MAKASSAR, FAJAR--Pertarungan memperebutkan bupati Takalar pada pemilukada Oktober mendatang dipastikan akan diramaikan dua calon independen. Itu kalau hasil verifikasi administrasi dan faktual keduanya dianggap memenuhi syarat oleh KPU Takalar.
Pasangan calon bupati yang lolos dari jumlah syarat minimal dukungan KTP dan saat ini sementara diverifikasi adalah pasangan Abdul Gani (mantan kadis Pendidikan Takalar)-Tombong Rani (politisi Gerindra), serta Masniar Mappasawang (Wakil Ketua Gerindra Sulsel)-Burhan Talli (TNI). "Verifikasi administrasi kedua calon independen yang memenuhi syarat dukungan minumun KTP ini akan berlangsung hingga 8 Juni," tandas anggota KPU Takalar, Jussalim, Rabu, 6 Juni.
Kedua calon ini dinyatakan lolos tahap awal setelah mengumpulkan dukungan KTP hingga 14.880 lebih. Namun apakah dukungan tersebut benar atau tidak, KPU masih akan melakukan verifikasi untuk memastikan dukungan KTP tersebut tidak sekadar foto kopi KTP.
Dari dua calon independen yang maju ini, ternyata didominasi politisi Gerindra Takalar. Tombong Rani yang tercatat sebagai Ketua PAC Gerindra ini juga pernah tercatat sebagai anggota DPRD Takalar periode 2004-2009. Begitu juga Masniah yang tercatat sebagai politisi Gerindra Sulsel. Masniar sebenarnya sempat didorong sebagai calon wakil bupati oleh Gerindra Sulsel mendampingi Syamsari Kitta. Namun karena tidak ada kepastian dari Syamsari akhirnya kader Gerindra ini memilih maju independen sebagai cabup.
Calon perseorangan yang mendaftar di KPU Takalar sebenarnya ada empat pasangan. Namun dua pasangan gugur lebih awal karena hanya mampu mengumpulkan dukungan KTP di bawah 10 ribu. Kedua pasangan yang tidak lolos itu masing-masing, Hasyim Lawa (Pegawai Perpajakan Sulsel)-Muh Jabbar Sigollo (panitera) dan Husain Sulaiman (pejabat Dinas Kesehatan Gowa)- Arfasam (mantan Kamenag Takalar).
"Selain tidak memenuhi syarat minimum, dukungan yang mereka kumpulkan juga banyak yang fokus pada satu kecamatan, padahal semestinya menyebar di seluruh kecamatan padahal semestinya juga dukungan berbasis desa dan kelurahan," tandas Jussalim.
Begitu juga ada dukungan yang sekadar melampirkan foto kopi KTP sementara nama pemilik KTP tidak dicantumkan. "Inilah yang akan kita buktikan apakah fakta dukungan KTP ini sesuai fakta di lapangan," ujar Jussalim. (hamsah umar)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar