MAKASSAR, FAJAR--Mobilisasi PNS oleh calon gubernur Sulsel tertentu dalam kegiatan politik tampaknya sudah disampaikan kepada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu). Anggota Panwaslu Sulsel dan kabupaten/kota pun diinstruksikan bertindak tegas dan menertibkan PNS yang cenderung berpihak itu.
Penegasan ini disampaikan Ketua Bawaslu RI, Dr Muhammad Alhamid saat pelantikan anggota panwaslu kabupaten/kota se-Sulsel, di Gedung Training Centre UIN Makassar, Senin, 30 Juli. Alhamid menginstruksikan jajarannya untuk tinggal diam atau ambil alasan bahwa saat ini belum ada calon yang ditetapkan oleh KPU. Sekiranya Panwaslu bekerja, tanpa ada cagub yang ditetapkan KPU panwaslu bisa bertindak.
"Saya ini sudah mendapat banyak laporan mengenai mobilisasi aparat dan PNS, begitu juga PNS yang membranding mobilnya ini semua perlu ditertibkan. Karena itu saya minta semua anggota panwaslu untuk mengambil tindakan. Kalau belum bisa ditindak karena calon tidak ada, lakukan pendekatan secara persuasif. Kalau mereka tidak mau mendengar, umumkan kepada media bahwa inilah PNS yang tidak netral nanti masyarakat yang menghakimi dan memberinya sanksi sosial," terang Alhamid.
Pilgub Sulsel yang oleh pemerintah pusat diberi bintang atau pilgub yang rawan terjadi kecurangan, gesekan, dan konflik harus sukses kalau perlu tanpa harus berakhir di Mahkamah Konstitusi (MK). Sulsel yang merupakan daerah kelahiran Alhamid bahkan akan menjadi perhatian khusus Bawaslu.
"Saya juga akan mengawal langsung pilgub Sulsel ini karena saya ingin pemilukada di daerah ini sukses. Sukses pilgub juga menjadi sukses panwaslu sebagai salah satu penyelenggara pemilu," tandas Alhamid.
Karena tugas pengawasan cukup berat, Alhamid mengimbau seluruh anggota panwaslu se-Sulsel untuk bekerja serius dan tidak menciderai netralitas panwaslu. Anggota panwaslu yang coba tidak netral akan diberi sanksi pemecatan. Karena itu, masyarakat diminta untuk pro aktif mengawasi gerak-gerik anggota panwaslu. Bahkan Bawaslu telah bekerja sama dengan Badan Inteligen Negara (BIN) untuk mengawasi anggota panwaslu. Sehingga bisa jadi ada tukang becak yang menjadi tangan kanan BIN untuk mengawasi panwaslu atau pun pemilu.
"Kalau dalam peradilan dua bukti baru bisa menjadi alat bukti, Bawaslu tidak butuh dua bukti. Bawaslu cukup satu bukti dan benar maka SK saudara akan kita terbitkan. Pilgub Sulsel ini singkat sehingga tidak ada waktu bagi Bawaslu untuk membina saudara yang tidak netral dalam menjalankan tugas," kata Alhamid.
Wakil Gubernur Sulsel, Agus Arifin Nu'mang yang hadir dalam pelantikan panwaslu ini menyatakan, sekiranya penyelenggara pemilu baik KPU dan panwaslu bekerja normal, maka separuh dari agenda pilgub bisa dianggap sudah tuntas. Makanya, Agus juga berharap pelaksanaan pilgub Sulsel ini berjalan dengan baik. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar