KPU Minta Pemprov Tidak Lepas Tangan

MAKASSAR, FAJAR--Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai mewanti-wanti Pemprov Sulsel utamanya Biro Pemerintahan Umum, untuk menyiapkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) di pilgub Sulsel mendatang. Pemprov diminta tidak lepas tangan dalam menyiapkan data pemilih yang akurat.
Warning agar pemprov Sulsel tidak lepas tanggung jawab dalam hal DP4 ini mengemuka dalam acara raker KPU se-Sulsel, yang menghadirkan Kepala Biro Pemerintahan Umum, Hasbi Nur sebagai salah satu pemateri. Pasalnya, pemprov terkesan ingin lepas tanggung jawab ketika DP4 bermasalah.
Indikasi pemprov akan lepas tanggung jawab ketika DP4 bermasalah ini, dengan menyebut bahwa pemprov Sulsel hanya menerima data dari kabupaten/kota di Sulsel. Pernyataan inilah yang memicu warning anggota KPU agar instansi ini tidak begitu saja mau melepaskan tanggung jawab dan melimpahkan persoalan tersebut kepada kabupaten/kota.
"Jangan hanya pada saat DP4 itu dianggap sukses baru mau tanggung jawab, tapi kalau bermasalah tidak mau bertanggung jawab. Pemprov saya kita tidak bisa lepas tanggung jawab mengenai DP4 ini," tandas anggota KPU Makassar, Nurmal Idrus saat pemprov memaparkan mengenai DP4 di Sulsel ini.
Seperti diberitakan sebelumnya, data terakhir yang telah diserahkan pemprov Sulsel kepada KPU Sulsel menyebutkan bahwa jumlah penduduk di Sulsel saat ini mencapai 10 juta jiwa. Jumlah tersebut dikhawatirkan tidak akurat sehingga dikhawatirkan melahirkan berbagai persoalan. Apalagi, laporan menyebutkan bahwa data yang disampaikan kabupaten ke provinsi berbeda.
Misalnya, data penduduk di Selayar yang hanya berkisar 121.794 jiwa ini, ketika sudah sampai di pemprov jumlahnya dilaporkan membengkak hingga mendekati angka 200 ribu jiwa.
Di tengah raker KPU Sulsel di Makassar Golden Hotel ini, sejumlah mahasiswa UMI Makassar melakukan demo di depan hotel tempat kegiatan berlangsung, untuk menyoal masalah jumlah penduduk yang dilansir pemprov hingga mencapai 10 juta jiwa.
"Mahasiswa dari UMI memang tadi datang demo soal jumlah yang 10 juta jiwa ini. Saya kira persoalan DP4 ini memang perlu jadi perhatian pemprov. Karena kalau ini yang semrawut, maka penyusunan daftar pemilih tetap akan bermasalah pada akhirnya," tandas Ketua KPU Sulsel, Jayadi Nas. (hamsah umar)