*Diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas dan Pemerintahan Amanah (2-selesai)
BARAPA besar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilgub Sulsel 2013 segera terjawab. Pemprov Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menetapkan penyerahan DP4 pada Senin, 13 Agustus mendatang.
HAMSAH, MAKASSAR
PUBLIK Sulsel sebenarnya sudah punya gambaran mengenai estimasi DP4 untuk pilgub Sulsel yakni dikisaran 7 juta jiwa, atau meningkat signifikan dibanding pilgub 2007 sebelumnya yang hanya pada kisaran 5,3 juta jiwa. Meski prediksi mengenai DP4 sudah disampaikan beberapa bulan lalu, namun banyak pihak yang memperkirakan jumlah DP4 pilgub Sulsel ini tidak akan jauh dari angka 7 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulsel saat ini sudah tembus angka 10 juta jiwa.
Jumlah penduduk dan estimasi DP4 yang meningkat signifikan ini banyak melahirkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat mengenai validitasnya, bahkan tidak sedikit yang berasumsi peningkatan ini sengaja digelembungkan untuk kepentingan tertentu, tidak hanya kepentingan pilgub tapi juga kepentingan anggaran.
Bahkan ada yang berasumsi bisa juga menjadi kepentingan pemilu legislatif. Pasalnya, dengan jumlah penduduk yang menembus angka 10 juta jiwa ini, komposisi jumlah anggota DPRD Sulsel pada pemilu 2014 mendatang akan bertambah sepuluh kursi menjadi 85. Sementara dari segi anggaran, DP4 ini juga menjadi acuan untuk menentukan besarnya anggaran yang harus disiapkan APBD Sulsel dalam rangka membiayai pilgub.
Sekiranya berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat maupun saat diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas, dan Pemimpin Amanah yang digelar di studio mini Harian FAJAR, Kamis lalu ini ada kebenarannya, maka akurasi DP4 yang akan disajikan pemprov nantinya bisa jadi tidak valid.
"Administrasi kependudukan yang mungkin sengaja digelembungkan itu bisa menjadi kejahatan demokrasi," Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Aswar Hasan saat menanggapi pertanyaan pendengar Fajar FM melalui SMS yang masuk melalui ponsel moderator.
Dalam diskusi politik yang menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas dan akademisi Unhas Prof Thahir Kasnawi ini, disiarkan langsung Fajar FM, sehingga pendengar yang tidak sempat hadir langsung dalam diskusi ini juga bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan.
Salah satu tanggapan cukup menggelitik adalah mengenai potensi rekayasa dan penggelembungan DP4 yang bisa masuk bagian dari tindakan korupsi. Kendati hanya berupa data, tapi penggelembungan DP4 cukup wajar diasumsikan bagian korupsi apalagi kalau dikaitkan dengan proses penentuan besarnya anggaran.
Yang pasti menurut Aswar, ketika DP4 yang disampaikan pemprov ke KPU datanya tidak akurat, maka output yang akan dihasilkan pun sangat berpotensi tidak valid. "Kan kalau inputnya bermasalah, tentu outputnya juga berpotensi bermasalah bagaimana pun baiknya proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU nantinya," kata Aswar.
Mantan anggota KPU Makassar, Fahir Halim yang turut hadir dalam diskusi ini menyebutkan bahwa persoalan DP4 adalah masalah yang selalu berulang pada setiap agenda pemilukada. Kesalahan administrasi kependudukan yang disajikan pemerintah ini selalu menjadi masalah dalam perpolitikan di Indonesia. "Apalagi kalau memang dirancang untuk memenangkan calon tertentu," katanya.
KPU dalam pemutakhiran data pemilih nantinya berjanji bekerja maksimal melakukan pemutakhiran data. Selain melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, KPU juga menerapkan manajemen door to door untuk memaksimalisasi proses pemutakhiran data pemilih.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas berharap pemerintah lebih kreatif lagi dalam menyiapkan DP4 ke depan, sehingga tidak ada daftar penduduk yang sudah bersyarat menyalurkan hak pilihnya tidak terdaftar.
Terhadap DP4 yang akan dimutakhirkan pertengahan Agustus ini, Jayadi menyatakan KPU juga tetap melihat data pembanding dari pemilukada terakhir di kabupaten/kota di Sulsel. Paling tidak akan dijadikan acuan untuk melihat seberapa realistisnya peningkatan jumlah pemilih pada daerah tersebut.
Terkait kualitas pilgub, Jayadi menyebutkan bahwa salah satu poin penting adalah kesadaran masyarakat Sulsel itu sendiri. Tingkat kecerdasar masyarakat dalam berpartisipasi dan memilih sangat menentukan kualitas pilgub. "Kalau masyarakat sudah pro aktif dan cerdas dalam memilih, kualitas pimilu bukan hal yang sulit diwujudkan," tandas Jayadi.
Bagaimana dengan pemimpin amanah?, tiga narasumber yang ada yakni Jayadi, Anwar, dan Thahir menyatakan bahwa pemimpin amanah baru bisa diukur setelah terpilih dan memimpin. Salah satu ukurannya adalah sejauh mana janji politiknya direalisasikan.
"Kalau masih dalam proses seperti sekarang ini kita belum bisa simpulkan apakah calon ini amanah atau tidak. Yang jadi soal memang karena calon hanya siap menang tapi tidak siap kalah," kata Anwar. (sah)
BARAPA besar Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) untuk pilgub Sulsel 2013 segera terjawab. Pemprov Sulsel dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulsel telah menetapkan penyerahan DP4 pada Senin, 13 Agustus mendatang.
