Polri Harus Transparan

MAKASSAR, FAJAR--Aparat kepolisian khususnya Polri sepertinya harus lebih transparan terhadap jajaran dibawahnya, terkait alokasi anggaran pemilu yang disiapkan APBN. Polri harus terbuka apakah biaya pengamanan pemilu sudah termasuk pemilukada di daerah.
Polemik biaya pengamanan pemilukada mencuat menyusul usul pengamanan pilgub Sulsel yang diajukan Polda Sulsel sebesar Rp43,9 miliar, sementara APBN mengalokasikan dana pengamanan pemilu termasuk pemilukada (pemilihan umum kepala daerah) melalui Mabes Polri. Adanya alokasi anggaran pengamanan pilgub di APBN ini dibenarkan anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, dan Syarifuddin Sudding.
Sementara dari pihak Polda Sulsel melalui Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Chevy Achmad Sopari menepis adanya alokasi anggaran pengamanan pilgub yang disiapkan mabes Polri. Polemik inilah yang diharapkan institusi kepolisian ini terbuka mengenai alokasi anggaran pengamanan pilgub apakah sekadar pemilu nasional atau termasuk pemilukada.
Untuk skala Sulsel misalnya, polda juga mesti memperjelas biaya pengamanan pemilu setiap polres. Selama ini penentuan besarnya anggaran pengamanan pilgub ditentukan berdasar jumlah personel. Begitu juga daerah yang pemilunya bersamaan seperti pemilukada Palopo dan Bone yang bersamaan dengan pilgub Sulsel. Informasi yang diperoleh menyebutkan pihak kepolisian di Polres Palopo juga mengajukan biaya pengamanan pilwalkot Palopo meski pelaksanaannya bersamaan pilgub Sulsel.
Anggota Komisi A DPRD Sulsel, Andi Sugiarti Mangum Karim menyatakan dewan belum bisa bersikap lebih jauh mengenai alokasi anggaran pilgub Sulsel, karena sejauh ini usul biaya pengamanan pilgub belum dibahas di dewan.
"Nanti kalau usul itu sudah masuk dan kita bahas, tentu kita akan bersikap. Apakah nantinya akan dilakukan pengecekan ke pusat atau minta pemerintah yang memberikan kejelasan," tandas Sugiarti.
Sejumlah anggota Komisi A DPRD Sulsel sendiri sepakat usul pengamanan pilgub Sulsel ini diperjelas ke pusat. "Ini kan sudah ada dua anggota Komisi III yang menyatakan anggaran pengamanan pilgub ada di APBN. Sehingga kita tentu perlu mengecek nanti di sana," kata Zulkifli. (hamsah umar)