Empat Kriteria Capres PDK

MAKASSAR, FAJAR--Meski secara nasional PDK tidak masuk sepuluh besar, partai ini tidak mau kalah kalau bicara soal figur calon presiden (capres) 2014. Partai yang didirikan Ryaas Rasyid ini bahkan sudah mengantongi empat kriteria capres pilihannya.
Ketua Dewan Pembina PDK, Ryaas Rasyid saat melakukan silaturahmi dengan pengurus PDK Makassar di Losari Metro, Rabu, 13 Juni menyatakan PDK sudah ada capres yang digadang-gadang. Namun partai ini belum mau mempublikasikan kecuali kriteria capres dimaksud.
"Untuk capres 2014, saya sudah ada orang yang nanti akan saya perjuangkan. Soal siapa orang itu, teman-teman sabar dulu karena ada waktunya kita akan sampaikan," tandas Ryaas.
Capres yang digadang-gadang Ryaas ini memiliki empat kriteria yang tidak dimiliki oleh capres lain. Dia adalah tokoh yang pernah terlibat korupsi, pintar/cerdas, berani, dan sosok yang taat beragama. "PDK tidak akan menuju (mendorong kader) capres. Tapi kita akan perjuangkan sosok yang memiliki kriteria ini," tandas Ryaas.
Namun dari empat kriteria yang disebutkan Ryaas itu, ada spekulasi bahwa partai ini bakal mengikuti jejak PPP yang akan mendorong mantan Wapres RI, Jusuf Kalla (JK) sebagai capres 2014 mendatang. JK semasa menjadi wapres dikenal sebagai sosok yang berani bertindak cepat dan cerdas dalam mengambil kebijakan pemerintahan.
Ryaas menyebut, jika sampai pada waktunya PDK menyampaikan sosok yang akan diperjuangkan menjadi capres itu, PDK bahkan siap membeli program di televisi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat Indonesia, tentang arah pembangunan yang sebenarnya begitu juga dengan sosok yang paling pas menjadi presiden di pemilu 2014 nanti.
Memperkenalkan capres melalui media televisi melalui idenya ini diharapkan mampu mengubah stigma dan pemikiran masyarakat Indonesia tentang capres yang pantang memimpin bangsa. "Jangan kita menjerumuskan lagi bangsa ini," tandasnya.
Mengenai survei tentang capres yang dilansir selama ini, Ryaas menilai bahwa survei tersebut sangat mendikte masyarakat Indonesia. "Karena memang bagaimana diarahkan untuk calon tertentu," katanya.
Selain itu, Ryaas juga mengomentari mengenai PT yang ditetapkan undang-undang sebesar 3,5 persen. Angka ini dinilai mengebiri hak politik lokal di Indonesia. "Itu lebih kejam dari yahudi, karena tidak memperhatikan aspirasi lokal," katanya. (hamsah umar)