HAMSAH, MAKASSAR
PUBLIK Sulsel sebenarnya sudah punya gambaran mengenai estimasi DP4 untuk pilgub Sulsel yakni dikisaran 7 juta jiwa, atau meningkat signifikan dibanding pilgub 2007 sebelumnya yang hanya pada kisaran 5,3 juta jiwa. Meski prediksi mengenai DP4 sudah disampaikan beberapa bulan lalu, namun banyak pihak yang memperkirakan jumlah DP4 pilgub Sulsel ini tidak akan jauh dari angka 7 juta jiwa. Jumlah penduduk Sulsel saat ini sudah tembus angka 10 juta jiwa.
Jumlah penduduk dan estimasi DP4 yang meningkat signifikan ini banyak melahirkan spekulasi dan kecurigaan masyarakat mengenai validitasnya, bahkan tidak sedikit yang berasumsi peningkatan ini sengaja digelembungkan untuk kepentingan tertentu, tidak hanya kepentingan pilgub tapi juga kepentingan anggaran.
Bahkan ada yang berasumsi bisa juga menjadi kepentingan pemilu legislatif. Pasalnya, dengan jumlah penduduk yang menembus angka 10 juta jiwa ini, komposisi jumlah anggota DPRD Sulsel pada pemilu 2014 mendatang akan bertambah sepuluh kursi menjadi 85. Sementara dari segi anggaran, DP4 ini juga menjadi acuan untuk menentukan besarnya anggaran yang harus disiapkan APBD Sulsel dalam rangka membiayai pilgub.
Sekiranya berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat maupun saat diskusi DP4 Akurat, Pilgub Berkualitas, dan Pemimpin Amanah yang digelar di studio mini Harian FAJAR, Kamis lalu ini ada kebenarannya, maka akurasi DP4 yang akan disajikan pemprov nantinya bisa jadi tidak valid.
"Administrasi kependudukan yang mungkin sengaja digelembungkan itu bisa menjadi kejahatan demokrasi," Ketua Komisi Informasi Publik (KIP) Sulsel, Aswar Hasan saat menanggapi pertanyaan pendengar Fajar FM melalui SMS yang masuk melalui ponsel moderator.
Dalam diskusi politik yang menghadirkan Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, Anggota Panwaslu Sulsel, Anwar Ilyas dan akademisi Unhas Prof Thahir Kasnawi ini, disiarkan langsung Fajar FM, sehingga pendengar yang tidak sempat hadir langsung dalam diskusi ini juga bisa memberikan pertanyaan dan tanggapan.
Salah satu tanggapan cukup menggelitik adalah mengenai potensi rekayasa dan penggelembungan DP4 yang bisa masuk bagian dari tindakan korupsi. Kendati hanya berupa data, tapi penggelembungan DP4 cukup wajar diasumsikan bagian korupsi apalagi kalau dikaitkan dengan proses penentuan besarnya anggaran.
Yang pasti menurut Aswar, ketika DP4 yang disampaikan pemprov ke KPU datanya tidak akurat, maka output yang akan dihasilkan pun sangat berpotensi tidak valid. "Kan kalau inputnya bermasalah, tentu outputnya juga berpotensi bermasalah bagaimana pun baiknya proses pemutakhiran data yang dilakukan KPU nantinya," kata Aswar.
Mantan anggota KPU Makassar, Fahir Halim yang turut hadir dalam diskusi ini menyebutkan bahwa persoalan DP4 adalah masalah yang selalu berulang pada setiap agenda pemilukada. Kesalahan administrasi kependudukan yang disajikan pemerintah ini selalu menjadi masalah dalam perpolitikan di Indonesia. "Apalagi kalau memang dirancang untuk memenangkan calon tertentu," katanya.
KPU dalam pemutakhiran data pemilih nantinya berjanji bekerja maksimal melakukan pemutakhiran data. Selain melakukan koordinasi dengan semua pihak yang terkait, KPU juga menerapkan manajemen door to door untuk memaksimalisasi proses pemutakhiran data pemilih.
Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas berharap pemerintah lebih kreatif lagi dalam menyiapkan DP4 ke depan, sehingga tidak ada daftar penduduk yang sudah bersyarat menyalurkan hak pilihnya tidak terdaftar.
Terhadap DP4 yang akan dimutakhirkan pertengahan Agustus ini, Jayadi menyatakan KPU juga tetap melihat data pembanding dari pemilukada terakhir di kabupaten/kota di Sulsel. Paling tidak akan dijadikan acuan untuk melihat seberapa realistisnya peningkatan jumlah pemilih pada daerah tersebut.
Terkait kualitas pilgub, Jayadi menyebutkan bahwa salah satu poin penting adalah kesadaran masyarakat Sulsel itu sendiri. Tingkat kecerdasar masyarakat dalam berpartisipasi dan memilih sangat menentukan kualitas pilgub. "Kalau masyarakat sudah pro aktif dan cerdas dalam memilih, kualitas pimilu bukan hal yang sulit diwujudkan," tandas Jayadi.
Bagaimana dengan pemimpin amanah?, tiga narasumber yang ada yakni Jayadi, Anwar, dan Thahir menyatakan bahwa pemimpin amanah baru bisa diukur setelah terpilih dan memimpin. Salah satu ukurannya adalah sejauh mana janji politiknya direalisasikan.
"Kalau masih dalam proses seperti sekarang ini kita belum bisa simpulkan apakah calon ini amanah atau tidak. Yang jadi soal memang karena calon hanya siap menang tapi tidak siap kalah," kata Anwar. (sah)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar