KPU Juga Desak Anggarannya Dicairkan

*Juga Pilih Berutang 

MAKASSAR, FAJAR--Keterlambatan pencairan anggaran pilgub Sulsel tidak hanya dirasakan anggota panwaslu Sulsel, tapi juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) se-Sulsel. Pemprov Sulsel saat ini masih sebatas berkutit pada proses administrasi pencairan anggaran yang disiapkan dalam bentuk hibah ini.
Terlambatnya pencairan anggaran KPU untuk pilgub Sulsel ini bahkan sudah banyak dipertanyakan anggota KPU kabupaten/kota di Sulsel. Apalagi, satu bulan lalu mereka sudah mewanti-wanti pemprov Sulsel agar pencairan anggaran pilgub untuk KPU sudah harus dilakukan sebelum tahapan pilgub dimulai. Nyatanya setelah tahapan pilgub resmi dimulai Rabu, 27 Juni, anggaran KPU yang disiapkan hingga mencapai Rp319 miliar ini belum sepersenpun bisa dicairkan.
Adanya keluhan dan desakan agar anggaran KPU segera dicairkan ini diakui Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas. Dalam pertemuan terakhir anggota KPU Sulsel Selasa lalu, anggota KPU se-Sulsel masih terus mempertanyakan persoalan pencairan anggaran pilgub.
"Teman-teman dari daerah yang mempertanyakan ke saya soal itu. Memang belum ada yang cair karena anggaran untuk KPU daerah kan dari KPU Sulsel juga. Kita maklumi saja karena katanya ada proses administrasi. Ini yang harus kita hargai," tandas Jayadi saat ditemui di Hotel Arya Duta Makassar, Rabu, 27 Juni.
Sama dengan Panwaslu, KPU Sulsel juga terpaksa harus menalangi terlebih dahulu biaya operasional KPU dengan menggunakan dana pribadi atau memilih berutang kepihak lain. "Kita talangi saja dulu yang penting administrasinya lengkap. Kalau sudah ada dana yang cair baru kita bayar," imbuh Jayadi.
Saat ini, KPU Sulsel memang sudah mulai sibuk seiring tahapan pilgub yang sudah dimulai seperti rekruitmen anggota PKK dan PPS se-Sulsel. Ketua KPU Makassar, Misna Hasan tidak menampik mendesaknya kebutuhan anggaran KPU saat ini. Bahkan untuk mengumumkan jadwal pendaftaran dan persyaratan yang diperlukan untuk mendaftar anggota PPK dan PPS, KPU merasa kesulitan. "Tidak ada anggaran karena belum cair," kata Misna.
Sebelumnya, keluhan atas lambatnya pencairan anggaran pilgub juga disampaikan Panwaslu Sulsel, hingga mengakibatkan lembaga pengawas ini harus berutang ke sana-sini untuk memenuhi biaya operasional utamanya saat proses rekruitmen calon anggota panwaslu kabupaten/kota di Sulsel.   (hamsah umar)