanya dari sana," kata Jayadi. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar